Ditemukan 5857 data
151 — 42
Melakukan rintisan kerjasama dibidang perekayasaan alatmesin pertanian.Sedangkan sebagai Deputi Top Manager Laboratorium Pengujian Alat MesinPertanian, memiliki tupoksi yaitu antara lain :a. Melaksanakan pengawasan tugas manager administrasi,manager mutu dan manager teknis pengujian dan bila TopManajer Laboratorium berhalangan dapat mengesahkanlaporan hasil pengujian terhadap alat mesin pertanian.b.
154 — 40
NINASARDJUNANI, MA, Deputi Meneg PPN / Ka Bappenas Bidang SDMdan Bud Bappenas beserta 1 (satu) bendel proposal usulan ke1Meneg BUMN untuk kegiatan PRODUCTION OF HUMANINFLUENZA VACCINE FOR PANDEMIC PREPAREDNESS, CODEP050240407010651518.304. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. : 03753/Dir/VI/2007 tanggal21 Juni 2007 perihal usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPHLNJM dari PT. BIO FARMA kepada Bpk.
370 — 1024 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara in casupada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan standarkekuatan pembuktian dengan mengabsorbsi fakta peristiwa yang terdapatdalam persidangan;Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidakmempertimbangkan untuk merampas rumah Jalan Kenanga Raya Nomor87 Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan padahal Terdakwa telahterbukti menerima pemberian rumah tersebut dari Saleh Abdul Malik.Rumah tersebut telah dimintakan pemblokiran Hak Atas Tanah danBangunan sesuai Surat Deputi
136 — 43
KrakatauSteel sempat minta bantuan kepada Kapolres dan Kopassus,bahkan = saksi sempat konsultasi kepada Deputi MenteriNegara yang dijabat Pak Suryadi Sudirja dan mengatakanbahwa tidak perlu' terjadi tembak menembak karena aparatkeamanan juga sudah kewalahan ;Bahwa pada saat itu juga ada kasus internal, dimana sekitar4.000 orang karyawan outsoursing yang minta diangkatmenjadi pegawai tetap ;Bahwa kondisi pada saat itu tidak sempat di dokumentasikankarena pihak PT.
282 — 240
Bahwa Ahli kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik KPK dan pendapat Ahli di penyidikanadalah sudah sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli;Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada BPKP Pusat sejak tahun 2012;Bahwa Ahli sudah menjabat sebagai Auditor sejak tahun 1988 di BPKPPekanbaru selama 4 tahun, setelah itu tugas di BPKP Jakarta, kemudiantugas di BPKP Semarang selama 13 tahun, lalu tugas di BPKP Ambonselama 4 tahun, setelah itu kembali ke Deputi
2011 dengan BEM, HMI, PMII, dan hari Rabu 23 Agustus2011 dengan wartawan ESDM (tertera tulisan tangan nama nama dibelakang kertas). 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran dari Biro Hukum dan Humas untukpembayaran Kegiatan Sosialisasi sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus JutaRupiah) yang diterima tanggal 20 Juni 2013. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna hijau sejumlah Rp. 50.000.000,00 (LimaPuluh Juta Rupiah) yang diterima IRNA pada tanggal 3 Oktober 2012 denganketerangan untuk pembayaran Deputi
100 — 21
Ak, CfrA, CFE, CA, dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di PenyidikKejaksaan Agung RI.Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa.Bahwa ahli bekerja di BPKP Kantor Pusat pada Deputi Jakarta sebagaiAuditor.Bahwa ahli sering memberikan keterangan sebagai ahli lebih dari 10(sepuluh) kali pada persidangan tindak pidana korupsi.Bahwa ahli diminta untuk memberikan pendapatnya dalam kegiatanpengadaan barang pada Pengadaan Peralatan
141 — 35
tidakada mendapat tekanan dan arahan sehingga dalam memberikanketerangan itu. dalam keadaan bebas kemudian sebelum saksimenandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksimembacanya karenanya saksi membenarkan isi berita acara dimaksuddan tetap pada keterangan tersebut;Bahwa dalam pemeriksaan dimaksud yang saksi terangkan terkaitdengan peranan saksi dalam pembentukan PSPD Unpar dalam hal inistudi kelayakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 karenasaksi sudah berhenti dari jabatan Deputi
wajid menyampaikan laporan semesteranpenyelenggaraan pendidikan dari program studi kepada Dirjen Dikti;Bahwa selanjutnya pihak Unpar mendapat izin dari Dikti tahun 2010tentang pendirian ijin penyelengaraan PSPD Unpar;Bahwa memang pada tahun 2009 ada perjanjian antara Unpat dengan UItentang persiapan pembukaan, penyelenggaraan, pengembangan danpembinaan Prodi Dokter pada Unpar, tapi bagaimana tindak lanjutnyasaksi tidak tahu lagi, karena sejak tanggal 19 Agustus 2009 saksi sudahtidak menjabat selaku Deputi
175 — 85
Deputi Bidang HakTanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 1074 330. I D. IH, tanggal 17 April2009 tentang Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT.INTI PALM SUMATRA seluas + 5.500 Hektare (Lima ribu lima ratus Hektare) diKabupaten Asahan.
498 — 259
Lebak Bulus Jakarta Selatantersebut mempergunakan anggaran dari APBD DKI tahun 2013tetapi saksi tidak mengetahui besarannya.Bahwa pada tahun 2013 di Setko Jakarta Selatan sudah terbentukpanitia pengadaan Tanah ( P2T) berdasarkan SK WalikotamadyaJakarta Selatan nomor : 101 / 2009 tanggal 27 Maret 2009 yangberanggotakan 9 orang pejabat yang menjabat saat itu yaitu :1) Ketua merangkap anggota Seko Jakarta Selatan yaituUSMAYADI ( saat ini menjabat di Asisten Deputi di Balai KotaDKI Jakarta) yang kemudian
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
Direktur Penindakan dan PenyidikanKementerian Keuangan RI,9.5 Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan RI,9.6 Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, KementerianKeuangan RI,9.7 K.ADinas Perindag Pemprov DKI Jakarta,9.8 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Medan, TanjungPerak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.Bahwa kemudian selanjutnya oleh Pemohon Keberatan dilakukan realisasiimport di mana realisasi impor tersebut dilakukan untuk memenuhi RIPHPertama dan RIPH Kedua
170 — 69
ERNADHI SUDARMANTO ( jabatan sekarang Kabid InvestigasiBPKP Perwakilan DKI Jakarta ) sedangkan penanggung jawab adalah Prof.EDDY MOELJADI ( Deputi bidang Investigasi BPKP ) ;Bahwa bentuk pertanggungjawaban pemeriksaan Tim Audit Gabunganadalah menyiapkan Laporan Hasil Audit Investigasi kepada pimpinan,kemudian apabila dari hasil Audit ditemukan indikasi adanya TP.Korupsimaka diusulkan untuk diserahkan kepada KPK, apabila ada indikasi TP.Perpajakan maka diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaandan
215 — 153
Sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial LPPM Universitas Nasional, tanggal 9 Nopember 2011;84. Asli Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012, Tanggal 29 Oktober 2012;85.
99 — 30
Melaksanakan koordinasi danmemantau pelaksanaan tugas sekretaris, trainer, verifikator, help deskdan admin PPE, Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalamrangka pelaksanaan pengadan barang jasa secara elektronik dilingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Menyampaikanlaporan secara berkala kegiatan LPSE kepada Tim Pembina /Pengarah ;Bahwa saksi memiliki sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional TingkatDasar sesuai dengan nomor Sertifikat 121493616949790, tanggal 06Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Deputi
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
765 — 435
Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPKk), Nomor:R/1097/DIK.01.01/23/09/2019, tanggal O09 September2019, perihal Bantuan Tenaga Ahli bidang penghitungankerugian keuangan negara dan di dalamnya terdapatpermintaan pemberian Keterangan Ahli.Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR652/D5/01/2019 tanggal 01 November 2019 perihal auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraatas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaandan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan JembatanHalaman
199 — 277
Melaksanakan koordinasi danmemantau pelaksanaan tugas sekretaris, trainer, verifikator, help deskdan admin PPE, Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalamrangka pelaksanaan pengadan barang jasa secara elektronik dilingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Menyampaikanlaporan secara berkala kegiatan LPSE kepada Tim Pembina /Pengarah ; Bahwa saksi memiliki sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional TingkatDasar sesuai dengan nomor Sertifikat 121493616949790, tanggal 06Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Deputi
310 — 160
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) No. 2542/16.1-300/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No. 600.35-3291 tanggal 04 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;1 (satu) lembar Asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov.
ZULKIFLI, SH, MH
Terdakwa:
Drs. RAMLAN SINAGA, M.M
165 — 51
ZUHRI, SH.MKn
- Asli 3 (tiga) lembar Keputusan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 518/75/PAD/XI.08/Dis.KUKM tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Airo Jaya Bersama Badan Hukum Nomor: 518/75/BH/Dis.KUKM Tanggal 17 November 2008
- Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 318/SISP/ Dep.1/I/2017, yang ditandatangani oleh Deputi
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
160 — 52
Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik danmembenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik.v Bahwa dasar penunjukan Ahli dalam memberikan keterangan sekarangpada saat persidangan ini adalah Surat Penugasan Ahli dari LKKP RINomor : 4018/D.4.3/04/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani olehHalaman 304 dari 546 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.Direkur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI, Deputi Bidang Hukumdan Penyelesaian Sanggah LKPP RI.Y Bahwa benar Tugas dan
Terbanding/Penuntut Umum : IRWAN ADI CAHYADI, SH
428 — 64
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II (Otoritas Jasa Keuangan);
129. 1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung G5 dan Laboratorium Komputer Universitas Singaperbngsa Karawang Tahun Anggaran 2018, Nomor : 215/UN64.PPK/TU/2018 Tanggal 16 Mei 2018 Antara Universitas Singaperbangsa Karawang dengan PT. Bukitdalam Barisani-KSO dengan PT.
143 — 40
Menteri BadanUsaha Milik Negara Sekretaris KementerianBUMN Imam Apriyanto Putro Kepada : DireksiBUMN (daftar terlampir) Tembusan : MenteriBUMN; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Wakil Menteri BUMN; Direktur JenderalPembinaan dan Pengawasan KetenagakerjaanKemenakertrans; Deputi Bidang InfrastrukturBisnis Kementerian BUMN. Bukti P 1667 SURAT Nomor: S 325/MBU/S/2014 609 Tertanggal : 25 Juni 2014 Hal : Tindak LanjutNota.