Ditemukan 3979 data
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
94 — 42
Majelis Hakim tindakan Tergugatmenerima dengan menandatangani serta mengumumkan danmemberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa)merupakan tindakan yang menghargai proses yang telah dilalui sesuaitahapan yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan, sehingga sikapTergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidakmelanggar atau sesuai dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum,asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yangmenyatakan telah melangar
255 — 80
TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegal loging, dalamDakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 83 ayat 2 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaillegal loging;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa/ PenuntutUmum adalah dakwaan subsidairitas , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melangar
350 — 19
kayu0) 0) alBahwa perbutan yang dilakukan oleh ATAN Als BADRUN Bin (Alm)ABU BAKAR, Sdr JERI IRAWAN Als JERI Bin WAN SETIAWAN,Sdr MUNGALIM Als LIM Bin PUJIANTO dan Sdr RUDI MULYADI AlsRUDI Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN yang berperan sebagai orangyang mengangkut dan menguasai kayu olahan, memiliki kayuolahan, menebang dan mengolah kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Bahwa untuk perbuatan ATAN Als BADRUN
MUSLIM, SH
Terdakwa:
FADLY
308 — 56
Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN MnkPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
108 — 24
, dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
83 — 44
hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
43 — 7
Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 27
tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
106 — 50
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.
154 — 44
Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
28 — 19
PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
164 — 113
dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
75 — 10
SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun
41 — 5
Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.
122 — 28
PENGGUGAT jugasudah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa retak yang timbul di dindingrumah TERGUGAT bukanlah akibat fondasi dan/atau struktur bangunan,akan tetapi akibat bangunan baru yang dibangun secara bergandeng(ditempel dengan bangunan lama); Padahal PENGGUGAT sebenarnya sudahdengan tegas menolak dan tidak memberikan ijin kepada TERGUGAT untukmembangun bangunan secara bergandeng (tempel) dengan bangunan lamakarena bangunan itu tidak dipersiapkan untuk dibangun secara bergandeng(tempel) dan juga telah melangar
Terbanding/Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk. KEDIRI Jl.Brawijaya No.17 Kediri Cq,PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk, SURABAYA ,
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN )
Terbanding/Tergugat : GILANG PERDANA KUSUMA,ST.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. HUTAMA WAHYU KARYA
32 — 32
Kredittersebut batal demi hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula bakusesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat(4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehinggaPerjanjian Kredit Batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit tersebut BatalDemi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
191 — 81
Perbuatan Melawan Hukumyaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri ;32 Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidakdiprosesnya pengaduan para penggugat berakibat pada kehilangan atau setidaknyatertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapatmencari kepastian hukum ;33 Oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu,telah melanggar etika masyarakat, malanggar hukumnya sendiri dan melangar
77 — 4
Tgtmendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur tindakpidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut;1. Unsur setiap penyalah guna ;2. Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsurunsurtindak pidana tersebut sebagai berikut;1.
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taufik Sumawinata (Tergugat II Intervensi) telah membuat surat (buktiP11) yang ditempelkan pada papan pengumuman tempat Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, dimana surat tersebut meresahkan masyarakat sekitarpertambangan;4 Objek Sengketa Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1 Bahwatindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan berupa:e Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/ II/2012,tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tentang
111 — 90
Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/