Ditemukan 2705 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-07-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -127/Pdt.G/2019/PN Arm
Tanggal 23 Desember 2019 — -Penggugat -DJEMMY KALENGKONGAN -Tergugat -FERDINAND WAROKKA,DKK
248177
  • rupiah) sehingga MajelisHakim dalam memenuhi rasa keadilan dengan menyatakan bahwa jual belli tidaksah dan harus dibatalkan maka menimbulkan kewajiban untuk Penggugatmengembalikan uang Tergugat dan Tergugat Il tersebut dan sebagaimanadiketahui uang tersebut diberikan pada tahun 2007 dan dengan mencermatikeadaan perkembangan tanah sengketa dengan demikian mengacu padaketentuan bunga yang ditentukan berdasarkan Undangundang adalah bungasebesar 6 % persen pertahunnya hal ini mengacu dari Staatblaad 1848
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 136/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT JASA MARGA Persero Tbk
Terbanding/Penggugat : PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE
9466
  • Oleh suatu undangundangyang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No.22 bunga tersebut ditetapbkan adalah sebesar 6prosen setahun, dan menurut Pasal 1250KUHPerdata, bunga yang dapat dituntut tidak bolehmelebihi prosenan yang ditetapkan dalam undangundang tersebut (Prof.
Register : 27-05-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 56/Pdt.G-ARB/2016/PN Ptk.
Tanggal 24 Agustus 2016 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 04 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PONTIANAK + JALAN DALAM KOTA – TAYAN qq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PT. WASKITA KARYA (Persero) TBK – DEVISI REGIONAL TIMUR
361129
  • Namun karena pengenaan bunga bankdan besarnya tidak diatur dalam Kontrak, maka Majelis tidak dapatmengabulkan tuntutan kerugian bunga bank mengikuti caraperhitungan bunga berbunga yang digunakan oleh Pemohon,sehingga Majelis untuk menghitung kerugian bunga bank inimelakukan perhitungan yang patut dan adil dengan menggunakanbunga undangundang/ bunga moratorium (moratorium interest)sebesar 6% pertahun flat sesuai pasal 12510 KUH Perdata juncto StbNo. 22/1848.
Register : 28-04-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 289/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2016 —
10256
  • pembayaran PARA TERGUGAT dibayarkan tepatwaktu dan diinvestasikan dalam pasar keuangan, yang saat ini bunga rataratanya sebesar 1% (satu persen) per bulan atau 12% (dua belas persen)pertahun, yang dihitung sejak pembayaran dilakukan sampai dengan gugatanHal 12 dari 117 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2016/PN Dpsdiajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, biaya jasa hukum yangdikeluarkan Para Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian, serta bungamoratoir yang berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1848
Register : 03-12-2012 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Maret 2014 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (yang selanjutnya disebut sebagai “YHI-PP”), berkedudukan di Jakarta. Yang dalam hal ini memiliki domisili dan memberi kuasa kepada : ACHMAD MUISZUDIN. SH., MH., MUHAMMAD EKHSANDI HAZNAM, SH. dan SYUKNI TUMI PENGATA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor AMS Law Office beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Dra. Hj. NUNUK MURDIATI SULASTOMO, yang beralamat di Jalan Ambon H 166, RT 06/RW 13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I; 2. AMBAR TITIASARI, yang beralamat di Jalan Kesambi No. 22, RT 003/RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II: 3. Dr. SULASTOMO, MPH, yang beralamat di Cinere Depok, Jalan Ambon H-166, RT- 06/RW-13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
7846
  • MBA);Bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah bunga yang timbul akibatPerbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad) Tergugat, yaitubunga moratoir berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata dan ketentuan yang diaturdalam Lembaran Negara tahun 1848 yaitu sebesar 6% pertahun dari total nilaikerugian materiil sebesar Rp. 4.537.122.650.00 (Empat miliar lima ratus tigapuluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah)kepada Penggugat sejak Para Tergugat tidak lagi menjabat sebagai
Register : 28-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 522/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 14 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5946
  • Makadari itu sangat beralasan hukum Tergugat II dihukum membayarkerugian Para Penggugat yakni apabila Para Penggugat segeramenerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp.6.372.800.000,(enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus riburupiah), maka Para Penggugat dapat menggunakan uang tersebutuntuk usaha atau setidaktidaknya Para Penggugat dapatmemperhitungkan bunga menurut hukumyang harus dibayar sebesar6% pertahun sesuai Staatblaad 1848 No: 22, maka setidaknya akanmendapatkan bunga pertahun
Register : 24-04-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7632
  • No. 22/1848 dari total keseluruhan tuntutan kerugian Materil.
  • Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);
  • Menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya

Register : 14-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 300/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — PT.PANN MULTI FINANCE (PERSERO) CS >< PT.PELAYARAN CARAKA TIRTA PERKASA CS
159133
  • hak dan wewenangnya yang pada umumnya olehundangundang diberikan kepada PENJAMIN (PENGGUGAT IlTERGUGAT Il REKONVENS)), teristimewa yang diatur dalam KUHPerdata:1) Pasal 1831, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI agar barangbarangPENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI disita dan dijuallebih dahulu untuk melunasi utang.2) Pasal 1837, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI supaya membagi utangtersebut diantara para penjamin.3) Pasalpasal 1430, 1847, 1848
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
183278
  • Febri Evansyah (beserta lampiran), yang selanjutnya pada fotocopytersebut diberi tanda (bukti P33);Fotocopy Surat setda Kapuas Hulu tangal 3 Oktober 2011 nomor593.7/1848/SETDA/TNHB perihal undangan pengembalian Batas TanahPemkab di Pala Pulau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.KH, yangselanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P34);Focopy Surat penyerahan tanah dari Tanah dari Antonius Husin kepada DanielSeluas +183.167 M2 terletak dijalan Lintas Utara Pala Pulau KecamatanPutussibau,
Register : 18-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 147/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
10080
  • Hukum Perdata(burgerlijkrecht) bersumber pokok dari Burgerlijk Wetboek (BW)atau Kitab UndangUndang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesiasejak tanggal 1 Mei 1848. Kitab BW ini merupakan salinan dariBW Kerajaan Belanda, didasarkan atas asas konkordasi.Setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia belummembuat peraturan hukum yang baru mengenai hukum perdatadan pidana. Oleh sebab itu, setelah merdeka Indonesia masihmenggunakan Hukum zaman Hindia Belanda yangdikodifikasikan.
Register : 28-07-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pti
Tanggal 5 Oktober 2021 — 1.ROFIQ ANDRIYAN, S.Pd Bin SUBIYANTO Alm. 2.M.SYAIFUL ANAM Bin SUNARDI
1430
  • .-5 (lima) pasang plat nomor kendaraan bermotor provit :a) H-7013-XBb) AA-7367-XEc) L-1231-YZd) E-8966-XXe) E-1200-YX-13 (tiga belas) pasang plat nomor kendaraan bermotor :a) B -1495- WZVb) B -9860- FAWc) B -1734- SJSd) B -2748- FFQe) A -8672- ZVf) Z -8603- DYg) F -8743- HDh) F -8188- YHi) AG -9268- KIj) K 4 JIk) K -1848 - ZSl) B -1501- UYTm) B -2322- FFQ-15 (lima belas) pasang plat nomor sepeda motor :a) B -6962- YPHb) B -4382- FWDc) B -4171- NJBd) B -5113- TAWe) B -4509
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 484/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
1.Muhaki Rachman
2.Totok Mugianto, SE
3.Tim Likuidasi PT. BPR Legian (DL)
Tergugat:
1.PTBank Permata Cabang Denpasar
2.PT. Bank Permata Tbk
Turut Tergugat:
Indra Wijaya
199146
  • Rekening GADAI diblokir 0070229451 PT BPR Legian Rp 5.000.000.000, 7 Bahwa penyerahan hak atas Barang Jaminan oleh Penjamindan Pemberi Kuasa kepada BANK guna menjamin pelunasankewajiban NASABAH atas Fasilitas berdasarkan Peranjian,Penjamin setuju melepaskan hak untuk dilunaskan lebih dahuludan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undangundangdiberikan kepada seorang Penjamin, berdasarkan Pasal 1430,1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Sehubungan dengan Pemberian
Register : 18-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon:
1.CINDY JOVITA
2.DENNY LIONO TAN
Termohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.TRISULOWATI
17131
  • tanggal 18 SEPTEMBER 2014 sebesar Rp28.500.000, diberi tanda P2.35;Fotocopy KWITANSI PEMBAYARAN ANGSURAN KE 24 NO:1787/KWT/X/RP14 tanggal 18 OKTOBER 2014 sebesar Rp 28.500.000,diberi tanda P2.36;Fotocopy KWITANSI PEMBAYARAN ANGSURAN KE 25 NO:1809/KWT/XI/RP14 tanggal 18 NOVEMBER 2014 sebesar Rp28.500.000, diberi tanda P2.37;Fotocopy KWITANSI PEMBAYARAN ANGSURAN KE 26 NO:1826/KWT/XII/RP14 tanggal 18 DESEMBER 2014 sebesar Rp28.500.000, diberi tanda P2.38;Fotocopy KWITANSI PEMBAYARAN ANGSURAN KE 27 NO:1848
Register : 27-02-2019 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
ROBERT KAKAN TANUATMADJA
Tergugat:
1.Ir. Hody Koentohadi Koentjoro, selaku Direktur Utama PT. Proarea Internasional
2.Oka Mahendra Kauripan, selaku Direktur pada PT. Proarea Internasional
3.Putu Ing Surja Kauripan, selaku Komisaris Utama pada PT. Proarea Internasional
4.PT. Proarea Internasional
5.PT. Lintas Jasa Internasional
6.Pinoto Djojopranoto
7.Catherine
8.Alvin Tanuatmadja
9.Wong Luan Moy
10.Koo Sumanto
328222
  • S.1848: No. 22, Para Tergugat juga layak dihukum untukmembayar bunga atas kerugian yang telah dialami Penggugat sejak tahun2002 s.d. tahun 2017, yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari totalkerugian materiil.Sehingga perhitungan total kerugian materiil Penggugat yang wajib digantioleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:Total Kerugian Materiil Penggugat= Rp 20.873.731.849, + (Rp 20.873.731.849, x 6% x 16 tahun)= Rp 20.873.731.849, + Rp 20.038.782.572,= Rp 40.912.514.424.
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 268/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 30 Oktober 2018 — SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN melawan 1. HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA 2.YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA 3.GUBERNUR JAWA BARAT 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
186640
  • Hukum Perdata(burgerlijkrecht) bersumber pokok dari Burgerlijk Wetboek (BW) atauKitab UndangUndang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejaktanggal 1 Mei 1848. Kitab BW ini merupakan salinan dari BW KerajaanBelanda, didasarkan atas asas konkordasi.Setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia belummembuat peraturan hukum yang baru mengenai hukum perdata danpidana.
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 103/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 27 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : Koperasi Mitra mandiri Diwakili Oleh : ALEX SURYANATA
Terbanding/Tergugat I : PT.198 ( satu sembilan delapan )
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Hidup Bersama
5025
  • HIR sering diterjemahkandengant RID ( Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.b. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227.
Register : 15-05-2009 — Putus : 17-12-2009 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 5/Pdt.G/2009/PN.Stg
Tanggal 17 Desember 2009 — Tuan H. ABU BAKAR Bin H. ISMAIL, Dkk LAWAN H. A. M. JAFARI Bin A. M. SAHIDIN, Dkk
10928
  • pengakuannyaadalah perbuatan melawan hukum atas hak milik orang lain yang tidak adahubungannya dengan ahli waris atas tanah tersebut.24 Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2009 saat surat gugatan ini25diajukan dimana bupati bergantiganti kami selaku ahli waris telahmempermasalahkan tanah tersebut dan mengadukan penguasaan tanahtersebut kepada pihak petinggi daerah ini seperti Camat Sintang dan BupatiSintang antara lain tanggapan Bupati Sintang Surat Nomor 802/Ag, 230tanggal 20 Mei 1981 dan Nomor 590/1848
Register : 03-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1173/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I Made Bernard Kastawo
2.Rogun Kartini Pasaribu
Tergugat:
1.Putu Suwindia
2.Ni Ketut Alit Astari, SH
Turut Tergugat:
1.ir. G.N. Sudiksa
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.Dewa Gede Nuadi
229112
  • Penggugat agar bungapinjaman sebesar 3 % dari besaran jumlah hutang Para Penggugat itu ditiadakan,karena mengenai bunga ini juga telah menjadi satu kesatuan dalam perjanjian hutangpiutang aquo maka dengan demikian sepanjang mengenai ditiadakannya bunga 3 %dalam pelunasan hutang Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalampetitum angka 3 haruslah ditolak, namun majelis akan mengenakan bunga sebagaimanabunga yang berlaku di Bank Pemerintah dan bunga yang ditentukan dalam Undangundang, yaitu St. 1848
Putus : 12-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/PDT.G/2015/PN SRG
Tanggal 12 April 2016 — PERDATA - PT. IGAS UTAMA LAWAN - PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, DKK
24288
  • IMMINK, De regtspleging voor de inlandscherechtbanken, dl. (1889), hal.53, pasal 136 Reglemen Indonesia(HIR) ini pada waktu dirancangkannya Reglementersebut,diusulkan oleh Hooggerechtshof di Jakarta dalam adviesnya,tanggal 21 Februari 1848.
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 576/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Desember 2017 — NURWATI KALIMAN CS >< SOEKAMTO KALIMAN CS
11440
  • akibat dari tidak atau terlambatdipenuhinya kewajiban pembayaran sejumlah uangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 paragraf (1)KUHPerdata yang menyatakan: Dalam tiaptiap perikatanyang sematamata berhubungan dengan pembayaransejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadardisebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atasbunga yang ditetapkan oleh undangundang, dengan tidakmengurangi peraturanperaturan undangundang khusus.Bahwa berdasarkan bunga yang ditentukan oleh undangundang (S.1848