Nias BaratTA.2010 sebagaimana Spesifikasi Tekhnis (Kwalitas dan Kwantitas)yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / ContrackChange Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. / PPTKBid.CK.b / PU,tanggal 25 Oktober 2010. Sehingga perbuatan terdakwa SAYAAROGULO selaku Kuasa Direktur UD.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP dengan mengatakan Karena SK belumdiganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harusmenandatangani dokumen tersebut dan kemudian menyarankan agarterdakwa SAYAARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telahselesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh saksi FARISMANHAREFA selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan terdakwa SAYAAROGULO selaku rekanan. Atas dasar keterangan saksi Drs.

Selanjutnya dokumen tersebut dibawaterdakwa SAYAARO GULO kepada saksi FARISMAN HAREFA selakuDireksi Tekhnis Lapangan untuk ditanda tangani namun saksi selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernah22memeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupunKWANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukanpemeriksaan fisik dilapangan.

ATOZISOCHI DAELI,M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehingga dengan terpaksa saksiselaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut danpada saat itu juga saksi Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakankepada saksi FARISMAN HAREFA bahwa Apabila dikemudian hariada masalah maka saksi Drs.

Nias Barat danmengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatangani Berita AcaraKemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidakmengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dan saksipernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.Namun saksi Drs.

Fotocopy KTP penerima kuasa pengurusan; dan10.Risalah pertimbangan tekhnis dari BPN yang berisi informasi tataruang dari:a. Sebelum tanggal 01 Januari 2015 dikeluarkan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);b.

maupun terdakwaYUANITA PUSPITASARI, SH,.MKN pada bidang tanah sertifikat SHM no.222/Harjobinangun 1.130 m2 dan SHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKA ANDIYANI,SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN KabupatenSleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalam kurun waktu tahun 2014sampai 2015 belum pernah mengeluarkan dan belum ada permohonanHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Smnpermintaan risalah pertimbangan tekhnis

YAYANSUPRIYANTO maupun terdakwa YUANITA PUSPITASARI, SH,MKN.pada bidang tanah sertifikat SHM no. 222/Harjobinangun 1.130 m2 danSHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2;Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKAANDIYANI, SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahanpada BPN Kabupaten Sleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalamkurun waktu tahun 2014 sampai 2015 belum pernah mengeluarkan danbelum ada permohonan permintaan risalah pertimbangan tekhnis dengansertifikat SHM no.

sebanyak 1 (satu) bungkus plastikbening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabushabu seberat0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutupkertas koran dan tanpa disisihkan.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADANPOM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA,S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 18 hal.Narkotika jenis shabushabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakanberat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan.e Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, olehBADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRIWULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis Drs.

shabu sebanyak (satu) bungkus plastik bening kecilyang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabushabu seberat 0,34 (nolkoma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertaskoran dan tanpa disisihkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut,oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRIWULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

Muhamad Amin Raihani ,Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum saksi sendiri selaku PPTKdan Budi,ST selaku PPK melakukan pemeriksaan kelapangan;bahwa saksi tahu seharusnya yang melakukan pemeriksaan kelapangan adalah TimPHO untuk Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Tim FHO untuk Serah TerimaPekerjaan kedua tapi karena keterbatasan personil maka Dinas Pekerjaan Umum tidakmembentuk Tim PHO maupun FHO tapi saksi yakin pemeriksaan dilakukan secaramaksimal;bahwa saksi mengetahui kalau tanggal

Muhamad Amin Raihani , Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas PekerjaanUmum saksi sendiri selaku PPK dan Imbing Urai selaku PPTK dan semua yang hadirdilapangan waktu itu menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;bahwa setahu saksi pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% dansewaktu Konsultan Pengawas melapor kepada saksi selaku PPK kalau pekerjaan sudahselesai 100% maka yang seharusnya pekerjaan diperiksa oleh Tim PHO Tim FHO tapiberhubung kekurangan personil di Kantor Dinas PU maka Tim

Terdakwa II diminta oleh PPK untuk membuatPerhitungan Perubahan Pekerjaan (addendum) dan Justifikasi Teknis;bahwa setelah dilakukan Addendum terdapat pekerjaan tambah kurang yangTerdakwa II cantumkan dalam Beck Up Quantity berupa::* pemasangan kayu galam pada saluran sekunder = sebanyak 38.612 batang danpekerjaan Box Culvert,* Pasangan batu belah sekunder sebanyak 3.043,42 M3* Tanah Urug sebanyak 11.999,33 M3;bahwa Terdakwa II bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis PU danKontraktor Pelaksana

Budi,ST Bin Gagar Kilat* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....Imbing Urai,ST.

