Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — AHMADI, dkk Melawan: DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
16727
  • . ;12Bahwa las but not least, Tergugat dengan tegasmenolak kebenaran dan keabsahan tuntutan ParaPenggugat yang menyatakan : secara hukumTergugat telah melangar hakhak normatif (videpetitum ke2), ~menyatakan putusan hubungankerja... dst... terhitung sejak putusandibacakan (vide petitum ke3) dan :*menyatakanputus hubungan kerja antara....dst...selaku ParaPenggugat dengan PT. Delta Nusantara selakuTergugat, karena afesienst.
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM
29950
  • dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak,Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk WilayahPertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MnkArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Register : 25-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
657
  • Menurut AlQurtubi, nusyuz adalah: Jac Uo yo epgile all ool los "Mengetahul dan meyakini bahwa isitri itu melangar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suaminya.Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm Sedangkan menurut istilan dalam kitab AlBajuri dikatakan bahwa Nusyuzadalah: "nusyuz adalah keluar dari ketaatan (Secara umum) dari siteri ataus suamiatau keduanya.Dari beberapa definisi di atas bisa bisa ditarik kesimpulan bahwa yangdimaskud dengan nusyuz
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
8824
  • Tanpa Nama,yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikanberupa Pukat Lampara Dasar/trawl dapat dikatakan telah melangar Pasal 85Jo.
Putus : 11-02-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 K/PDT/2008
Tanggal 11 Februari 2009 — R.E. BARINGBING, SH. ; PT NADYA VILLA ; PT ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI GROUP atau disebut juga PT ISPI GROUP
13777 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
12053
  • Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 238/Pid.Sus/2015/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -SADDAM HUSEIN Als SADDAM Bin SALEH
7510
  • SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun
Register : 21-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 6 Oktober 2015 — - NURLELA Binti ADAN
415
  • Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.
Register : 11-01-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 13 / Pdt.G / 2013 / PN.BEKASI
Tanggal 5 Februari 2014 — PT. Buana Global Propertindo sebagai Penggugat Melawan Cynthia Elizabeth P sebagai Tergugat Negara Rl cq. Pemerintah Rl cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq. KAPOLRES BEKASI sebagai Turut Tergugat
12228
  • PENGGUGAT jugasudah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa retak yang timbul di dindingrumah TERGUGAT bukanlah akibat fondasi dan/atau struktur bangunan,akan tetapi akibat bangunan baru yang dibangun secara bergandeng(ditempel dengan bangunan lama); Padahal PENGGUGAT sebenarnya sudahdengan tegas menolak dan tidak memberikan ijin kepada TERGUGAT untukmembangun bangunan secara bergandeng (tempel) dengan bangunan lamakarena bangunan itu tidak dipersiapkan untuk dibangun secara bergandeng(tempel) dan juga telah melangar
Register : 01-06-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 349/PDT/2016/PT PT SBY
Tanggal 5 September 2016 — Pembanding/Penggugat : PT.HUTAMA WAHYU KARYA Diwakili Oleh : ISWAHJUDI,SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk. KEDIRI Jl.Brawijaya No.17 Kediri Cq,PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk, SURABAYA ,
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN )
Terbanding/Tergugat : GILANG PERDANA KUSUMA,ST.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. HUTAMA WAHYU KARYA
3232
  • Kredittersebut batal demi hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula bakusesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat(4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehinggaPerjanjian Kredit Batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit tersebut BatalDemi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
Register : 21-06-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel
Tanggal 17 Nopember 2011 —
19181
  • Perbuatan Melawan Hukumyaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri ;32 Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidakdiprosesnya pengaduan para penggugat berakibat pada kehilangan atau setidaknyatertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapatmencari kepastian hukum ;33 Oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu,telah melanggar etika masyarakat, malanggar hukumnya sendiri dan melangar
Putus : 08-12-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -NUGRAHA RAMADHANA Als AGA Bin ANDHRIYAN PRATAMA
774
  • Tgtmendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur tindakpidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut;1. Unsur setiap penyalah guna ;2. Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsurunsurtindak pidana tersebut sebagai berikut;1.
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
217157
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
    Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
    Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
11027
  • panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
    thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
Putus : 19-05-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN LUMAJANG Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 19 Mei 2014 — SUDARSO Bin SATUHAR
336
  • N8903UZ tersebutadalah milik saksi MUHAMMAD LEPAS dan saksi mengemudikan truk tersebutsejak tahun 2011 dengan system setoran sebesar Rp.6.000.000, per bulan ;e Bahwa selama saksi mengemudikan truk tersebut, saksi MUHAMMAD LEPASmempercayakan sepenuhnya kepada terdakwa tentang pengoperasian truktersebut dan saksi MUHAMMAD LEPAS selalu mengigatkan terdakwa agarberhati hati dan tidak menggunakan truk tersebut mengangkut barang barang yang melangar hukum ;e Bahwa kayu damar yang terdakwa angkut pada saat
Putus : 27-03-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 27 Maret 2012 — PT LOTTE SHOPING INDONESIA, diwakili oleh Young Pyo Moon, selaku Presiden Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA, dalam perkara ini diwakili oleh Byung Hwa Jung dalam jabatannya selaku Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA vs DRS. N.P. BASUKI ISMAEL, M.Si
71159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DALAM KONPENSIA PUTUSAN PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.JKT.PST PATUT UNTUKDIBATALKAN KARENA MELANGAR KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANGTIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVERD)1 Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim AgungYang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst karena Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraini telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak menyeluruh dantidak Iengkap sehingga putusan dalam perkara
Register : 22-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MALANG Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
SUBAIRI alias ARIS Bin Yusuf
447
  • didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Putus : 29-04-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.SKY
Tanggal 29 April 2016 — PENGGUGAT :PANHAR Bin UMAR TERGUGAT I : ZULFAHMI BIN ZAINAL ABIDIN TERGUGAT II : OTZA RIZAL BIN MARJONI TERGUGAT III : JASMAN BIN MUKHTAR TERGUGAT IV : YUSDIANA ALS CIK BINTI SA’ARI TERGUGAT V : DONI ALBAKI BIN ISHAK ABDULLAH TERGUGAT VI :SUNGKONO BIN WIRONO TURUT TERGUGAT :KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
887
  • tersebut diatas terpenuhimaka telahterpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebutmelanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telahdipertimbangkan mengenai status kepemilikan tanahtersebut adalah sah milikPenggugat maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akanPutusan Perdata No. 26/Pdt.G/2015/PN.SKY Hal 40 dari 45mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasaitanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.
Tanggal 2 Juli 2015 — -RAMADHAN,S.Si
12457
  • suatu tindakPidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1kele KUHP
Register : 24-03-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 15 Oktober 2014 — Simon Pangala, SE sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (EnrekangSidrapRappangAnabanuaKalola) 2. Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
16992
  • Juga sangatbertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.2. poin 40.6 ;b Selain itu tergugat pula telah melakukan pelanggaran pasai 13 PP. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ;c Demikian pula tergugat telah melangar ketentuan lainnya yakni merugikanpenggugat karena tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatanMata Allo tersebut ;Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon