Kerugian lain yang dapat dinilai,disamping itu penilai juga mempunyai landasan tekhnis dalam penilaian.Jadi kewenangan penilaian apakah kerugian lain yang dapat dinilai masukdiperhitungkan atau tidaknya adalah kewenangan KJPP ANA dan Rekan;9.

(Ketua) ;Erpansyah, ST (Sekretaris) ;Eka Hidayati, SE (Anggota) ;Novika Sari Rahayu, ST ( Anggota) ;Sihabidin (Anggota) ; Pada Sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkanak wo we >kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH.MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknhnis, gambar tekhnis, HPS (HargaPerkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada TimPelelangan (POKJA),; Pada sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan danpemasangan jaringan

Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.30) Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal30 Agustus 2006.31) Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 2013 s/d Januari 2013.32) Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec.

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK Rl a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

Kepulauan Mentawai.Bahwa selain jabatan kasi Sarana dan Prasarana terdakwa menjabat sebagaiberikut :Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (DAK non DR) Tahun2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (pendamping fisikDAK non DR) Tahun 2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang

TARMINTA, MMPejabat pengelola Tekhnis Kegiatan (PPTK) : SUWARDI, S.Pd.

Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, di

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.55.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampaidengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yangberlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimanatersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut Nomor165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran

asset desa berupa Tanah bengkok(Titisara), Jalan Desa, Tanah Carik Desa dan Tanah Kuburan,dimana pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa ;Bahwa tanah asset desa tidak terdata di Kantor BPMPD, secaraumum asset desa Cihanjuang terdata di Pemda KabupatenSumedang ;69/ Bahwa saksi ; 62 Bahwa saksi tidak tahu asset desa Cihanjuang dan tanah bekasSungai Cimande Burung tidak tercatat sebagai asset desaCihanjuang ;Bahwa cara mensosialisasikan Perbup No. 71/2007 yaitu dengancara memberikan Bimbingan Tekhnis

Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis

Bulakamba ada 21 kelompok belajar tapi yangsaksi tahu hanya lima kelompok saja ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat honor hanya satu kali sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memberi pakSyamsul Haris sebagai Kordes karena warga yang belajar/siswanya bubar ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat ATK dari Kordes sampai tamat berupa: Modul dan alat tulis ;bahwa sumber dananya dari Dinas pendidikan / Pemerintah /Negara;bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa KARNO ROSO membahasmasalah tekhnis

BAEDOWI Bin ABDULMUTOLIB (alm) sebagai penilik untuk Kecamatan Ketanggungan telah mendapathonor sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Drs.SURYONO Bin MUKID SUPANDI (alm) sebagai penilik untuk KecamatanBulakamba telah mendapat honor sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah)walapun mereka tidak memberikan Bimbingan Tekhnis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Tutor bahwa merekadalam melaksanakan pembelajaran dibekali bukubuku/alat tulis dan modul, yangmenurut keterangan

., yang hadir terlambat:i) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;j) Bahwa tekhnis' rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNURHADI, sedangkan untuk Giarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atas BeritaAcara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh para Terdakwa, karenaBAP itu adalah

bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarahhingga terjadi pemukulan tersebut;f) Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel danKasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudaraFauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datang terlambat:g) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;h) Bahwa tekhnis

., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Hal. 86 dari 117 hal. Put.

No. 323 K/PID /2017h) Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Marsudi keberatan yangintinya saat pemeriksaan Terdakwa disiksa sehingga pelaksanaanrekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi berita acarapemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh Terdakwa;Keterangan saksi di luar berkas perkara, AKBP Ruli Andi Yunianto

tanyakankepada Tersangka dan Tersangka tidak keberatan lalu saksilakukan pemeriksaan kepada Tersangka;Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis

tahun 2009.Bahwa saksi juga tidak mengetahui Undangundang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwaBeban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dansebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaranDana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut apakah ada petunjuk tekhnis

danpedoman penghitungan beban kerja guru.Bahwa saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedomanpenghitungan beban kerja guru kepada saksi Selaku Bendahara PengeluaranPembantu DinasPendidikan Kabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahuiUndangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008,Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman

penghitungan beban kerja guru.219Bahwa AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitunganbeban kerja guru kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran DinasPendidikanKabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009 adalahberdasarkan REKAPITULASI

kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja rill di lapangan/ tidaksesual SPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratusenam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknisterhadap dokumen dokumen administrasi dan tekhnis

juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuenam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yang menerima pembayarantidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yang menyebabkanHal 202 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkelebihnan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyar sembilanratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah); Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksi dariUniversitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnis

terhadapdokumendokumen administrasi dan tekhnis, pemeriksaan dan pengukuranserta pengujian lapangan atas kegiatan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau Tahun 2016yang dananya bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2016 terdapatvolume pekerjaan yang kurang, kualitas cat yang tidak Ssesuai,banyaknyakomponen arsitektural yang sudah hilang, pengerjaan yang tidak sesuaidengan prosedur dan koefisien analisa harga satuan yang tidak sesuaistandard dan sesuai

juta delapanratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yangmenerima pembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yangmenyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyarsembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim = AbhliKonstruksi dari Universitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnisterhadap dokumendokumen administrasi dan tekhnis

Menteri Pertanian Nomor : 511/KPTS/PD/310/9/2006,tentang jenis komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikulturaadalah jenis tanaman yang masuk dalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapasawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas,cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Camp danAccess Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamaman berdasarkanpetunjuk tekhnis

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, hasilpenelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila ada melebihi jumlah tanamansesuai dengan jarak tanam menurut petunjuk tekhnis yang diterbitkan olehDinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat JenderalHalaman 164Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnPerkebunan adalah tidak layak karena dapat mengakibatkan tanaman itutidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base

Camp danAccess Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamaman berdasarkanpetunjuk tekhnis yang diterbitkan berbagai petunjuk sektor perkebunan, hasilpenelitian Ahli adalah : secara umum ada jumlah tanaman pada daftarnominatif, lebin dari seharusnya sesuai dengan tekhnis di bidang sektorperkebunan .Bahwa apabila pada suatu persil tanah terdapat jumlah tanaman yangmelebihi jumlah tanaman yang seharusnya berdasarkan petunjuk tekhnisyang diterbitkan berbagai petunjuk sektor perkebunan, maka tanamantersebut

Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis administrasipengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonPenyedia Barang dan Jasa, sifatnya terobuka bagi pesertaPenyedia Barang dan Jasa yang berminat ; 5. Adil dan wajar,Artinya, memberikan perlakukan yang sama bagi semua calonPenyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat ; 6.

Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis

danjabatan saksi sebagai Kasubag keuangan dan saksi menjabatnya sejaktanggal 3 Desember 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa sumber dana yang diperoleh oleh Unit Pelaksana Tekhnis

Jonathanharahap kepada anak bungsunya Henock Harahap, maka kedua halitupun tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar untukmenghapuskan/meniadakan hak pewarisan dari keturunan Agus Harahap (Oppu Erwan), Joseph Harahap (Oppu Rihard) dan Petrus Harahap(Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo), yang untuk menguatkandalildalil Tergugat tersebut, berikut ini dapat diuraikan:a. kapasitas Henock Harahap dalam perkara tapal batas denganSibarani (9ada batas sebelah barat), sematamata kemudahanadministrasi dan tekhnis

Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan adalah badan ataupejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNABahwa Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC)lanjutan diikuti oleh 16 (enam) belas perusahaan dengan kualifikasi usahaperusahaan menengah dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan indimdu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."7.