registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUPSanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, TentangKeputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangmana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah

sangat jelasbahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian denganhormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisandan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis danapabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentiandengan hormat/tidak dengan hormat;Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal

Putusan Nomor 612 K/TUN/2015sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelanggar Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukankesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya danselanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran

Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yangdikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkanmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang dijadikan dasardalam mengeluarkan Keputusan tersebut;Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalumelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakankewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES

PemeriksaNarkotika Dan Psikotropika Projustitis Dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika.Analisis Yuridis, UnsurUnsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUNo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:1) Unsur Setiap Penyalahguna, Penasehat HukumTerdakwa sependapat dengan Oditur Militer.2) Unsur Narkotika Golongan , Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, denganpendapat

Keterangan Tedakwa: dan/atauSurat.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang dibacakan dan tidak dapat digunakan dalam perkaraini, Oditur Militer berpendapat bahwa alat yang digunakanberupa Multi screen merk PROMEDS bukan alat yangdapat dikalibrasi.Keberatan Penasehat Hukum terkait pengambilan sampleurine Terdakwa oleh Saksi4 yang tidak memiliki dasarhukum dan bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012, Oditur Militer berpendapatbahwa

Kepmenkes RI tersebut sudah tidak berlaku lagidan yang berlaku Surat Kepmenkes RI NomorHK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2021,yang mana RS Bayangkara Polda Kalbar memiliki ijintentang penetapan Institusi Penerima Wajid Laporsehingga telah sah menyelenggarakan pelayananmasyarakat antara lain pelayanan instalasi laboratoriumyang mendapat kewenangan klinis pemeriksaan urinenarkoba.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang harus dikesampingkan karena RS Bayangkara PoldaKalbar

RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012.Bahwa Oditur Militer menyatakan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI NomorHalaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 48K/PM.105/AL/1X/2021Menimbang194/Menkes/SK/VI/2012, sudah tidak berlaku dan telahdiganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober2014 adalah kekeliruan atau kesalahan fatal menafsirkanhal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes

RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian hasilpemeriksaan yang dilakukan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbartersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Sdr.Syaipullah (Saksi2) yang menerangkan pernah menggunakanshabushabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yangterakhir pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl.Puyuh/Gertak 1 Kel.

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN PwtSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5gram tersebut di atas adalan mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpulun dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan mengandungsenyawa sintetis 4FLUORO MDMBBUTICA adalah termasuk ke dalamgolongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belumterdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 112 ayat 1 UndangUndang R.I No.35 Th.2009 TentangNarkotika. 2229 222 nn nnn nnn nnn nnn

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas beratbersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam konsideransmenimbang halaman 15 (lima belas) poin 2 (dua) menyatakan bahwapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukan berdasarkanKeputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012, sehingga proses tidakpro yustisial;.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNNNomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananLaboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11Tahun 2011 dan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Keputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/201 2;3.

dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sepengetahuan Ahli bahwa yang dapat mendistribusikan/menyalurkan obat kepada orang lain sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pedagang Farmasi,yang dapat mendistribusikan obat kepada orang lain yaitu Apotek,Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan Klinikyang menggunakan Resep Dokter dan untuk Toko obat hanya bolehmendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuaiPenggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 Nomor949/Menkes/Per/VI/2000;Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki ijin sertatidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari Dinas Kesehatan danperbuatan tersebut merupakan melanggar hukum;Bahwa sepengetahuan Ahli tidak diperbolehkan, karena sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor917/Menkes/Per/X/1993 Nomor 949

/Menkes/Per/VI/2000 obat/ piltersebut merupakan obat/ pil jenis keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep dokter;Bahwa obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut sepengetahuan sayasama dengan obat/ pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/ pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa kegunaan obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut yaitu untukobat paskinson/ syaraf dan dalam sekali minum cukup 1 (Satu)

dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan Terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Abli INDAHKUSUMAWATI, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putin berlogo Y tersebutHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmjmemiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesualPermenkes RI Nomor : 949/Menkes

TAUFIK, ST selakuPemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB3535/2020/NNF dan BB 3537/2020/NNF berupa berupa irisan dauntersebut diatas disita dari Terdakwa FREDY ANDRIAN Alias FREDY AliasDOYOK Bin SUTARNO adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa APRIAN MUQORROBUN Als GENDON Bin ABDULAHMASDAR adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Semarang Nomor : 1681/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020,diperoleh kesimbulan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkuskertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun52,60582 gram disita dari saksi Aprian adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UURI No.29 Tahun2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jl.Mayjen Sungkono Madiun,pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada DinkesKota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat TV Madiun (Rumah sakit D.K.T),permohonan jin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai PermenkesNo.5 12/Menkes

/per/IV/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan MenteriKesehatan No. 512/Menkes/per/V/2007, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yangbersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempatPraktek Kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :1.

BAMBANGSUPRAPTO Sp.B terbukti bahwa dalam surat permohonan Terdakwa telah dilampirkan syaratsyarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Yakmni :1. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;2.

atau dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis walaupun tidakmemiliki SIP ditempat tersebut, bahkan apabila dokter tersebut tidak segera memberikanpertolongan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VII/1997 dapat dipidana dendamaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan operasi pengangkatan tumor padausus besar bagian bawah pasien adalah tindakan

yang tepat sesuai dengan 9 ayat (1) huruf ePermenkes No. 512/Menkes/per/IV/2007 dan Permenkes No. 916/Menkes/Per/VIII/1997 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaPenasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan darurat ;Menimbang.............36Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan pertama telahterbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakartadisetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor : 02 / Menkes / SK / / 2006 tanggal 04 Januari 2006Hal. 2 dari 122 hal. Put.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian dan telah didengar keterangannya di depanpersidangan diperoleh faktafakta hukum yang tidak terbantahkan yaituPertama, bahwa memang benar pada tahun 2002 sampai dengan 2004 diRumah Sakit Jiwa Daerah terdapat pelayanan Pasien Miskin yang belumdiganti oleh Pemerintah Pusat (MENKES) yang menurut Surat KeputusanMenteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006 besarnya adalah Rp 2.334.505.334, (vide, bukti Jaksa No. 1).Kedua

Dwi PriyoHartono, SpKj., dan sesuai pula dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 02 / MENKES / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006)..

Bahwa judex facti salah dalam pertimbangannya tentang PengelolaanKeuangan Rumah Sakit Daerah, yang pada satu sisi tunduk pada beberapaaturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 / Menkes / SK / 1 / 2005,Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal16 September 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 777 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman PenatalaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan.

No. 20 K/Pid.Sus/2010peraturanperaturan tersebut, Terdakwa telah melanggar Keputusan MenteriKesehatan No. 56 / Menkes / / 2005, Surat Direktur Jenderal PelayananMedik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 dan KeputusanMenteri Kesehatan RI. No. 777 / Menkes / SK/ 1/2005. 29 Tahun2.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras;Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimanadimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaanfarmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar,serta diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obatyang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukHalaman 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Tlgmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana para Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi; Bahwa

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

diBadan POM berarti tablet Double L yang di edarkan oleh tersangka WAHYUMULYO INDARTO Bin SIDIK adalah obat jenis tablet yang tidak di produksioleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkanuntuk diedarkan karena tidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuaiketentuan dan mengedarkan obat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yangharus diuji dulu mutu) keamanan dan kemanfaatannya dan tidakmembahayakan kesehatan manusia ;bahwa sesual Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/I/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /Halaman ke 13 dari 19 halamanPutusan Nomor : 195/Pid.Sus/2017/PN Tlg.menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukantindak

berarti tablet pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa WahyuMulyo Indarto bin Sidik adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikanresmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karenatidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkanobat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yang harus diuji dulu mutu keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia ;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/l/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan,mengedarkan pil LL (pil dobel L) tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yangberwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan sebagai atau atas namasuatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

/PER/X/1993tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 danPermenkes No. 284/ MENKES / PER/IIV2007 tentang Apotek Rakyat,bahwa Surat Izin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker PengelolaApotek sebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

;(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada KepalaBadan.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XV/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 4 Obat yang memilikiizin edar harus memenuhi kriteria berikut :a.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/MENKES/PER/IX/2010tentang lIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 10menyatakan :(1).

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, IndustriFarmasi adalah Industri Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dariobat jadi yaitu sediaan atau paduan bahanbahan yang siap digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Pengertian Obat sendiri adalahbahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XV2008 Tentang Registrasi Obat.

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika. Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2,441 gram.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Yykpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika; Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2, 441 gram; Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes

RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelisberpendapat jika Terdakwa terbukti memiliki ataupun menguasai tembakauGorilla dengan cara membeli sebanyak 12 linting tembakau gorilla secara online, 1 linting telah habis di pakai