dipisahkan satu dengan yanglain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kKedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus

secaraadministratif sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sehingga dengandemikian Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2tersebut telah dinyatakan selesai menurut hukum, ketika Terdakwa 1 danTerdakwa 2 mengembalikan TGR ke kas negara;Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan, sebuah tindak pidana yangdilakukan seseorang dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur yang bersifatobjektif/physical atau disebut actus

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau

Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen strafzonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidakdipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukanperbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkanakan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukanperbuatannya itu. si pelaku juga mempunyai kesalahan.Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian darikesalahan.

Disisi lain menurut BurhanDahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI)ketika memberikan pengarahan dalam acarapengarahan pimpinan Mahkamah Agung RI padatanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskanbahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukanhanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Readan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkandalam hubungannya dengan kepentingan pertahanannegara.

MajelisHakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapatmenjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaanpertanyaan yang diajukankepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengandemikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwaTerdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatanyang dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syaratobjektif/actus

Andaipun quod non hal tersebutdianggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hartawan Tahirtetap diangggap salah, maka menurut hemat kami, yangsebenarmya demikian pula dengan judex factie PengadilanTingkat Pertama bahwa tindakan yang dilakukan olehTerdakwa Hartawan Tahir sangatlah bertentangan dengansikap batin dari Terdakwa Hartawan Tahir yangsesungguhnya, tidak terdapat actus reus dan mens readalam diri Terdakwa Hartawan Tahir.

tidak mempedulikan bagaimana mengambilkeputusan penting perusahaan dengan mengedepankan prinsip BusinessJudgment Rule sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (5) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang oleh karenanya menjadikan terdakwabisa dimintai pertanggungjawaban pribadi, termasuk pertanggung jawabanpidananya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang sudahdiuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa sudah ada mens rea, evil mind,niat jahat melalui perbuatan (actus

Ataudikenal pula dengan sebutan actus non facit reum nisi mens sit rea yangdapat diartikan, tidak ada satu perbuatanpun yang mengakibatkan orangdipidana kalau pada dirinya tidak ada niat jahat.

Terdapat peraturan perundanganundangan (di bidang HKPidana)yang dilanggar (actus reus).Hal 54 dari 135 halaman, Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.b. Adanya unsur kesalahan (mens rea).c.

Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten/kola dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil darigaris pantail.Menimbang, bahwa dari uraian Peraturan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat IUP Eksplorasi yang dimiliki CV Akbar Mitra Jayamerupakan wewenang penuh dari Tergugat (Bupati Tanah Laut) yang tidakmemerlukan persetujuan dari Pihak atau Instansi lain untuk menerbitkan danatas dasar tersebut dengan memakai Asas Contrarius Actus

Jaksa Penuntutumum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanmajelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanyadua persyaratan yaitu Actus

danmemenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;Menimbang bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana terurai diatasdapat juga ditarik petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi yang satudengan yang lain serta persesuaian dengan alat bukti lainnya bahwa Terdakwasedari awal sudan mengetahui adanya prosedur pengajuan kredit danHalaman 125 dari 152 Putusan Nomor 49/PID.SUSTPK/2021/PT SBYpersyaratanpersyaratan lainnya yang menyalahi hukum sehingga dapat dinilaiadanya etikad buruk Terdakwa (actus

PutusanPerkara No.08/Pid.SusTPK/2017/PN.KdiMenimbang, bahwa kata "dengan tujuan dalam unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkan denganbentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yangmerupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsurkesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Andaipun quod non hal tersebutdianggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hartawan Tahirtetap diangggap salah, maka menurut hemat kami, yangsebenarnya demikian pula dengan judex factie PengadilanTingkat Pertama bahwa tindakan yang dilakukan olehTerdakwa Hartawan Tahir sangatlah bertentangan dengansikap batin dari Terdakwa Hartawan Tahir yangsesungguhnya, tidak terdapat actus reus dan mens readalam diri Terdakwa Hartawan Tahir.

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Alasan pembenar adalah alasanyang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindakpidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara AngloSaxon ;Berdasarkan alasan pembenar sebagaimana penandatangan SuratPerintah Tugas oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua DPRD yang didasarkan padaPeraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek TahunAnggaran 2009, maka tandatangan tersebut

dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus

sebagaimana dimuatdalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa yang perlu dipahami di dalam negara hukum, dikenalprinsip atau azas There is no authority wthout responsibility (tiada kewenangantanpa tanggungjawab), artinya di dalam setiap pemberian kewenangan kepadapejabat tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan (RidwanHR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, 2006);Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihat apakahada unsur mens rea dan actus

PosBanjarmasin.Menimbang, selain actus reus, mens rea juga terdapat pada perbuatanterdakwa. Memang pada awalnya terdakwa diberi tawaran dari Laili selaku ManagerAkuntansi, bukan perintah karena antara terdakwa dengan Laili sederajad, bukanhubungan antara atasan dan bawahan. Di samping itu, terdakwa cukupberpendidikan, yang seharusnya mengerti dan memahami bahwa perbuatan yangdilakukan itu termasuk perbuatan pidana.