Penuntut Umum tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 15 MEI 2015 ;Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayangtanggal 16 MEI 2015 sampai dengan tanggal 14 JUNI 2015 ;Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang 15JUNI 2015 sampai dengan tanggal 14 JULI 2015;Terdakwa dikeluarkan oleh Penyidik dari Rutan tanggal 11 JULI 2015sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16Desember 2016 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Kota Selatan , Kota Gorontalo,Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2011 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada tanggal 27 Desember 2011 Nomor Register: W20U1/77/AT.03.06/XII/2011 pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo ;Terdakwa di tahan Oleh: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan PengadilanNegeri Gorontalo sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012 ; Perpanjangan Wakil Ketua

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 10 April 2012 s/d.09 Mei 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 05/Pen.Pid.Sus .TPK/2011/PN.Gtlotertanggal 19 Desember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 05/Pid.Sus Tipikor

PUTUSANPerkara No: 01 /Pid Sus Tipikor /2012/PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yangmengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini,dalam perkara terdakwa :Nama > Nurjana Hunowu als.Nana.Tempat lahir : Tilamuta.Umur/tanggal lahir : O7Juli 1966.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kelurahan

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2012 berdasarkanPenetapan Nomor : 01 / Pen Sus Tipikor2012 / PN.GTLO, tanggal 10 Januari2012.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palu Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 08 April 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;2.

No. 72 K/PID.SUS/2015Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU, tanggal 08 April 2013 yang menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor10/PID.SUS/2012/2012, tanggal 11 September 2012 tidak melaksanakanaturan hukum dengan baik dan benar serta lalai dalam menerapkan hukumsebagaimana mestinya, hal ini dapat dicermati

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Judex Facti Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU, tanggal 08April 2013 utamanya putusan pada halaman 27 angka 1, yang menyatakanbahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kelurahan pada ProgramPengembangan Wilayah Pedesaan (PPWP) di Kelurahan Lere KecamatanPalu Barat Kota Palu tahun 2010, sejak bulan September 2010 tidakmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasanaan pendampingan serta Pembinaan PPWP di Kelurahan

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Judex Facti Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU, tanggal 08April 2013 yang menguatkan dengan menyetujui dan mengambil alihPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 10/PID.SUS/2012/2012, tanggal 11 September 2012 untuk dijadikanpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkatbanding tanopa memberikan argumentasi hukum yang jelas dan tegasmengenai perbuatan mana yang telah

hukumyang membawa aspek keadilan pada diri Terdakwa;Bahwa putusan perkara in casu, memberikan gambaran pertimbangan yangtidak benar karena memanipulasi faktafakta yang terungkap dipersidangandan kontradiktif satu sama lain serta mencerminkan kelalaian pencermatanhakim dalam suatu pendapat juridis sesuai alur pikir yang komprehensif;Bahwa sebelum membahas indikasi kelalaian hakim tingkat pertama yangputusannya dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR

Rasuna SaidKav.C.17 Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Agustus 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung No.69/B/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 11 Agustus 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.69/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 12 Agustus 2014, tentang hari Sidang ;Telah membaca

Ogan Komering Ulu.Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diknas SMP 3 Lubuk Raja OKU(Mantan Bendahara Rutin Gaji Guru dan Pegawai SMPN 3OKU).Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) Berijazah.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan :12Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Raja sejak tanggal 05 Februari 2014 sampaidengan tanggal 24 Februari 2014;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

PUTUSANPerkara No: 06 / Pid Sus Tipikor / 2011 / PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Gorontaloyang mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalamperkara terdakwa :Nama : Ningsi Kude S.Pd.Tempat lahir : Gorontalo.Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 29 Maret 1970.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat

Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (LimaRibu Rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan majelis padahari Senin, tanggal 11 Juni 2012 oleh kami RUDI WIDODO, SH, sebagai KetuaMajelis, FERRY M.J SUMLANG, SH dan SUKATMA, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum kami RUDI WIDODO, SH, sebagaiKetua Majelis, FERRY MJ.

