Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Saat itu dihadiri juga perangkat desa;Bahwa uang pungutan itu katanya digunakan untuk pembangunan desa7.

pungutan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sayamerasa kecewa dan keberatan.10.

Jombang;Bahwa penyampaian untuk pungutan 3% waktunya bulan April2008 pertemuan tersebut dilaksanakandi Balai Desa Pucangsimoyang menyampaikan langsung pungutan 3% tersebut KadesPucangsimo dan Sekdes Pucangsimo yang hadir saat itu11.

merasa tidak dipaksa karena pungutan 3% akandipergunakan untuk pembangunan Balai Desa Pucangsimo namunkarena nyatanya pungutan tersebut tidak dipergunakansebagaimana mestinya saya merasa kecewa dan keberatan,16.

;Bahwa Jumlah uang pungutan seluruhnya sekitar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah), untuk pungutan yang dilakukan pada tahap Iterkumpul sebesar Rp. 67.000.000,;Bahwa untuk pungutan tahap I awalnya uang tersebut dipegang oleh sdr.Irfan Yudianto (Sekdes Pucangsimo) setelah itu uang tersebut diserahkankepada saya, demikian juga untuk uang hasil pungutan tahap selanjutnyayaitu tahap II s/d tahap V juga uang diserahkan kepada saya oleh sdr.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp.997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 0 s/d 2 ton, dengan pungutan Rp.2.000,00
4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp.2.500,00
5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran

   retribusi truk tekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp.4.000,00

6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan Rp.6.000,00
7. 1 (satu) lembar kertas buram catatan hasil pemungutan retribusi.

   Uang sejumlah Rp. 997.000, (Sembilan ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah);3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar O s/d 2 ton, dengan pungutan Rp. 2.000,4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp 2.500,5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp 4.000,6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanangandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan

   Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d 5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.

   181 lembar.Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, di dalam laporan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak32 lembar tersebut.dan sisanya

   gandar2 s/d 5 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 12 lembar padahal tidak dipergunakan sama sekali.4) Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal tidak dipergunakan sama sekali.10.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

BP/71/VI/2019/Reskrim tetanggal 14 Juni 2019 adalah sebagaiberikut :Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib AnggotaPolres Bengkulu. telah mengamankan para pelaku yang didugamelakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata LenteraMerah Pulau Baai Kel.Sumber Jaya Kec.

Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada harikamis tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratusribu rupiah).Hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hariJumat tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp.1.900.000, (Satu juta sembilanratus ribu rupiah).Setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebutterkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepadasdra ISTIN JOYO sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga

pelakusebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian yangdidapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhanseharihari.Ketiga pelaku yaitu sdra INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTINJOYO bersamasama dengan sdra AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN(Alm) dan sdra RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDAmaupun sdra ISTIN JOYO (DPO) yang menyuruh ketiga pelaku untukmelakukan pungutan Retribusi Parkir di Lokasi Wisata Lentera Merahtersebut tidak memiliki izin ataupun Surat

Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu yang melakukanpenangkapan terhadap pelaku pungutan liar terhadap INTOH PARIASMOJO alias INTO dan AKRAMAN alian AKRAM dan RIKA PUSPITAalias RIKA); Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan tidakmengajukan saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Akraman alias Akram binYunan (alm), Terdakwa Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda,Terdakwa Akraman

;Hal 6 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN BglBahwa pungutan liar Retribusi Parkir tersebut dilakukan para Terdakwaperintah lisan sdra ISTIN JOYO (DPO) dengan cara Terdakwa INTOHPARIAS MOJO bersamasama dengan Terdakwa AKRAMAN danterdakwa RIKA PUSPITA SARI menunggu di pos jaga pintu masukkawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yangdatang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobilberhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.

KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor: KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April2001 tentang Penunjukkan Pemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnyapungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008, diatur bahwa atas impor BKPberupa persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadangyang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, yangdibebaskan dari pungutan

Bea Masuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal22.

pesawat A2808.bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 22 ImporMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesarRp.384.141.750,00 sehubungan dengan impor peralatan militer (alutsista)berupa komponen LRU Avionik pesawat A2808 dari Singapore yangdilakukan oleh Pemohon Banding, karena berdasarkan berdasarkan Pasal 3ayat (1) huruf b angka 11 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang PenunjukkanPemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan

serta tatacarapenyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.03/2008 tanggal 11Desember 2008 diatur bahwa atas impor BKP berupa persenjataan, amunisidan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagikeperluan pertahanan dan keamanan, yang dibebaskan dari pungutan BeaMasuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 22.

diatas.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding, telah diterbitkan SKPKBPPh Pasal 22 Impor Nomor 00001/227/08/027/10 tanggal 28 April 2010dengan menetapkan Dasar Pengenaan pajak sebesar Rp.384.141.750,00dengan alasan bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian impor ataskomponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI Angkatan Udara.bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal22, sifat dan Besarnya Pungutan

harus dilandasi dengan RAPERDES/PERDES yangtelah dievaluasi oleh Bupati, kemudian pungutan yang diterima atau dikelola adalahmerupakan pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam Buku Kas Umum sebagaipendapatan Desa namun dalam pengelolan pungutan dalam kegiatan pensertifikatantersebut Terdakwa H.

Pungutan Desa;b. Pengelolaan tanah kas Desa;danCc.

Pungutan Desa;Pengelolaan tanah kas Desa;dand.

MUJONO yang sudah dilegalisir, besertalampirannya;1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, besertalampirannya;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan

2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30 Desember 2012.42.

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak)yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesarRp100.000, (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesarRp50.000, (lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYABinti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liartersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimanaTerdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungutdan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksiNOOR AISYA pungutan

ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liartersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBMdi Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telahdisetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambildari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli2019 ternyata

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.

No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.

dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.

Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?

Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang

KOMANG YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun sehubungandengan Terdakwa sebagai teman satu grup suka duka FPD (forumpeduli desa) Sesetan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupunsemenda dan tidak pula ada hubungan kerja demikian pulasebaliknya;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ada pungutan uang kepada sopirtruk dengan alasan untuk keamanan dan

bukan atas kehendak FPD Sesetanmelainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhanhidup; Bahwa Terdakwa ikut duduk di FPD Sesetan sebagai anggota tapi tidakpernah meminta ijin kepada FPD untuk meminta pungutan kepada parasopir; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh POLISI di TKP, Terdakwamenarik uang pungutan dari sopir sebesar Rp. 75.000,; Bahwauang pungutan itu tidak dilakukan setiap hari; Bahwa Terdakwa menarik uang pingutan itu dengan alasan untuk parkirdan keamanan, namun saksi

Sesetan yang ditanda tangani olehTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa adalah anggota FORUM PEDULI DESA (FPD)Sesetan, namun FORUM PEDULI DESA (FPD) Sesetan tidakmeminta pungutan untuk kepentingan organisasi dan tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta uang pungutankepada para sopir truk termorking (truk pengangkutikan beku); Bahwa para sopir truk termorking termasuk saksi Anmad Herdiyantoalias Kentung mau menyerahkan uang pungutan kepada Terdakwa,karena takut keamanan dirinya, dan kernet

dari para sopirdan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan stempelorganisasi untuk memungut uang pungutan dari para sopir truk termorking diPelabuhan Benoa;Menimbang, bahwa terhadap uang pungutan yang dipungut secara liaroleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannyasendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut MajelisHakim telah terpenuhi;Ad.3.

yang diminta olehTerdakwa yang berkisar antara Rp.75.000, sampai Rp.100.000, karenamerasa terancam keamanan dirinya, kernetnya, dan khawatir muatannyadiambil apabila ia tidak menyerahkan uang pungutan yang diminta olehTerdakwa, sehingga para sopir truk termorking termasuk saksi AhmadHerdiyanto alias Kentung terpaksa menyerahkan uang pungutan yangdiminta oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata barang buktiberupa uang sebesar Rp.325.000, yang disita dari Terdakwa adalah uangpungutan