Putusan MA Nomor : 4434.K/Sip/1986,pengabulan gugat tanpa diserta pertimbangan yang seksama alat buktilawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukuppertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala faktayang ditemukan dalam persidangan. Jo Putusan MA Nomor : 672 .

dikutip dalam:Pasal 79 ayat (2) UU PTPenyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dariHalaman 32 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIjumlah seluruh saham dengan hak suara,, kecualianggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil;Pasal 79 ayat (3) UU PTPermintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan Surat tercatat diserta

harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karenaitu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagiterdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelahmenjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengahmasyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaranpenuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

SURYA CAKRA SEJAHTERA in caSU TERMOHON INTERVENSIII/TERMOHON ASAL yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar,TIDAK DISERTA PERSETUJUAN TERTULIS dari Tim Pengurus PKPUyang diterbitkan sebelum permohonan a quo diajukan di kepaniteraanPengadilan Negeri Karanganyar;13.Bahwa oleh karena tidak adanya persetujuan dari Tim Pengurus PKPU PT.BALARAJA BISCO PALOMA (DALAM PKPU) in CaSU TERMOHON INTERVENS!

Kallista Alam adalah merupakan rembetan apiyang berasal dari lahan masyarakat yang terbakar, yang terjadidalam keadaan cuaca panas/kering diserta angin kencang. Padasaat terjadinya kebakaran lahan, karyawan perusahaan, petugaspemadam kebakaran perusahaan, dan termasuk Terdakwa telahikut berupaya untuk melakukan pemadaman api kebakaran denganmenggunakan 6 unit robin/alat pemadam kebakaran. PT.

keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, olehkarena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupunnestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelakdikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya danhalaman 55 dari 58 Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2017/PT.KPG.kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak danbekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

Amberianyah,ST. selaku PPTK diserta dengan dokumen yang menjadi persyaratan pencairan,selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Wahyu Irwandi selakubendahara umum SKPD DPUPR untuk dibuatkan Surat perintah Membayar(SPM), kemudian apabila dokumen pencairan sudah dinyatakan lengkap,selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi WahyuIrwandi selaku bendahara umum, selanjutnya diserahkan kepada SekretarisDinas PUPR untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya ditandatangani

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakanbahwa Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keteranganTerdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ialakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri (ayat 1) sedangkan pada ayat(2) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untukmembuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya, tetapi harus diserta

Bumidamengajukan permohonan dengan diserta kelengkapan syaratsyaratpencairan.Bahwa menurut Saksi, Surat Perjanjian merupakan salah satu syaratuntuk dilakukan pencairan.Bahwa Saksi menyatakan sejumlah Rp.410.000.000,(empat ratussepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk Asuransi Anggota DPRDbeserta istridan anak dengan jumlah peserta 100 (seratus) Orang..Bahwa setahu Saksi yang menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen pada saat itu adalah Terdakwa.Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Kontrak Kerjasama.Bahwa

gugatannya, dan untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugatmengajukan bukti P.5 sampai dengan P.7 serta satu orang saksi bernama AYUKNIATUR RISWANTI BINTI SOESATYO;Menimbang, bahwa bukti P.5 (Foto kopi perjanjian perikatan jual belli(PPJB ) satuan rumah susun Menteng Square atas nama Tergugat), dan buktiP.6 (Foto kopi persetujuan pengalihnan hak kepada Tergugat), serta bukti P.7( Foto kopi surat persetujuan pembelian apartemen dari PT BahamaDevelopment), telah bermeterai cukup, dinazegel/en, tidak diserta

telahmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun2004 yuncto UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu Seorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta

tidakmanusiawi bahkan telah hilang fungsi pelayanan pengugat sebagaipendeta atau hamba Tuhan yag tidak menghendaki dan melarang jemaatyang mengusahakan tempat ibadah dengan susah payah berupayamembangun tempat ibadah tersebut kKemudian dilarang oleh penggugatyang tidak pernah berlelah membiayai pembangunan gedung tempatberibadah yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh penggugat.13.Bahwa dalildalil gugatan penggugat yang tidak ditanggapi dianggap telahditolak seluruhnya.Demikianlah jawaban dan diserta

Yang24252627mengetahui / menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keeerom Flavisu Merahabia dan Kepala KampungWembi Malengsius Musui diserta daftar nama kelompok 22 (dua puluhdua) orang yang ditandatangani oleh Ketua Pok Tani Steven Udammengetahui pejabat pembuat komitmen Dinas Perkebungan danKehutanan Kabupaten Keerom Ir. Amrin Bahri.Surat tanda terima barang bibit kakao hari selasa tanggal 14 Agustus 2007sebanyak 15.000. (lima belas ribu) batang antara CV.

Yaban Putra(Nehemia Udam) dengan Kelompok Tani Sinar Balem Tinus Wenda yangmengetahui / menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan dan Kabupaten Keerom Flavius Merahabiah dan KepalaKampung Arso VI Hendrik Asso diserta daftar nama kelompok 35 (tigapuluh lima) orang yang ditandatangani oleh Ketua Pok Tani KristinusWenda dan Nehemia Udam mengetahui pejabat pembuat komitmen DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Ir.

Yangmengetahui / menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keeerom Flavius Merahabia dan Kepala KampungWembi Malensius Musui diserta daftar nama kelompok 22 (dua puluhdua) orang yang ditandatangani oleh Ketua kelompok Tani Steven Udammengetahui pejabat pembuat komitmen Dinas Perkebungan danKehutanan Kabupaten Keerom Ir. Amrin Bahri;Surat tanda terima barang bibit kakao hari selasa tanggal 14 Agustus 2007sebanyak 15.000. (lima belas ribu) batang antara CV.

Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnjolehnya sendiri tertanggal 22 April 2019 diserta beberapa tambahan perbaikansecara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Replik dalam Konvensi:Bahwa pada pokok masalahnya pemohon menolak dalildalil TermohonKonvensi kecuali yang diakui dengan tegas akan kebenarannya danPemohon Konvensi bertetap pada dalil gugatan semula;Bahwa Pemohon Konvensi sudah memberikan yang terbaik kepadaTermohon Konvensi dengan jerih payah atas permintaanpermintaankebutuhannya

ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secarategas menyatakan:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta

Tanggapan Atas Penolakan PPK,yang pada intinya menyampaikan bahwa:Berdasarkan Nomor 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) PemberianRekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihansebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina KonstruksiNomor: BKO201Dk/202, apabila tidak tercapai kesepakatan antara PPKdan Pokja Pemilinan, maka hasil pembahasan dituangkan dalam BeritaAcara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan dan disampaikan kepada KPAmelalui Surat dengan tembusan kepada Kepala BP2JK, diserta

Put.10/G/2021/PTUNMdn17)18)19)Nomor: BKO201Dk/202, apabila tidak tercapai kesepakatan antara PPKdan Pokja Pemilinan, maka hasil pembahasan dituangkan dalam BeritaAcara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan dan disampaikan kepada KPAmelalui surat dengan tembusan kepada Kepala BP2JK, diserta alas andan bukti didukung dari PPK dan Pokja Pemilihan; Pada Nomor 4 dinyatakan, bahwa KPA menyampaikan SuratPermohonan Rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilinan kepadaKepala BP2JK disertai dokumen pendukung

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan sertamerta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus diserta dengan penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian

padapokoknya menyatakan permohonan Para penggugat agar Para Tergugat danTurut Tergugat untuk menhentikan dan menghindarkan diri dari tindakanmelawan hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelumada putusan mengenai pokok perkara ;Bahwa berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwasetiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)harus diserta

gugatannya telah salah menarik orang sebagai Tergugatoleh karena sebagaimana dalil gugatannya yang menggugat LA KASAHalaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2021/PN BauTARA alias KAASA TARA selaku Tergugat II, adalah salah orang atauError in Persona, karena Tergugat II tidak memiliki tanah pada obyektanah sengketa dan / atau tidak sedang menguasai tanah obyeksengketa ;Bahwa kedudukan Tergugat II, hanya bertindak sebagai saksi dalamSURAT PERNYATAAN PENGALIHAN PENGUASAAN HAK ATASTANAH DISERTA

tanpaprosedur yang telah ditetapkan oleh undangundang dan azas Azaspemerintahan yang baik, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun1986 tentang peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta

denganaslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimanabukti (T.4);Fotokopi satu rangkap Surat terdiri atas Surat Pernyataan tentangpengusahaan atau penguasaan atas tanah atas nama Kasian (Tergugat )atas tanah yang terletak di Desa Rawang Pasar IV (vide objek 4.1 dalamposita gugatan) berdasarkan hibah, tertanggal 7 Mei 2010, yangditandatangani oleh Kasian (Tergugat ), disertai surat Keterangankesaksian batas tanah yang ditandatangani oleh Karmidi dan Poniditanggal Mei 2010, diserta