Ditemukan 2208 data
Terbanding/Penggugat I : HOTMAN MANURUNG
Terbanding/Penggugat II : JUNTORA MANURUNG
Terbanding/Penggugat III : LUSERIA BR OP SUNGGU
Terbanding/Penggugat IV : WAHIDIN TUMANGGOR
Terbanding/Penggugat V : YUSMAR MANURUNG
Terbanding/Penggugat VI : NURMALA SIREGAR
Terbanding/Penggugat VII : RUBIANA Br GINTING
Terbanding/Penggugat VIII : EDMON HEPI SITEPU
Terbanding/Penggugat IX : RETNO SARI SITEPU
Terbanding/Penggugat X : NORMEN TARIGAN
Terbanding/Penggugat XI : RUSLI BARUS
Terbanding/Penggugat XII : MAYANG SARI SEMBIRING
Terbanding/Penggugat XIII : YOSERIZAL
Terbanding/Penggugat XIV : MAHYUDAN
Terbanding/Penggugat XV : ZAINI S
Terbanding/Penggugat XVI : IRWANDI
Terbanding/Penggugat XVII : ERWIN
Terbanding/Penggugat XVIII : CANDRA
Terbanding/Penggugat XIX : SUDIRMAN
Terbanding/Turut Tergugat : SUGIONO HARIANTO, S.H., M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat II : YOWEL BARANSANO ALS WILLY
Turut Terbanding/Tergugat III : HENRY ALFIANDI
Turut Terbanding/Tergugat IV : DARMANTO
71 — 40
Ginting =100 Meter.Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan =100 Meter.vide bukti Surat PenggugatVIl yang diberi tanda (bukti PVII 1b) ;C) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 590/1687/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, adapun tanah tersebut denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Parit =200 Meter. Sebelah Selatan berbatasan denganEdmond Sitepu =200 Meter. Sebelah Barat berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting =100 Meter.
88 — 15
Anwar Achmadmenyatakan telah memberikan tanah tambak kepada Para Penggugat ,haruslah dibuktikan dengan suatu bukti otentik atau dengan kata lainpemberian tanah atau hibah harus dituangkan dalam suatu akta otentiksebagaimana ketentuan dalam Pasal 1682 KUH Perdata, yang berbunyi :Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atasancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris ( PPAT), yangaslinya disimpan di Notaris/PPAT itu.Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 23
831 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indofarma Global Medika Nomor 1687/SG/DN/DR/X/07 tanggal25 Oktober 2007 (di dalam BB no 95 dok Penawaran).2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Graha Ismaya kepada PT.Indofarma Global Medika Nomor 615/SPH/DR/X/2007 tanggal 25Oktober 2007 perihal Penawaran Harga.1 (satu) lembar fotokopi surat PT.
85 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 366 K/Pdt.Sus/2010 202. 1610 AMSARI M6 281089 18 10 1 873,231 9 7 16 16,067,450.40203. 1687 MADYANI M6 300492 16 3 29 873,231 9 6 15 15,063,234.75204. 2203 MUNDRIKAH M6 egiotee2 115 10 21 873,231 9 6 15 15,063,234.75205. 2514 SURYANTO M6 eaoo3 15 4 23 873,231 9 6 15 15,063,234.75206. 2626 SUBEKI M6 230493 15 4 6 873,231 9 6 15 15,063,234.75207. 3628 KAMTI M6 gs995 13 3 20 873,231 9 5 14 14,059,019.10208. 4126 DEDE H M6 gizie93 114 18 21 873,231 9 5 14 14,059,019.10209. 4214 HODWAH M6 280304 114
165 — 88
pengadilan demikian dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan iniMenimbang, bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap yang diajukan sebagai bukti surat di dalam persidangan Pengadilan Negeriadalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiansempurna sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1917 KUHPerdata,sehingga diktum yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai suatukebenaran oleh Pengadilan Negeri yang menyidangkannya (vide YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1687
135 — 73
Sedangkan pemberian terhadap benda benda bergerak dilakukan dengan tanpa akta atau penyerahanbelaka ( Vide: Pasal 1687 BW ).Halaman 10 dari 80 halaman Putusan No.02/Padt.G/2016/PN. Lrt19.20.Bahwa ANSELMIA BENGA HAWANG istri TERGUGAT telahmeninggal tahun 1986 dan tentang tanah sengketa tidak adapenyelesaannya sama sekali. Hal ini kKemudian berlanjut sampaiwafatnya HERMAN HAWANG tahun 1988.
96 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Tingkat Pertama telah mengetahui bahwaPemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan mendalilkan bahwa : Ada atautidak adanya asas Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh parapihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberistatus tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dantelah mempunyai kekuatan hukum dan alasan adalah sama, namun daliltersebut dituangkan dalam bagian Konpensi bukan dalam Eksepsi ;Dengan memperhatikan :1)Yurusprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1687
90 — 35
Tafa bin Warekkeng memperoleh bagian 14/ 1687 La Bake bin Warekkeng memperoleh bagian 14/1682 Menetapkan % bagian dari harta bersama sebagaimanatersebut pada angka 2.1 s/d 2.15 menjadi hak Hj. Atija, dan 2bagian sisanya adalah budel waris almarhum, H. Muh. Aminbin Warekkeng4 Menghukum tergugat untuk menyerahkan dan membagiharta warisan dari almarhum H. Muh.
163 — 33
Putusan Perkara Pailit No.21/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 21 Februari 2001, yang diajukanPutusan No. 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp. halaman 57 dari 67sebagai bukti dalam persidangan yang merupakan alat bukti surat yangsempurna dan kuat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 BW;Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan Yuriprudensi MahkamahAgung No.1687 K/Pdt/1988 tanggal 29 September 1999 yang menyatakanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, kemudian diajukan
120 — 155
Februari 2017 yangditandatangani oleh seluruh Perangkat yakni MantirMantir Kedamangan Paju x,Penghulu Adat Kelurahan Tamiang Layang dan diketahui oleh Lurah TamiangLayang.Bahwa KIPPE DJANGOEK menghibahkan dan rnembagibagikan harta kepadaPenggugat dan Penggugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenahibah terhadap benda tidak bergerak dalam hal ini tanah harus menggunakan aktanotaris sebagaimana ketentuan Pasal 1682 yang berbunyi "Tiada suatupenghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 710 K/Pid.Sus/2014 Tunreng Tellue Sabtu 12/05/200 856 336 16,092,80 3,192,000 19,284,807 0 0Polewali Senin 21/05/200 603 252 11,336,40 2,394,000 13,730,407 0 0Tadang Palie Senin 21/05/200 767 14,419,60 14,419.607 0 0Cinnong Sabtu 19/05/200 1687 282 12,915,60 2,679,000 15,594,607 0 0Mallusetasi Selasa 15/05/200 874 271 16,431,20 2,574,500 19,005,707 0 0Pakkasalo Kamis 24/05/200 1916 358 17,220,80 3,401,000 20,621,807 0 0Pattiro Sompe Senin 15/05/200 1,475 578 27,730,00 5,491,000 33,221,007 0 0Ajang
105 — 32
Akan tetapi bagi para pihak jika dikehendakiHalaman 31 dari 73 HalamanPutusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/MSSTRbuktibukti yang cukup tentang terjadinya peralinan hak itu, maka sebaiknyapemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan;Bahwa, berbeda halnya dalam KUH Perdata adanya ketentuan bahwadalam melakukan hibah harus dilakukan dalam akta otentik atau akta notaris,sebagaimana diatur dalam Pasal 1682, bahwa tiada suatu penghibahan pun,kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan
140 — 54
Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal26 Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaankawasan hutan untuk pengembangan Kota Mandiri PT.BUKIT JONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutV II/1997 tanggal 9Juli 1997, Perihal : Persetujuan penggunaan kawasanhutan (areal tambahan) untuk pengembangan KotaMandiri PT. BUKIT JONGGOL ASRI, yang ditandatanganioleh Menteri Kehutanan DJAMALUDIN.21.
digunakan untuk prosesanalisis tukar menukar oleh PT BJA, namun pada tahun 2012 ternyataada IUP, jadi sebenarnya sudah ada rapat pada Agustus 2010, yangseharusnya tidak muncul IUP tetapi masih muncul IUP.Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat dengan Nomor : S. 1449/VIlKUH/2013 yang isinya menegaskan bahwa lokasi kawasan hutan PT BJAtidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaan kawasan hutandengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor:1327/MenhutVII/95 tanggal 12 September 1995 dan Nomor:1687
Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal 26Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaan kawasanhutan untuk pengembangan Kota Mandiri PT. BUKITJONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutVII/1997 tanggal 9 Juli1997, Perihal : Persetujuan penggunaan kawasan hutan(areal tambahan) untuk pengembangan Kota Mandiri PT.BUKIT JONGGOL ASRI, yang ditandatangani oleh MenteriKehutanan DJAMALUDIN.4.
Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal26 Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaankawasan hutan untuk pengembangan Kota Mandiri PT.BUKIT JONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutVII/1997 tanggal9 Juli 1997, Perihal : Persetujuan penggunaan kawasanhutan (areal tambahan) untuk pengembangan KotaMandir PT. BUKIT JONGGOL ASRI, yangditandatangani oleh Menteri Kehutanan DJAMALUDIN.4.
1.ANAK AGUNG GEDE HENDRAWAN, SH.
2.Siti Roza Amelita, SH
3.ADISTI PRATAMA FEREVALDY,SH
Terdakwa:
G. P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI
72 — 63
- Asli Bilyet Simpanan Deposito Berjangka nomor: 1687/DEP/BSB/XII/2019 atas nama: Ni Nyoman Hendradewi Setiasa senilai Rp.500.000.000,00.
- Asli Bilyet Simpanan Deposito Berjangka nomor: 0163/DEP/BSB/II/2018 atas nama: Desak Made Mariani senilai Rp.200.000.000,00 dan Asli Bilyet Simpanan Deposito Berjangka nomor: 1780/DEP/BSB/X/2020 atas nama: Desak Made Mariani senilai Rp.150.000.000,00.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
175 — 123
Buton Utara.MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPMUHO tentang kegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH) Terminal di Kab. Konawe Selatan.MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPMHalaman ke 32 dari 247 halaman.
MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminaldi Kab. Konawe Selatan.5. MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal diKab. Buton Tengah.
Buton Utara.> MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang kegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Terminal di Kab. Konawe Selatan.> MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang kegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Terminal di Kab. Buton Tengah.
Buton Utara.MoU Nomor : 550/1687 ; Nomor : 1745a/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal diKab. Konawe Selatan;MoU Nomor : 550/1690 ; Nomor : 1743b/UN29.20/PPM/2017 tanggal 16 Oktober2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Ketua LPPM UHO tentangkegiatan Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal = diKab.
138 — 73
mepertimbangkanapakah dalam proses hibah dimaksud telah bertentangan dengan syarat formil dansyrat materil pemberian suatu hibah ;Halaman 44 dari 67 Putusan No: 29/Padt.G/2016/PN.Bau Menimbang, bahwa syarat formil sebagai syarat sahnya suatu hibah danakibat berlakunya hibah bagi para pihak harus dilakukan dengan akta notaries,sebagai mana diatur dalam pasal 1683 jo pasal 1682 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1682 KUHPerdata telah di jelaskan bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BALAI PEYULUHAN PERTANIAN , PERIKANAN DAN KELAUTAN
30 — 20
Undangundang tidak mengakui lainlainhibah selain hibahhibah antara orangorang yang masih hidup.Dasar hukum proses penghibahan menurut hukum positif diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata pasal 1682, yaitu: Tiada suatu hibah,kecuali vans disebutkan pada pasal 1687. dapat, atas ancaman batal,dilakukan selainnya denean suatu akta notaris, vam aslinya di simpan olehnotaris itu.
231 — 140
Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT KPGMenimbang, bahwa karena hibah itu adalah sama dengan suatu pemberian,maka melekat sifat cumacuma atau tanpaimbalan atau tanpa beban apapun;Menimbang, bahwa karena hibah adalah suatu pemberian, maka pemilikobjek hibah dapat memberikan kepada siapapun termasuk kepada anaknyakarena hibah hanya dilarang antara suamiistri selama perkawinan (pasal 1678KUH Perdata/BW);Menimbang, bahwa pasal 1682 KUH Perdata/BW menyebutkan bahwasuatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687
1.EDDI YANTO
2.SAIRUN
3.RASIKIN als RASIKIN
4.JUMONO
Tergugat:
1.AHMAD GUNTUR SETIAWAN
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
78 — 5
Didalam Pasal 1682 KUHPerdata dijelaskan bahwa: "Tiada suatupenghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukantanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan padanotaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidaksah.
Muliana Gunadi, SE
Tergugat:
1.ARIE INDRA MANURUNG
2.PT CAHAYA AGUNG MAKMUR
3.TAN SUSY, S.H
4.MADI WIDJAYA MIHARDJA, S.H., M.Kn
137 — 98
peralihan hak karena Penggabungan atau peleburan dan pemindahan haklainnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peralihan hak atas tanahmelalui Hibah berdasarkan pasal 1666 KUHPerdata yaitu suatu penanjiandengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma Cuma dan dengantidak dapat ditarik Kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluansipenerima hibah yang menerima penyerahan itu;Menimbang, bahwa dalam pasal 1682 KHUPerdata disebutkan bahwaTiada suatu Hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687