menggunakan harus terlebih dahulumembeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa. narkotika tersebutsehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UndangUndang No. 35Tahun 2009, melainkan harus dipertinbangkan apa yang menjadi niat atau tujuanTerdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam Undangundang Narkotika, kitaharus kembali lagi melihat tujuan dari Undangundang Narkotika itu sendiri sebagaimanatermuat dalam pasal 4 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsaIndonesia dari penyalahgunaan Narkotika;C. memberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika; dand. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dansosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika;Menimbang, bahwa empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwapengaturan

Terdakwa masih dalam status tahanan danakan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telahdijalaninya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf bdan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwasupaya tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena salah satu Dakwaan dalam perkara ini masukdalam ranah tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) danPasal 186 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwaNarkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alatalat maupunhasilNarkotika yang dijadikan barang bukti harus dinyatakan dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta berdasarkan Buku PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku Il) Edisi 2007, padabagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf Ktentang Tindak Pidana

Setiap Orang telahterpenuhi dalam diri terdakwaMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan

Menyatakan terdakwa Asrol Alias Buyong Bin Bustami terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggarPasal 112 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;2.

maupunjiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetapdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalamdakwaan primer, yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadarkesalahannya;Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (2)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidanadenda;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SdwMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahdalam pemberantasan Narkotika ; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dengan pemberatan Jumlah diatas 5 gram;Keadaan yang meringankan:

Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan narkotika golongan dalambentuk bukan tanaman jenis shabushabu tersebut tanpa memiliki ijin daripejabat yang berwenang dan sama sekali bukan dalam rangka Riset(penelitian), pengobatan, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.Perbuatan terdakwa MARDANI EKO NUGROHO Alias DANI Bin WINATASRIYATMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf (a) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi yang dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut:.

paketHalaman 25 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sginarkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,08 (nol koma noldelapan) Gram.Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsurmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman bukan tanaman tidak terpenuh;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer,Subsidair tidak terbukti makaMajelis hakim Mempertimbangkan dakwaan Lebih subsider ,sebagaimana diaturdalam pasal 127 Undang

undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan yang Unsur unsurnya sabagai berikut:1.

Utr.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwapidana yang dijatunkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidanadenda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa haruspula dijatuhi pidana denda;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaanyang memberatkan

Setiap Orang;Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsurkesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalampraktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepadaaddresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenamya yang ditujuoleh ketentuan hukum pidana;Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1)Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lainditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak

dan pada saat ini dalam penguasaan saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terhadap barangbukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan status hukumnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwaterdakwa dinyatakan bersalahmaka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dalamperkara ini dibebankan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam Undangundang tentang Narkotika pelakupidana dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda makaberdasarkanketentuan pasal 148 Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, makadapat diganti dengan pidana penjara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diriterdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkanmengenai halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan paraterdakwa:Hal hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Perintah dalam pemberantasanpenyalagunaan Narkotika; Terdakwa

dan rehabilitas social;Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN JbgHalaman 35 dari 40Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yangmemeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkanyang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakpidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan Pasal103 UndangUndang tersebut, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) kriteria yangwajid di perhatikan Hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan yangdidasarkan ketentuan Pasal 127 ini, yaitu apakah sebagai a.

Golongan dilarang penggunaannya untukpelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk NarkotikaGolongan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentinganpengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyaikedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyatanyata melawanhukum;Dengan demikian unsur yang tanoa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gramMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat

Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguhsungguh niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas daritujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk mencegah, melindungi, danmenyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, dan jugamemberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhimaka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, olehkarena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diaturdalam Pasal 112 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Terdakwamengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang olehundangUndang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yangberwenang, selain itu pula Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupunapoteker, namun Terdakwa tetap melakukannya;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo.

Pol.S3431NAL;Halaman 34 dari 36 Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN SdaBarang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan; Uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4(empat) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);Barang bukti tersebut meskipun diperoleh dari hasil kejahatan akan tetapidilihat dari sifatnya dan kegunaannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkanketentuan pasal 101 ayat (1) jo pasal 136 Undang

undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang undangHukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan dibawahini;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Barang bukti A danB setelah diperiksa sisanya masingmasing dengan berat brutto 0,4 (nolkoma empat) gram dan 1,1 (Satu koma satu) gram;Menimbang,bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasilpemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebutdiatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatanmenguasai narkotika golongan jenis sabu dan jenis ganja, sehingga sub unsurpasal telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandungdalam pasal 4 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,bahwa tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah UndangUndang tentangNarkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia daripenyalangunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika danHalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN TbkPrekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi

Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, AtauMenyediakan Narkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang

perjanjianperjanjian tersebut mengikatpihakpihak yang membuat perjanjian ( vide pasal 1338 KUHPerdata ), dan olehkarenanya pihakpihak yang beritikad baik dalam perjanjian tersebut harusdilindungi Undang Undang, demikian juga mengenai 1 (satu) unit mobil merekmitsubishi cot diesel warna kuning No.Pol BG 4392 MK , dimana berdasarkanketerangan Terdakwa Agus Anwar mobil tersebut adalah kepunyaan abangnya,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hakhak abang Terdakwa AgusAnwar juga harus dilindungi;Menimbang, bahwa Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana dakwaan yang terbukti di persidangan tidak mengatursecara khusus tentang status hukum barang bukti sarana angkutan dimaksud,sehingga berdasarkan uraianuraian diatas maka barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai pasal 194 (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara PidanaMajelis Hakim menetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, benda sitaan yang bersifat