,MT Bin Iper R.Tarip* Pengawas Tekhnis Lapangan.............ccceeseeeeee Ainul Abidin,Amd Bin Asmuni MuginiBahwa sesuai dengan keterangan saksi Syaiful Alam,ST, saksi Budi,ST, saksi ImbingUrai,ST.,.MT, saksi Ainul Abidin, Amd Proyek Pekerjaan Pembangunan FisikPematangan lahan AlunAlun Kota Puruk Cahu tersebut dananya bersumber dari DanaAlokasit Umum dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 sebesarRp. 5.080.450.000,dima milyar delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Pekerjaan

Pedoman tekhnis P2KP tahap Il Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman)/ Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2 Bab IlPelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan

Pedoman tekhnis P2KP tahap Il Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan ( Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman) / Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2Bab II Pelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan Klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan

Bahwa Terdakwa RETNO LESTARI selaku UPK (Unit Pengelola Keuangan) BKMGerbang Permata Pakis mempunyai tugas melakukan penilaian kelayakan tekhnis(analisa), Keuangan dan lingkungan dari proposal atau usulan Kegiatan yang diajukanKSMKSM ke BKM dan melakukan klarifikasi proposal untuk diteruskan kepada H.SUPRIJONO selaku Koordinator Pimpinan Kolektif BKM Gerbang Permata Pakis.. Bahwa Terdakwa Retno Lestari ketika menerinma KSMKSM yang diajukan Ida Yuliani, H.Suprijono, Suwastono, Moh.

Pedoman tekhnis P2KP tahap II Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan ( Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman)/ Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2 Bab IIPelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kKelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan Klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan

yang tercantum pada pedoman tekhnis P2KP 1Tahap 2 Bab III Pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK BKM (hal IIl6 dan 7)tentang kriteria kKelayakan KSM dan anggota KSM.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalidalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon IJ telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.7.6

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.03 tahun 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan ADD, mengenaikewajiban penerima bantuan keuangan dalam hal ini Ds. SukakertaKec. Cilaku Kab. Cianjur adalah :a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya danapabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yangdituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatandisertai dengan alasan yang dapat doipertanggung jawabkan.b.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi(TD).Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, Kemudian setelah adanya permiintaanuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

RASADI SATRYABUDHI, ST menjabat SebagaiKepala Seksi Jasa konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Permukimanmempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi danmenetapkan langkah langkah tekhnis operasional untuk mengendalikanpelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan Gedungyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan surat tugasKepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

Melakukan Penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi ( TD ).Y Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan olehBulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional denganmenggunakan tekhnis kredit, Kemudian setelah adanya permiintaanHalaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDGuntuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog Menyalurkan BerasRaskin sesuai permintaan maka Negara dengan menggunakansumber anggaran dari APBN Membayar Subsidi Beras tersebutkepada Bulog.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondodengan Nomor

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.13.12.10

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0081/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

Selanjutnya TerdakwaMUHAMAD SIDIK dan Saksi HART NATALIS mengikuti proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga sampai denganPembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya PT.

Barito Utara TA. 2016 tidak adamenentukan Tenaga Tekhnis yang harus ditunjuk sebagai pihakyang melaksanakan paket tersebut dilapangan dikarenakan halHalaman 64 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIktersebut sudah masuk di Tekhnis Pelaksanaan yang ditentukanlebih lanjut oleh SAYUDI selaku PPK.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.c.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya TenagaTekhnis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berbedadengan Tenaga Tekhnis yang ditawarkan PT.

Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenis Ganis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.

Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkanKartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.

Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373 RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.

kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di KecamatanKwandang;Bahwa sejak Tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unityang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yangdialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris,dan bendahara:Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015+~ Oo 20Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa;Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan; Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,;bertanggung

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015 Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMM.Pad.

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya; Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, Staf Kecamatan atau Aparat Desa;m~ @9 20905Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan;Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a. bertanggung jawab

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yangditandatangani oleh manajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulanbahwa contoh tesebut mengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasukNARKOTIKA Golongan I (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDAIR 22222 n nnn n nner n nnn nnn nnn nnn nn cence cence nen ennsBahwa terdakwa SETIO

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yangditandatangani oleh manajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulanbahwa contoh tesebut mengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasukNARKOTIKA Golongan I (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakanmengerti maksud isi dakwaan

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

teknis yangditetapkan oleh Dinas Perkebunan propinsi maupun kabupaten.Penilaian tekhnis dilakukan pada saat tanaman berumur 42 sampai 48bulan setelah penanaman.

yang baik, pembersihangawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanaman denganbeberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi Simalinyang Kampardan Sepahat Bengkalis ; Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten

Tim koordinasi dan tim tekhnis pengelola K2I belum berfungsi sesuai uraiantugas yang ditetapkan ;8. Kelembagaan Petani dan Kemitraannya belum terbentuk ;9.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pelayanan pada PPKSMedan adalah :> Melakukan evaluasi Tekhnis pada pembukaan areal kelapa sawit.> Melakukan evaluasi tekhnis peningkatan produksi peningkatan tanamankelapa sawit.> Membuat rekomendasi pemupukan pada tanaman kelapa sawit baikTanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).

;Selanjutnya Saksi mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Penyusunan SpesifikasiTekhnis Standar Biaya Operasional unit cist dan Revisi Kontrak yangditujukan kepada Koordinator Bidang Tekhnis Budidaya KelapaSawit/Tim Tekhnis Pelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1. Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebunkelapa sawit masingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0077/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0078/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon