Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen priseden prepeden presoden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Anton Tedja
350 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika sekiranya Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkaratidak menerapkan ketentuan hukum, akan tetapi dilaksanakan sesualdengan kehendaknya saja tanopa mengindahkan ketentuan hukum berlaku,maka hal tersebut tentunya akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia, dan seolaholah melegalkan danmembenarkan kekeliruan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS DirektoratJenderal Pajak;2./.Bahwa sebagaimana diketahui berkas perkara penyidikan adalah sebagairumusan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1075 — 1181
  • dan imateriiloleh karena harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga, dan waktu yangsignifikan untuk mengajukan upaya hukum berupa jawaban maupungugatan rekonpensi ini, dimana seharusnya biayabiaya tersebut tidakperlu diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi apabila TergugatRekonpensi tidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpadasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik ABNRyang telah dibangun sejak tahun 1967 sebagai pemberi jasa konsultasihukum, menyesatkan publik, menimbulkan preseden
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-07-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 621/Pid.B/2017/PN Jmr
Tanggal 19 Oktober 2017 — Abdul Rochim
58 — 13
  • foto copy bukan aslinya selengkapnya sebagaimana dalam amar putusanwonn Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; wonn Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merupakan preseden
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
115 — 75
  • Tergugat ;Bahwa dalam hal ini Tergugat dan Il sama sekali tidak memahami apayang menjadi inti pokok permasalahan sehingga terkesan asal bunyimenyampaikan argumentasi hukumnya yang berdampak Preseden Burukterhadap penegak hukum yang benarbenar bertindak dan memutusperkara dengan hati nuraninya bagi para pencari keadilan;Bahwa kemudaian harus Tergugat dan II pahami dimana diatur dalampasal 163 HIR disebutkan bahwa Barang siapa yang mengakumempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkanhaknya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
385 — 266
  • Nantinya mereka akan membacaberarti kita salah, halhal yang sifatnya delegasi yang hanya dalambentuk peraturan Bupati, ini sekaligus juga menguji yang ada kaitannyadengan hukum tata negara, yang sementara di Pengadilan Tata UsahaNegara itu dalam kajian hukum tata usaha negara atau administrasi, tapiahli berpendapat bahwa ini akan menjadi preseden atau petunjuk untukperadilan lain di dalam hal memutus ketika ada dasar hukum yang tidaksepatutnya untuk memberikan delegasi kepada bawahannya;Bahwa Parameter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
161 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padalazimnya putusanputusan yang dijatuhkan dalam tingkat bandingakan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang adadilingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 14 Nopember 2016 — - MUKHLIS ABRORI,ST Bin (Alm) ARMADIE THALHAH - DIAN CHOLID SUPRIYATNO, ST. Bin SUWAGIO - FAHRUL ARMI, ST. Bin H. AMPLUS AZIS
78 — 20
  • ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan para terdakwa;Halhal yang memberatkan : Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.175dari.216 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menjadi preseden
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
156 — 113
  • VII Perumahan GunungsariIndah surabaya telah menyetujui akan dilakukan pelaksanaan penegakanPerda ke Satuan Polisi PP Kota Surabaya, yang merupakan rangkaianperistiwa hukum dan bersesuaian dengan /egal standing surat pengaduanPenggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruangtanggal 9 Maret 2015 sebagai instansi dan pejabat yang berwenangmelaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya.(3) Preseden buruk untuk penegakan Perda dan penegakan hukumDari Surat Tergugat Nomor 005 / 4438
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2016 —
27 — 11
  • ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan para terdakwa;Halhal yang memberatkan : Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.175dari.216 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menjadi preseden
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
277 — 211
  • Nampaknya PENGGUGAT memang tidak mengetahui dengan jelas alamatTERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT dengan sesuka hatimencantumkan alamat LEGAL ACT & CO yang mungkin saja pernah menjadikuasa hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III diluar perkara gugatan perdata aquo, halhal tersebut tentu merupakan tindakan yang sangat tidak profesional danHalaman 42 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps.merupakan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia yang nantinyamemposisikan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-06-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 62– K / PM I-03 / AD / VI / 2012
Tanggal 8 Maret 2013 — Kopka Restu
47 — 15
  • Dalam pada itu apabila Terdakwadijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yangburuk dalam pelaksanaan peraturan perudangundangan, yang mengakibatkan tidaktercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dankepastian hukum.Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis danpsikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirianmengenai lamanya pidana penjara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4691 — 10437
  • Indonesia kalau kita lihat dari ahliahli perundangundnagan No. 12 tahun 2011 tidak ada yurisprudensi, makanya dalam bukuahli dikatakan kenapa tidak Yurisprudensi menjadi sumber hirarkiperundangundangan kalau memang kita mau mengedepankan bahwaYurisprudensi adalah sumber hukum, ternyata di Mahkamah Agung sendiribelum fix, belum solid mengatakan Yurisprudensi itu sumber hukum, hanyadikatakan kalau UndangUndang tidak jelas Yurisprudensi yang digunakan,hanya persoalannya sistem kita tidak menganut sistem preseden
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 1 / Pid.Sus. K / 2014 / PN.Mdn
Tanggal 15 April 2014 — - dr. RICARDO, MM
90 — 75
  • Rumah Sakit Umum Daerah PandanKab Tapanuli Tengah Nomor : 1798/001/RSUD/X/2012 tanggal 23 Oktober2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit UmumDaerah Pandan TA 2012.Bahwa benar Panitia tidak ada melakukan pembuktian kualifikasi lapangankarena dokumen asli yang disampaikan tidak ada meragukan, dan Panitia tidakmempersyaratkan pembuktian kualifikasi lapangan dalam dokumen lelangkarena dalam lampiran Il peraturan preseden
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-05-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 2/ Pid.Sus - TPK / 2017 / PN.Bjm
Tanggal 30 Mei 2017 —
39 — 10
  • dinyatakan bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
718 — 1069
  • PetitumBerdasarkan uraianuraian di atas, sudah sewajarnya Pembanding sebagaibadan yang taat hukum dan salah satu lembaga penyokong perekonomianBangsa Indonesia khawatir Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst akan menjadi preseden yangmenimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu tatanan perikehidupandan perekonomian masyarakat Indonesia apabila tidak dibatalkan.Untuk itu, dengan diawali doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar YangTerhormat Majelis Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
371 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerimapelimpahan perkara atas nama Bachtiar Abdul Fatah dari KejaksaanAgung dan perkara dimaksud akhirnya diputus sampai dengan tingkatKasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 1094K/PID.SUS/2014, yang pada Putusannya justru menyatakan:Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, dst...Dengan demikian, secara jelas dan tegas Putusan Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.JktSel tidak dapat dijadikan sebagaiyurisprudensi ataupun preseden
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 13/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs. MUHAMMAD SENEN, MM
69 — 32
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 14/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 24 Oktober 2013 — YUNUS HUSAIN, SE
68 — 93
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saatini sedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
273 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 201510.11.12.13.14.Terbanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;Lebih lanjut, tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yangmengesampingkan buktibukti yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Dahulu Para Pembanding/Para Tergugat juga mengakibatkanputusanputusan yang diberikan oleh Judex Facti menjadi kurangpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveera);Bahwa ketidakcermatan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karangdalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tentunya hanya akanmenimbulkan suatu preseden
    yang timbul berdasarkanPerjanjianperjanjian dan/atau Aktaakta Jaminan;Bahwa dalam kaitan dengan perkara a quo, tindakan Judex Facti yangmengesampingkan Putusan Kasasi perkara terdahulu di PN Gunung Sugihdan putusan kasasi perkara terdahulu di PN Kotabumi denganmembatalkan keabsahan dari perjanjianperjanjian dan/atau aktaaktajaminan merupakan suatu bentuk konkrit dari ketidakpastian hukum (/egaluncertainty) dan kekacauan hukum (/egal disorder), dimana hal dimaksudtentu akan dilihat sebagai suatu preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
253 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, menurut ahli, frasa belumditetapkan menimbulkan kerancuan' penafsiran dari hakim,khususnya yang selama ini bertanggung jawab memeriksa kasuskasus terkait perselisihan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli,frasa itu harus dipertegas dengan menggunakan preseden yangsudah ada saja yaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, dimana upah proses itu Sampai putusan yang inkracht van gewijsde;Memperjelas tafsiran dari frasa belum ditetapkan akan membantuhakimhakim di pengadilan hubungan