Agung dan TERLAWAN ~ masihberanggapan UU 18 tahun 2003 pasal 4 ayat 1, 3 dan PutusanNomor 101/PUUVII/2009 (BUKTI P9) bukan merupakansuatu Tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk melakukanperbuatan hukum publik dengan adanya kewenangan yangberkaitan dengan suatu jabatan, sehingga kewenangan TUNTERLAWAN menjadi terhambat sehingga bertentangandengan UU dan Putusan MK yang dengan jelas menyatakanKetua Pengadilan Tinggi memiliki wewenang TUNberdasarkan atribusi (kKewenangan bevogdheit), dan bukansuatu delegasi

(kewenangan legal power) dan mandate(kewenangan competence) ; 222 noPejelasan :(d)Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatujabatan (Pasal 1 angka 6 Nomor 5 Tahun 1986menyebutnya: wewenang yang ada pada badan ataupejabat tata usaha negara yang dilawankan denganwewenang yang dilimpahkan) ; Delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatukewenangan yang ada, yang menurut Prof.

Muchsanadalah pemindahan/pengalihan selurunh Kewenangan daridelegans (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerimadelegasi) termasuk seluruh pertanggungjawabannya ; Mengenai mandate oleh Philipus M. Hadjon berpendapatbahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuankewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.Sedangkan Prof.

Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November2020 Nomor W14.U21/2605/HK.01/11/2020 Perihal : Mohon BantuanPemberitahuan Banding Perkara Pidana Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.BilAtas nama Terdakwa SUROTO Bin KASBIH ;3.

Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November2020 Nomor W14.U21/2607/HK.01/11/2020 Perihal : Mohon BantuanPemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor356/Pid.Sus/2020/PN.Bil Atas nama Terdakwa SUROTO Bin KASBIH ;5.

Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November2020 Nomor W14.U21/2606/HK.01/11/2020 Perihal : Mohon BantuanPemberitahuan Inzage Perkara Pidana Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.BilAtas nama Terdakwa SUROTO Bin KASBIH ;Menimbang, bahwa, permintaan akan permohonan di Tingkat Bandingoleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 29 Oktober 2020, dan olehkarena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan Bandingtersebut

sesev PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR Jalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rehil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 46 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap PMBROSIUS oo cccscsassacssnusessssntssstattnsinsisenneeTempat

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pr.rohi@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 5S /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana dipenksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap .

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal2 Desember 2019, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat/Tergugat Intervensi II ;Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Jakarta Selatanberalamat di JI.

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal8 Nopember 2019, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat/Tergugat Intervensi II ; Tjong Arif Budiman, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat JI.Rosela II BlokBB No.10 A Kel.Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat,bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :1.Budiman Setiawan,2. Tjajadi Saputa, 3.

Sisingamaangaraja No.2 Rt.2, Rw,1, Selong KryBaru Jakarta Selatan melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 12 Desember 2019, disebut sebagai Turut Terbanding Vsemula turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi II ; Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Cianjur JI.RayaBandung No.61 Sadewata Sabandar, Karang Tengah, Kabupaten Cianjurpada tanggal 30 Oktober 2019, disebut sebagai Turut Terbanding VIsemula Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi Ill ; Kepala Dinas

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2Desember 2019, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat/Tergugat Intervensi II ;Tjong Arif Budiman, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat JI.Rosela II Blok BBNo.10 A Kel.Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat,bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :1.Budiman Setiawan, 2.Tjajadi Saputa, 3.

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2Desember 2019, disebut sebagai Terbanding Il semula Tergugat1/Tergugat Intervensi II ; Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Jakarta Selatanberalamat di Jl.

SH. padatanggal 18 Desember 2020; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam, akantetapi yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, makadiserahkan melalui Kelurahan setempat pada tanggal 21 Desember2020 ; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam, akantetapi yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, danditeruskan melalui Kelurahan setempat, tetapi Kelurahan tidak bersediamenandatangani pada tanggal 14 Desember 2020 ; Turut Tergugat V melalui delegasi

Kota pada tanggal 22Desember 2020 ; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam danyang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut maka relastersebut diserahkan melalui kelurahan setempat pada tanggal 16Desember 2020 ; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam karenayang bersangkutan sedang keluar kota maka diteruskan melaluiKelurahan, akan tetapi kelurahan tidak bersedia menandatangani relastersebut pada tanggal 16 Desember 2020 ; Turut Terbanding V melalui delegasi

Hukum Kota pada tanggal 11Januari 2021 ; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam danyang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut maka relastersebut diserahkan melalui kelurahan setempat pada tanggal 11Januari 2021; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam karenayang bersangkutan sedang keluar kota maka diteruskan melaluiKelurahan, akan tetapi kelurahan tidak bersedia menandatangani relastersebut pada tanggal 15 Januari 2021 ; Turut Terbanding V melalui delegasi

Kota pada tanggal 22Desember 2020 ; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam danyang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut maka relastersebut diserahkan melalui kelurahan setempat pada tanggal 16Desember 2020; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam karenayang bersangkutan sedang keluar kota maka diteruskan melaluiKelurahan, akan tetapi kelurahan tidak bersedia menandatangani relastersebut pada tanggal 16 Desember 2020 ; Turut Terbanding V melalui delegasi

;Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasidiucapkan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenaitu kepada Kuasa Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 19 Maret 2020 dankepada Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor padatanggal 18 Maret 2020.

Selanjutnya Pembanding semula Tergugat/kuasanyamengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Bks. jo Nomor19/Bdg/2020/PN Bks. tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan NegeriCikarang pada tanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat secara delegasi melalui Pengadilan

Permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Mei2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Juni 2020 danHalaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BDGkepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bogor pada tanggal 12 Juni 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah

diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada kuasaPembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020, kepada Terbandingsemula Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang padatanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugatsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 Mei 2020sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karawang padatanggal 12 Oktober 2021 sebagai mana Akte permintaan banding nomor 7Ban/Akta Pid/2021/PN Kwg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan cara saksama dengan delegasi bantuan Pengadilan Negeri Majalengkaoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka kepada Terdakwa

melaluiPensihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg,tanggal 14 Oktober 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 11November 2021, yang diterima Plt Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal12 November 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 7 Ban/AktaPid/2021/PN Kwg dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepadaTerdakwa melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Majalengka

pemeriksaan dalam tingkat banding,Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajariberkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan surat pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara masingmasing tanggal 14 Oktober 2021 NomorHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG210/Pid.B//2021/PN Kwg yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Karawang kepada Penuntut Umum dan dengan delegasi

yang bertanggungjawab secara administrasi adalah yangmenerima delegasi bukan pemberi delegasi jika kewenangan mandat yangbertanggungjawab adalah mandataris ;Bahwa dalam kewenangan delegasi kekuasaan dan tanggungjawab telah diserahkan, untukkewenangan mandat kekuasaan diberikan namun tanggungjawabnya tidak diberikan ;e Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara termasukpertanggungjawaban jabatan atau personal masuk dalam hukum administrasi negara,namun untuk pertanggungjawaban

maka pemberi delegasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadappengerjaan yang dikerjakan oleh penerima delegasi ;Tanggapan terdakwa :Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pekerjaan tersebut telahdidelegasikan kepada PPTK ;3 Ahli Dr PRIYO JATMIKO, SH.

pidananya kecuali ada perintah dari pemberi delegasi untukmelakukan suatu tindak pidana karena apabila demikian pemberi delegasi sebagai pelakuyang menyuruh melakukan (doenpleger) ;Bahwa dalam Hukum Pidana berkaitan dengan perintah tersebut terdapat dua hal : Pertama: perintah lisan dan kedua perintah tertulis.

delegasi,maka hal tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada pemberi delegasikarena pemberi delegasi bukan sebagai pelaku penyuruh atau penyerta, hal ini karenadalam kewenangan delegasi apabila tidak ada laporan atau pemberitahuan dari penerimadelegasi maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi ;Bahwa apabila penerima delegasi di dalam melakukan perbuatan hukum berpedomankepada peraturan tertulis misalnya berpedoman pada Peraturan Bupati ternyata dalampelaksanaan

pekerjaannya penerima delegasi tidak melaksanakan sebagaimanaperuntukannya maka sepanjang penerima delegasi tidak memerintahkan kepada pemberidelegasi, pemberi delegasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya ;Bahwa dalam struktur organisasi antara PA, KPA dan PPK merupakan kewenangandelegasi karena sudah ada penunjukan kerja ;Bahwa yang menjadi pokok antara pelaku utama dan pelaku penyerta adalah meansreayakni apabila pemberi delegasi tidak mengetahui terhadap pelnggaran yang dilakukan olehpenerima

tetap pertanggung jawab);Bahwa dapat Ahli jelaskan apabila si pemberi delegasi sudahmenyerahkan kewenangannya kepada penerima delegasi tetapipenerima delegasi gagal dalam kewenangannya yang diberikan makayang bertanggung jawab adalah si penerima delegasi karena sudah adahak dan kewajiban didalamnya;Bahwa delegasi bisa di berikan kepada setingkat kebawah ataudibawahnya lagi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sipenerima delegasi;Bahwa dapat Saksi jelaskan maksudnya tindakan antisipasi

sudah melapor dan si pemberi delegasidiam saja itu yang bertanggung jawab adalah si pemberi delegasi begituHalaman 54 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snit.sebaliknya dan yang penting apabila sipemberi delegasi dan penerimadelegasi apabila terjadi kebakaran lahan diam saja maka keduanyadapat dikenakan pertanggung jawaban pidana; Bahwa dapat Ahli jelaskan kalau perusahaan sudah melengkapi saranadan prasarana tetapi masih juga terjadi kebakaran lahan dan dilahansudah ada satgas pemadam

Bahwa tentang pendelegasian tugas tersebuttercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan, maka timbul hak danHalaman 88 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snit.kewajiban didalamnya seperti: si penerima delegasi ada menerima gaji,fasilitas dan lain sebagainya.

Akibat dari pendelegasian tersebut adalahtimbul tanggung jawab, apabila si pemberi delegasi sudah menyerahkankewenangannya kepada penerima delegasi tetapi penerima delegasi gagaldalam menjalankan kewenangan yang diberikan maka yang bertanggungjawab adalah si penerima delegasi karena sudah ada hak dan kewajibandidalamnya. Bahwa delegasi bisa di berikan kepada setingkat kebawahatau dibawahnya lagi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)si penerima delegasi.

Apabila sipenerima delegasi sudah melapor dan sipemberi delegasi diam saja itu yang bertanggung jawab adalah si pemberidelegasi begitu sebaliknya dan yang penting apabila sipemberi delegasidan penerima delegasi apabila terjadi kebakaran lahan diam saja makakeduanya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XlUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@qmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR %4 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap Ma. Hawal.

ayat (1) hurufatersebut di atas, maka harus pula dihubungkandengan ketentuan di dalam :2no nee neeenn nnn snennnenanansPasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/ataudilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangDErWEN AN I. nn nnn nnn nnn nnn nnn non noe non nen men nnn nn nee nnn nnn nnenne ne(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanWewenang wajib berdasarkan :a. peraturan perundangundangan ; dan Pasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desamelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calonPerangkat DeSa. n= won nnn nn nnn none nenMenimbang, bawa atas dasar delegasi perundangundangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 55Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa, terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa ketentuannyaGIAIUT GI GLAM $~~ name mnnnnn

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 20019 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalamKewenangan Mandat adalah pada pemberi mandat bukan pada

dengan syarat sahnya Keputusan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalamPasal 51 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkandengan ketentuan di dalam :Pasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/ataudilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemetintahan yangDErwenan.n nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nn nen nn ne ncn ncns(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanPasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

PTTUNSBY.e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calonPerangkat Desa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja;Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuanatau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desamenerbitkan Keputusan Kepala Desa tentangPengangkatan Perangkat Desa; dan Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, KepalaDesa melakukan penjaringan dan penyaringan kembalicalon Perangkat Desa.20ne nn nnn nnnMenimbang, bawa atas dasar delegasi

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Halaman 13 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 235/B/2018/PTTUNSBY.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGSaksi menyatakan dalam dictum ke 3 dalam Keputusan TUN iniseharusnya ada fasilitas kedua pihak dipanggil selama 6 bulan ini, apahasil yang 6 bulan ini 2 pihak itu seperti apa sehingga mencegahpencabutan ijin tersebut ;Saksi menyatakan mandat itu tidak terjadi pelimpahan kewenangantanggung jawab tetap pada penyandang mandate, penerima mandat tidakbertanggung jawab, sedangkan delegasi itu terjadi pelimpahankewenangan sehingga tanggung jawab akan beralih ke penerima

; Menimbang, bahwa secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangansering disejajarkan dengan istilanh Belanda bevoegdheid yang berarti wewenangatau berkuasa, sedangkan pengertian kewenangan dalam Kamus Umum BahasaIndonesia sendiri diartikan Sama dengan wewenang, yaitu (1) hak dan kekuasaanuntuk bertindak; kewenangan; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah,dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain ; Menimbang, bahwa dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasaldari atribusi, delegasi

dan mandat, yang lebih lanjut diperinci serta dituangkandalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Bagian Keempat, Atribusi, Delegasi, dan Mandat,antara lain menentukan : 222220 n 22 o nn nn nena nnn n ene e n=Paragraf 2 Atribusi, Pasal 12 : (1)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melaluiAtribusi apabila : a. diatur dalam

Marbun di dalam buku Peradilan Administrasi danUpaya Administrastif di Indonesia, Ull PressYogyakarta, Cetakan Kedua (Revisi),Tahun 2003, halaman 128, membedakan Delegasi dan Mandat, yaitu :Ditinjau dari segi prosedur pelimpahannya, pada delegasi pelimpahan wewenangterjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnyayang dilakukan dengan peraturan perundangundangan, sedangkan pada mandatpelimpahan wewenang terjadi umumnya dalam hubungan rutin antara bawahandengan atasan, kecuali

Selanjutnya, ditinjau dari segitanggungjawab dan tanggunggugatnya, pada delegasi tanggungjawab dantanggunggugatnya beralin kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetapberada pada pemberi mandat (mandans).

Bank Rakyat Indonesia, Tbk. denganPT.NPA;SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14Oktober 2005 tentang pemberian kewenangan memutus kredit(PDWk);Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit tanpa nomor tertanggal10 September 2006;Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Surat NomorR.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;SK Kewenangan Fiat Bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung;Struktur organisasi PT.

diatur bahwa pihak ketiga sebagai pemilik objek, diberihak oleh UndangUndang untuk mengajukan perlawanan atasputusan/penetapan pengadilan menyangkut objek miliknya;Pengajuan perlawanan tersebut adalah di daerah yurisdiksi Pengadilanyang menjalankan putusan/penetapan yang dimaksud;Dengan demikian, pengajuan perlawanan a quo oleh Pelawan di PN Surabayaselaku Pengadilan yang menjalankan delegasi Penetapan Sita No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2007 dari PN Jakarta Selatan, telahsesuai dengan

harus bersifat fair dalam memberikankesempatan kepada para pihak menggunakan haknya dalammembela kepentingan hukumnya.PertimbanganHukum Putusan Judex Factie Tidak KonsekuwenAtau Mengandung KontradiksiBahwa pada halaman 5 (lima) surat putusan, judex factie PengadilanTinggi Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa selain dari yang membuat penetepan penyitaanjaminan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkanPengadilan Negeri Surabaya hanya sebagai penerima delegasi

dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan"Pertimbangan hukum judex facite ini pada dasarnya mengandungkonotasi bahwa menurut pendapat judex factie, Pengadilan NegeriSurabaya sebagai pihak penerima delegasi tidak berwenang mengadiliperkara ini, hal ini jelas berkaitan dengan kompetensi mengadili.

Atasdasar pertimbangan ini judex factie selanjutnya mempertimbangkanmembatalkan putusan Hakim Tingkat pertama dan menolak gugatanperlawanan pelawan.Pertimbangan hukum dalam hal ini jelas tidak konsekuen atau bahkandapat ditafsirkan sebagai pertimbangan hukum yang kontradiksi, karenajika judex factie mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Surabayahanya sebagai penerima delegasi dengan konotasi tidak berwenangmengadili perkara ini maka diktum putusan judex factie PengadilanTinggi Surabaya seharusnya

Kemudian secara faktual, dan berdasarkan bukti hukumpersidangan, terbukti bahwa penyitaan yang dilakukan olehPengadilan Negeri Surabaya sebagai penerima delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru, sebabPemohon Kasasi bukan sebagai pihak dalam perkara No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, akan tetapi harta kekayaannyaberupa tanah dan bangunan (Hotel Garden) disita olehPengadilan Negeri Surabaya.

Tergugat pada tanggal 25November 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor 14/PDT.G/2019/PN Plw yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 29 November 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 November2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan melaluiPengadilan Negeri Pekanbaru (delegasi

Para Pembanding semula Penggugat dan Penggugat II pada tanggal 2Desember 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas(Inzage) perkara Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Plw melalui PengadilanNegeri Pekanbaru (delegasi);2.

IV tersebuttelah disampaikan masingmasing kepada:1.Kuasa Terbanding I, Il, dan Ill semula Penggugat , Il, dan Ill DalamKonvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi I, II, dan Ill melalui JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Juni 2020,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan PenyerahanMemori Banding Nomor 13/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo Nomor237/Pdt.G/2019/PN Btm;Kuasa Pembanding Il, Ill, dan IV semula Tergugat I, II, dan Ill DalamKonvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi , Il, dan Ill delegasi

kePengadilan Negeri Jakarta Selatan;Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor 141/PDT/2020/PT PBRMenimbang, bahwa kepada para. pihak telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masingmasingkepada:Kuasa Pembanding semula Tergugat IV Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi IV melalui delegasi ke PengadilanNegeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari Surat KetuaPengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/1864/HK. 02.01/ VI/2020,tanggal 11 Juni 2020;Kuasa Pembanding Il, Ill, dan IV semula

Btm tanggal 6 Juli 2020 dan melalui delegasi kePengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari SuratKetua Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/1863/HK. 02.01/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020;Kuasa Terbanding , Il, dan Ill Semula Penggugat , Il, dan Ill DalamKonvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi I, Il, dan III pada tanggal 15Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Relaas PemberitahuanMemeriksa Berkas (Inzage) Banding Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btmdan kemudian pemeriksaan berkas (Inzage) dilakukan

Nama : Trimas Ellisa eks ExpressGRT/NR : 924/278Telah dilaksanakan Sita Persamaan terhadap ke 4 (empat) kapaltersebut, dengan bantuan delegasi yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriBanyuwangi, berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan Nomor5/Pdt.Eks/Del/2020/PN Byw Jo Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm, pada hariHal 45 dari 64 hal Putusan Nomor 141/PDT/2020/PT PBRRabu 8 April 2020 Dan Berita Acara Sita Persamaan tersebut, barudikirimkan ke Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 April 2020,Dan terhadap :Nama :

Labitra AdindaGRT/NR : 1008/317Telah dilaksanakan Sita Persamaan, dengan bantuan Delegasi yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara SitaPersamaan Nomor 03/Pen.Pdt/Del/2020/PN Sby Jo Nomor237/Pdt.G/2019/PN Btm, pada hari Senin tanggal 6 April 2020.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, Pemohon maupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang jelasmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan panggilan(delegasi) oleh Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 28 April 2016, sedangkanuntuk Termohon hadir kuasanya, Noly Wijaya, S.H., M.H.

Panitera pada Pengadilan Negeri PematangSiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2010, TergugatIII /Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukankepada Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Maret2010, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui kuasa hukumnya padatanggal 18 Maret 2010, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II disampaikanmelalui delegasi ke

mempelajari berkasperkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggangwaktu 14 ( empat belas ) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal RelaasPemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Medan, sedangkan kepada Tergugat III / Pembanding disampaikan melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar No.W2.U2/1400.Pdt.04.10/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010, serta kepada Tergugat II / TurutTerbanding II disampaikan melalui delegasi