Garut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas lABandung di Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan yang menerima pemberian atau janji sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) a atau huruf b, yaitu :a. yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan

Garut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas LABandung di Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui ataupatut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

Garut atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas .A Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari: SENIN , tanggal 15 Oktober 2018, oleh TARDI, S.H. sebagai Hakim KetuaMajelis, JUDUANTO HADI LAKSANA, S.H dan LINDAWATI, S.H., M.H., Hakimdan, Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khususmasing masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan

Borneo Tribune Press.Terdakwa oleh :1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;2 Penuntut Umum Tahanan Kota di Pontianak, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/dtanggal 29 Juli 2014;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Juli 2014s/d tanggal 28 Agustus 2014;4 Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk,dilakukan Penahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014sampai dengan tanggal 16

September 2014 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.Ptk, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15Nopember 2014 ;Halaman dari 220 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TP.

Korupsi/2014/PN.Ptk.6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk,sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat HukumnyaDEWI ARIPURNAMAWATI, SH., SUJANTO SUDIANA, SH.,SE.,MM.,SRI NURLIZA, SH.

kalau sudah masuk persidangan mungkin sudahmenjadi alat bukti yang sah, dan selama tidak bisa dibuktikan makaseseorang tidak bisa dimintai pertangggungjawaban;e Bahwa Dalam masalah ini, ada dua kali gelar perkara, yang pertama diMabes Polri dan yang kedua di Polda Kalbar;e Bahwa Pada waktu gelar perkara di Polda Kalbar, saya memberikanpendapat yang sama dengan pendapat pada waktu gelar perkara diMabes Polri;e Bahwa saksi dalam legal opinion tersebut, ada memberikantandatangan;e Bahwa dalam perkara tipikor

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari2014;4. Perpanjangan penahanan II Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari2014;5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/dtanggal 17 Februari 2014;6. Penahanan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;7.

Perpanjangan penahanan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014;8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;9.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PPH/Pen.Pid.Sus/ TPK/2014/PN.TPI, Tanggal 20 Februari 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang tersebut ;Telah Membaca :e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang No. 02/ Pen.Pid.Sus / TPK/2014/ PN TPI, tanggal 10Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa danmengadili perkara atas nama terdakwa RUDIANTO, SPd.SD BinKARMIDI ;e Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungpinang No. 02/ PidSus/TPK/2014/PN.TPI, tanggal 10 Februari2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara atas namaterdakwa RUDIANTO, SPd.SD Bin KARMIDI;e Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriTanjungpinang No. 02 / Pen.Pid.Sus / TPK/2014/ PN.

PERKARA : PDS 01/DBS/ Ft.1 /01/ 2014, tanggal 05 Februari 2014,terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas A Tanjungpinang dengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMAPRIMAIR :Bahwa Terdakwa RUDIANTO, S.Pd bin AHMAD KARMIDI pada bulanJanuari 2012 s/d bulan April 2013 atau setidak tidaknya antara tahun 2012 s/d2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenLingga atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan UU RI Nomor46

PUTUSANNomor: 03 /Pid.Sus Tipikor /2011/PTipikor PN.Gtlo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadan mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ALFATRALATIEF, Amd. KepTempat lahir : GorontaloUmur/Tgl lahir :46 tahun/26 Juni 1965Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Jin.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(limaribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinda k Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari JUMAT tanggal 10FEBRUARI 2012 oleh kami MUSTARI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, FERRY M.J.SUMLANG, SH dan BANELAUS NAIPOSPOS, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri masingmasing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama RITO NASIBU, ST, M.Eng;Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)Hal. 611 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoDemikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 16Januari 2015, oleh kami SUWONO, SH,M.Hum, SE sebagai Ketua Majelis, BANELAUSNAIPOSPOS, SH Hakim Ad Hoc Tipikor

dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo No16/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gto tanggal 10 September 2014, Putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, olehMajelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ROSDIANA TOLINGGI, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo,dan dihadiri

Untad, beberapa kalimelakukan pemeriksaan/ penilaian fisik pekerjaan/proyekdimaksud, selalu disaksikan oleh Tim Unit Tipikor Polres Palu.Pemeriksaan/penilaian fisik oleh Tim Ahli dilakukan pertama kalisekitar akhir Februari 2014, bersamasama: Pihak PenggunaJasa (PPK), Pihak Penyedia Jasa (Kontraktor, KonsultanSupervisi dan Manajemen Konstruksi) dan Unit Tipikor PolresPalu. Selanjutnya Tim Ahli FT.