Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkanSelain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK2010 untuk SD/SDLB di romawi VII tentang acuan pengadaan DAKbidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada angka 5 yangmenyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunanHal. 9 dari 78 hal. Put.

No. 2799 K/PID.SUS/2015Petunjuk Tekhnis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK2010 untuk SD/SDLB di romawi VII tentang acuan pengadaan DAKbidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada angka 5 yangmenyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunanHPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPSantara lain :1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;2.

sebagaimana ketentuan Pasal 3Perjanjian Pengelolaan Hotel, Nomor: 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yaitu melakukan Technical Assistantatas Pembangunan Hotel milik TERGUGAT adalah tidak benardan mengadangada, karena PENGGUGAT tidak pernahmengikuti dan/atau melaksanakan tugastugas sebagaimana yangHalaman 27 dari 66 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Jmrdimaksud pada pasal 3 ayat (1) Perjanjian, karena faktanyaPENGGUGAT sama sekali tidak terlibat dan/atau tidak pernahmemberikan konsultasi tekhnis

Layanan Jasa Tekhnis termasuk didalamnya Asistensi;2. Layanan Jasa Pra Pembukaan (Pre Opening) Pembukaan Parsial(sioft Opening) dan Pembukaan Perdana (Grand Opening);3. Layanan Operasional Penuh;3. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT REKONVENSI denganTERGUGAT REKONVENSI menindaklanjuti nota kKesepahaman tersebutdengan membuat dan/atau menadantangani Perjanjian PengelolaanHotel, Nomor: 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, yangditandatangani oleh DIDIK EDHIE selaku Presiden Direktur PT.

seluruhnya sebesar Rp101.061.000.000,00 (Seratus satu milyar enam puluh satujuta Rupiah).Setelah dilakukan pembayaran secara keseluruhan terhadapProyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noorhalaman 43 dari 118 halamanPutusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. 44menjadi Bandara Embarkasi Haji yang meliputi pembuatanterminal bandara (apron), perpanjangan runway, mechanicalelectrical yang berkaitan dengan landing system,pelapisan runway lama, dan pekerjaan pagar keliling,kemudian dilakukan pemeriksaan tekhnis

AnasMallawi bin Mallawi sesual dengan Berita AcaraPemeriksaan Tekhnis Operasional Fasilitas sisi UdaraBandar Udara Syamsudin Noor tanggal 17 Juni 2004 danBerita Acara tanggal 6 Desember 2004, dengan hasilpemeriksaan bahwa pekerjaan Runway Extension yangdilaksanakan oleh PT.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN Gto tanggal9 Februari 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDS02/GORON/03/2016 tanggal 08Maret 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIR:Bahwa Terdakwa AKIHITO LAMATO, ST. alias RULY selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), sebagai yang melakukan atau

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa AKIHITO LAMATO, ST. alias RULY selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan bersamasama dengan saksi Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH,M.Si, M.Sc selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil PemerintahKota Gorontalo yang bertindak selaku Pengguna Anggaran, saksi Moh.

Raga Bersaudara digugurkan dikarenakan tidak memilikisurat dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta serta tidakmelampirkan sertifikat ISO dan tanda daftar perusahaan;Bahwa tahapankegiatan evaluasi meliputi evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis dan evaluasi harga;Bahwa PT.

Panyimbang Ratu Agung gugur di evaluasi tekhnis;Bahwa ada surat perintah perjalanan dinas saksi bersama YOHANISuntuk survey dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;Bahwa saksi tidak menerima uang perjalanan dinas;Bahwa saksi pernah ke Jakarta selama 3 hari untuk melihatketersediaan barang dan untuk survey harga bersama dengan Pak SubiUtama, LANDER JAYA RANA dan YOHANIS dan bertemu denganZULFIANIS Bandara Fatmawati;63Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi LANDER JAYA RANA ikutdiajak ke

,MH. selaku PPK dan Fani Fahleviselaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatanRedistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPNProvinsi Banten tidak melakukan Identifikasi berupa penelitian danpengecekan ulang dengan mencocokan data yang diusulkandengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di Kanwil BPNProvinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.

semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.kami yakin bahwaHalaman 68 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.masih banyak Pegawai Negeri Sipil lain di daerah yang berprestasikompeten, jujur dan bersih ; Bahwa intinya non job saja untuk staf biasa bisa, itu yang untukTahun2012 ; Bahwa dengan dicabut itu kembali pada Undang Undang untuk diberhentikan, bukan hanya pemberhentiannya kepada jabatannya tetapiharus diberhentikan sebagai ASNnya ; Bahwa Saksi tahu bukti surat T 17; Bahwa secara tekhnis

langsung kepada Penggugat dalam bukti surat T 22 kepada yang bersangkutan dikirim lewat pos dan ada resipengirimannya ; Bahwa setelah keputusan dari Tergugat terkait dengan keputusanpemberhentian tidak dengan hormat itu, Penggugat tidak pernah diblokir NIP nya ; Bahwa di Kabupaten Blitar sudah dibentuk Tim Baperjakatsekarang namanya Tim PenilaianKerja ; Bahwa Tim Penilaian Kerja ini sudah ada sebelum obyeksengketa ada; Bahwa setahu saksi yang berhak memberhentikan PPK, TimPenilaian Kerja ini secara tekhnis

puluh ribu tujuh ratus rupiah),awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titikbiogas dengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas jutaSembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)namun dalam DPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empatpuluh) titik dengan masingmasing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluhdua juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enamrupiah);Bahwa saksi menerangkan secara tekhnis

GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek IntalasiBiogas tersebut, setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku KonsultanPengawas;Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumenperencanaan ;Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No.3 Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RABdan Spesifikasi Tekhnis;Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalahHal

77 dari 195 Putusan Nomor 25/Pid.SusTpk/2018/PN.Dpsberdasarkan harga penawaran sementara (HPS) yang dibuat oleh dinas yangdiserahkan oleh PPK Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk itemspesfikasi tekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untukharganya menyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yangdisediakan oleh Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannyasebesar Rp. 22. 288.103, 75;Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra

dan dasar penyusunan harga adalahberdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang dierahkan kepada saksi olehSaksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesfikasi tekhnis mengacupada Permen ESDM no 3 Tahun 2014 dan untuk harganya berdasarkanstandar harga satuan yang berlaku tahun 2014 ditambah dengan biayabiayaseperti biaya angkut sehingga saksi melakukan survey ulang terhadap hargasatuan tersebut;Bahwa saksi hanya menyesuaikan harga dalam RAB tersebut berdasarkanharga perkiraan sementara (HPS) yang diberikan

(Sselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tekhnis kegiatan instalasiBiogas ada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukanpenawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan prosestender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak adarekanan yang memasukkan penawaran.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.14.Saksi KOMANG SUDIATMIKA

sesuai yang tertera dalam kontrak; Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu) melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis

sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu) melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis

Amiruddin Supu, M.Si) dan tandatangan AJO pada dokumentersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumahsaksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD memintapertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;18.Foto Copy Daftar penerimaan jasa pendamping Tekhnis / non tekhnisatas 16 orang tertanggal 16 Juli 2015 total senilai Rp.22.500.000,,ditandangani PPK (MUHAMMADU ) dan diketahui Kadis KehutananKab. Konut (Drs. H.

Amiruddin Supu, M.Si dan tandatangan AJO pada dokumentersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumahsaksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD memintapertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan.20.Foto Copy Daftar penerimaan jasa pendamping Tekhnis / non tekhnisatas 16 orang tertanggal 16 Juni 2015 total senilai Ro.22.500.000.,,ditanda tangani PPK (MUHAMMADU) dan diketahui Kadis KehutananKab. Konut (Drs. H.

Amiruddin Supu, M.Si.Bahwa proses lelang dan pelaksanaan kegiatan Penanaman HutanRakyat TA 2015 tidak dapat dilakukan bila tidak ada kegiatanPembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutandan lahan (perencanaan).Bahwa sebabnya sehingga saksi berikan dana perencanaan kepadaTenaga Pendamping Tekhnis (16 Tenaga Pendamping Tekhnis) sebabmereka milik SK Penunjukan sebagai Tenaga Pendamping yangditandatangani oleh Kadis Kehutanan Drs.

Suharyadiselaku Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Kubu Rayaadalah selaku Pengguna Anggaran dan sekaligusbertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanda tangandalam Kontrak Kerja Pengadaan Pengembangan Media Center tahun 2014;e Bahwa selanjutnya Ir Suharyadi selaku Kepala Dinas Kominfo Kubu Rayamenunjuk Panitia Pengadaan Barang/jasa,Pejabat Pengadaan, PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaanyaitu :1.

Suharyadiselaku Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Kubu Rayaadalah selaku Pengguna Anggaran dan sekaligusbertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanda tangandalam Kontrak Kerja Pengadaan Pengembangan Media Center tahun 2014;e Bahwa selanjutnya Ir Suharyadi selaku Kepala Dinas Kominfo Kubu Rayamenunjuk Panitia Pengadaan Barang/jasa,Pejabat Pengadaan, PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :1.Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Bangunan Dinas Cipta Karya AcehTA. 2016 ;e Bahwa, terdakwa mengetahui pekerjaan pembangunan sarana Ibadah/ MCKSiron dengan nilai kontrak Rp. 191.500.000, (Seratus sembilan puluh satu juta limaratus ribu rupiah) bersumber dari dana APBA Tahun 2016 ; Bahwa, benar sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaBarang Bidang tata Bangunan dan Kontruksi Dinas Cipta Karya Aceh nomor : 603/KPTS/TBK/DCK/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang perubahan kelima terdakwaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Pembantu PPTK) pada Bidang Tata Bangunan danKontruksi Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2016; Bahwa, benar terdakwa kenal dengan saksi M Dahlan dan saksi Misuar STpada saat setelah penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan sarana Ibadah/MCK Siron dengan nilai kontrak Rp. 191.500.000, (Seratus sembilan puluh satu jutalima ratus ribu rupiah) sekira tanggal 28 Juli 2016 di Ruang PPTK Bidang TataBangunan bersama HAMDANI selaku Ketua

tanggung jawabtelah melekat kepada Terdakwa yang di mana diatur secara lengkap dalamSTATUTA Universitas Kristen Tentena (UNKRIT), di mana salah satu tugaspokoknya diatur dalam Pasal 82 Huruf g yang mengatur bahwa, REKTORbertugas untuk mengelola keuangan dan melaksanakan penggunaannyaserta mempertanggungjawabkannya kepada Yayasan Perguruan Tinggi; Bahwa Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) berdasarkan KeputusanPengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST Nomor 23/Keu/YPTKGKST/2011 tentang Petunjuk Tekhnis

No. 97 K/PID/2016Bahwa Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) berdasarkan KeputusanPengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST Nomor 23/Keu/YPTKGKST/2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Keuangan, mengaturterhadap Prosedur Pengendalian Pencairan Dana UNKRIT yakni :1.Realisasi Anggaran Rutin, yakni anggaran yang dibayarkan secarateratur setiap bulan dengan jumlah yang relatif tetap, seperti gajipegawai tetap atau honorarium pegawai tidak tetap, dilaksanakan olehPembantu Rektor II dan disetujui

Tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012;

/LAP/XII/2012,tanggal 31 Desember 2012;

PemerintahKabupaten Sumenep sebesar Rp 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuhratus empat puluh lima ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto(Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (KetuaTim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan

Pemerintah Kabupaten Sumenepsebesar Rp 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh limaribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dariBPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala PerwakilanBPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman18(Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (AnggotaTim) ;Perbuatan

Sos selaku PPK makaHPS dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan alkes RSUD dr. A. DadiTjokrodipo Bandar Lampung tahun 2012 tersebut diserahkan kembalikepada MUHAMMAD NOOR selaku Ketua Panitia Lelang untuk dijadikanHal. 7 dari 64 hal. Put. No 1717 K/Pid.Sus/2015sebagai dasar pembuatan dokumen pengadaan untuk segera dilakukanproses pelelangannya;Bahwa selanjutnya Panitia Lelang Pengadaan AlatAlat Kesehatan dan KBRSUD dr. A.

Sos selaku PPK makaHPS dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan alkes RSUD dr. A. DadiTjokrodipo Bandar Lampung tahun 2012 tersebut diserahkan kembalikepada MUHAMMAD NOOR selaku Ketua Panitia Lelang untuk dijadikansebagai dasar pembuatan dokumen pengadaan untuk segera dilakukanproses pelelangannya;Bahwa selanjutnya Panitia Lelang Pengadaan AlatAlat Kesehatan dan KBRSUD dr. A.

BB 198: 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat KeputusanKepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasidan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada KegiatanPerencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran2009, beserta lampirannya;199.

BB 198: 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor :Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada KegiatanPerencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran2009, beserta lampirannya;199.

No. 145 K/Pid.Sus/2013140195.196.197.198.Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), PembantuPengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga HarianLepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main StadiumUNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;BB 195: 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan PembantuPengelola Administrasi

Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ProvinsiRiau Nomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, besertalampirannya;BB 198: 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, di

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000,55.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran

bukti penerimaanuang makan untuk masingmasingpegawai sebesar Rp 140.000,.1 (satu) lembar Daftar PegawaiPuskesmas Sei Panas Kec.Bengkong Kota Batam bulanNovember 2007 sebagai buktipenerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesarRp 180.000.55.1 (satu) exemplar copy SuratKeputusan Walikota BatamNomor ; KPTS.07/HK/I/2007tanggal; 02 Januari 2007 tentangPenunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran / Barang /PejabatPembuat Komitment, PejabatPelaksana Tekhnis

Riaunomor : 61/ SPT/ TU/ 2016, tanggal 22 Februari 2016, tentang persetujuanmemberikan keterangan selaku ahli ukur dalam perkara kegiatan usaha minyakdan gas bumi di Polres Siak.Bahwa benarpada saat sekarang ini, Ahli menjabat Fungsional Umum SeksiPelayanan Tekhnis (UPT) Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Riau, dengan tugas pokok :. Melakukan tera ulang unit, ukur, tatar, timbang dan perlengkapan terhadap alatalat ukur yang dipergunakan di wilayah Prov.

Riau nomor : 61/ SPT/ TU/ 2016, tanggal 22 Februari 2016, tentangpersetujuaan memberikan keterangan selaku ahli ukur dalam perkarakegiatan usaha minyak dan gas bumi di Polres Siak.e Bahwa benarpada saat sekarang ini Ahli menjabat Fungsional Umum SeksiPelayanan Tekhnis (UPT) Metrologi Dinas Perindustrian dan PerdaganganProv. Riau, dengan tugas pokok :a. Melakukan tera ulang unit, ukur, tatar, timbang dan perlengkapanterhadap alatalat ukur yang dipergunakan di wilayah Prov.

Sehingga dalil Penggugat patut untuk dikesampingkan;Bahwa kewenangan terhadap penilaian dan pengawasan pelaksanaanprotokol kesehatan Covid19 terhadap P2KD lalai atau tidaknya adalahkewenangan Sub TFPKD Kecamatan Galis, berdasarkan Perbub No. 89tahun 2020 tentang petunjuk tekhnis pemilinan kepala desa pasal 5 nomor 7dan 8:(7) Dalam hal koordinasi bencana non alam Corona Virus Disease 2019dibentuk Sub TFPKD di kecamatan yang terdiri dari:a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinankepolisian

Apabila melewati waktunyamaka surat undangan akan dibakar oleh Panitia yang disaksikan olehsaksi2 Bakal calon kepala desa;Berdasarkan kesepakatan bersama diatas penerima surat undangan adalahpemilin penduduk asli Desa Kelbung dan diberikan kepada pemilih secaralangsung tanpa dititipkan pada orang lain;Bahwa berdasarkan Pasal 65 Perbub Nomor 89 tahun 2020 tentangPetunjuk tekhnis pemilihan kepala Desa :1. selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutansuara, panitia pemilihan sudah

Ajis selaku Pengguna Anggaran, selaku PPK (YAHYATIBERIAS THESIA,ST) secara tekhnis bertanggung jawab selakupelaksana lapangan, dan Kontraktor PT. Kakas Karya Direktur Ir.EDUARD J. NANGKA. Alm sedangkan Pelaksana lapangan PT. KakasKarya Sdr. CHRISTIAN MANDAGI;halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnk Bahwa pekerjaan tersebut berada pada Dinas PU Kab.

Sorong Selatan; Bahwa pada saat itu saya menjabat selaku Bendahara Rutin/Pengeluarandisaat itu ditahun 2012 ada penagihan pembayaran oleh Pihak keduadengan kelengkapan dokumen antara lain Kontrak, Laporan KemajuanPekerjaan, sudah ditanda tangani PPTK Rekomendasi, Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan yang telah Selesai yang ditanda tangani KepalaDinas setelah ditanada tangani oleh Direksi Tekhnis dan PPK serta PihakKedua disertai PHO pembayaran Pekerjaan Pembangunan jalan BoldonSesor; Saya sebagai bendahara