Ditemukan 2144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
AIZUL AZHAR, SE Alias POPON BIN NURDIN HAMZAH
74 — 27
  • Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang StandarBarang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutandarat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkanbahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepadapejabat pemerintah untuk eselon Il, Ill dan IV adalah maksimum sebanyak 1(Satu) unit ;Hal 189 dari 217 hal Putusan No. 29/PID.SUSTPK/2019/PN.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
304 — 225
  • Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana
    Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
520 — 351
  • Sumardilah OrianaRoosdilan, SH, yang berkedudukan di Jakarta, sesuaiKeputusan Menter! Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2435.HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Januari 1989 TentangPengesahan Akta PEndirian Perseroan Terbatas PT.Gandaerah Hendana dan beberapa kali sudah mengalamiperubahan, antara lain : Dengan AKta Perntaraan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GandaerahHendana Nomor 78 Tanggal 29 November 2017 di hadapanNotaris Hamler, SH., MH.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 18 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD SALEH RUMFOT
128 — 77
  • Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaandana desa dan alokasi dana desa negeri Danama hingga mengakibatkan(dapat) timbulnya kerugian kKeuangan negara melalui: (i) menguasai uangtunai bantuan dana desa tahun 2015 dan bantuan dana desa serta alokasidana desa tahun 2016, (ii) membelanjakan, (iii) membayar, (Iv) menyimpannota belanja dan meminta nota belanja kosong, (v) menyusun laporanpertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan dana desa Danama tahun2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana Pasal 38 Peraturan Menter
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN
82 — 54
  • Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang StandarBarang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutandarat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkanbahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepadapejabat pemerintah untuk eselon Il, Ill dan IV adalah maksimum sebanyak 1(Satu) unit ;Menimbang, akibat perbuatan tersebut majelis menilai telahmenguntungkan Saksi KAMARULLAH.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
135 — 81
  • FONG JHON GUNAWAN atauTERGUGAT II, dimana oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)kota Denpasar selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan AdministrasiNegara yang menjalan tugasnya untuk memenuhi AsasAsasUmum Pemerintahan yang baik untuk melaksanakan atas perintahKetentuan Peraturan Perundangan berdasarkan Pasal 125 PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 8 tahun 2012Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER NEGARAAGRARIA/ KEPALA
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 391 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 391 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 391 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps125 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANGKETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH yang telah dirubah, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 8 tahun 2012Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
641 — 944
  • UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) antara lain disebutkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negaradiajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Tergugat;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN tersebutdi atas, Penggugat disamping meminta pembatalan Keputusan Menter!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
522 — 234
  • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 04/MDAG/PER /1/2012tanggal 18 Januari 2012 tentang Penggunaan Cadangan BerasPemerintah untuk Stabilisasi Harga pasal 4 ayat (3) yangmenyatakan : Berdasarkan Instruksi Menteri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Perum BULOG wajib melaksanakan Operasi Pasarsesuai Instruksi Menter;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
112 — 40
  • Saksi selaku KPA diangkat oleh MenteriPendidikan dan Kebudayaan;Bahwa yang menjadi dasar hukum, tugas pokok dan wewenang saksiselaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) mengacu pada Peraturan Menter!
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
128 — 72
  • pejabat yangHalaman 13 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN Bglberwenang sesuai dengan kewenangannya dan pengadaan tanah untukkepentingan umum milik terdakwa tidak menggunakan hasil penilaian jasapenilai dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) PeraturanDaerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenKepahiang Tahun 20122032 bahwa Izin pemanfaatan ruang diberikan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan Pasal 53 ayat (3)Peraturan Menter
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
Drs. SAHALA TAMPUBOLON
212 — 51
  • MENTER SITUMORANG
    1. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASINTON SINAGA (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Gambar Ukur
    2. Sertipikat
    3. Buku tanah Hak Milik No. 86
    4. Surat permohonan
    5. Surat pernyataan
    6. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
    7. Surat Perjanjian
    8. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
    9. Peta Bidang Tanah
    10. Foto copy KTP an.
      ol >
    11. Sertipikat Hak Milik No. 88
    12. Buku Tanah Hak Milik No. 88
    13. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
    14. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LANGSAT SITUNGKIR (SHM.73/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 73
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 73
    3. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER
      SITUMORANG (SHM.51/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 51
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 51
    3. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 56
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.54/Hariara Pintu ) yang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
135 — 38
  • Menter Situmorang
    1. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Wasinton Sinaga (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Gambar Ukur
    2. Sertipikat
    3. Buku tanah Hak Milik No. 86
    4. Surat permohonan
    5. Surat pernyataan
    6. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
    7. Surat Perjanjian
    8. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
    9. Peta Bidang Tanah
    10. Foto copy KTP an.
      ol >
    11. Sertipikat Hak Milik No. 88
    12. Buku Tanah Hak Milik No. 88
    13. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
    14. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Langsat Situngkir (SHM.73/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 73
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 73
    3. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Menter
      Situmorang (SHM.51/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 51
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 51
    3. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Menter Situmorang (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 56
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Menter Situmorang (SHM.54/Hariara Pintu ) yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
624 — 250
  • AHU55850.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 31Oktober 2012 atas Akta PT Sung Putera Persada No. 73 tanggal 30 Januari 2012yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta(Copy dari Asli)Surat Pemberitahuan atas perubahan Data Perseroandari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHUAH.01.1038733 tertanggal 31 Oktober 2012 atas Akta PT Sung PuteraPersada No. 73 tanggal 30 Januan 2012 yang dibuat dihadapan Ilmiawan DekritSupatmo, Sarjana Hukum, Notaris di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — AGUS LASMONO DKK VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) Damri cq DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM Damri DKK
89 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenteriMenteri ini merupakan bagian daripemerintahan, oleh karenanya kewajiban konsitutisi untuk menghormati,melindungi, dan memenuhi HAM juga adalah merupakan kewajibanpara Menter. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1)dan ayat (8) Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi:Ayat (1): Presiden dibantu oleh MenteriMenteri Negara dan;Ayat (3): setiap Menteri membidangi urusan tertentu. dalamPemerintahan;94.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1140 — 1573
  • Toshida Indonesia tanggal 2 September 2009; Bahwa Rencana Kerja Pemenuhan Kewajiban sesuai Surat Menter!Kehutanan Nomor S.636/MenhutVII/2008 tanggal 7 Oktober 2008,sebagaimana surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor20/TSD/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Bahwa Pernyataan kesanggupan di hadapan Notaris PenggantiIsmiati, SH sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 49 tanggal 7 Juli 2009bahwa Laode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia. Bahwa Profil PT.
    Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 9Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yangmelakukan perhitungan PNBP terutang adalah :O Wajib Bayar,O Wajib Bayar menyusun sendiri rencana kerja penggunaankawasan hutan (Baseline) maksimal sampai dengan masaberakhirnya IPPKH, dari baseline tersebut Wajid Bayar dapatmenghitung sendiri kewajiban PNBPPKH yang dituangkan dalamFormulir PNBP3 dan besarannya berdasarkan Peraturan Menter!
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 01-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Maret 2012 — UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO
168 — 221
  • Bahwa menurut UU No.32 Tahun 2004pemerintahdaerah dapat melakukanpinjaman daerah dengan 5 sumber1.Pinjaman ke Menter iKeuangan (Pemerintah Pusat)2. Pinjaman dari PemerintahDaerah Lain ;3. Pinjaman dari LembagaPerbankan ;4. Pinjaman dari Lembaga bukanbBank ;5. Pinjaman dari mayarakatdengan menjual obligasi ; Bahwa pinjaman daerah itu memiliki 3karakter1. Daerah mendapatkan manfaat/uang ;2. Daerah harus membayarkembali kewajibannya ;3.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
167 — 50
  • Bersedia membuat pernyataan;Bahwa Calon penerima BSPS wajib mengajukan proposal kepada PejabatPembuat Komitmen sesuai format yang ditetapkan dalam peraturan menter!dan dilengkapi dengan:1. Dokumen administrasi meliputi:a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sahseperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK);Halaman 223 dari 311 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Gtob.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
199 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan memiliki nilai MDS HASH : 32F1F671E1C86DFB 00B56325 3CD77327 ;Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : Desktar, S/N RF2THDTE, Kapasitas500 GB dan memiliki nilai MDS5 Hash2F45836E7E06F5F8BDCFAEF94D66FED Pengguna/Penguasa BarangLeandro Amaral yang di dapat dari Ruang Inspektorat ;Hardisk dengan Merk : Seagate, Tipe : ST3250310AS, S/N 6RY4RPC9,Kapasitas 250 GB dan memiliki nilai .MD5 Hash4D69A49579764E1 1D6A41CA6F5947082, Pengguna/penguasa Barang GustiNurpansyah yang di dapat dari RUang Staf Khusus Menter
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
304 — 88
  • kekancingan tersebut berbentuk tertulis, ditulis dengan aksaraJawa;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN Binti MARSINDU tidakmengetahui isi dari kekancingan tersebut;Bahwa dengan jabatan sebagai Yuwa Menteri, Saksi NUR LAELATULFAJRIN Binti MARSINDU tidak menerima upah atau imbalan atau balasjasa atau prestasi dari jabatan yang diemban;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN Binti MARSINDU tidak pernahdijanjikan oleh Para Terdakwa akan mendapatkan upah atau gaji atauimbalan terkait dengan jabatan sebagai Yuwa Menter
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 62
  • penyusunan bahan perumusan, koordinasi, danpelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbinganteknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraansekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asingdan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembagaasing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi saranaprasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dansarana prasarana sekolan menengah atas, sesuai Peraturan Menter