Ditemukan 1673 data
56 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyetorkan kembali kepada BendaharaSekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegarauntuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.Berdasarkan surat tersebut, selanjutnyaTerdakwa telah mengernbalikan uang saku,transportasi dan akomodasi Belanja PenunjangKegiatan Dewan sebesar Rp. 71.000.000,(tujuh puluh satu juta rupiah) ke Kas Daerahmelalui Bank BPD Cabang Tenggarong sesuaidengan bukti penyetoran tertanggal 22 Maret2007 ;Menimbang, bahwa walaupun kemudianberdasarkan hasil pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Repulik
56 — 21
tindak pidanakorupsi yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat olehkarena sifat perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan Negarasehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda bersamasamadengan pidana penjara dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalampasal 30 (2) KUHP, dimana tentang besarnya denda yang dikenakan akandinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwamelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 AYAT (1) UndangUndang Repulik
surat tersebut di atas di persidangan telahdiakui dan dibenarkan oleh saksisaksi maupun terdakwa ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut status hukumnyaakan disebutkan dalam Amar Putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana,maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkandalam amar putusan ini ;Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 AYAT (1) UndangUndang Repulik
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
ABDUL HANNAS Als ANNAS
87 — 18
pukul 18.00 WIB di PerairanSelat Malaka, Perairan Idi, Aceh Timur.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;Saksi Pangestu) Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Penindakan Kanwil DJBC Acehyang bertugas di wilayah Propinsi Aceh dengan tugas dan tanggung jawabmelakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukaidi seluruh wilayah hukum Negara Repulik
57 — 17
Kartini / Nenek Penggugat membuatlaporan ke Kepolisian Sektor Pekalongan Barat tertanggal 23 Juni 1998 bahkan jugamengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 1998,Perihal : Minta Keadilan serta ke Balai Harta Peninggalan melalui suratnya pada bulan Juni1998, selanjutnya dengan suratnya tanggal 29 Juli 1998, Kariti alias Hj.Kartinit / NenekPenggugat telah membuat pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia ataskeluarnya Penetapan No.: 71 /Pdt.P/1998/PN
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
MAHYUDIN Als BOY
95 — 21
pukul 18.00 WIB di PerairanSelat Malaka, Perairan Idi, Aceh Timur.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;Saksi Pangestu Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Penindakan Kanwil DJBC Acehyang bertugas di wilayah Propinsi Aceh dengan tugas dan tanggung jawabmelakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukaidi seluruh wilayah hukum Negara Repulik
136 — 73
tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor. 1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undangundang ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatifatau disebut juga dakwaan relatif atau dakwaan pilihan, maka Majelis Hakimdapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranyacocok atau sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan ;Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggarPasal 15 Jo Pasal 9 Undangundang Repulik
1.Tri Andarsanti Pursita
2.Jeanny Lamtiur Simanjuntak
3.Gunawan Wibisono
4.Yusnelly Suryadi D
5.Hj. ShantyWidhiyanti SE
6.Virza Syafaat Sasmitawidjaja
7.Indra
Tergugat:
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
1311 — 1721
Kemudian pada tanggal 10Juni 2021, Para Penggugat menerima surat jawaban nomor180/899/Biro Hukum tertanggal 27 April 2021 dari SekretariatJenderal Kementerian Dalam Negeri Repulik Indonesia , dengan isisurat berupa jawaban yang menerangkan bahwa apa yangdimohonkan Para Penggugat sedang kami proses bersamaPemerintah Daerah dan Kementerian / Lembaga terkaitsebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan, sehinggadengan ini kami Para Penggugat melihat jawaban tersebut tidaksesual dengan/tidak menjawab
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
60 — 14
diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang,berdasarkan pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, makaPengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, selaku orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukandengan sengaja, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkandan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaanikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalamdan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanakan Repulik
H. SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
59 — 14
378 untuk dimasukkan ke dalam berkasperkara yang Terdakwanya H.AHMAD SYOFYAN BATUBARA tersebut,dan Kejaksaan Negeri Medan mengatakan bahwa P.19 yangmenerangkan bahwa tidak memenuhi unsur, kKemudian Termohonmenguji fakta fakta penyidikan yang diperoleh penyidik secaramaksimal, akan tetapi tetap dikembalikan berkasnya oleh KejaksaanNegeri Medan ;Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Bersama KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia , Menteri Hukum dan Hak AsaziManusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Repulik
52 — 17
mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimanadikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek eduktif dari putusan ini; Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akandijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat luas ; Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Negara Repulik
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
NURDIN Alias AKUNG Bin TOYYIBIN.
