Ditemukan 11076 data
1.Husain, SH., MH.
2.Sakaaria Aly Said, SH
Terdakwa:
MUSYAWIR MAHADING Alias PAWING Bin MAHADING KM
48 — 16
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
66 — 8
Undangundang (NegatiefWelttelijk Stelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas,selaniuinya Majelis Hakim akan menilai dan mengui apakah telah cukupmembuktikan kesalahan terdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah atas perouatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan PenuntutHalaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN PblUmum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasarpemidanaan sesuai dengan asas geen straf zonder
31 — 15
166/Pid.Sus/2014/PN Pbmtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
89 — 31
Van HAMEL ditafsirkan dalamdua bentuk, yakni pertama, in strijd met het recht (bertentangan dengan hukum), dan kedua,niet steunend op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder bevoegdheid (tanpahak) ;44Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapatditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalampengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yangdilakukan tanpa hak ;Menimbang, bahwa berdasarkan
34 — 9
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
118 — 5
;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tentunya dapatdiartikan sebagai tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangandengan hak orang lain (tegens eens anders rechts), bertentangandengan hukum objektif (tegen het objectieve recht).
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN HAI
164 — 98
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 0274 TS dariPelabuhan Phuoc TinhVietnam
198 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengertian bahwawederrechijkheid adalah suatu keadaan yang hanya menunjuk padapengertian zonder eigen recht ternyata banyak ditentang oleh parasarjana seperti halnya Simon yang mengatakan bahwa hanyalah adasatu pendapat yang dapat diterima dengan hukum atau dater isgehandekam in strijd met her recht ;Dari beberapa teori di atas pada umumnya menyebutkan bahwa sifatmelawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatuperbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkanhukum yang
1.I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
2.I Made Dhama, S.H.
Terdakwa:
I Dewa Gede Agung Nanda Kesawa Als. Degus
353 — 397
Pengertian melawan hukum adalahmeliputi tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hak oranglain (tegen eens anders recht), bertentangan dengan hukum obyektif (tegen hetobjectieve recht), atau dengan kata lain seseorang yang tidak memiliki hak atautidak diberikan hak oleh hukum untuk berbuat sesuatu sebagaimana yangtercantum dalam bunyi pasal tersebut;Menimbang, bahwa pengkwalifikasian tanoa hak dalam pasal ini harusdilakukan dengan penghatihatian, dengan memperhatikan konteks sosialbudaya
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
MAHYUDI Bin LAPTANI Alm
1 — 0
dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum dan oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti,maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakanterbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidanageen straf zonder
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
MARIO SAPUTRA Pgl. RIO Bin TAMRIN
37 — 3
tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanTerdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yangdidakwakan kepadaTerdakwa dan juga apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhi unsurdelik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak,haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbuktiada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorangtidak dapat dipidana (green straft zonder
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
ROMI CANDRA Alias ROMI TALUA Alias UNYIL Bin Alm SAHARDI CAN
80 — 26
unsur Perbuatandilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana sebagimana dalam suratdakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanprimair;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
82 — 34
Bahwa apabilaternyata seseorang tersebut oleh hukum/undangundang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridisia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu haltersebut Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak harus ditafsirkanbahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kKewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yangberwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Drt tahun 1951.Menimbang
115 — 66
pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telahmemperoleh keyakinanbahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pasal 303 Ayat (1)ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebin dahulu haruslah dilihatapakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraff zonder
39 — 7
pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umumtelah terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
61 — 68
pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umumtelah terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
103 — 50
padaalat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanyaMajelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapatmenjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihatapakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azastiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
744 — 446
bahwa terhadap pengertian Tanoa Hak pada dasarnyasecara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapatdikatakan pula sebagai Melawan hukum atau tanpa kekuasaan sendiri (VanHamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorangdan pembentuk Undangundang (Noyon) yang mengandung arti bahwaperbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurutSimons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatuanggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
97 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
para anggotaDPRD yang belum mau melaksanakan atas rekomendasirekomendasiBPK IV DIY tersebut di atas.22.Bahwa berdasarkan halhal di atas, dapat kami simpulkan bahwa judexfactie yang memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah TELAHMEL4MPAUI BATAS KEWENANGANNYA.KEBERATAN KEDUA :JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, KARENATIDAK MENERAPKAN ASAS STUPENBAW HUKUM DAN ASASASASPENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIASECARA BENAR, SERTA JUDEX FACTIE JUGA TELAH MELANGGAR ASAS"GEEN STRAF ZONDER
Nomor 554 K/Pid.Sus/2016telah mempertimbangkan halhal yang secara yuridis yaituperbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasarperaturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidakbertentangan dengan hukum;j) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahanyang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaansesuai dengan asas "geen straf zonder schuld";Bahwa Majelis Hakim Agung telah menyimpulkan bahwa Pemohonkasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwaputusan
AINUL FITRYAH, S.H.
Terdakwa:
ESTU DWIYANTO Bin TAMIS
25 — 5
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan dengan telah terpenuhinya unsurunsur dalam Pasal 114 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUALNARKOTIKA GOLONGAN I;Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Tat.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makasesuai dengan asas geen straf zonder