Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai tanggal 23 Juli 2012;9 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juli 2012.No, 1802/Pen.Pid/ 2012/PT.DKI sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai tanggal 22 Agustus 2012Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Reza Mahastra,SH berdasarkan Surat kuasa Nomor 040/MSC/SSKK/04/05 tanggal 05 Apri 2012 dariKantor Hukum Manurung, Siwu, Chongson & Partners Law Firm berkantor di WismaGKBI 39 Floor Suite 3901 Jl.Jend Sudirman No.28 Jakarta 10210

MUH ASHADI menjual obyek sengketa kepadaHalaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2018/PT YYK.11.12.13.14.NYONYA ARDIANA RITA WULANDARI dan selanjutnya NYONYAARDIANA RITA WULANDARI menjual obyek sengketa kepadaTERGUGATI;Bahwa berdasarkan KUHPerdata Bab ke 16 tentang Pemberian Kuasa,pasal 1802 yakni :Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apayang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberikuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya,sekalipun

Akan tetapi tanggung jawab ataskelalaiankelalaian orang yang dengan cumacuma menerima kuasa,tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dan orang yang menerimakuasa dengan mendapatkan upah. dari bunyi Pasal 1802 Penerimakuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telahdilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yangditerimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidakharus dibayar kepada pemberi kuas.

ayat 6 HIR, sudah tepatdan benar bahwa upaya Pelawanan (derden verzet) ini diajukan kepadalingkup Pengadilan yang akan menjalankan eksekusi tersebut , yang dalamperkara ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru. agar supaya eksekusiyang mengancam hak kepemilikan para Pelawan tersebut ditunda /ditangguhkan dan atau ditolak lebin dahulu sampai dengan ada kepastianhukum tentang hak para Pelawan.Dan hal tersebut juga sesuai pula dengan arahan dari Pengadilan AgamaPekanbaru dalam suratnya tertanggal W4A1/1802

Fotokopy Surat dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : W4A1/1802/HK.05/3/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang penjelasan ataskeberatan eksekusi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pelawan danPelawan II (Para Pelawan) dan telah dibubuhi meterai secukupnya dansetelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut denganaslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut,telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kKemudian oleh HakimHlIm 72 dari 107 Him putusan

W4A1/1802/Hk.05/3/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dari Pengadilan AgamaPekanbaru yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Aries Tanto dan Pelawan Il (Para Pelawan ), yang merupakan jawaban / tanggapan atas surat yangdiajukan oleh para Pelawan, membuktikan Para Pelawan merasa terusikhaknya dengan adanya permohonan eksekusi;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Pelawan telahmengahadirkan dua orang Saksi, Saksi pertama bernama Maridi bin HarjoSemito hubungannya dengan Para Pelawan adalah sebagai tukang

penyedia barang/jasa kegiatan pembangunan Islamic Center(penyelesaian tahap 1) dengan penawaran Rp. 11.176.940.000, (sebelasmilyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh riburupiah) yang kemudian karena tidak ada sanggahan atas penetapantersebut panitia pengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan suratNo.602.1/15/PANTARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal laporanhasil lelang; Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011menerbitkan surat Keputusan No.602.1/1802

penyedia barang/jasa kegiatan pembangunan Islamic Center(penyelesaian tahap 1) dengan penawaran Rp. 11.176.940.000, (sebelasmilyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh riburupiah) yang kemudian karena tidak ada sanggahan atas penetapantersebut panitia pengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan suratNo.602.1/15/PANTARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal laporan hasil lelang;Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011menerbitkan surat Keputusan No.602.1/1802

dengan penawaran Rp. 11.176.940.000, (sebelasmilyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu26rupiah) yang kemudian karena tidak ada sanggahan atas penetapantersebut panitia pengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan suratNo.602.1/15/PANTARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal laporanhasil lelang; Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011menerbitkan surat Keputusan No.602.1/1802/TBTARKIM/IV/2011 tanggal13 April 2011 tentang Penunjukkan penyedia barang

PPAT Kabupaten Boyolali ; Pada tahun 2014 didaftar Hak Tanggungan Nomor 1802/2014 (Peringkat Ketiga) atas nama Windy Arif Bahtiarberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2014 tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh Indah AntariMurti, S.H.,M.Kn. PPAT Kabupaten Boyolali ;b. Hak Milik Nomor 2102 / Mojosongo, Kecamatan Mojosongo,Kabupaten Boyolali, Surat Ukur tanggal 15 Desember 1991Nomor 14431 / 93, luas 3.775 m? tercatat atas nama Al Hisyam,S.E.

Bukit +94 Sabatun Siti Akan diikat1 Delima IV Blok Tanah m2 SHM No 2170 Nurjanah Rp. 61.100.000, 00 Rp. 208.500.000 ,0O secaraSarjanaBIV no 10 tgl 1802 Ekonomi bersamaKel.Bringin 2002 Akuntansi sama denganSHM 03189Kec Ngaliyan, dan SHMSemarang 03188+ 36Bangunan m2 N.IMB wee wee Rp. 25.200.000,00Jl.

Akan tetapitanggung jawab atas kelalaiankelalaian orang yang dengan cumacumamenerima kuasa, tidaklan seberat tanggung jawab yang diminta danorang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah. dari bunyiPasal 1802 Penerima kuasa wajid memberi laporan kepada kuasatentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentangsegala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apayang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuas.

TriMarwantoro berdasarsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Oktober 2019 Nomor : WPL/7.1/1802/R yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 1065/SK/2019/PN Tjk tanggal 17 Oktober2019) Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IsemulaTERGUGAT I 222nnneennn eee2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAANNEGARA Cq.

TIDAKMENYEBUTKAN SECARA JELAS BERAPA LUAS dan BATASBATAS dariTANAH DAN BANGUNAN yang berdiri diatasnya yang menjadi TanahTerperkara ;Bahwa dari Fakta dan argumetasi hukum tersebut diatas, maka seyogyanyaperkara yang diajukan oleh Terlawan s/d Terlawan VII terhadap Terlawan VIIIs/d Terlawan XI atas Tanah Terperkara, SEJAK SEMULA sangat beralasanuntuk dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima ;Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Tanah Terperkara jugaadalah menjadi Hak Tanggungan dengan Nomor : 1802

7bln987.000,00306.000,0029.610.000,002.961.000,00 42022000/11thn, 7bln859.000,00306.000,0025.770.000,002.577.000,00 63092002/9 thn823.000,00306.000,0024.690.000,002.469.000,00 3101B000/11thn, 8bln920.000,00306.000,0027.600.000,002.760.000,00 19057995/16thn, 4bln1.100.000,00306.000,0033.000.000,003.300.000,00 82031994/17thn, 6bln1.588.000,00306.000,0047.640.000,004.764.000,00 91081999/12 880.000,00 306.000,00 26.400.000,00 2.640.000,00 thn, 1bln 10210 823.000,002002/8 thn,11 bln306.000,0024.690.000,002.469.000,00 1802

br />- 1 (Satu) Botol Shampoo Sunsilk;
- 1 (Satu) Buah Sabun Cuci Muka Wardah;
- 1 (Satu) Buah Deodorant merk Posh;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI RUDI FOLANDA ALS RUDI BIN AHMAD LAZIM;
- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Emas Metalik Nomor Polisi BG-1275-HD tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MHRDD4850EJ408174, Nomor Mesin : L15Z11113119 beserta STNK atas nama M ZAKI, dengan Nomor Polisi terpasang BG-1802

Taman Surya Blok B5/11 Rt 02/15Hal 23 Putusan No.03/Pid.Pra/2021/PN.JKT.BRT.Kel.Pengadungan Kec.Kalideres Jakarta Barat dan WONG FOEITJAN Jl.Kebon Jeruk XIX No.26 Rt 11/09 Kel.MapharKec.Tamansari Jakarta Barat dimana waktu itu surat perpondingNomor 1802 atas nama : TAN JOE NIO diberikan kepadaPEMOHON.17.Kemudian pada tanggal 23 Nopember 2013 di catat / waarmekingdikantor Notaris / PPAT atas nama : ADRIANTO ANWAR, S.Hselaku Notaris / PPAT yang beralamat di Jl.Pangeran JayakartaKomplek Artha Center

TJAN JI.Kebon JerukXIX No.26 Rt 11/09 Kel.Maphar Kec.Tamansari Jakarta Baratdimana waktu itu Surat perponding Nomor 1802 atas nama : TANJOE NIO diberikan kepada saksi.9.

Agus;

Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Regional X Makasar no.10755/DEPUM/SDM1/07151293/DIREKSI DTU/0715 TentangPengadan Jasa Tenaga Kerja di Kantor Pos Ternate mulai 1Juli 2015sampai dengan 31 Desember 2015 ;4.Addendum No.11265/DEPUM/SDM2/0815 1802 /DIREKSI DTU/0815terhadapPKS No. 10755/DEPUM/SDM1/07151293/DIREKSI DTU/0715antara PT Pos Regional X Makasar dengan PT DTU Tentang PengadanJasa Tenaga Kerja di Kantor Pos Ternate mulai 1 Juli 2015 sampai dengan31 Desember 2015;5.

Pulau Morotai ;: sejak tanggal 06102018 s/d 2510: sejak tanggal 26102018 s/d 04122018 ;: sejak tanggal 05122015 s/d 0301: sejak tanggal 04012019 s/d 0202: sejak tanggal 30012019 s/d 1802: sejak tanggal 07022019 s/d 08032019 ;: sejak tanggal 09032019 s/d 0705Terdakwa dalam perkara ini tidak didampinggi oleh Penasehat Hukum, namun sesuaidengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Pasal 56 ayat (1), (2) makaHakim menunjuk saudara RAMLI ANTUA, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di JalanBhayangkara

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia,Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, diberi tanda P3 ;Fotokopy dari fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Surat Izin Nomor 50318/1802/IMB/DPMPPTSP/2017, tentang Izin mendirikan BangunBangunan,atas nama Pemohon Komang Ardika ( a.n. PT Starlight Banyualit Bali),tanggal 04 September 2017, yang dibuat oleh a.n.

penyedia barang/jasa kegiatanpembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap 1) denganpenawaran Rp. 11.176.940.000, (sebelas milyar seratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudiankarena tidak ada sanggahan atas penetapan tersebut panitiapengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan suratNo.602.1/15/PANTARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihallaporan hasil lelang.Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011menerbitkan surat Keputusan No.602.1/1802

penyelesaian tahap 1) denganHalaman 41 dari 180 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.42penawaran Rp. 11.176.940.000, (sebelas milyar seratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudiankarena tidak ada sanggahan atas penetapan tersebut panitiapengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan suratNo.602.1/15/PANTARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihallaporan hasil lelang.Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011menerbitkan surat Keputusan No.602.1/1802

penyedia barang/jasa kegiatanpembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap 1) denganpenawaran Rp. 11.176.940.000, (sebelas milyar seratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudiankarena tidak ada sanggahan atas penetapan tersebut panitiapengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan suratNo.602.1/15/PANTARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihallaporan hasil lelang.e Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011menerbitkan surat Keputusan No.602.1/1802

Ultrajasa Persada Prima, sehingga berdasarkan Pasal 98ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasberwenang untuk bertindak mewakili perusahaan Perseroan Terbatas PTUltrajasa Persada Prima, baik di dalam maupun di luar pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Nomor 602.1/1802/TBTARKIM/IV/2011 tanggal 13April 2011 PTUltrajasa Persada Prima telah ditetapbkan sebagai pemenang lelang dan ditunjuksebagai Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan

Totalindo untukbiaya iklan produk Teh Sisri di Media Elektronik Tahun 2005 :P751 : Kwitansi No. 1802/TGH/TTLD/XII/2006 Rp. 152.064.000 tgl. 011206 ;P752 : Kwitansi No. 142 1/TGH/TTLD/XI/2005 Rp. 111.767.040 tgl. 011105 ;P753 : Kwitansi No. 1428/TGH/TTLD/XI/2005 Rp. 42.007.680 tgl. 011105;P754 : Kwitansi No. 1430/TGH/TTLD/XI1/2005 Rp. 125.053.632 tgl. 011105 ;Total biaya yang dikeluarkan untuk iklan Produk Teh Sisri tahun 2005 sebesar Rp.430.892.352,(empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberikuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkankuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnyadibayar kepada si pemberi kuasa(Pasal 1802 Kitab UndangUndang Hukum Perdata) ;Hal 16 dari 87 Putusan Perdata Nomor 60 /Pdt G/2015/PNDps4.

ketentuan UndangUndang seperti yangdiatur didalam :TePasal 372, Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana tentangPenipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;Pasal 1796 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentang suatuperbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilikdiperlukan suatu pemberian kuasa dengan katakata yang tegas;Pasal 1797 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentang Si kuasatidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampauikuasanya ;Pasal 1802