Tanggapan Atas Penolakan PPK,yang pada intinya menyampaikan bahwa:Berdasarkan Nomor 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) PemberianRekomendasi terhadap Perbedaan Pendapat Terkait Hasil Pemilihansebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina KonstruksiNomor: BKO201Dk/202, apabila tidak tercapai kesepakatan antara PPKdan Pokja Pemilinan, maka hasil pembahasan dituangkan dalam BeritaAcara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan dan disampaikan kepada KPAmelalui Surat dengan tembusan kepada Kepala BP2JK, diserta

Put.10/G/2021/PTUNMdn17)18)19)Nomor: BKO201Dk/202, apabila tidak tercapai kesepakatan antara PPKdan Pokja Pemilinan, maka hasil pembahasan dituangkan dalam BeritaAcara Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan dan disampaikan kepada KPAmelalui surat dengan tembusan kepada Kepala BP2JK, diserta alas andan bukti didukung dari PPK dan Pokja Pemilihan; Pada Nomor 4 dinyatakan, bahwa KPA menyampaikan SuratPermohonan Rekomendasi atas ketidaksepakatan hasil pemilinan kepadaKepala BP2JK disertai dokumen pendukung

tanpaprosedur yang telah ditetapkan oleh undangundang dan azas Azaspemerintahan yang baik, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun1986 tentang peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta

lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Juli2014, Reg.Perkara No.PDM32/OLMS/Epp.2/04/2014, yang pada pokoknyamenuntut :1 MenyatakanterdakwaPAULUS AMIRULLAH AliasPAULtelah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana * sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan sengajamerampas nyawa orang lain yang diikuti, diserta

Hal ini telah sesuai denganyurisprudensi sebagai berikut:Putusan MARI Nomor 117/K/Sip/1971 tanqgal 2 Juni 1971Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK DIJELASKAN DENGAN SEMPURNADAN TIDAK DISERTA DENGAN PEMBUKTIAN YANG MEYAKINKANmengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat,TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan;Putusan MARI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAKDIBUKTIKAN SECARA TERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian

harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karenaitu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagiterdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelahmenjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengahmasyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaranpenuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta

Bahwa berdasatkan PASAL 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, disebutkanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanHalaman 4 dari 83 hal Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUN.SMGoleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;3.

Yang didahului, diserta atau diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkanatau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri atau. peserta lainnya atau tetapmenguasai barang yang dicuri;4. Jika perbuatan mengakibatkan kematian;Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Ketentuan mengenai SanksSi; Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannyadisahkan oleh Pemerintah; Pasal 10 222222 2 none nn nnn nnn n nnn nn nnn nnn(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,para pendiri mengajukan permintaan tertulis diserta akta pendirianKOP@l ASI; 22222 nnonane nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nn nee(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan; (3) Pengesahan

harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, olehkarena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupunnestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudianhari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembaliketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekalkesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta

iniditetapkan, jika ingkar maka akan dilakukan dengan upaya paksa;.Bahwa sangatlah pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakimdalam persidangan ini juga menghukum Pihak TergugatRekonpensi/PemohonPemohon dalam Gugatan Perlawanan dalam perkaraini untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan dan penguasaan obyekperkara oleh nya dalam perkara ini selama dan sejak obyek menjadi hakmilik sah TERLAWAN. 1 yaitu sejak tahun 2011 hingga sekarang atauhingga putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap diserta

WAWASAN KEBANGSAAN ANGGOTADPR RI PERIODE 20142019, DISERTA DENGAN PERSIAPANPENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA DPR RI PADA BULANOKTOBER 2014. SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK PERNAHMENGETAHU! BAHWA PENGGUGAT SEDANG DILAPORKANOLEH PIHAK TERGUGAT II DI MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT.f.

PERIHAL: TIDAK DISERTA SURAT PERMOHONAN KREDIT DANMEMO ANALISA KREDIT ("MAK") DALAM FPK2.1.MENGENAIINDONESIAYang Mulia, proses awal dari permohonan kredit back to back PT.SURAT PERMOHONAN KREDIT PT. ANIMABLUAnimablu Indonesia, berawal dari Kantor KPO Senayan. Adapunpihakpihak yang terkait langsung dan berwenang dalam memprosesFPK permohonan kredit back to back PT.

denganaslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, sebagaimanabukti (T.4);Fotokopi satu rangkap Surat terdiri atas Surat Pernyataan tentangpengusahaan atau penguasaan atas tanah atas nama Kasian (Tergugat )atas tanah yang terletak di Desa Rawang Pasar IV (vide objek 4.1 dalamposita gugatan) berdasarkan hibah, tertanggal 7 Mei 2010, yangditandatangani oleh Kasian (Tergugat ), disertai surat Keterangankesaksian batas tanah yang ditandatangani oleh Karmidi dan Poniditanggal Mei 2010, diserta

. ; Bahwa pada saat beras keluar dari gudang kelurahan tidak diserta surattugas dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan ; Bahwa isi surat tugas dimaksud adalah agar dilaksanakan dengan sebaikBahwa penjualan beras raskin tidak ada perintah dari saksi selaku atasandari saudara Kalit Dedy Imbang, SH.yang dibantu oleh para terdakwa ;18Bahwa setahu saksi setiap menerima beras selalu dicek berapa jumlahnyadan hasil penjualannya harus sama ; Bahwa tanggung jawab saksi selaku Lurah terhadap penerimaan

saksisaksi serta keteranganterdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalampersidangan ;Setelah mendengar Penuntut Umum membacakan tuntutanpidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa ALFRED TAFULI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti,diserta

Ketentuan mengenai SanksSi; Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannyadisahkan oleh Pemerintah; Pasal 10 222222 2 none nn nnn nnn n nnn nn nnn nnn(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,para pendiri mengajukan permintaan tertulis diserta akta pendirianKOP@l ASI; 22222 nnonane nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nn nee(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan; (3) Pengesahan

gugatannya telah salah menarik orang sebagai Tergugatoleh karena sebagaimana dalil gugatannya yang menggugat LA KASAHalaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2021/PN BauTARA alias KAASA TARA selaku Tergugat II, adalah salah orang atauError in Persona, karena Tergugat II tidak memiliki tanah pada obyektanah sengketa dan / atau tidak sedang menguasai tanah obyeksengketa ;Bahwa kedudukan Tergugat II, hanya bertindak sebagai saksi dalamSURAT PERNYATAAN PENGALIHAN PENGUASAAN HAK ATASTANAH DISERTA

Sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh AhiBPKP yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskanperkara, maka dapat dipastikan Majelis Hakim telah berpedoman padaperhitungan yang sangat keliru, selanjutnya pula jika Putusan Pengadilanyang didasari oleh perhitungan yang salah tetap dipertahankan, makaMajelis Hakim telah memutuskan perkara yang diserta atas namaKetuhanan Yang Maha Esa, padahal dasar pertimbangan adalahperhitungan salah dan direkayasa.

gugatan tidak jelas atau kabur adalah tidakberdasar dan haruslah ditolak; Bahwa Gugatan Penggugat Prematur;Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan premature, Tergugatmendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan sesuaidalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa perihal keberatan penggugat telah dipertimbangkanMajelis Hakim pada formalitas gugatan terkait tenggang waktu dan padapokoknya berdasarkan bukti P21 telah terbukti terdapat tanda terima denganKop Pemerintah Kota Tangerang diserta