Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 323/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — EDI alias SODON bin SAFI’I
57 — 14
  • SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — ADRIANUS WENAS, DKK vs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Robinson Kindangan kepada Tergugat Ill untuk mendapatkansuatu. kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhisyaratPertanahan, baik secara tekhnis maupun yuridis, dan karenakewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si Vs. - JPU
177 — 38
  • ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 22-12-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 8 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa I : PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Alias WENDE
Terbanding/Terdakwa II : MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt Alias PAK SINAGA
Terbanding/Terdakwa III : DOMINIKUS MENE BANO, S.T, alias PAK DOMI
260 — 35
  • TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
    1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Agustus 2015 — Tuan Chairul Munir, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.PT. PERTAMINA (PERSERO),
159 — 140
  • Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pbg
Tanggal 17 Maret 2016 — MULYONO Bin MUHARJO
88 — 12
  • dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2013 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2009/PN.BLT
Tanggal 30 Juni 2009 — IR. H. MOCH. IQBAL bin SLAMET KURDI ;
130 — 101
  • peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
134 — 62
  • SelakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Koni berdasarkan Keputusan Ketua UmumKoni Kota Samarinda Nomor : SKEP011/KONISMD/VII/2014 tentang PenetapanHal.62dari 83 hal. Put. No. 14/PID.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
121 — 59
  • positapositatersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuatberdasarkan fakta dan pristwa hukum yang tidak dapat dibatahkebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT yangdengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atautindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hakkeperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang olehTERGUGAT dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara tekhnis
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 14-01-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 26
  • "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Agustus 2017 — UMAR SUMANG, S.P.;
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 23-03-2011
Putusan PN POSO Nomor 109/PID.SUS/2010/PN.PSO
Tanggal 30 Agustus 2010 —
121 — 16
  • dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks
Tanggal 9 Oktober 2017 — Korupsi Jaksa Penuntut: ABDUL MALIK KALANG, SH Terdakwa: PODANG, BSW
325 — 345
  • Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
112 — 53
  • memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 91/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : ANDI TJORA
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
44 — 29
  • .; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
308 — 210
  • ., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 324/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — AJID bin (alm) SARIDI, dkk
83 — 37
  • HalamanBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Plg
Tanggal 15 September 2016 — CV. YULI MAS BERDIKARI (CV.YMB) -Lawan- PT. SAWIT SELATAN (PT. SS)
192 — 19
  • (6 pintu x panjang lantai 11 m x lebarlantai 6,5 m)atau masingmasing seluas 447,5 m2 (gross);Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani PerjanjianPemborongan Pekerjaan untuk pembangunan mess karyawan Tergugatdengan spesifikasi tekhnis luas lantai 429m? (6 pintu x panjang lantai 11 m xlebar lantai 6,5 m) atau masingmasing seluas 447,5m?
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penipuan
Register : 12-11-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 265/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 3 Februari 2016 — - ABADI MAKMUR, S.IP Bin MAKMUR - MUHAMMAD SYAMRIZAL KAPITA Als. ATAM - JUNADI
120 — 58
  • RI dalam bentuk pertimbangan tekhnis dandaftar Nominative nama, lalu jika disetujui oleh Menpan akan dikeluarkanpersetujuan penetapan alokasi formasinya dengan lampiran daftar Nominativedari BKN, yang diserahkan kepada instansi pusat atau daerah sabagai dasaruntuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN (Kanreg) ; Bahwa terkait dengan penjelasan ahli tentang prosedur pengangkatanHonorer KI menjadi PNS, maka 171 (seratus tujuh puluh satu) orang di Kab.Bombana menurut aturan sesuai dengan PP No
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2010 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN SERANG Nomor 252/Pid.B/2010/PN.Srg
Tanggal 25 Nopember 2010 — Ir. SJACHPUTRA BIN MIAZ ANWAR Cs
256 — 69
  • Pulau Panjang terhadapkegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh KWDHarapan Maju dan ternyata disana tidak ada kegiatanbudidaya rumput laut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutdiatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangansaksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang PedomanTekhnis Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus2004 dan Penetapan Nomor: 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal25 Agustus 2004 karena seluruh dokumen tentang pencairanmerujuk kepada Pedoman Tekhnis