Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR
22595
  • 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis
    712012Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republiktahun tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
296145
  • Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp65.250.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp13.750.000,00Total sebesar Rp194.000.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp29.975.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp36.000.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp11.375.000,00Total sebesar Rp77.250.000,003.
    berdsarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwa kelaiakanperencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis, sudahdiperiksa oleh tim ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah, karenaterbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.
    umum ditetapkanoleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari timahli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fisikbangunan gedung sudah melalui pertimbangan dari Tim Ahli yangmengkaji dan mengevaluasi Semua persyaratan tekhnis yang diperlukanagar persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi;Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.
    Palselanjutnya berdasarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwakelaikan perencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis,sudah diperiksa oleh Tim Ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintahdaerah, karena terbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.Kendala yang ada adalah bahwa di beberapa daerah proses penerbitanizin mendirikan bangunan tidak dilakukan sebelum dimulai pelaksanaanfisik bangunan gedung.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 September 2015 — VERAWATI MANTU Alias VERA
9857 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan selanjutnya sebagian uangpengembalian tersebut, Terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan pencatatandalam Buku Kas dan selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan ke rekeningpengembalian SPKP dan hanya di simpan sendiri oleh Terdakwa Verawati Mantu,dan selanjutnya uang pengembalian SPKP tersebut di pergunakan oleh TerdakwaVerawati Mantu tidak sebagaimana mestinya dalam Pentunjuk Tekhnis Operasional(PTO) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP), di mana uang tersebut
    Buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat dan Desapada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal pelaksanaan danpenggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).Bahwa selanjutnya hasil Tim Investigasi yang menyatakan jumlah selisihdana pengembalian SPKP pada UPK Kecamatan Lemito Periode tahun 2009 dantahun 2010 sebesar Rp. 111.597.500, (seratus sebelas juta lima
    K/Pid.Sus/2015Perempuan (SPKP) tersebut di setorkan ke Terdakwa Verawati Mantu selakuBendahara UPK Kecamatan Lemito, dan selanjutnya sebagian uang pengembaliantersebut, Terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan pencatatan dalam Buku Kasdan selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan ke rekening pengembalian SPKPdan hanya disimpan sendiri oleh Terdakwa Verawati Mantu, dan selanjutnya uangpengembalian SPKP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Verawati Mantu tidaksebagaimana mestinya dalam Pentunjuk Tekhnis
    Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPKP) tersebut disetorkan ke Terdakwa VerawatiMantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito, dan selanjutnyasebagian uang pengembalian tersebut, Terdakwa Verawati Mantu tidakmelakukan pencatatan dalam Buku Kas dan selanjutnya uang tersebuttidak disetorkan ke rekening pengembalian SPKP dan hanya disimpansendiri oleh Terdakwa Verawati Mantu, dan selanjutnya uang pengembalianSPKP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Verawati Mantu tidaksebagaimana mestinya dalam Pentunjuk Tekhnis
Register : 03-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI SUSANTO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN bin HADI SUYONO
9792
  • Bansos untuk masingmasing komoditi yaitu : sapi potong dan sapi perahRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan untuk kambing/dombasebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).d) Penggunaan dana sosial untuk sapi dan kambing minimal 80 % dari nilaibantuan, sisanya 20 % untuk kegiatan penunjang dan administrasi.e) Untuk pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu 40 %, 30 %, dan30%.f) Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harus membuatpengajuan yang diketahui tim tekhnis
    Kabupaten, dan untuk pencairanberikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan dana yangpencairan pertama.g) Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.Hal. 6 Putusan No.3/Pid.SusTPK/2019/PT SMGh) Penyusunan RUK untuk masingmasing kelompok untuk Giri Makmuradalah komoditas sapi potong, jantan 24 (dua puluh empat) ekor danbetina
    rekening.Bansos untuk masingmasing komoditi yaitu : sapi potong dan sapi perahRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan untuk kambing/dombasebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).Penggunaan dana sosial untuk sapi dan kambing minimal 80 % dari nilaibantuan, sisanya 20 % untuk kegiatan penunjang dan administrasi.Untuk pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu 40 %, 30 %, dan 30 %.Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harus membuatpengajuan yang diketahui tim tekhnis
    Kabupaten, dan untuk pencairanberikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan dana yangpencairan pertama.Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.Penyusunan RUK untuk masingmasing kelompok untuk Giri Makmuradalah komoditas sapi potong, jantan 24 (dua puluh empat) ekor danbetina 12 (dua belas) ekor, sehingga total 36 (tiga puluh
Putus : 07-05-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — YUDI HARTONO, S.Sos Bin HARDJO SUMARTO
6647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.
    Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm) ;Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.
    MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, S.T., tetap memproses pencairan dana kepada duaorang yang seolaholah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDIHARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada : Terdakwa YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143,/m?
    Administrasi pemerintahan), saksiAWANG ARIFAINI RUDIN AS, S.T., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.
    Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm);Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.
Putus : 23-08-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/PID.SUS/2010
Tanggal 23 Agustus 2011 — YUNIARTI, A.Md Binti SAHUDIN
4330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2319 K/Pid.Sus/2010selaku Pengguna Anggaran, saksi SAMIDIN Bin MUIS selaku PejabatPelaksanaan Tekhnis Pekerjaan (PPTK), SUGIARTO, ST Bin WITOWIYONO, selaku ketua Panitia Pengadaan Barang, dan saksi MUFLI, S.Sosselaku Kontraktor / Direktur CV.
    SYUKURHAMZAH selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat Kota Bengkulu / selaku Pengguna Anggaran, saksi SAMIDIN BinMUIS selaku Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Pekerjaan (PPTK), SUGIARTO,ST Bin WITO WIYONO, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang, dan saksiMUFLI, S.Sos selaku Kontraktor / Direktur CV.
Register : 20-01-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 8 Mei 2014 — MUKHIT SURAHMAN. Spt BIN SARODIKIDJO
13718
  • / Rekomendasi dan pembangunnan usaha peternakan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang danfungsinya;Pelaksanaan pembangunan urusan Tata Usaha;Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah;Bahwa Tahun 2012 Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ada kegiatanpengendalian sapi/kerbau betina produktif merupakan program swasembadadaging sapi dan peningkatan penyediaan hewan yang aman, dengan jumlahdana sebesar Rp.7.800.000.000, (tujuh miyar delapan ratus juta rupiah;Bahwa
    Anggota Meilinda Salmiati.Spt.Mp;Anggota Listya Setianingsih Spt;Bahwa tugas Tim Tekhnis Kabupaten Ogan Ilir adalah:1.Menyusun Petunjuk Tehknis;Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkaitditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada KelompokPeternak penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telah diatur ;Mengusulkan Tim Reproduksi pada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;Melakukan Sosialisasi dan advokasi kegiatan PBP;Melakukan
    Membuat laporan perkembangan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa sesuai pedoman Juklak dan Juknis tidak ada ruang lingkup tugastanggung jawab kewajiban dari Tim Teknis Kabupaten melakukanpengelolaan dana kegiatan PBP Tahun 2012 yang diterima oleh KelompokPenguatan;Bahwa mekanisme persyaratan Kelompok penerima bantuan kelompokmengajukan Proposal melalui Dinas Kabupaten/Kota kemudian dilakukanseleksi CPCL oleh Tim Tekhnis Kabupaten /Kota , dan hasil seleksi CPCLdisampaikan kepada Kepala Dinas
    Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkatKabupaten/ kota sesuai dengan pedoman pelaksanaan, petunjuk pelaksanaandan Petunjuk Tekhnis;Melakukan Monitoring dan Evaluasi;Membuat Laporan Perkembangn Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa untuk menentukan kebuntingan dibentuk Tim Reproduksi berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilirnomor: 33/KEP/NAK KESWAN/NAKKAN/2012 tanggal 15 Pebruari 2012antara lain:Ketua drh.
    Permentan nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012tentang Pedoman Tekhnis kegiatan PBP Tahun 2012;Petunjuk pelaksanaan kegiatan PBP Tahun 2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11 /Permentan.OT.140.2.2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11/Permentan/ot.140.2/2012;.
Upload : 13-11-2012
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 19/PID.B/2010/PN.LBJ.
PAULUS PEGAU
5822
  • September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis
    Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/TX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan
    September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :17e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis
    Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan Lahan
    PAJIPUTRA, Berdasarkan hasil evaluasi seluruh syaratsyarat di dalam penawaran baikdokumen administrasi aritmatik, harga serta administrasi tekhnis, dengan hargapenawaran Rp.622.000.000,(enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;e Bahwa di dalam Petunjuk Operasional Kerja (PKO) tidak ada disebutkan mengenaimerek mesin di dalam pengadaan dan setelah dilakukan pengadaan merk apa yangdiadakan oleh terdakwa, saksi sendiri tidak mengetahuinya ;SAKSI IIT : PEDO YOSEF, SPe Bahwa pada Tahun 2006 di Dinas Pertanian
Register : 25-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Mrs
Tanggal 17 Mei 2016 — Penggugat Tergugat
5741
  • keharusan bagi Hakimdalam setiap pemeriksaan insidentil sita untuk melakukan konfirmasimengenai status dokumen kepemilikan obyek permohonan sita.Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang insidentil sita ditemukanbahwa kesembilanbelas obyek permohonan sita benar ada, identitasnyajelas, tidak dalam penguasaan pihak ketiga, dan dokumen kepemilikannyatidak dibawah hak tanggungan, jaminan fidusia, atau yang serupa dengan itu.Oleh karena itu, keseluruhan dari 19 item obyek permohonan sita tersebutsecara tekhnis
    perkarayang semula terdaftar sebagai perkara harta bersama.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut dimuka, maka keberatan Terlawan perihal tidak adanya fakta yang dapatmenimbulkan kekhawatiran bahwa Para Terlawan akan menggelapkan ataumengalinkan obyek permohonan sita, oleh Majelis Hakim dinilai tidak relevandengan sifat penyitaan dalam perkara ini, dan karenanya harus ditolak.Menimbang, bahwa permohonan sita Para Pelawan ternyata tidakbertentangan hukum dan obyekobyek sita secara tekhnis
Putus : 11-10-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2251 K/PID.SUS/2010
Tanggal 11 Oktober 2011 — Ir. SIDIK PUJIADI, M.Si
5320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tabi Baru(Frans Tabisu) dengan Kelompok Tani Kampung Wonorejo Arso Pir IVHasanuddin L. yang mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapanganDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Flafius Merahabiadan Kepala Kampung Wonorejo Arso Pir IV Syahrir Sirajudin disertaidaftar nama kelompok 29 (dua puluh sembilan) orang dan daftarpenerima bibit 27 (dua puluh tujuh) orang ;Surat tanda terima barang bibit kakao hari senin tanggal 13 Agustus 2007sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang antara CV.
    Tabi Baru(Frans Tabisu) dengan Kelompok Tani Kampung Kwimi LamberKwambre mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Flavius Merahabia danKepala Kampung Yamta Kwimi Titus Mungguai disertai daftar namakelompok 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditandatangani oleh KetuaKelompok Tani Lamber Wambre dan Frans Tabisu mengetahui PejabatPembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom Ir. Amrin Bahri, MM.
    Yaban Putra(Nehemia Udam) dengan Kelompok Tani Kampung Sawtamy YakobTekam mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan DinasPerkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Plavius Merahabia dan KepalaKampung Sawiyatami Tobias Tekam disertai daftar nama kelompok 7(tujuh) orang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani YakobHal. 29 dari 88 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2010303738394041Tekam dan Nehemia Udam mengetahui Pejabat Pembuat KomitmenDinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Ir.
    Tabi Baru (Frans Tabisu) dengan Kelompok Tani KampungWonorejo Arso Pir ITV Hasanuddin L. yang mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom Flafius Merahabia dan KepalaKampung Wonorejo Arso Pir IV Syahrir Sirajudin disertai daftarnama kelompok 29 (dua puluh sembilan) orang dan daftarpenerima bibit 27 (dua puluh tujuh) orang ;Surat tanda terima barang bibit kakao hari senin tanggal 13Agustus 2007 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang antaraCV.
    ;Surat tanda terima barang bibit kako hari Senin tanggal 13Agustus 2007 sebanyak 5.000 (lima ribu) batang antara CV.Yaban Purta (Nehemia Udam) dengan Kelompok Tani Arso IVmengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan DinasPerkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom PlafiusMerahabia dan Kepala Kampung Arso IV Stefanus Ibo disertaiHal. 73 dari 88 hal. Put.
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANTON WAHYUDI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ISMAIL ADAM alias KA MUKU Diwakili Oleh : MOHAMAD FAHMID NOHO, SH
144102
  • Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2019/PT GTO14.15.16.17.18.19.20.21.22.23:24.25:penguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat besertalampiran(Foto Copy).1 (Satu) eksemplar surat keputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis
    kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS)tahun 2016 beserta lampiran.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131/2016
    pengangkatan atasan/atasan lagsung/pembantu atasanlangsung kuasa penguna anggaran/barang dan pejabatperbendaharaan satuan kerja di lingkungan kementrian pekerjaanumum dan perumahan rakyat beserta lampiran(Foto Copy).14.1 (Satu) eksemplar surat kKeputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.15.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis
    kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.16.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya(BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.17.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131
Putus : 26-07-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 07 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 26 Juli 2016 —
4811
  • MT alias YADI alias IMUL Bin LAMBERIselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 2Januari 2014 kemudian bersamasama dengan saksi SUPIAN NOOR AliasYAYAN Bin H. NASRI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) selaku Pelaksanadilapangan berdasarkan perintah lisan dari Hj.
    Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuai3 CV.
    Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut : No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.) Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.41dari.200 1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV.
    MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan:1.
    Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPIK ) adalahterdakwa MULYADI, ATD.
Register : 29-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 138IPid.Sus/TPK/2013IPN.Bdg
Tanggal 21 April 2014 — NURASIH AMARI Binti AMARI
8137
  • Pendudukan pada bidang KependudukanDinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimanaKeputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/ Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokokdan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok dan fungsi terdakwaNURASIH AMARIT yaitu :e Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi danPelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidangkependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis
    Pendudukan pada bidang Kependudukan Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimana Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok danfungsi terdakwa NURASIH AMARI yaitu :* Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidang kependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis
Register : 29-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 11 Juli 2017 — Abdul Sani als Adul Bin Darun Alm
5243
  • butir;39 (tiga puluh sembilan) paket plastic klip yang berisi obat jenisDEXTROMETHORPHAN warna kuning berlogo DMP @5 (lima) butir;Uang sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah);4 (empat) bendel plastic klip transparan;1 (satu) buah toples warna Orange merk Tupperware.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaiberikut:Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Kar.K.17.0371 dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017yang ditandatangani oleh Manager Tekhnis
    Apt yang kesimpulannya obatHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN PIliCarnophen yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, danKarisoprodole Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Kar.K.17.0372 dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017yang ditandatangani oleh Manager Tekhnis Pengujian ProdukTerapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan ProdukKomplemen yaitu Zulfadli, Drs,.
Register : 07-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.KAG
Tanggal 7 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
3143
  • Pasal 4), dansetelah dilakukan pembayaran oleh Pihak K@adua kepada Pihak Pertama,Halaman 8 dari 28 Halaman Putupan No.0212/Pdt.G/2016/PA.KAG (2)(1)(2)(3)(4)maka secara mutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan danmelepaskan hak kepemilikan dan sacl atas objekobjek hartabersama tersebut, yang selanjutnya pihak pertama dan pihak keduamengalihkan dan melepaskan hak k@pemilikannya berdasarkanketentuan pembagian sebagaimana yang telah disepakati oleh PihakPertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis
    sendirisendiri,setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian inimaka Pihak pertamadan atau Pihak a. tidak akan menggugatmaupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai aktaperdamaian ini sebagaimana yang telah tertuang dalam akta perdamaianini di masa yang akan datang; Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelasanaan perjanjian ini, keduabelah pihak akan menyelesaikannya secarajmusyawarah;Bahwa untuk mendapatkan harga jual yang tertinggi (rea/ value), makaterhadap ketentuan tekhnis
Register : 21-08-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 97/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Januari 2016 — Pidana - SAMSON SAWANGIN
7527
  • KaruniaJaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksiHeru Budi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Pauddan Dasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;= Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor :DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/ 783/2012., tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukankepada saksi Heru Budi Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen) yangmenetapkan dalam Tahun 2012 pengadaan buku pelajaran
    Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Presiden ;= Bahwa setelah ada TOR dan Spesifikasi Tekhnis pengadaan BukuAgama Buddha maka Saksi Heru Budi Santoso sebagai PejabatPembuat Komitmen menerbitkan nota dinas kepada Tim PokjaPengadaan dengan Ketua saksi Jumari yang isinya memerintahkan TimPokja Pengadaan agar segera mengumumkan pelelangan pengadaanjikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhimelalui website ULP sebagai lelang ulang,
Register : 25-09-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PID.TPK/2014/PT PLG
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MAULANA Bin H. SERA’I
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Suharto, SH
10563
  • panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran
    BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011ousOooNnHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.
    Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis
Register : 23-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BLORA Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Bla
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus
Register : 09-02-2016 — Putus : 12-02-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA MOROTAI Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 12 Februari 2016 — PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir lintas utara XXXX, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
1614
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
Register : 09-02-2016 — Putus : 12-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MOROTAI Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 12 Februari 2016 — PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 00/00 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT 00/00 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
1214
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.