Bahwa batu sinabar tidak di atur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Minerba maupun dalam PeraturanPemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambagan Mineral Dan Batubara, namun batu Sinabar merupakanbahan utama penghasil Merkuri atau air raksa, yang mana air raksadalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 merupakan bagiandari golongan komoditas dari golongan komoditas mineral logam.

Putusan No. 0855/Pdt.G/2016/PA.Sda.tidak memberi nafkah selama 18 bulan sebesar Rp 18.000.000,(delapan belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah), mutah sebesar Rp 6.000.000, (enam jutarupiah) dan Termohon meminta semua tuntutan tersebut dibayarkankepada Termohon pada saat ikrar talak akan diucapkan;Bahwa, setahu Termohon, sekarang Pemohon bekerja sebagaikontraktor bagian pengadaan, menurut pengakuan Pemohon sendiri.Namun untuk penghasil pekerjaannya

Rekonvensi sesuaidengan Penghasilannya;Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi membayarnafkah madiyah karena setiap bulan telah diberi nafkah secukupnya untukPenggugat Rekonvensi dan anakanak sesuai bukti P.3 tetapi tidak didukungoleh bukti lainnya atau Saksi, karena satu alat bukti tidak cukup sebagai bukti(unus testis nullus testis), nafkah kelalaian selama 4 bulan (Juli, Agustus,September dan Oktober 2018) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang bahwa penghasil

telahmengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikahkarena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon karena anakpemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil 8 bulan; Bahwa antara calon suami dengan anak ParaPemohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan; Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siapuntuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumahtangga dengan sebaikbaiknya; Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerjasebagai Petani/Pekebun dengan penghasil

Berkat investasi secara konsisten danberkesinambungan, Merekmerek PRADA milik Penggugat telah dikenal olehkomunitas internasional sebagai penghasil jenisjenis barang di Kelas 18 danKelas 25 yang berkualitas tinggi dan eksklusif;6 Bahwa, Penggugat juga berhasil memperluas pasar distribusi produk yangmenggunakan Merek PRADA dan secara bersamaan juga secara konsistenmelindungi Merek PRADA di banyak negara.

bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi daftar gaji terungkap faktabahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.4.119.100, (Empat juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) perbulan dandari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan keteranganpasti dari Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan laindiluar gaji Tergugat berupa tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp. 3.000.000, (Tigajuta rupiah) perbulan, sehingga total penghasil

Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT .

ADR/ADRIAN HARTANTO (Penggugat Terbanding), dengan jenis limbahScrap tidak terkontaminasi B3 dari Perusahaan penghasil limbah PT. SGI(Tergugat Pembanding) dan masa berlaku izin tersebut sampai dengantanggal 15 Mei 2019;Menimbang, bahwa Izin Pemanfaatan Limbah padat bukan berasal daribahan berbahaya dan beracun (NonB3) yang bernilai ekonomis tersebutberlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila masih mengikat Kontrak Kerjasamadengan PT.

Putusan Nomor:61/PDT/2020/PT.BDG.dan pemanfaatan limbah Non B3 yang bernilai ekonomis serta mengadakanperjanjian dengan pihak ketiga penghasil limbah in casu Tergugat Pembanding;Menimbang, bahwa dari surat bukti P8 = TI15 telah terbukti antara Mr.Tetsuo Taguchi, Presiden Direktur PT. Sankei Goshyu Industries (disebut jugaSGI) dan Adrian Hartanto/CV.

SGI/X1/2013, tanggal 8 Nopember 2013 (bukti P10 = TI17), demikianhalnya dengan Penggugat Terbanding tidak mempunyai Izin PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dari Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi, maka Penggugat Terbanding tidak memilikikewenangan untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual BelliLimbah B3, Nomor: 196/SGI/X1/2013, tanggal 8 Nopember 2013 (P10 = TI17)karena untuk dapat melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 denganTergugat Pembanding selaku penghasil

Sedangkan berbagai Puskesmasmaupun Klinik namun saksi belum ada data yang resmi;Bahwa Limbah B3 berupa limbah medis pada 10 Rumah Sakit yang sudahmemiliki TPS di Kabupaten Cirebon tersebut diolah oleh pihak ke3 antaralain ke PT WASTEC;Bahwa berdasarkan laporan dari penghasil limbah B3 berupa limbah medis(Rumah Sakit), saksi lakukan pemantauan dari limbah yang dihasilkan danpengiriman limbah kepada pihak ketiga.

Setiap bulan pihak penghasil limbah akanHalaman 65 Put Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbrmendapatkan manifest (lembar 7) dan sertifikat yang menunjukkan bahwalimbah tersebut sudah diterima dan dimusnahkan oleh pihak pengolahlimbah sesuai dengan yang dikirimkan pihak penghasil (manifest lembar 3).Serta tagihan setiap bulan berdasarkan pada manifest dan sertifikat;Bahwa RSUP Dr.

Hasan Sadikin Bandung selaku penghasil limbah pernahmelakukan kunjungan ke Pabrik PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) untukmelihat proses pengolahan limbah B3 berupa limbah medis, sesuai dengankontrak pihak perusahaan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi olehpihak penghasil limbah terhadap tranporter dan pengolah limbah.

Sehingga Faktur Pajak masukan tersebut merupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobjek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usaha terpadu(integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikan sentralisasi PPN(pemusatan tempat pajak terutang), yang artinya penyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayah KPP) tidak termasuk dalampengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf c UndangUndang

tambang air raksa yang termasuk di dalamgolongan komoditas tambang mineral logam berdasarkan PP No.23 Tahun 2010Pasal 2 ayat (2) huruf b, namun berdasarkan database Ditjen Minerba sampaldengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi komoditas air raksa.Batu Sinabar tidak di atur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Minerba maupun dalam Peraturan Pemerintah No 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral DanBatubara, namun batu Sinabar merupakan bahan utama penghasil

Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) (cfmPemeriksa) melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesarRp588.643.429,;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang disampaikanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dipersidangan menurut Majelis dapat diketahui halhal sebagaiberikut:bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang

dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil

setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :eBahwa saksi adalah tetanggaPemohon ;eBahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 ;eBahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon danTermohon hidup bersamadirumah orang tua Pemohon selama lima bulan dan mempunyai satu oranganak ikut Termohon ;eBahwa saksi pernah melihat tiga kali Pemohon bertengkar dengan Termohon;e Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempattinggal selama satu tahun tujuh bulan ;e Bahwa penghasil

berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelaiwanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antaracalon mempelai lakilaki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dantidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan melakukan zina dan efeknegatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelailakilaki sebagai buruh tani di PT Agro yang mempunyai penghasil

tambang air raksa yang termasuk di dalamgolongan komoditas tambang mineral logam berdasarkan PP No.23 Tahun 2010Pasal 2 ayat (2) huruf b, namun berdasarkan database Ditjen Minerba sampaidengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi komoditas air raksa.Batu Sinabar tidak di atur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Minerba maupun dalam Peraturan Pemerintah No 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral DanBatubara, namun batu Sinabar merupakan bahan utama penghasil

Termohon;Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari adiksaksi;Halaman 13 dari 25 halaman Put.No.1589/Pdt.G/2021/PA.PbrBahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Termohonpergi meninggalkan Pemohon;Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohontidak jujur Kepada Pemohon dan Termohon emosional;Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan, akan tetapiPemohon sudah tidak mau lagi;Bahwa penghasil

Reduksilimbah B3 merupakan suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlahdan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan darisuatu kegiatan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yangdilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan ataupengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpansementara.

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelumdiserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbahB3. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 daripenghasil dan atau ke pengumpul, dan atau dari pemanfaat dan/atau daripengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atauHalaman 49 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbmke penimbun limbah B3.

Limbah oli bekas seharusnyaditampung dalam Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (TPS LimbahB3) sebelum diambil oleh pihak ketiga (pengumpul oli bekas yang berizin).Diharapkan pihak bengkel/penghasil oli bekas juga memiliki komitmen tinggiterhadap lingkungan sehingga ada kesadaran untuk melakukan pengelolaanlimbah B3 tersebut.

Pacific Paint dalam pengelolaan limbah tidak memilikiperijinan yang berkaitan dengan penghasil dan penyimpanan sementaralimbah B3 dan jalannya pembuangan limbah cair sisa produksi cattergenang di jalan yang langsung berhubungan dengan media tanahhingga masuk ke dalam saluran domestic, sehingga tidak sesuai denganPP No. 18 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Limbah B3;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur PT.

Dana tersebut di bagi sebagai berikut ; 32% untuk daerah asal, 32% untukkabupaten/kota dalam provinsi penghasil, 16% dinas kehutanan, 20% untukDepartement Kehutanan RI.(DBH);c. Dana yang masuk ke daerah asal diambil untuk dana Insentif Upah Pungut sebesar10%;d.

daripenghimpunan data objek dan subjek pajak;Bahwa upah pungut PSDH bagi aparat pemerintah daerah yang dibebankankepada APBD adalah tidak tepat sebab tidak ada kegiatan pemungutan PSDHyang dilakukan oleh aparat pemerintah kabupaten;Bahwa pembayaran upah pungut tidak dapat dilakukan karena dasar hukumnyayang berupa Surat Menteri Keuangan tahun 1991 dan Surat MenteriKehutanan tahun 1992 tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Dana bagi hasil dari PSDH ke daerah penghasil

Saksi TONI DILENGAN; Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah : pungutan yang dikenakansebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil yang dipungut dari negara dansesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 344/KMK.06/2001tanggal 30 Mei 2001;= Bahwa Proses pembagian dana PSDH hingga sampai ke Provinsi danKabupaten/Kota daerah penghasil adalah sebagai berikut :a. Identifikasi/rekonsiliasi setoran antara pusat, propinsi dan kabupaten kotapenghasil;b.

Untuk Kabupaten penghasil 32 %,d.

Bahwa berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan kehutanan yang berasal dari PSDH untukdaerah adalah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% untuk provinsi yang bersangkutan; 32% untuk kabupaten / kota penghasil; 329% untuk kabupaten / kota lamnya dalam provinsi yang bersangkutan;Untuk itu Kabupaten Mentawai mendapat dana bagi hasil (DBH) 32% menjadi sebesarRp. 15.735.149.904 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluhsembilan

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibelli).6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruhkotoran sapi).Bahwa dari Proposal yang diajukan tersebut, dana program UPPO akhirnyaturun sebesar Rp. 322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) sesuai dengan standar baku secara nasional pada tanggal 06Desember 2010 setelah Sekretaris yaitu saksi TUGIYART

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibelli).Hal 90 dari 129 halaman, Putusan Tipikor No. 3/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibelli).6. Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruhkotoran sapi).

muda, akan tetapi tetap akanmenikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon danPemohon II; Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan; Bahwa calon suami anak Pemohon dan Pemohon IIberstatus perjaka; Bahwa calon suami anak Pemohon dan PemohonIl sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalanirumah tangga dengan sebaikbaiknya; Bahwa calon suami anak Pemohon dan Pemohon IItelah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasil