Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1217 1247 1278 1237 1270 1977 12770 1077 1177 1207
Penelusuran terkait : 1277/pid.b/2017/pn bks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI
90 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidakdapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 —
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1466/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.b) Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1405 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1405/B/PK/PJK/2016berpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnyamenjelaskan kata yang didepannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2078 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
215 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan WNilai, tidak dapatdikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 379/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT.BINA KARYA PRIMA >< PT.PALM MAS ASRI CS
96 — 53
  • Bahwa semula Tergugat membeli minyak CPO dari PTP Nusantara Ilsebanyak 6.000.000 Kg, dengan Kontrak Penjualan No.MS/1277/2011,tanggal 9 Agustus 2011, yang dalam hal ini Kontrak ditandatanganioleh Tergugat dan PT. BKP Nusantara atas nama PT. Nusantara Il yangakan diserahkan di FOB ITMJ Jayapura/Manokwari.4.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 12-07-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA MEDAN Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Mdn
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
  • Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2018/PA.Mdntertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebutsebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon danTermohon/Kuasa Termohon serta saksisaksi di persidangan;Telanh membaca laporan mediator;DUDUK PERKARABahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 12Juli 2018 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan PengadilanAgama Medan, Register Perkara Nomor 1527/Pdt.G/2018
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 15-11-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 18 April 2017 — H. KASPUL HAIRUN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG H. ASNAIN
138 — 59
  • Siapa nama Anggota polisi yang memberitahu sudah terbitsertifikat dan siapa nama orang /oknum PPN Tanjung yang menolakHalaman21 dari58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN.BJMpermohonan tersebut dan pula objek gugatan penggugat huruf a halaman 2telah menguraikan sertifikat hak milik selain No.94/1985, No. 111/1984, No.117/1984 dan No. 1277/1985 yaitu sertifikat No. 147/Desa Mabu'un Rayatanggal 1 Februari 1984 atas nama P.P Sriwaluyo dan Sertifikat No.135/Desa Mabu'un Raya tanggal 1 Februari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1406/B/PK/PJK/2016berpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.b) Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
24 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.b) Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUBUR ARUM MAKMUR TBK
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;Selain itu, apabila dicermati, ketentuan yang diatur dalamPasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN disebutkandengan redaksional, sebagai berikut: Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atauperolehnan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidakdapat dikreditkan;Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2783 K/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Negara Indonesia(Persero) Tok Nomor KP/1277/HCT/1/R tanggal 20 Desember 2011 tentangMutasi/perubahan posisi Terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pelayanan KantorBNI 46 Cabang Lubuklinggau dan sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46Cabang Lubuklinggau Sumatera Selatan; Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor BNI 46 CabangLubuklinggau mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggungjawab antara lain:1. Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office;2.
    Bank Negara Indonesia(Persero) Tok Nomor KP/1277/HCT/1/R tanggal 20 Desember 2011 tentangMutasi/perubahan posisi Terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pelayanan KantorBNI 46 Cabang Lubuklinggau dan sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46Cabang Lubuklinggau; Bahwa Terdakwa sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggaumempuyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggungjawab antara lain:a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantorcabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangHalaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 1426 B/PK/PJK/2016perpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1573 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didalam UndangUndang Perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguhpada ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa "Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa:Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-08-2016 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 398/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 31 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 38
  • Jalan RadenSaleh Nomor 53 Jakarta Pusat 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal22 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara tanggal 24 Agustus 2016 dibawah Register Nomor 1277/SK/HK/2016/PN Jkt.Utr., untuk Tergugat hadir sendiri, untuk Tergugat II dan TurutTergugat hadir Kuasanya bernama Herman, S.H., Romdani Tri Kuntadi, S.H.,Deny Cristian, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 Januari 2018 — PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA VS 1. BAEDI, DKK
332 — 2959 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BURHANUDIN, 1277. RUSTAM, 1278. KARTIKO, 1279. ROHMAT, 1280. IMRON ROSADI, 1281. BONAN, 1282. MAWARDI, 1283. EMAN SULAEMAN, 1284. AGUNG SUGIYARNO, 1285. LILIH MUSLIH, 1286. SARBINI, 1287. MUHAMMAD BURHAN, 1288. AMIN, 1289. ENDANG, 1290. SALMAN, 1291. SHOLIHATI, 1292. DEDI SUMARDI, 1293. BUDI PERMANA, 1294. SUKANDI, 1295. M. ALI AZHAR, 1296. TOTO TUKIMAN, 1297. TEGUH SANTOSA, 1298. FAUZI, 1299. ZEVI FIRLANDES, 1300. ADE SULAEMAN, 1301. TAKRIM, 1302. BAMBANG GUNAWAN, 1303. EDY PERMANA, 1304.
    BURHANUDIN, bertempat tinggal di Ujung Menteng,RT.003/RW.008, Kelurahan Medan Satria, KecamatanMedan Satria;1277. RUSTAM, bertempat tinggal di Vila Gading Harapan BlokAE 13, Nomor 11, RT.015/RW.022, Kelurahan Bahagia,Kecamatan Kebalen;Halaman 97 dari 141 hal. Put.
    KUSBA, 1276.BURHANUDIN, 1277. RUSTAM, 1278. KARTIKO, 1279. ROHMAT, 1280.IMRON ROSADI, 1281. BONAN, 1282. MAWARDI, 1283. EMANSULAEMAN, 1284. AGUNG SUGIYARNO, 1285. LILIH MUSLIH, 1286.SARBINI, 1287. MUHAMMAD BURHAN, 1288. AMIN, 1289. ENDANG,1290. SALMAN, 1291. SHOLIHATI, 1292. DEDI SUMARDI, 1293. BUDIPERMANA, 1294. SUKANDI, 1295. M. ALI AZHAR, 1296. TOTOTUKIMAN, 1297. TEGUH SANTOSA, 1298. FAUZI, 1299. ZEVIFIRLANDES, 1300. ADE SULAEMAN, 1301. TAKRIM, 1302. BAMBANGGUNAWAN, 1303. EDY PERMANA, 1304.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
105 — 35
  • Rek. 006.00.0504689Jumlah pembayaran Rp.641.046.668, potong pajak= 1 (satu) lembar Asli Berita Acara PembayaranNomor : 1277/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19Agustus 2014= 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara SerahTerima Surat Bukti Barang Keluar (SBBk)Pengadaan IUD KIT TA. 2014 No. 427/PLG/RN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014= 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap KetigaNo.141391302020956 tanggal 25 Agustus 2014kepada PI.
    Rek. 006.00.0504689Jumlah pembayaran Rp.641.046.668, potongpajak;1 (satu) lembar Asli Berita Acara PembayaranNomor : 1277/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19Agustus 2014 ;12110.11= 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara SerahTerima Surat Bukti Barang Keluar (SBBk)Pengadaan IUD KIT TA. 2014 No. 427/PLG/RN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;= 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap KetigaNo.141391302020956 tanggal 25 Agustus 2014kepada PI.