Ditemukan 11101 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pnn
Tanggal 11 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
MARIO SAPUTRA Pgl. RIO Bin TAMRIN
373
  • tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanTerdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yangdidakwakan kepadaTerdakwa dan juga apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhi unsurdelik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak,haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbuktiada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorangtidak dapat dipidana (green straft zonder
Register : 08-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
709446
  • bahwa terhadap pengertian Tanoa Hak pada dasarnyasecara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapatdikatakan pula sebagai Melawan hukum atau tanpa kekuasaan sendiri (VanHamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorangdan pembentuk Undangundang (Noyon) yang mengandung arti bahwaperbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurutSimons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatuanggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
Putus : 29-03-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — SUPRIYONO, S.IP Bin WAGIMIN, dkk
91249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • para anggotaDPRD yang belum mau melaksanakan atas rekomendasirekomendasiBPK IV DIY tersebut di atas.22.Bahwa berdasarkan halhal di atas, dapat kami simpulkan bahwa judexfactie yang memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah TELAHMEL4MPAUI BATAS KEWENANGANNYA.KEBERATAN KEDUA :JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, KARENATIDAK MENERAPKAN ASAS STUPENBAW HUKUM DAN ASASASASPENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIASECARA BENAR, SERTA JUDEX FACTIE JUGA TELAH MELANGGAR ASAS"GEEN STRAF ZONDER
    Nomor 554 K/Pid.Sus/2016telah mempertimbangkan halhal yang secara yuridis yaituperbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasarperaturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidakbertentangan dengan hukum;j) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahanyang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaansesuai dengan asas "geen straf zonder schuld";Bahwa Majelis Hakim Agung telah menyimpulkan bahwa Pemohonkasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwaputusan
Register : 06-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
2.BAIQ NURJANAH,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL
179
  • Simons, istilah melawan hukum (wederechtelijk) berbeda dengan istilahtanpa hak (zonder eigen recht), untuk Suatu wederechtelijk disyaratkan adanyasuatu. perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)(Lihat P.A.F.
    pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwayang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang(zonder
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Februari 2015 — Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
7973 Berkekuatan Hukum Tetap
  • padanya";Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, denganalasan sebagai berikut:Unsur "'secara melawan hukum":Sebelum kami menguraikan Unsur secara melawan Hukum dari Tindak pidana ini,yinkanlah kami menjelaskan Perkataan Melawan Hukum dari sisi pandangkedudukannya dalam Hukum;e Perkataan Melawan Hukum menurut penjelasan WvS adalah "Het gevaar konzijn,dad anders ook hij die van zip recht gebrvik maakte, zonder
    Unsur Melawan Hukum;Perkataan melawan hukum menurut penjelasan WvS adalah Het gevaar konzijn,dad anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering tegeven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen yang artinya akanterjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dankarenanya menjalankan peraturan perundangundangan, akan termasuk dalam rumusantindak pidana (Kutipan dari T. J. Noyon, G. E.
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
353100
  • Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafe(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut juga dengan strafuits/uitingsgronden, yakni meskipunperbuatan
    Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini Kemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldatau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulatlain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
    Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda
Register : 23-06-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ERIZA SUSILA, SH
Terdakwa:
TAGOR ARITONANG Als TULANG Bin SUANG ARITONANG
368
  • Pasal 132 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld);Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
Putus : 08-10-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal
Tanggal 8 Oktober 2014 — ISMAEL SAMBULENG
7021
  • TIARA LIMITED), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak ataukewenangan (zonder daartoe gerechtigd te zijn); Putusan Ismail Sambuleng Halaman 31Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawanhukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Register : 05-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.AFRINALDI, SH
2.Imam MS Sidabutar, S.H., M.H.
3.REZI DHARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Thanh Duc
14787
  • Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BT 95212 TS dariPelabuhan Tien Giang
Register : 04-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 13 -K/PMT-II/AU/III/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — R. Budi Cahyo. N. Mayor Sus
20461
  • Bahwa pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Terdakwabersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang telah menimbulkankerugian bagi Primkop Mabes TNI AU, anggota Primkop Mabes TNIAU, Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogortentunya akan berakibat hukum sanksi pidana kepada Terdakwasesuai dengan azas hukum pidana tidak ada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder schuld).c.
Register : 09-04-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 47/Pid/B/2015/PN.Trk
Tanggal 20 Mei 2015 — CHOIRUL HIDAYAT Bin MUHAMMAD AMIN
339
  • Hal ini penting mengingat azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geenstraf zonder schuld). Menurut Prof. MOELJATNO,SH. dalam menjelaskanarti kKesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkansebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan.
Register : 17-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 9 September 2019 — Penuntut Umum:
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
Sasni Yenti Panggilan Yenti
227
  • makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKeempat;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
Register : 16-04-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 14-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 292/Pid.B/2019/PN Pdg
Tanggal 28 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUCI LESTARI ASRAL, SH. MH
Terdakwa:
RIDHO SEPRIADI Pgl RIDO
7225
  • Hakim dari frasa kata tanpa hakatau melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut in casu tanpaHalaman 43 dari 53 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Pdghak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin atau kewenangan(zonder
Register : 29-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Ckr
Tanggal 14 Oktober 2020 — DENNY REYNOLD OCTAVIANUS, SH (JPU) FABERT HO SIBARANI Als BERTO (TERDAKWA)
9232
  • terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya terdakwa mintahukuman yang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebutakan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
Register : 16-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 47/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 22 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.DENARA ANUGERA H SEJAHTERA Diwakili Oleh : PT.DENARA ANUGERA H SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : PT.PRIMA TUNGGAL SAKTI
11844
  • SKN) ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo, sesuai asas hukum perdata tiada kepentingan tiada gugatan,(dinterest,point daction/ zonder belang geen rechtsingang). Dan lebih lanjut tanpaditariknya PT. Panca Bumi Dayatama (PT. PBD) dan PT. Sinar Kumala Naga(PT.
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
19988
  • Mens rea berkaitan pula dengan asas geen straf zonder schuld yangberarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanyakesalahan dalam penjatuhan pidana. Sehingga, dalam penegakan hukumpidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikanperbuatan yang secara lahirian memenuhi rumusan perbuatan dalamperaturan PerundangUndangan, namun juga harus menemukan adanyamens rea atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkanpidana terhadapnya.
    Asas ini dikenal juga dengan asas tiadapidana tanpa kesalahan, geen straaf zonder schuld, nulla poena sineculpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.Berlandaskan pada asas hukum tersebut dan pendekatan pada Pasal 49ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UUR.I.
    keterangan lain juga disebutkan saksi dari pejabatmarketing yaitu Tjandra Permadi yang menyampaikan mengenai namanamadebitur fiktif tersebut berasal dari Terdakwa bukan Terdakwa II dan mengenaiNiatan/Sikap batin (mens rea) dalam keterangan Terdakwa II yang disampaikandengan sungguhsungguh tanpa dibuatbuat bahwa Terdakwa II tidak ada niatankarena memang tidak terlibat sama sekali dalam perbuatan tersebut.Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN BonPada asas Hukum lainnya yaitu: Geen Straft Zonder
Putus : 06-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — DARWIN bin MUHAMMAD ALI
9365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
Register : 21-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 961/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
LAUW TEK LIONG
8335
  • Dalam fungsinya sebagai tujuan, jugamengandung arti bahwa keuntungan yang diharapkan tidak harus selalumenjadi kenyataan, tetapi yang penting ialah apakah si pelaku pada waktu itumengharapkan suatu keuntungan.apabila dikaitkan dengan menggunakanpenafsiran secara membalik (argumentum a contrario) terhadap adagiumGeen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), maka denganterpenuhinya unsur kesalahan ini pada diri Terdakwa, maka Terdakwa apatHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 961/Pid.B/2020/PN
Register : 11-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 27 Mei 2019 — - Drs.MAXMILLAN HENDRIK WILLEM PURUKAN
10930
  • penangkapan dan penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;Halaman 48 dari55 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN MndMenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan dalam perkara aquo, yaitu bukti 1 sampai dengan 47 statusnyaakan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder
Register : 18-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 102/Pid.B/2019/PN Kag
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Erwan Mardiansyah, T.SH, MH
Terdakwa:
KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH
8112
  • diambil alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder