Ditemukan 4883 data
154 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyai peran signifikan dalam hal terjadi kerugian keuangannegara sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluhsembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah), sehinggasangat wajar dan beralasan sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhipidana penjara lebih berat dari pelaku lainnya;Bahwa disparitas pemidanaan dalam suatu perkara dapat saja terjadi dantidak dapat dihindari, sepanjang Hakim dapat memberikan alasanpertimbangan yang mendasar, misalnya segi actus
913 — 411 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitandengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law systemberkaitan dengan actus reus.2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana berkaitan denganculpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan mens rea.Alasan pembenar dalam KUHPidana dikenal berupa:1.
112 — 16
Dalam ajaran dan teori hukum pidana, halini biasa disebut dengan istilah actus reus;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam pasal 2 UndangUndang TindakPidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternative, yakni memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri artinya dirisi pelaku sendirilah yang memperoleh, atau bertambah , atau menikmati harta bendaatau kekayaannnya secara tidak syah.
60 — 18
Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
146 — 64
kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yangsemula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadikeadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan denganmencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; danHalaman 292 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl(vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama sepertipada waktu keputusan tersebut dibuat (asas contrarius actus
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
155 — 34
Sebagaimanaasas contrarius actus menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya jugaberwenang untuk membatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanya kerugiankeuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasi sebagai tindakHalaman 199 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnpidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana
102 — 34
Dalam ajaran dan teori hukumpidana, hal ini biasa disebut dengan istilah actus reus;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam pasal 2 UndangUndangTindak Pidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternative, yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatukorporasi. Memperkaya diri artinya diri si pelaku sendirilah yang memperoleh,atau bertambah , atau menikmati harta benda atau kekayaannnya secara tidaksyah.
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
119 — 28
Dalam upaya mencari Keadilan berikut ini kami kutip maksim /adagium Latin yang berbunyi actus non est reus, nisi mens reamenurut Wilson umumnya maksim tersebut diterjemahkansebagai an act is not criminal in the absence of a guilty mind(Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidakterdapat kehendak jahat di dalamnya).
50 — 17
Adanya unsurbathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
220 — 91
asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian,penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidangperpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautandan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahunpenjaraBahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidanapencucian uang jika orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan ataurangkaian perbuatan yang memenuhi Unsur objektif (Actus
105 — 35
Dalam ajaran dan teori hukum pidana, hal ini biasa disebutdengan istilah actus reus ;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 2 Undangundang TindakPidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternatif, yakni memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain, atau memperoleh, atau bertambah harta bendanya sehinggayang diuntungkan bukan pelaku secara langsung.
62 — 20
Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
123 — 36
Terdapat perbedaanantara dapat dipidananya perbuatan' dan dapatdipidananya seseorang, dengan memisahkan pengertianperbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana;Ahli menerangkan Unsur suatu perbuatan dapat dipidana adalah :Perbuatan pidana.Mampu bertanggung jawab.Kesalahan (kesengajaan/kealpaan).Tidak ada alasan pembenar/pemaeaf;Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan actus reus adalahperbuatan yang melawan hukum, sedangkan yang dimaksud denganmens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan, yang terkaitdengan
423 — 1860
menguntungkan diri sendiri atau orang lainSecara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)terkait Dengan maksud dapat juga diartikan Dengan Sengaja atau OPZET ituadalah WILLEN EN WETEENS dalam artian pembuat harus menghendaki(W/LLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN)akan akibat daripada perbuatan itu;Menimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah(mens rea) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentukperbuatan (actus
35 — 22
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
67 — 22
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu normakeadilan adalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalamPasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea(evil mind, niat jahat) dan actus
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
160 — 47
Sebagaimana asas contrarius actus menyebutkanbahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanyakerugian keuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasisebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bisa saja kerugiankeuangan
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
131 — 39
subyekhukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, setiap orangdalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintaipertanggung jawaban, apabila unsurunsur pasal yang merupakan delik inti ataubestandeeldelict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti.Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universaldalam undang undang pidana, yang berbunyi actus
56 — 11
dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu normakeadilan adalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai denganPutusan No.37/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 189 dari 244190perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalamPasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus
84 — 23
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakw;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya