Mengubah status menjadi molas kole ini harusdalam bentuk sangsi berupa hewan dan sejumlah uang yang harusdiserahkan kepada pihak anak rona sesuai dengan keputusan tua adat yangdisetujui oleh kedua pihak keluarga masingmasing.Jika seorang wanita menceraikan suaminya, maka resikonya berat sekalibagi keluarga anak rona atau keluarga wanita tersebut. Resikonya beratkarena keluarga anak rona harus mengembalikan semua belis berapa kalilipat dari yang telah diputuskan pada tahap ba kempu.

secara adatManggarai yaitu di kampung saksi;Bahwa dalam adat Manggarai ada tingkatan membawa belis yaituada pengembalian belis dari awal sampai akhir dan yang harusdibayar 10 (sepuluh) kali lipat sehingga ada efek jera bagi orangorang yang tidak taat kepada hukum Adat;Bahwa secara hukum adat, pengembalian belis yang bertanggungjawab adalah seluruh pihak keluarga wanita dan seluruh keluargalakilaki berhak untuk menuntut pengembalian belis tersebut;Bahwa bagi suami yang menceraikan istrinya maka ada sangsi

berpendapat bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugatbelum mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan demikian hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam PerjanjianKerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena dalildalil Para Penggugattidak memberikan landasan hukum yang kuat dan tidak didukung alat buktiyang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi

September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang terjadi di internal perusahaan telah berpengaruh terhadapwarga sekitar, dan oleh karenanya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadikarena dapat mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dan berakibat tidaktercapainya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangandunia usaha;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi

Bahwa jika anak tersebut tidak mengikuti aturan dariTergugat maka anak tersebut akan mendapatkan sangsi dari TergugatBahwa atas percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugatsudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat setempatyang dipanggil oleh Penggugat seperti pak RT, Kadus, RW pihakkeamanan dan bahkan tetua setempat sudan pernah memberikannasehat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugatakan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat tersebutdan bahkan Tergugat

/Bukti P19:Berita) Acara Penyelesaian Sangsi Adat tertanggal 28 Nopeml20.Bukti P20:/Kontrak Adat tertanggal 22 Mei 2010 ; 21./Bukti P21:Surat dari Kerahkan Aspirasi Masyarakat Nuhu Yuut Wuar Laay (KERAMAT)Krt/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana ; 22.Bukti P22:/Silsilan AsalUsul / Turunan Raja Maur RAT BOHIR ; 23.

"Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.53/PJ.52/2002 tentangLangkahLangkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka PengamananPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa di dalamketentuan ini konfirmasi terhadap B/L tidak wajib untuk dilakukan.Sehingga jika Pemohon Kasasi tidak melakukan konfirmasi B/L puntidak mengakibatkan batalnya pemberian restitusi atau dengan kata laintidak ada sangsi yang dapat dijatuhkan apabila Pemohon Kasasi tidakmelakukan konfirmasi terhadap B/L tersebut.

berjanji tidak akan mengulangi perbuatantersebut, namun tiga bulan kemudian Penggugat membaca chat dariseorang wanita di hape milik Tergugat bahwa wanita tersebut memintapertanggung jawaban Tergugat atas kehamilan nya, akhirnya Penggugatpergi untuk mencari tahu keberadaan wanita tersebut di sebuah dusunInggis untuk menanyakan kebenaran nya, kemudian wanita tersebutmembenarkan jika sedang hamil oleh Tergugat, setelah itu TergugatHalaman 2 dari 39 halamanPutusan nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu.dikenakan sangsi

debitur;e bahwa dalam hal adanya pembiayaan, Bank tentunya telah masukkedalam suatu sistem dan harus diberitahukan;e bahwa laporan Debitur dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 12setiap bulannya dan pelapor dinyatakan telah menyampaikan LaporanDebitur pada tanggal diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia;e bahwa pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan ataupenundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanyalaporan perbaikan oleh Bank Indonesia akan dikenai sangsi

Padahal saat itu Penggugat tidak menggunakan IDCard yang dimaksud, sedangkan ID Card yang asli selalu dikenakan olehPenggugat bersamaan dengan ID Card yang dipermasalahkan oleh Tergugat;Bahwa Selanjutnya Tergugat Pada tanggal 31 Januari 2012 mengeluarkansurat Skorsing kedua dengan No. 031 dengan alasan Penggugat telahmelanggar tata tertib Perusahaan yaitu memalsukan kartu identitas/Kartukaryawan (ID Card) Penggugat kemudian dibebas tugaskan dari kewajibanyang berlaku dengan memberikan sangsi skorsing

Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi patuhmenjalankan isi putusan perkara a quo dan menghindariperbuatan tidak bertanggung jawab dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi /TergugatKonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensidikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsom sebasarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Penggugat Rekonpensi/TergugatI Konpensi

Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensipatuh menjalankan isi putusan perkara a quo dan menghindariperbuatan tidak bertanggung jawab dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi /TergugatllKonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensihal 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Skh.dikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsom sebasarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan

88memiliki ijin dari menteri maka kegiatan ini bukan termasuk kegiatan yang dilarangdalam pasal 46 UU perbankan atau dalam bahasa sosiologisnya tidak termasukbank gelap karena itu adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang diaturdalam UU yang lain yang ;Bahwa yang paling penting adalah ketika bentuk misalnya kegiatannya adalahperkoperasian contohnya koperasi simpan pinjam kalau adapelanggaranpelanggaran di hubungkan dengan penyelenggaraannya maka prespektif nyaharus lihat dari UU Koperasi ada tidak sangsi

pidana terhadap perbuatan sepertiitu dalam UU Koperasi sepengetahuan saya tidak ada sehingga kemudian itusifatnya menjadi administrative jadi ada sangsi andministrative yang bisaditerapbkan pada koperasi tersebut karena telah melakukan operasional yangbertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi koperasi atau mungkinbertentangan dengan anggaran dasarnya jadi lihat sangsinya ada tidak sangsipidana di dalammnya tapi menurut saya terlalu jauh kalau itu ditaati ke wilayah UUPerbankan , bahkan banyak

kegiatan arisanapakah itu dikategorikan sebagai bank gelap , jadi kalau diatur dalam satu UUapakah itu koperasi , asuransi atau dana pension kalau ada pelanggaran makanilailah menurut ketentuan yang ada dalam lingkup kegiatan tersebut;Kalau terkait dengan pelanggaran dalam kasus koperasi maka harus dilihatberdasarkan UU Koperasi , apabila ada koperasi simpan pinjam ternyatadebiturnya bukanlah semuanya anggota koperasi maka disini sifat Ultimumremedium hukum pidana menjadi tidak dapat di terapkan maka sangsi

Bahwa masingmasing para Penggugat selama bekerja pada Tergugattidak pernah mendapat sangsi baik berupa teguran lisan atau punperingatan yang berkaitan dengan hubungan kerja;3. Bahwa hubungan kerja masingmasing para Penggugat denganTergugat berawal dari masa Training (3) bulan, serta untuk seterusnyamasingmasing para Penggugat mendatangani kontrak kerja, yangberpariasi antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;4.

PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek

menjelaskan seorangcalon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetapadalah secara yuridis diatur dalam UndangNndang Nomor 7 Tahun 2017sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain sepertiperaturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UUNomor 7 Tahun 2017; Bahwa ahli menjelaskan Terkaitdengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yangdapat dikenai sangsi

pada pasal 39ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untukmencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman denganmembuat surat tersebut; Bahwa ahli menjelaskan larangankampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukumanpidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi adaministrasinya,karena pelanggar kampanye yang baru bisa di coret itu harus Kembali ke pasal285 UU Nomor 7 tahun 2017;= Bahwa ahli menjelaskan pasal 39ayat (1) selain sangsi

rencana KSO yang dapatdisamakan dengan MOU yang isinya hanya pokokpokoknya saja dan tidak memuat secara detail danmasih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupatindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentukPerjanjian KSO yang harus dibuat secaranotariildihadapan Notaris, jika ternyata faktanya KesepakatanPra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidaklanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatantersebut menjadi non exist karena dalam kesepakatantanggal 25 Januari 2013 tidak ada ketentuan sangsi

salah dengan pertemuantanggal 25 Januari 2013 karena merencanakanbentuk kerjasama antar pelaku usaha jasa Konstruksidengan rencana KSO adalah hal yang wajar,menyebut Member dan Leader jelasjelas sudah jelassebuah bentuk perencanaan KSO (bagaimanamungkin merencanakan KSO tidak menyebut namaPaketnya);Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswakitu. sampai dengan sebelum PemasukanPenawaran dan ketika kesepakatan Pra KSO tidakterjadi maka tidak ada sangsi

apapun karenakesepakatan 25 Januari senyatanya tak ubahnyahanya merupakan Gentlemen Agreement atau MOUyang hanya memuat pokokpokok nya saja tidak detaildan tidak memuat sangsi sebagaimana telah kamiungkapkan dalam Kesimpulan Terlapor Il terkaitHalaman 31 dari 245 hal Put.

karena sanksi daftar hitam merupakan tindakanyang telah sesuai atau berdasar pada ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 junctoPermen PU Nomor 07/PKT/M/2011, karena blacklistyang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan blacklistyang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi di atas perlukami sampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres54 juncto Perpres 70 Tahun 2010 pada Pasal 118 (2)huruf b sangsi

pencantuman dalam daftar hitamselanjutnya diatur Pasal 118 ayat (4) mengaturPemberian sangsi sebagaimana di maksud pada ayat(2) huruf b dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatHalaman 60 dari 245 hal Put.

Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.

Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat

2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan45Praktik Perawat, setiap perawat yang menjalankanpraktik wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP);Perawat dipindah ke bagian administrasi olehfasilitas kesehatan adalah memberi perlindungankepada Perawat yang bekerja tidak mempunyaiSIP, agar tidak terkena sanksi pidana berdasarkanUU No. 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan juga memberi perlindungan terhadapKlinik agar ijin klinik tidak dicabut;Mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRakan dikenakan sangsi

/administratif, dan setelah banding administratif tersebut dilakukan baruSK pemberhentian tersebut bisa dianggap final karena dengan melakukanbanding administratif SK Pemberhentian bisa dikoreksi; Ahli menerangkan,bahwa di dalam UU No : 43 tahun 1999 TentangPokokPokok Kepegawaian dan PP Nomor :30 tahun 1980 TentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai jenisjenishukuman disiplin ada 3 sangsi yaitu ringan, sedang dan berat, dandidalam UndangUndang dan Peraturan tersebut diatur juga

adanya pelanggaranKode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan bersamaKPU (Nomor: 13 Tahun 2012 ) Bawaslu Nomor: 11 Tahun 2012 dan DKPPNomor: tahun 2012:Halaman 9Putusan No.24/G/2014/PTUNMDN101045Bahwa, atas dasar pengaduan tersebut, maka dewan kehormatan penyelengaraPemilu (DKPP) dalam surat keputusan Nomor : 136/DKPPPKE/II/2013 dan 137/DKPPPKE/II/2013 tertanggal 30 Desember 2013 telah memutus pengaduantersebut dengankeputusan:a Mengabulkan Pengaduan Pengadu:b Menjatuhkan sangsi

dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi