Tanah jang ditjatoekan (diberikan) dengan limpah kemoerahan Radja diserta tjapkoening pada seseorang desa rakjat Koetai jang berdjaoa pada Keradjaan Koetai.Tanah terseboet teroes dipoesakai oleh aehliwarisnja.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH. Berita Acara Pemeriksaan Kas (dalam hal dilakukan pemeriksaankas oleh kuasa pengguna anggaran dan atau aparat pengawasanfungsional / BPk).

Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN PbrRiau APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dapatdibayarkan yaitu: Surat Pengantar SPPLS Ringkasan SPPLS Rincian SPPLS Lampiran SPPLSdan sesuai dengan Pasal 205 Ayat (3) Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahmenerangkan bahwa Lampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis terkait SSP diserta faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut Surat

kerekening yang bersangkutan danyang menerbitkan SP2D ada satu bidang di badan pengelolah keuangandaerah yang bertugas untuk itu dan itu dibawah Saksi ;Pernah ada pembaharuan mekanisme anggaran berdasarkan ketentuanperundangundangan yaitu Penmendagri 32, 39 tentang hibah bansosmemang sudah mempesyaratkan harus dibayar LS dan harus ditransfer ;Untuk pencairan dana bansos pada Tahun 2008, tidak ada peranan dariterdakwa ANDI MUALLIM semuanya ada pada bendahara;Proses pencairan anggaran dimulai SPP yang diserta

Menetapkan paketpaket pekerjaan diserta ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.Halaman 34 dari 243 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Gtlo.c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadualtata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaaan yang disusun olehPanitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan.d.

Kabupaten Tulang Bawang);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telahmapu membuktikan kepemilikan tanahnya yang yang merupakan tanahmasyarakat Kagungan Dalam, yang diperolehnya sejak nenek moyangnyasecara turun temurun, bahkan sejak sebelum adanya transmigrasi lokal diKabupaten tersebut, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat Il yangmenerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara untukpecadangan transmigrasi tanpa diserta

Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN PbrSSP diserta faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib PungutSurat Perjanjian Kontrak antara Pengguna Anggaran / KuasaPengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga serta mencantumkanNomor Rekening Bank Pihak KetigaBerita Acara Penyelesaian PekerjaanBerita Acara Serah Terima Barang/ JasaBerita Acara PembayaranSurat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau Lembaga Keuangan Non BankBerita Acara Pemeriksaan yang

menjelaskan proses surat pernyataan tersebut, namunkarena Tergugat I, Il, Ill dan IV tidak menjelaskan secara rinci dalamjawabannya, maka Penggugatlah yang dapat menjelaskan proses tersebutPutusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.87Halamansurat pernyataan tersebut, dimana surat pernyataan tersebut disodorkan padasaat Penggugat berada diacara gedung perkawinan teman Penggugat, danbukan Tergugat I, II dan III yang membawa surat pernyataan tersebut kepadaPenggugat melainkan orang lain yang bernama Pak Surjan Diserta

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH. Berita Acara Pemeriksaan Kas (dalam hal dilakukan pemeriksaankas oleh kuasa pengguna anggaran dan atau aparat pengawasanfungsional / BPK). Register penutupan kas.5. Menyiapkan naskah surat perintah membayar (SPM) untukditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran.6.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH. Berita Acara Pemeriksaan Kas (dalam hal dilakukan pemeriksaankas oleh kuasa pengguna anggaran dan atau aparat pengawasanfungsional / BPK). Register penutupan kas.5. Menyiapkan naskah surat perintah membayar (SPM) untukditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran.6.

Bima Putra Bangsa mengajukan permohonan AddendumKontrak/contract change order (CCO) kepada Kuasa PenggunaAnggaran tanpa diserta dengan lampiran perubahan harga padapekerjaan tambah kurang dan pekerjaan yang telah dilakukan;Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, atas surat terdakwa I, Ir.Hari Liewarnata, MM., selaku leader KSO PT.Citra BangunAdigraha KSO PT.

kontraktor) mengambil cara yang lebin mudah dengan memilihmembuat konstruksi tersebut dengan cara beton tersebut di cor setempat(di cor di lapangan), hal ini berakibat secara konstruksi bisa dikuatirkanmutu betonnya;e Bahwa Adanya pekerjaan Kerb Pracetak jenis 7a (Kerb pasa pelandaiantrotoar) dan perkerasan blok beton pasa trotoar dan median;Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal 13 Desember 2018 sesuaiberita acara serah terima titipan uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) diserta

ADANYAKEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN DIATUR DIDALAM PASAL 53 AYAT (1)UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATAUSAHA NEGARA YANG MENYEBUTKAN BAHWA ORANG ATAU BADAN HUKUMPERDATA YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH SUATUKEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATANTERTULIS KEPADA PENGADILAN YANG BERWENANG YANG BERIS/ TUNTUTANAGAR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIPERSENGKETAKAN /TUDINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, DENGAN ATAU TANPA DISERTA

TPK/2016/PN.BGLyang dilakukan untuk yang bernilai diatas 50 juta dilakukan dengan kamiselaku Fasilitator menyiapkan blangko penawaran atas barang /material yang diperlukan diserta dengan syarat melampirkan fotokopiberupa KTP, NPWP, HO maupun ijin usaha lainnya. Selanjutnya kamiberikan kepada Pokja lelang untuk disebarluaskan guna memperolehpenawaran dari pemasok.

puluh juta rupiah).Rekapan tagihan dari pengerajin.Bahwa penerbitan Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang danJasa) seharusnya mengacu sesuai ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pasaltersebut disebutkan dokumendokumen yang harus dilampirkan sebelum diterbitkan (SPPLSBarang dan Jasa) antara lain:abchha> 99Salin SPD;Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;SSP diserta

puluh juta rupiah).Rekapan tagihan dari pengerajin.Bahwa penerbitan Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang danJasa) seharusnya mengacu sesuai ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pasaltersebut disebutkan dokumen dokumen yang harus dilampirkan sebelum diterbitkan (SPPLSBarang dan Jasa) antara lain :abchh=> 09Salin SPD;Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;SSP diserta

TPK/2018 Him. 122 321tertera dalam lembar cek tersebut adalah dengan system yang ada di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, antara lain ada tersimpan dataSignature Verification Sistem (SVS) berisi tentang nama dan jabatanpengelola rekening, diserta contoh spesimen tandatangan dan cap.

penerbitan Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barangdan Jasa) seharusnya mengacu sesuai ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri DalamPutusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 14Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimanadalam pasal tersebut disebutkan dokumendokumen yang harus dilampirkan sebelumditerbitkan (SPPLS Barang dan Jasa) antara lain:a) Salin SPD;b) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;c) SSP diserta

puluh juta rupiah).7) Rekapan tagihan dari pengerajin.Bahwa penerbitan Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barangdan Jasa) seharusnya mengacu sesuai ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimanadalam pasal tersebut disebutkan dokumen dokumen yang harus dilampirkan sebelumditerbitkan (SPPLS Barang dan Jasa) antara lain :a) Salin SPD;b) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;c) SSP diserta

TPK/2018 Him. 122 321tertera dalam lembar cek tersebut adalah dengan system yang ada di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, antara lain ada tersimpan dataSignature Verification Sistem (SVS) berisi tentang nama dan jabatanpengelola rekening, diserta contoh spesimen tandatangan dan cap.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, antara lain ada tersimpan data SignatureVerification Sistem (SVS) berisi tentang nama dan jabatan pengelola rekening,diserta contoh spesimen tandatangan dan cap.Bahwa yang saksi lakukan pada saat ada pengajuan cek adalah membukadata yang ada di system BRI, untuk melakukan pencocokkan tandatangan dancap yang ada pada lembar cek apakah sama dengan spesimen tandatanganyang terdapat pada Signature Verification Sistem (SVS) yang ada di SistemBank BRI.

Dengan diserta datadatapendukung berupa KTP Pemilik Lahan, kwitansi pembayaran, berita acarapembayaran kepada pemilik lahan, foto dokumentasi lahan, dll, yangdiperuntukan untuk pembayaran kepada Pemilik lahan atas nama : No Nama Tanah Harga Potongan Jumlah yangPemilik Tanaman Pajak diterima 1 Mabud disin 127.980.000 25.620.000 6.399.00 142.170.0000 JUMLAH 142.170.0000 2.

Dengan diserta datadatapendukung berupa KTP Pemilik Lahan, kwitansi pembayaran, berita acarapembayaran kepada pemilik lahan, foto dokumentasi lahan, dll, yangdiperuntukan untuk pembayaran kepada Pemilik lahan atas nama : No Nama Tanah Harga Potonga Jumlah = yangPemilik Tanaman nPajak diterima 1 Mabud disin 127.980.0000 25.620.00 6.399.00 142.170.0000 0 JUMLAH 142.170.000 2.SPMLS (Surat Perintah Membayar) langsung Nomor 518/SPMLS/SETDA/2015 tanggal 19 November 2015, yang ditandatangani olehSekretaris