Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan peresiden priseden prepeden presoden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — ERLY LIANGAN
115 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019
7068 — 8719
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • PengantarMeskipun tahun ini UU Jaminan Fidusia genap berusia 20 tahun,implementasi instrumen jaminan kebendaan fidusia di Indonesia sudahberusia cukup lama. berangkat dari diadopsinya preseden yang didasarkankepada putusan Hoge Raad Kerajaan Belanda awal abad 20 yang dikenalsebagai Bier Brouweij Arrest tahun 1929, yang pada tahun 1932 diikuti olehHogerechthoff Batavia pada perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij,instrumen jaminan fidusia telah hidup dan marak dipergunakan oleh pelakuusaha di Indonesia
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
100 — 25
  • No.84/Pdt.Plw/2014PN.Bdgal:12:melakukan caracara mengajukan gugatan seperti demikian, yang jika hal inidibiarkan terus terjadi tentu akan menjadi preseden buruk Peradilan :Bahwa selanjutnya karena Pelawan terbukti adalah pemilik yang sah atastanah yang terletak di Jl.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
409 — 577
  • kepada TERGUGAT.Dimana terjadinya musibah kebakaran tersebut bukan disebabkanoleh aktifitas/kegiatan perkebunan yang dilakukan TERGUGAT,melainkan disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak lain mengingatsumber api yang menyebabkan kebun sawit TERGUGAT terbakaradalah berasal dari luar kebun TERGUGAT, i.c. kebakaran yangterjadi di lahan masyarakat dan kawasan hutan serta areal PT.Dyera Hutan Lestari ;Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku universal di negaracommon law yang pertama kali memunculkan preseden
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — IRWANTO
218 — 53
  • ditentukan dalam Pasal 114ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegasmengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu. pidana denda palingsedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyakRp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), makadalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harusberpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidanadenda di bawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 03-07-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/Pdt.G/2012PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Nopember 2013 —
208 — 98
  • atau Vexatious Litigation karena:Gugatan aquo dibuat tanpa dasar hukum, mengadaada dan mengaburkan fakta yangsesungguhnya;Gugatan aquo ditujukan sematamata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;Gugatan aquo dibuat oleh PENGGUGAT dengan tujuan sematamata untukmengganggu kinerja para direksi dan karyawan PARA TERGUGAT;Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormatmenerima eksepsi doli mali/doli praecentis yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT, demi mencegah adanya preseden
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 10-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon:
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
59 — 18
  • Kap / 34/ VI /2020/ Reskrim bertanggal Juni2020, akan tetapi Surat tersebut Tidak Diketahui Kapan Tanggal diKeluarkan nya, sehinga menimbulkan pertanyaan Kapan SuratPenangkapan Tersebut di Keluarkan dan atau di terbitkan, sangat jelasTindakan Termohon jauh dari Profesionalisme;Bahwa tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukumdi Negara ini, setiap orang bisa saja main tuduh tanpa dasar hukum,memaksa orang untuk mengaku salah dan main hakim sendiri, hal hal inisering terjadi di
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 72
  • suaminya;selaku istri, Penggugat khawatir jika ia mendalilkan bahwa suaminyamengalihkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuannya, makasuaminya dapat diputus melakukan perbuatan melawan hukumberdasarkan putusan Peradilan Umum;Penggugat akan kesulitan untuk membuktikan bahwa peralihan sahamtersebut belum mendapatkan persetujuannya, sebab peralihan sahamdilakukan berdasarkan akta otentik;Penggugat selaku istri knawatir jika ia menggugat suaminya ke PeradilanUmum, maka hal tersebut dapat menambah preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
135 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 08 P/HUM/201610.11.12.menjadi PRESEDEN yang burut dlam HUKUM KETATANEGARAAN diREPUBLIK INDONESIA.Bahwa Ketentuan Pasal 68 ayat 2 Huruf d angka 4, ayat 3 huruf d angka 4,dan ayat 4 huruf d angka 4, PERDA KOTA DEPOK Nomor 1 Tahun 2015Tentang Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2012 2013 telahmenghambat Keadilan dan menghilangkan perlakuan yang adil dalampemenuhan hak milik pribadi atas perumahan yang merupakan hakkonstitusional dari setiap warganegara Indonesia, yang dijamain olehUndang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
410 — 603
  • telah terbukti melanggar kode etik apalagi putusanaquo bersifat FINAL dan MENGIKAT sebagaimana tertuang dalamPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KuninganNo.3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 42 ayat (4) berbunyi PutusanHalaman 51 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDGBadan Kehormatan bersifat final dan mengikat kecuali mengenaiputusan pemberhentian tetap anggota;Bahwa, jika hal tersebut terjadi, ini akan menjadi preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst.
