Ditemukan 2512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kadaluarsa kadaluwarsa kadaluwarsaã kedaluwarsaan
Penelusuran terkait : Penuntutan tidak dapat diterima Ne bis in idem
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
362 — 296
  • Eksepsi mengenai Gugatan Telah Lewat Waktu(Kedaluwarsa);2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur(Obscuur Libel);3. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;2.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
257 — 177
  • M.S. yang di persidangan menerangkansebagai berikut :Dengan merujuk pada jawaban Ahli pada pertanyaannomer 5 dan 6 di atas, menurut Ahli gugatan pembatalanperjanjian tersebut sudah kedaluwarsa menurut Pasal1979 KUHPdt.
    tersebut tidak dapat menghentikandaluwarsa penuntutan pembatalan perjanjianberdasarkan Pasal 1979 KUHPerdata;Bahwa bila perjanjian yang diuraikan di atas dibuatBulan Oktober 1999, kemudian pada September2001 pihak penyerah lahan bersurat memintadibatalkannya perjanjian, namun pada tahun 2011dan tahun 2012 baru) mengajukan gugatanpembatalan perjanjian di atas dan Putusannya adalahNO, kemudian pada tahun 2017 mengajukan gugatanpembatalan lagi, menurut Ahli gugatan pembatalanperjanjian tersebut sudah kedaluwarsa
    penuntutan pembatalanperjanjian berdasarkan Pasal 1979 KUHPerdata;Hal 374 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBBahwa bila perjanjian yang diuraikan di atas dibuat BulanOktober 1999, kemudian pada September 2001 pihakpenyerah lahan bersurat meminta dibatalkannya perjanjian,namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 baru mengajukangugatan pembatalan perjanjian di atas dan Putusannya adalahNO, kemudian pada tahun 2017 mengajukan gugatanpembatalan lagi, menurut Ahli gugatan pembatalan perjanjiantersebut sudah kedaluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
132 — 101
  • Tergugat II Intervensi dan kemudian mengambilputusan yaitu menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat tersebut.PENGAJUAN GUGATAN ATAS OBJEK GUGATAN POIN 2 BUKAN SAJATELAH KEDALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN SENGKETANYA NAMUNTERKAIT OBJEK GUGATAN POIN 2 JUGA TELAH DINILAI OLEHPENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERKARA NOMOR 028/Halaman 97 dari 221 halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUNJKTPAGEG.TUN/2002/PTUN.JKT YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAPBAHWA
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 11-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg
Tanggal 31 Agustus 2017 — dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto; sebagai TERDAKWA ;
140 — 30
  • 340/2005 tanggal 16 September 2005 terbit karena adanya peristiwa jual beliantara Sukohandoyo sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli.Dalam proses jual beli, baik penjual maupun pembeli dibebani untukmembayar pajak, dimana pembeli dibebani untuk membayar pajak BPHTBsementara penjual dikenakan pajak Penghasilan;Menimbang, bahwa dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENMAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal84 ayat (1) manyatakan bahwasannya Hak untuk melakukan penagihanPajak menjadi kedaluwarsa
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6361 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Yang sangat merugikan lawan janjinya adalah hak untuk menuntutpembatalan baru kedaluwarsa 5 tahun sesudah si belum dewasa menjadi dewasa.Bayangkan, berapa lama lawan janjinya harus hidup dalam ketidakpastian, apakahperjanjian yang ditutup akan dibiarkan hidup atau dituntut pembatalannya.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1688/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 18
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Depok, O64 Oktober 2016Ketua Majelis,AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Humgugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yangharus ditanggung oleh suami.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensi danjawaban Termohon konpensi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwaternyata Tergugat Rekonpensi memberikan uang tunai sejumlahRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 378/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Tergugat IV : PT. PARAHYANGAN WISATA PERMAI
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
110 — 76
  • Penggugat telah tidak menguasai dan tidakmengurus tanah dengan benar sesuai dengan ketentuan undangundangpertanahan dan peraturan pendukungnya padahal Penggugat mengetahulHalaman 90 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.12.13.sudah lama tanah tersebut dikuasai oleh orang lain, dengan demikian makasecara hukum perbuatan Penggugat yang telah membiarkan , tidakmengurus tanah tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana apa yangtelah disitir oleh Penggugat sendiri diatas, semua telah kedaluwarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JAAFAR ARIEF, S.Sos
83 — 25
  • mampubertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
56 — 8
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
107 — 23
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
101 — 23
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntutumum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalampasal 78 KUHP.
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
652 — 266
  • Selanjutnya dalam Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmenyatakan bahwa:Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilanmengikuti tenggang waktu sebagaimana di atur dalam ketentuan KitabUndangUndang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanyapencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupHalaman 9 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG7.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3239 — 1661
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Pusat.Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketigauntuk melakukan pemulihan fungsi lingkunganhidup dengan menggunakan dana penjaminan.Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 59(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajibmelakukan Pengelolaan Limbah B3 yangdihasilkannya.(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58(4)ayat (1) telah kedaluwarsa
    Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 5Pasal 22Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam halproses produksi, dan pembuatan pakan harus menjaminpakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atasambang batas maksimal yang diperbolehkan, sertamemperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan bakudan bahan ikutan yang digunakan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Huruf aYang dimaksud dengan pakan yang tidak layakdikonsumsi diantaranya yaitu pakan yang:1. tidak berlabel;2. kedaluwarsa
    "Industri pengolahan Produk Hewan"adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan danpemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapai nilaitambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produkyang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.Angka 11Pasal 52Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)HurufaCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Hurufd...SK No 052373 Anee, =PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 102 Huruf dYang dimaksud dengan tidak memenuhi standarmutu, yaitu, antara lain, kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — HUMPOL OJAK SIGALINGGING;
74 — 26
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
70 — 17
  • menyangkut antara lain:1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (namaOrang.perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);2.nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ataukelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuaispesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);3. jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikandana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadapjadal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yangharus dibayar belim kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — ASEP SUHARA bin KARMO (Alm.)
99 — 69
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — NUNUNG BUDIANA S.P. Bin DIDI SURYANA
91 — 10
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
55 — 12
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
102 — 38
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
66 — 55
  • persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat(noodtoestand) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP),melaksanakan ketentuan undangundang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa