Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Blb
- H. EMAN SULAEMAN, ( penggugat ) - 1. Hj. HASANAH ( tERGUGAT I ) - 2. AJEB ISKANDAAR ( TERGUGAT II) -3. JAYA, ( TERGUGAT III ) - 4. ASEP ( TERGUGAT IV ) - 5. CAMAT/PPAT KECAMATAN CIHAMPELAS (dahulu Kecamatan Cililin), ( TERGUGAT V ) -. 6. KEPALA DESA TANJUNG JAYA, ( TERGUGAT VI ) - 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, ( TURUT TERGUGAT I ) - 2. BANGUN, SH, ( TURUT TERGUGAT II ) - 3. CECEP HADIYAT ( TURUT TERGUGAT III ) - 4. EUIS SAMSIAH, ( TURUT TERGUGAT IV ) - 5. IMAS SOPIAH, ( TURUT TERGUGAT V )
38 — 7
  • tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
64 — 7
  • Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
310 — 73
  • danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN
179 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 176
  • dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/PDT.SUS/2010
PT. SINAR LAUT ABADI; PT. SINAR LAUT MANDIRI
83 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpertimbangan tersebut maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2009 dalampertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkanhukum atau melangar hukum yang berlaku* ;Demikian juga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bukti T2.dyakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November2009 Nomor : 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
  • dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/PDT.G /2013/PN.Gns
Tanggal 16 September 2014 — S A D I L I ME L A W A N AJA SUHARJA DKK
44 — 29
  • UTA), sehingga tidak masuk akal danbohong besar jika tanah yang seluruhnya seluas apa yang tercantum didalamSertifikat tersebut sudah dibeli tetapi Sertifikatnya hanya sekedar dipinjamkansaja;Bahwa begitu juga dengan proses pembuatan Akta Jual Beli No. 035/WP/2004tidak ada yang dilalui secara illegal dan sepengetahuan Tergugat I prosespembuatannya tersebut telah dibuat secara sah dan procedural, sehingga tidakbertentangan dengan hukum ;Bahwa adalah sah dan tidak melanggar etika dan atau tidak melangar
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 22-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 20-K/PM.III-19/AD/I/2021
Tanggal 8 April 2021 — Oditur:
FRANKY MAMBRASAR, S.H.
Terdakwa:
Hijrah Saputra
201 — 130
  • Irian, DistrikKarubaga, Kabupaten Tolikara, atau ditempat lain,setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IIl19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar kesusilaanDengan caracara sebagai berikut :a.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 21 Maret 2017 — Pembanding/Tergugat : CORNEL SIBORO Diwakili Oleh : CORNEL SIBORO
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 35
  • ., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalammempertimbangkan positaposita maupun petitumpetitum gugatan penggugat, telahmelanggar syaratsyarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undangundang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melangar UndangUndang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harusdibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan PutusanMajelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbanganpertimbangan tentangposita gugatan,
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Lbs
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Ondri Putra pgl On
89 — 17
  • MERANTI yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unittruck Mitshubisi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengannomor polisi BA 9165 DE tidak memiliki surat surat atau dokumen yangsyah; Bahwa menurutpendapat saksi membawa kayu olahan jenis Kelompok MERANTI yang saksilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit truck Mitshubisi Colt Diesel PS125 warna kepala dan bak kuning dengan nomor polisi BA 9165 DE tanpadisertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah, adalahperbuatan yang melangar
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 235/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIA
78 — 5
  • Hakimberpendapat Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga MajelisHakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum aquo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 225/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI
Terbanding/Tergugat I : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kec. Cikole Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : SEKRETARIAT FORUM KOTA SUKABUMI SEHAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RUMAH MAKAN IBU IDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : RUMAH MAKAN BAKSO WONG SOLO
60 — 32
  • Berdasarkan kondisi diatas bahwa terbukti Penggugat tidak pernahdillbatkan dalam proses penerbitan sertifikat hak Pakai No. 25 denganPutusan Nomor 225/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 12 dari 59demikian jelas terbukti Tergugat IV telah melangar ketentuan hukumsebagaimana tersebut diatas olen karenanya penerbitan sertifikat HakPakai No. 25 atas nama Tergugat III adalah cacat hukum dan tidakmengikat dan harus dibatalkan serta dicoret dari buku tanah;e.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
61 — 22
  • bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
181 — 42
  • BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
SUPRIYANTO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT
65 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR WAHYUDI VS BUPATI REMBANG;
174 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan KepalaDesa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul BadanPermusyawaratan Desa (BPD) karena melangar larangan sebagimanadimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian KepalaDesa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:Kepala Desa dilarang:a.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
185 — 31
  • Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (1) huruf h;4.
    Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahuibahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye dengan menggunakanfasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-08-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — ZULKIFLI bin Alm. MUHAMMAD
130 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau melanggar hukumyang berlaku, dilinat pada dasarnya para Terdakwa dihadapkan di mukapersidangan bukan dengan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo merujuk kepada dakwaan yang salah atau keliru, karena jikadilihat dari surat dakwaan sebagaimana dibacakan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepadapara Terdakwa dengan dakwaan perbuatan para terdakwa sebagaimanadiatur dan melangar