Ditemukan 3977 data
Putu Gede Sedana
Tergugat:
1.Made Widana,SE
2.Putu Suadnyana
3.Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini
128 — 72
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan Tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugianitu, m,enggantin kerugian tersebut1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerdata dinyatakan setiaporang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya,tetapi juga kerugian yangdisebabkan karena kelalaian atau kekurang hatihatiannya11.3.
139 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1295 K/Pdt/2017Bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbanganputusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melangar hukumyang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan , yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atas Pengadilan Tinggi SemarangNomor 317/PDT/2016/PT.SMG., tersebut haruslah dibatalkan, namunberbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kudus No mor64/Pdt.G/2015/PN.Kds., tersebut
62 — 4
sehingga memperlancar proses persidangan; e Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas menurut MajelisHakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar
297 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Terbanding /Terlawan Penyita telah sahsecara hukum dan Para Pihak dalam perkara a quo tidak pernahmembantah dan atau membuktikan dengan bukti lawan yangmenyatakan akta pelimpahan hak tanggal 6 Maret 1991 (vide buktiTP6) tidak sah, berdasarkan hal tersebut Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor75/PDT/2015/PT.DPS tanggal 9 Juli 2015 telah salah menerapkan hukumatau. melangar
FATMAWATY S.KHALI, SH
Terdakwa:
1.ARIFIN LADIKU Alias IFIN
2.FITER MAYULU Alias ANGKI
98 — 16
tanggal 22April 2020; Bahwa benar judi togel diadakan tanpa adanya jjin dari pihak yangberwenang; Bahwa benar tempat pemasangan itu berpindah pidah tetapi dapat diaksesoleh khalayak umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
104 — 51
;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
158 — 65
Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
61 — 23
Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar
205 — 292
atas kepemilikan objek sengketa, maka segala perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat Ill yang telahmenerbitkan sertifikat hak milik nomor 313 Bedahan yang kemudian dilakukanpemecanan sertifikat tersebut menjadi sertifikat Hak milik nomor 7135/BedahanHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Padt.G/2019/PN Dpkdan nomor 7136/Bedahan atas nama Tergugat diatas tanah objek sengketatelah melangar
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
64 — 16
dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
96 — 40
didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
64 — 34
Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
TIAR YUSTIANNO, SH
Terdakwa:
AAN SAFRIA DONI Bin RASIDIN
49 — 7
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
462 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak melangar Pasal 17ayat (1) UU Antimonopoli karena unsurunsur ketentuan tersebuttidak terbukti. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Prof.Erman Rajagukguk, SH.,LL.M., Ph.D pada halaman 9 yangmenyatakan :"Sebagai kesimpulan PT. Carrefour Indonesia tidak melanggarPasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. PT.
35 — 3
Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaandinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang
22 — 4
Tergugat tidak memiliki hak apaapa lagi akan anakanakdan tidak ada tanggung jawab lagi sebagai seorang ayah bagi anakanak.Adapun syarat di lembar 11 poin 10.110.7 tulisan tergugat adalah fitnah keji,dusta, penistaan, pencemaran nama baik dan merupakan tindakan kriminalyang melangar KUH Pidana pasal 310,311,317dan 318.MohonkiranyaPengadilanAgamaKota Semarang untuk menghukumtergugat, dengan:Hal. 13 dari 38 hal. Put No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Smg1.