Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy samu semua setu sempu seru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, S.E, bin H. GUSTI SALEHAN
139 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didasarkan atas keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Selanjutnya Bismar Siregar mengatakan bahwa : Khusus bagi penegakhukum terutama Hakim, Bismar menganjurkan dalam rangka menegakkankeadilan, jika perlu wajib dikesampingkan, jangan ragu, jangan bimbang,sampingkan saja tidak peduli apa reaksi orang karena tindakan tersebut.Lebih baik kita menimbulkan kekacauan hukum dari pada kita korbankankeadilan lantaran karena menegakkan kepastian hukum, apalagi kalaukepastian yang dimaksud adalah yang semu
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Agus Rinawati,S.Sos
Tergugat:
Kepala Desa Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
Intervensi:
Sutardi, S.Sos
237 — 119
  • UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman132 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat inifreiz ermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan ataubeleidsregel atau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukanoleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasarkewenangan untuk membuatnya, jadi freiz ermessen merupakanpelengkap terhadap asas /egalitas, namun bukan mengesampingkanhukumnya
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 10-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 10
  • Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
276 — 523
  • SKBmenurut ahli adalah peraturan kebijakan (Beleidsregels), bedanyaBeleidsregels dengan Regeling adalah Peraturan PerundangUndangansemu, disebut semu padahal samasama peraturan, kalau dari nomor 1tidak, keputusan dan surat keputusan, sedangkan bukan putusanbersama.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 534/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Turut Tergugat I : Ir ANDI CAHERUL MANGGABARANI, M.Si
Terbanding/Penggugat I : H. WIRA PRADANA, ST
Terbanding/Penggugat II : Hj. ELI ROHAYATI, ST
Terbanding/Tergugat : EINER BULGAR HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Untung, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : BANK MANDIRI Cab. Bandung RSHS
118 — 66
  • ., hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karenadengan tidak disebutkannya nama semu pihak yaitu Ir, ANDI CHAERULMANGGABARANI, M.Si, sebagi Turut Tergugat 1, UNTUNG, SH, M.Kn, Notarisselaku PPAT, sebagai Turut Tergugat Il, PT.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
80 — 9
  • berlaku di Indonesia ;Bahwa pada prinsipnya undangundang pajak ini harus melindungi hak dankewajiban terhadap wayjib pajak, undangundang juga tidak bolehmengenyampingkan kewenangan hak dan kewajiban terhadap negara sehinggasaluran hukumnya harus jelas, Kepala Negara mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan pajak spt itu harus adil kalau tidak benar melaluimekanisme penetapan nilai yang mungkin bisa aja berbeda ;Bahwa sehingga undangundang mengatur ada yang namanya koasi peradilan atauperadilan semu
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
79 — 30
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angkayang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karenahanya didasarkan atas selisin bayar dan barang yang dikirim.Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikanstok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2020 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 17 Desember 2019 — PERDATA : - Penggugat : MARIANI - Tergugat : 1.Drs. Muhammad Darwis 2.NIMBROD HANUEBY - Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
195 — 146
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbemilai kerugian apapun baik secara matenil maupun immaterial menjaditidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bemilai sama sekali pulapermohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadapobjek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusandapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukumanuang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugianyang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
43 — 29
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 59/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 31 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : AMRINSYAH
Terbanding/Penggugat : MULYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Batang Hari
Turut Terbanding/Tergugat V : Erlinda
Turut Terbanding/Tergugat III : Murtiningsih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Aryati
Turut Terbanding/Tergugat II : JANGCIK
56 — 26
  • Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaitu seluruhtanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepada M.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang kedua kali inimelalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugat tersebut sedikitpuntidak benar, bohong sama sekali.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
279 — 166
  • Pertama, karena harapanharapan dapatmuncul dengan perundangundangan, perundangundangan semu,dengan garis tetap keputusankeputusan yang sampai detik itu tetapsecara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang telah dikeluarkan, beschikking yangsebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, ataudengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan membiarkankeadaan illegal berjalan beberapa
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
168 — 173
  • Lebih lanjut dinyatakan, meskipun kebenaran yang terkandungdidalamnya kebenaran sepihak dari pemohon serta daya kekuatanmengikatnya pun hanya terhadap diri pemohon, namun kalauputusan dibiarkan hidup, seolaholah apa yang diterangkan didalamnya semua benar walapun kebenarannya bersifat semu. Olehkaena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi mereka yang merasadirugikan kepentingan atau haknya, untuk mengajukan gugatperlawanan;14.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
HERMAN SOEJANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
185 — 140
  • Menurut Indroharto : asas ini muncul karena duasebab; pertama, harapanharapan dapat terjadi dengan perundangundangan,perundangundangan semu, dengan garis tetap keputusankeputusan yangsama tapi detik itu tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan danpenjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang dikeluarkan, beschikking yang sebelumnyadikeluarkan, Suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
51 — 32
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
552 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, semu manipulasi hukum, penyelundupanhukum dan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian(ex Pasal 1820 KUH Perdata) karena transaksi bertentangandengan undangundang atas rekayasa dari Tergugat l,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI, transaksi dengansengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindariberlakunya tarif pajak 20% di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo.
    yang sama untuk suatuperkara yang sama yang juga sudah digugat di PengadilanNegeri Kuala Tungkal;Kesamaan Dasar Gugatan dan Petitum KesamaanGugatan Penggugat(Perkara Ini)Gugatan Lontar DasarGugatan 1 Tergugat 1, 4, 5 dan 17 telah 1melakukan perbuatanmelawan hukum dengan caramelakukan rekayasa financialdengan tujuan untukmemperoleh bayaran dankomisi dari Penerbitan SuratHutang oleh APPInternational Finance Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telahmelakukan perbuatanmelawan denganmembuat transaksirekayasa/semu
    Tergugat XIlIl sangatmengetahui benar kondisi ini karena jika sekalipun ternyata adapelanggaran dan penghindaran peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
419 — 389
  • John Manurung dan Welly Sahat yang keduanyabergabung dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda telah terlibatdalam pengaturan persekongkolan dengan Panitia tender schinggaPanitia tender melakukan perbuatan yang melawan hukum berupameluluskan Pemohon Kebcratan XI dari tahap prakualifikasiwalaupun tidak memiliki klasifikasi subbidang usaha pemasokanbarang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratan kualifikasi.Bahwa berdasarkan kesimpulan pada butir 2.2.5. diatas, terlihatbahwa terdapat persaingan semu
    telahmenjadi jelas bahwa John Manurung dan Welly Sahat yang keduanya bergabung dalam 2(dua) konsorsium yang berbeda telah terlibat dalam pengaturan dengan pengaturan136dengan Panitia Tender schingga Panitia Tender melakukan perbualan dengan meluluskanPermohonan Keberatan XI dari tahap prakualifikasi walaupun tidak memiliki klasifikasisubbidang usaha pemasokan barang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratankualifikasi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dipastikan telah terjadipersaingan semu
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 150 / Pdt / 2018 / PT DPS
Tanggal 22 Nopember 2018 — DRG. MOHAMAD TAHA, dkk melawan Baharuddin, dkk
196 — 151
  • Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, penggugatselalu menyatakan hal yang sama dan alasan semu bahwa tanah sengketaadalah tanah turun temurun pemberian/HIBAH Raja Pemecutan kepadamasyarakat kampung Bugis tanpa bisa memberikan bukti Hibah apapunatas dalilnya tersebut dan kalau mau bicara jujur, banyak Para Penggugatbukan orang Bugis asli hanya memanfaatkan kesempatan mengaku sebagaiorang Bugis asli untuk bisa menempati tanah sengketa secara tanpa hak ;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
203 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persekongkolantender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebutadalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yangmenentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasamatersebut sehingga Para Termohon Kasasi ditetapkan sebagai pemenangtender dalam perkara a quo;Bahwa sungguh tidak adil kiranya bagi Para Terlapor, jika dengan caraberpikir praktis dan tidak berdasar hukum tersebut, sehingga merekakemudian telah dianggap bersekongkol dan menciptakan persaingan semu
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Inter Sport Marketing
Tergugat:
PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
251 — 72
  • Selain itu pula kKeuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang