Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
255 — 459
  • hatihatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat.hal mana dengan tegas diaturdalam pasal 1366 KUHPerdataBahwa pasal 1365 KUHPedata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa)Oleh karenanya Majelis yang Terhormat,terhadap tidak dilunasinya TagihanPenggugat,dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan baik dari Tergugatmaupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalamPasal 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan yang melangar
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 Mei 2011 — LIAO JUNG CHU; lawan; PT. White Horse Ceramic Indonesia (dahulu bernama PT. Wahyunusa Wahana); Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
245 — 76
  • Para Tergugatsepatutnya membaca dalil gugatan Penggugat dengan lebih seksama uraianposita gugatan Butir No. 1 s/d No. 7;Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum; yang di gugat adalah PERBUATAN para Tergugat yangtelah ternyata melanggar ketentuan undangundang, melangar haksubjektif Penggugat serta yang telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat.
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-03-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 8 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH. Terdakwa : Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng
392 — 30
  • tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perumahan
Register : 01-07-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 08-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — -IR.HUSNI SURYA, MS, Cs lawan -KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
131 — 54
  • Oleh sebab itu surat Tergugat No,No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 bertentangan denganperaturan dasar yang dasar penerbitannya dan bertentangan dengankeputusan Tergugat sendiri serta sekaligus melangar asas fair play. Bahwa surat Tergugat No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013adalah suatu keputusan yang menyimpang dari peraturan dasarnya, yaknisurat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1186/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
ALAM NUR SALIM als PAPI
43 — 6
  • bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikakandalam memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupaObat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURINomor 5 tahun 1997 sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidanadalam DAKWAAN KESATU SUBSIDIAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUAPRIMAIR melangar
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 01-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi 2/Pdt.Sus-HKI.Cipta/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama 2/Pdt.Sus.HKI.Cipta/2020/PN.Smg
Tanggal 1 September 2020 — Perdata Khusus Dr. CHARLES SAERANG MELAWAN PT. BUMI EMPON MUSTIKO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIRJEN HKI
1347 — 770
  • sajadilarang menggunakan potret yang dibuatnya untuk kepentingankomersial tanpa ijin dari orang yang di foto atau ahli warisnya, apalagiorang yang tidak membuat potret tentunya lebih dilarangmenggunakan potret orang lain untuk kepentingan komersial tanpa ijinorang yang difoto atau ahli warisnya.Bahwa dengan demikian Perbuatan TERGUGAT YANGMENCANTUMKAN FOTO EYANG PENGGUGAT LAUW PING NIOTANPA ADANYA IZIN TERTULIS DARI PENGGUGAT ATAU SELURUHAHLI WARISLAUW PING NIO ADALAH PERBUATAN YANG MELAWANHUKUM, MELANGAR
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 96/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. IBNUSYIAM MAWARDI, MM
2.Ir. DADANG AMDALI, MM
3.Ir. ALIP AFANDI, MM
Tergugat:
1.SUYUDI
2.H. MUALLIF SOLIHIN, SH
3.ANDI KAIMUDIN
4.Ir. SUHERMAN
5.ARMEN HAMIDY
6.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
81 — 57
  • Utr.segera mengosongkan rumah yang ditempatinya dengan menyerahkankunci rumah tersebut kepada Penggugat I, dipertimbangkan sebagaiberikut, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah terbuktimelakukan perbuatan melangar hukum karena menempati tanah danbangunan tanpa hak, maka petitum tersebut patut dikabulkan denganperbaikan amar sebagai tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang untuk menghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
210 — 59
  • Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya,dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkanketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulumengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwaTergugat telah melangar Asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;Menimbang ...........06Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalammenerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquotelah bertentangan
    dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batalSurat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak MilikObyek Sengketa aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (8) dan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 92/Pdt.G/2012/Pn.Sda
Tanggal 18 Juli 2013 — MULYAWATI Melawan Nyonya URIPAH, Dkk.
56 — 21
  • Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalarnangka 17 dan 18 karena Turut Tergugat tidak pernah melangar hakkepemilikan Penggugat karena Turut Tergugat telah membeli tanahtersebut dengan benar kepada Para Tergugat, disertai dengan buktikepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka Turut Tergugatmerasa dirugikan sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,oleh karenanya Turut Tergugat sangat dirugikan sekali oleh perbuatanPenggugat dan para pembeli tanah kavling
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - SUKARMI, Peltu NRP 513014
88 — 52
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,begitu juga dengan tontonan televise yang setiap saat menampilkanadegan mencium pipi, kalau memang itu melangar kesusilaan tentunyaakan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih sajakita linat adegan tersebut di televise.8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, sayaberpendapat :a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
136 — 90
  • .; Bahwa Tergugat pun telah melangar asas kepastian hukum sehinggamembuat status tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) statuskepemilikannya antar Penggugat dengan para pemegang sertipikat (obyeksengketa) yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya merupakanpelanggaran terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi Dalam rangka penyajian data fisik dandata yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usahapendaftaran tanah dalam daftar umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp2.950.000.000,00 yang tidak patut/tidak sah terhitung sejak bulanSeptember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 dan bunga bulanJuni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 total sebesar totalRp750.000.000,00 yang dilakukan atas kekhilafan Saksi Noversyah yangmendapat tugas dari Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yangdiuraikan di atas/tidak terbukti ada persetujuan dan tanda tangan dariDirektur terkait dan telah diambil uang bunganya/diterima oleh ParaTerbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketidaknetralan Judex Facti juga terbukti dari sikap Judex Factiyang bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan SaksiAndri Soelastyo dan Saksi Sentot Purwandi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang secara jelas menyampaikan bahwa benarPemohon Kasasi melaksanakan restrukturisasi atau reorganisasi sejakbulan Oktober 2013 dan restrukturisasi atau reorganisasi tersebut telahdiumumkan kepada seluruh karyawan Pemohon Kasasi;8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 21-11-2019 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
  • ., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa secara normatif Perbuatan Melangar Hukum (PMH) telah diaturdalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiaptiap perbuatanyang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,memberikan hak baginya untuk menuntut ganti kerugian.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
186 — 110
  • yang tidak bersedia menandatanganiRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatandimaksud.(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatanganioleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidakmengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. 14.4 Bahwa karena Tergugat tidak cermat, tidak prosedural dalam halpenerbitan objek sengketa, dan melangar
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 624/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 6 Januari 2015 — ANDESMAR SIREGAR BIN PARULIAN
84 — 36
  • SUSANTO PANGARIBUAN menggoyanggoyangkan tubuhsaksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAH sudah meninggal, tetapi ternyatasaksi NURSIAH masih hidup.Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan atau turut sertamelakukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi.Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair melangar
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
AGUSTINUS L CITRABUANA ALA ALEX APONG BIN OMPONG
51 — 10
  • atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan ataumengorganisasikakan dalam memproduksi atau mengedarkanPsikotropika yang berupa Obat yang tidak terdaftar pada Departemenyang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) UURI No. 5 tahun 1997"sebagaimana diatur dandiancam hukuman pidana dalam DAKWAAN' KESATU PRIMAIRmelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Undang Undang No.35 Tahun 2009tentang Narkotika DAN KEDUA PRIMAIR melangar
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 09/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Maret 2016 — ANIS ALWAINY
121 — 67
  • Mengenai unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan tidak terpenuhi, oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orangorang yangbernama Sri Oneng Susilaningdiyah, Rita Purwati, Novi Setia, Pulung, I Made Winaya,Lukman Hakim Karta sasmita, Robert Jeffrey Lumempouw, sehinggga Terdakwa tidakbisa dipersoalkan dengan delik penyertaan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan pasalpasal dakwaanyang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan primair : Melangar
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-02-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 2 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH Terdakwa : Mirwan Saenab Alias Mirwan
378 — 27
  • Permenhut tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) denganlampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 08-08-2017 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 653/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
Karjono Kusoemo
Tergugat:
1.I Wayan Suaja
2.Andyan Rahardja
3.Gunawan Rahardja
4.I Nengah Rija
5.I Gede Semester Winarno, SH
169 — 106
  • Tanggal 12 April 2005, danselanjutnya Tergugat II dan Tergugat III membeli obyek tanah 1 dan obyektanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatan mengembalikan uangPenggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untukpembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat II, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam