Ditemukan 4899 data
53 — 14
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
400 — 144
Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah orang yang melakukantindakan tanpa hak atau tanpa norma, tentunya tindakan itu dengan sengajadan diketahui akibatnya, sepanjang tidak teroenuhi maka tidak bisa dipandangmelawan hukum;Terkait kesengajaan masih ada satu hal lagi yang diperhatikan yaitu mens reaatau sikap batinnya karena kadangkadang orang melakukan perbuatan sikapbatinnya tidak seirama dengan perbuatannya;Apabila mens rea tidak ada tetapi karena terpaksa mens rea terjadi danditeruskan dengan actus
reus apakah bisa diminta pertanggungjawabanpidana, sekalipun ada mens rea yang seirama dengan actus rea, dalam KUHPtidak semuanya bisa dihukum, ada dasardasar orang untuk dihukum, sekalipunsecara faktual melanggar hukum tetapi ada dasardasar yang meniadakanhukum maka orang itu tidak bisa dipidana, misal mens rea tidak ada tetapikarena situasi hingga ikutikutan atau intervensi akhirnya melakukan perbuatanyang dia tidak inginkan;Hukum pidana itu aktual, meskipun secara faktual dia telah melakukan
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
203 — 133
Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
201 — 109
Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
836 — 654
Setiap perusahaan harusmenyediakan dana untuk pemulihan lingkungan, tetapi aturan ini tidakdapat dilaksanakan karena peraturan pemerintahnya belum ada ;> Bahwa kaitan antara kesengajaan dengan mens rea dan actus reus.Dimana mens rea adalah sikap batin, sedangkan actus reus adalahperbuatan. Jadi kesengajaan adalah perbuatan sikap bathin yangHalaman 279 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.diketahui dan dikehendaki.
245 — 103
Jl) dilandasi pada perikatan Perdata namun hal tersebut dapatdikenakan pidana jika sejak dari awal dalam pembuatan perikatan tersebutdilandasi dengan adanya niat (mensrea) yang tidak baik yang selanjutnyadiwujudkan melalui perouatan (actus reus);Halaman 218 Putusan Nomor 61/PID.SUS/TPK2016/PN.JKTPSTMenimbang, bahwa penempatan investasi dalam bentuk KontrakPengelolaan Dana, Reksadana dan Rephurcase Saham dari PT.Askrindo kePT. Suprasurya Asset Management (PT.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
274 — 148
Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
170 — 127
Asaspertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah "Tidak Dipidana Jika TidakAda Kesalahan (geen straf zonder schuld; actus reus non facit reum nisi menssit rea);Bahwa berdasarkan atas alasan hukum yang dikemukakan olehsauadara Jaksa Penutut Umum, maka pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ini dalamdakwaan Kedua ini tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa.
206 — 153
Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)b.
57 — 15
hukum yangterungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; wane enna nena aae ene ===Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga telah terpenuhisemua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
203 — 141
Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
143 — 62
kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yangsemula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadikeadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan denganmencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; danHalaman 292 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl(vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama sepertipada waktu keputusan tersebut dibuat (asas contrarius actus
390 — 159
terbukti, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa,maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/actus
69 — 18
Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisimens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13).
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
268 — 900
Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
778 — 339
yang dilakukan, Ahliberpendapat selalu dalam ranah hukum publik dan bukan ranahhukum perseroan; Bahwa dapat dikatakan perusahaan melawan hukum, Ahiberpendapat harus dilihat berdasarkan hukum perseroan; Bahwa Ahli berpendapat suatu pihak tidak dapat melunasi suatuhutang salam sebuah pembiayaan termasuk kedalam hukum perdata(wanprestasi); Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut tidak bisa diubah menjadimelawan hukum dalam hukum perdata, apalagi melawan hukumdalam hukum pidana; Bahwa Ahli berpendapat actus
Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind ts legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).
899 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitandengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law systemberkaitan dengan actus reus.2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana berkaitan denganculpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan mens rea.Alasan pembenar dalam KUHPidana dikenal berupa:1.
152 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyai peran signifikan dalam hal terjadi kerugian keuangannegara sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluhsembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah), sehinggasangat wajar dan beralasan sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhipidana penjara lebih berat dari pelaku lainnya;Bahwa disparitas pemidanaan dalam suatu perkara dapat saja terjadi dantidak dapat dihindari, sepanjang Hakim dapat memberikan alasanpertimbangan yang mendasar, misalnya segi actus
109 — 26
dasar bagi pemeriksaan di sidangPengadilan, dasar untuk mengajukan Penuntutan, Pembelaan, dan PutusanPengadilan, oleh karena itu perouatan terdakwa yang dirumuskan JaksaPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya harus dibuktikan berdasarkan alatbukti yang sah, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlakuapakah perbuatan terdakwa terdapat kesalahan atau sifat melawan hukum,mengingat hukum pidana menganut asas Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan(Geen straf zonder schuld), dimana unsur kesalahan (actus
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
115 — 36
Terdapat perbedaanantara dapat dipidananya perbuatan' dan dapatdipidananya seseorang, dengan memisahkan pengertianperbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana;Ahli menerangkan Unsur suatu perbuatan dapat dipidana adalah :Perbuatan pidana.Mampu bertanggung jawab.Kesalahan (kesengajaan/kealpaan).Tidak ada alasan pembenar/pemaeaf;Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan actus reus adalahperbuatan yang melawan hukum, sedangkan yang dimaksud denganmens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan, yang terkaitdengan