Tanggal 26 Maret 2018 — SRI DEWI KARTIKA SARI X PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI,Cs
190 — 62
  • Bila kondisinya demikian, maka tentunyaakan menjadi preseden buruk bagi dunia perbankan, karena masyarakat akankehilangan kepercayaan pada bank, sebab walaupun diketahui ada suatu lembaga yang bertugas mengawasi setiap jalannya kegiatan usaha perbankan,namun lembaga dimaksud pada faktanya ternyata tidak mampu dan tidakdapat diharapkan melindungi konsumen dan masyarakat.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2012/PN Tte
Tanggal 1 Mei 2013 — JAINAL MUS, SE Alias JAIL
80 — 36
  • PN.Ttealasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan maupun yangmeringankan hukuman Terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 25 Februari 2021 — Drs.H.KAISUL AMRI, dkk Lawan HATI DERMAWAN SIREGAR, dkk
295 — 204
  • Tergugat A bersama Allah Swt. telah dan sedang dan terusakan melakukan Siar safari DOA dengan segala atribut yangdiperlukan berkeliling Tanah Air Indonesia menyeru dan mohon DOAkepada Rakyat, DPR dan Pemerintah RI untuk dapat menegakkanTimbangan Kebenaran dalam menegakkan keadilan, agar timbangansyahwat/selera bertolak keakuan yang digunakan oleh parapenghianat yang menjadi kuman/virus bangsa ini demi mencaripembenaran terhadap kedzaliman dapat segera dimusnahkan darimuka bumi ini sehingga penjadi preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2019 — PT. PERSADA BINTANG JAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN
82 — 46
  • Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhanWajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan, apabila WajibPajak yang berusaha untuk menunda kewajibannya diberikan jalurupaya hukum tambahan di luar sistem upaya hukum yang ada,sehingga menyulitkan negara dalam mendapatkan kepastianhukum penagihan pajak secara segera serta menimbulkanketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibanperpajakannya dengan benar.c.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 16/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : PURWANTA SUDARMAJI, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : H. UDIN MULYONO Bin KARTO
96 — 34
  • Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dandenda,serta jumlah uang pengganti yang dijatunkan/dibebankan kepadaTerdakwa perlu. diubah, karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat pertama a quo terlalu ringan dan tidak menimbulkan efekpencegahan dan penjeraan bahkan akan menjadi preseden
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Mei 2012 — DJOHARIMAN, S.Pd.(TERDAKWA)
78 — 19
  • bersalah atas tindak pidana yang didakwakankepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan maupunyang meringankan hukuman Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 08-10-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 55-K/PM II-08/AD/III/2015
Tanggal 8 Oktober 2015 — UDI, KOPDA Cs 1 Org
109 — 62
  • Bahwa akibat dari perbuatan menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban Sadr.Jaelani Maruf dan mencemarkan citra TNIAD khususnya kesatuan Korem064/MY juga dapatberpengaruh buruk bagi prajurit lainnya karena perbuatan Terdakwa ini disiarkan oleh berbagai mediaelektronik dan disaksikan oleh masyarakat banyak serta dapat menimbulkan preseden yang buruk karenaselama ini hubungan TNI dan masyarakat sudah sangat baik.4, Bahwa walaupun antara para Terdakwa dengan keluarga korban sudah sudah ada
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 07/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 28 Agustus 2013 — Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
133 — 70
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
80 — 43
  • berlaku sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmn,dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decicis dalam UpayaHukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapatdikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua)Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.21.22.23.unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hakpihak ketiga dirugikan.Bahwa preseden