179 — 98
dan bahan peledak / bom yang telahdibuat tersebut untuk menyerang fasilitas publik atau kantor kantorPemerintah dan membunuh thogut, Anshor Thogut antara lain TNI atauPOLRI, adapun perbuatan terdakwa bersama kelompok tersebut dapatmenciptakan suasana ketakutan dan trauma serta keresahan bagi wargamasyarakat di Indonesia dan terdakwa mengetahui hal tersebutbertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dimanaterdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang yaituaparat Kepolisian Repulik
82 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan nama Nangansilai Tubun,yang dimuat dihalaman 18 garis datar () alinea kedua keputusanPengadilan Tinggi Maluku, sebagai objek sengketa Para PenggugatPokok, Penggugat Intervensi dan Intervensi Il serta Tergugat danTergugat Il, oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding Il/PenggugatIntervensi Il secara tegas tidak mengakui karena Nangansilai Tubunpertamatama Jjelas letaknya, dan telah memiliki kKekuatan hukum tetapdengan keputusan Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Tinggi Malukudan Mahkamah Agung Repulik
Terbanding/Tergugat VII : YOHANES LADO KLEDEN Diwakili Oleh : YOSEPH P. DATON, SH
Terbanding/Tergugat V : MARKUS MAMUNG GESI Diwakili Oleh : YOSEPH P. DATON, SH
Terbanding/Tergugat III : YULIANUS ATU NUHAN
Terbanding/Tergugat I : Yansinta Buku Daton Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat VIII : LAURENSIUS JAGA KELEN Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat VI : PETRUS DOPE HURINT Diwakili Oleh : YOSEPH P. DATON, SH
Terbanding/Tergugat IV : PETRONELA MATHILDE BOLENG Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat II : YOHANES SUBAN NUHAN Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat IX : BUPATI FLORES TIMUR CQ CAMAT ILE MANDIRI CQ KEPALA DESA LEWOLOBA
Terbanding/Turut Tergugat : NASU KLEDEN Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
67 — 44
Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;Bahwa, Sesuai pendapat Mahkamah Agung Repulik Indonesia dalamPutusan Perkara Perdata nomor : 1642 K/Pdt/2005 dan Pendapat RetnoHalaman 17 dari 79, Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT KPGWulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata tersebut diatas, maka dalamperkara aquo penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo,seharusnya penggugat jeli melinat pada kedudukan Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat IV dan Tergugat VIII selanjutnya disebut TI, TII, TIV, dan TVil
42 — 29
telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibinong tanggal 07 Juni 2017 dibawah Nomor293/Pdt/2017, dan kemudian diganti dengan Surat Kuasa Khusus tanggal16 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong tanggal 25 Oktober 2017 dibawah Nomor : 764/Pdt/2017;e Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya: EUIS NEN KUSWANDINI,SH.M.KN.SP1, DADY TRIYADI, SH.MH, ANDANG RAHMAT, SH,MEISHERLY NOVITA, SH, RACHMAN HALIM dan DADAN DANDANDARMAWAN, Kesemuanya adalah Warga negara Repulik
80 — 74
JALEHA LA ANA anak dari WARIHI Binti LAUBA);e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah WA BEHA; Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT atas tanah yangditempati dan dikuasai PARA TERGUGAT (Tergugat , II II dan IV) tidakberalasan menurut Hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima karenaluas, letak serta batasbatas tanah yang digugat Para Penggugat dalamperkara ini tidak pernah disebut atau bertentangan/tidak sama denganyang ditempati dan dikuasai Para Tergugat, sesuai dengan PenegasanMahkamah Agung Repulik
68 — 25
Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek eduktif dari putusan ini; Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akandijatuhkan terlebihn dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan hidup; Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat luas; Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Negara Repulik
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
1.M ALBAKIR Als BAKIR
2.AZHARI Als ARI
123 — 27
bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwaterdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;Saksi Pangestu Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi berkerja sebagai Kepala Seksi Penindakan Kanwil DJBC Acehyang bertugas di wilayah Propinsi Aceh dengan tugas dan tanggung jawabPutusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Bna, Halaman 16 dari 77 halaman.melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukaidi seluruh wilayah hukum Negara Repulik
16 — 9
Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTEe Sebelah Barat berbatasan dengan tanah WA BEHA;Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT atas tanah yangditempati dan dikuasai PARA TERGUGAT (Tergugat , II Ill dan IV) tidakberalasan menurut Hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima karenaluas, letak serta batasbatas tanah yang digugat Para Penggugat dalamperkara ini tidak pernah disebut atau bertentangan/tidak sama denganyang ditempati dan dikuasai Para Tergugat, sesuai dengan PenegasanMahkamah Agung Repulik Indonesia
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
RAZALI M DIA Als DOYOK
68 — 16
Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Penindakan Kanwil DJBC Acehyang bertugas di wilayah Propinsi Aceh dengan tugas dan tanggung jawabmelakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukaidi seluruh wilayah hukum Negara Repulik Indonesia.Bahwa pada bulan Juni 2018, saksi bersama tim gabungan Direktorat TindakPidana Narkoba Bareskrim Polri, Bea dan Cukai Pusat yang dipimpin olehAKBP GEMBONG YUDHA, telah melakukan
83 — 61
LIMBONG kepada salah satu anaknya yaituNY.Paulina Martha Toding tanpa memperhatikan hakhak ahli waris yang lain, halini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Repulik IndonesiaNomor : 225 K/Sip/1960 tanggal 20 7 1960, yang kaedah Hukumnya berbunyi89Suatu Hibah tidak boleh merugikan akhli waris dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 391 K/Sip/1969 tanggal 25 10 1969, yang kaedahHukumnya berbunyi Penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahliwarisahliwarisnya dengan