"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.

Tergugat setelah Tergugatmenagin kembali deposit sewa sebesar Rp500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) melalui suratTergugat Nomor : 112 /AHP/UPD PT.LUX/X1/2015tanggal 4 Nopember 2015, dimana dalam suratdimaksud Tergugat mengingatkan kepada Penggugatkarena gedung sudah dikosongkan dan diserahkankembali kepada Penggugat oleh sebab telah berakhirmasa sewa, untuk mengembalikan deposit sewa yangsudah diterima oleh Penggugat dan mengundangPenggugat untuk merumuskan formula yang dapatdisepakati tentang tekhnis

Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalamBuku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI halaman 100 yangmenyatakan: lelang yang telah dilaksanakan sesuai denganperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.Maka lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat Il atas ketiga obyek hak tanggungan seluas 2.490 meterpersegi sebagaimana termuat dalam Salinan Risalah Lelang Nomor:88/2009 tanggal 3 Juni

S1 jurusan Tecnik Sipil di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta,Specialis Ecote Nasional des Travaux Public de Etat (ENTPE)jurusan Hindraulika di Lyon Perancis ;sebagai Kepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi kemuidanKepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi Kemudian KepalaBalai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik,Kepala Bagian TU ,KepalaBidang Tata Operasinal dan sekarang Kepala Bidang PelayananPenelitian ;Bahwa ahli pernah diminta oleh Kepala Dinas SDAP untuk memberikaadvis tekhnis

yang dikeruk 66.000 m3 yang dibuangseharusnya angkanya sama ;Bahwa menurut konsultan Pengawas tidak terjadi penyusutan tapikekurangan pekerjaan, dan dalam kenyataannya yang dikeruk 66.000m3 sedangkan yang dibuang 37.000 m3, menurut ahli jangka waktupenyusutan terjadi sekitar satu tahun ;Bahwa dalam jangka watu 3 bulan masih dalam jangka waktupengerukan bisa terjadi penyusutan buangan sampai 35 % karena bisadiambil orang dan terjadinya penyusutan yang tidak dapat diprediksi ;Bahwa permintaan advuis tekhnis

maksudnya adalah untuk melihatapakah pekerjaan secara tekhnis itu sudah benar atau tidak ;Bahwa secara advis tekhnis pekerjaan sudah selesai tetapi ahli tidakbisa menghitung volume buangan yang 37.000 m 3 tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatasTerdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;2.

temuan BPK sedangkan untuk tahun2010, 2011, dan 2012 adalah dari arahan penyidik sehingga pada saat kami ada uang makaTerdakwa cicil ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas disusaikan dengan acara yang Terdakwahadiri Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan itu misalnya Terdakwa ada acara74dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa Kepala Dinas Pertanian, dalamrangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala Dinas Transmigrasi, dan lainsebagainya karena ini menyangkut tekhnis

walapun Terdakwa diundang Terdakwa membawapejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskan secara tekhnis ;Bahwa untuk perjalanan dinas setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun jugaTerdakwa sebagai Bupati juga memiliki DPA sendiri ;Bahwa karena tugas dan kesibukan Terdakwa biasanya Terdakwa mendahulukan mereka untukmengurus kebutuhan dan kegiatan Terdakwa disana baik itu penginapan maupun SPPDTerdakwa sehingga merekalah yang mengurus SPPD Terdakwa untuk ditandatangani

H.HABIR PONULELE, MM melakukan perjalanan dinas, disesuaikan dengan acara yangTerdakwa hadiri, dimana Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan acara tersebut,misalnya Terdakwa ada acara dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa KepalaDinas Pertanian, dalam rangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala DinasTransmigrasi, dan lain sebagainya karena ini menyangkut tekhnis walapun Terdakwa diundangTerdakwa membawa pejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskansecara

tekhnis ;Bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi SUAIB MUDO, GUSLANARSYAD, FITRI YANTI, HASAN BASRI, MUHAMMAD REZA, AHMAD S.MARDJANU,AKRIS FATTAH, TAMRIN H.SAMAUNA, dan ALY LASAMAULU, diterangkan bahwauntuk perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah, setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun juga Terdakwa Drs.

Bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan keuanganDesa.b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, PerubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.d. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa.e. Menyusun Pelaporan pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDesa.f. Melakukan Verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa.

Pemeliharaan Kantor Desa; Bahwa dalam pekerjaan penggalian/pengerukan irigasi desa di Desa MuaraJalai menggunakan Dana Desa untuk pelaksana kegiatan tidak ada yangditunjuk secara tertulis akan tetapi sebelum dimulai pekerjaan saksi selakuSekdes dan selaku Ketua Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) Desa Muara Jalai pernah bertanya kepada Pj. Kepala Desa MuaraJalai Sdr.

ABRAR bahwa untuk menghasilkan jalan semenisasidengan panjang 100 Meter, lebar 2 Meter dan ketebalan ratarata 12centimeter dibutunkan 100 Sak Semen, 20 M3 pasir , dan 25 M3 kerikil,masih tergolong wajar walaupun terdapat kelebihan, dimana dalam 100Meter lari (M) menggunakan pasir 20 M3 dan kerikil 25 M3, sedangkanberdasarkan perhitungan tekhnis bahwa dalam 100 Meter lari (M)dibutuhkan pasir sebanyak 11,52 M3 dan kerikil sebanyak 17,28 M3.terhadap kelebihan pasir dan kerikil tersebut yang disampaikan

Kemudianpelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKURyang tanpa menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis sebagaimanayang dimasukkan di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dariPT.

Seruyan secara tidak sah menurut Perpres No.54tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahannyakarena Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKUR bukan merupakanpengurus/karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap pada PT.Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernah meminta ijinatau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku PenggunaAnggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukmenggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yang

Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olehPPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EEkegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27Oktober 2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olen PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (ElisLesmanawati dan Yani Heriyana) dalam pencairan anggaran.e Bahwa benar keterkaitan saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) untuk kegiatan Alat Kesehatan Puskesmas Berfungsi PONEDdalam proses pencairan anggaran adalah mempersiapkan dokumen SPPLS dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran, dalam penandatangan SPPLS uang muka untuk rekanan PT. Cahaya Lestari Medica sebesarRp.4.959,920.000.

;e Bahwa benar keterkaitan saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) untuk kegiatan Kesehatan Puskesmas Berfungsi PONED adalahmengendalikan Pelaksanaan Kegaiatan yang ada di DPA pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Berfungsi PONED sesuai dengan RencanaAnggaran Kas dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Program/KegiatanSatuan Kerja Perangkat daerah TA 2012 yang diberikan kan kepada KepalaSub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan Provinsi Jabar;e Bahwa benar untuk kegiatan Alat Kesehatan

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dalam kegiatan Pemenuhan Saranadan Prasarana Rumah Sakit yaitu Drg. MARION SIAGIAN M.Epid (untukpenandatanganan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaituRincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan Kegiatan;.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Berfungsi PONED yaitu Dr.KHOIRIYAH ((untukpenandatangan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaituRincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan Kegiatan untuk pembayaranuang muka;.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Berfungsi PONED yaitu SRI SUDARTINI (untukpenandatangan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaituRincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan Kegiatan untuk pembayaranPelunasan).e Bahwa benar pada saat pengajuan pembayaran pelunasan tersebutPPTK (dr. KHOIRIYAH) sedang menjalani cutimelahirkan berdasarkan surat ijin cuti alasan penting NomorHalaman 123 dari 410 halaman, Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2015/PN.

sebagai berikut Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII BengkuluNomor : 011 / KPTS / B Sum VII / 2007, tanggal 11 Januari 2007tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Irigasi danRawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007; Notulen langkah langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaanbarang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ; Pengumuman lelang ; Daftar peserta lelang ; Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ; Berita Acara Evaluasi Administrasi, tekhnis

Ghonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kecamatan Duruka DesaGhonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;4) Foto Copy 1 (satu) dokumen Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 20%Tahap Ill Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kab.Muna Kecamatan Duruka DesaGhonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;5) Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Ghonsume Nomor : 13Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tehknis Penelolaan KeuanganDesa dan Lampiran Keputusan Keputusan Kepala Desa Ghonsume Nomor : 13Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015 Pengangkatan pelaksana Tekhnis

/Pid.SusTPK/2015/PN Gto.tanggall5Maret 2016 atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganSurat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa I FAHRUL KASIM, S.Kom.selaku Kepala SeksiKesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi PengelolaData Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontalo dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa I FAHRUL KASIM, S.Kom.selaku Kepala SeksiKesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi PengelolaData Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontalo kemudian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan JasaInternet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontaloTA. 2011 dan terdakwa II SUPARTI UNO, SE selaku selaku BendaharaPengeluaran

DIDI NURHADI ;Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang sebesar Rp. 9.000.000,tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah menerima Juklak maupun Juknis dan juga tidakpernah mendapatkan pembekalan tekhnis mengenai pelaksanaan kegaiatnKeaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013 ;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000, sebesar Rp. 1.500.000, telahdipergunakan untuk keperluan seharihari sedangkan Rp. 1.500.000,sisanya masih ada yang rencananya akan diserahkan kepada sdr.HAMDAN namun sampai dengan saat ini belum pernah

CARYONO ;Bahwa saksi pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bintek) untuk Juknisdan Juklak mengenai pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional disebuah Hotel di Bandung selama 2 (dua) hari;Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Surat Keterangan MelekAksara (SUKMA) atau Sertifikat ;Bahwa uang dana KF selebihnya dipegang oleh Sdr.

NUNUNG BUDIANA ;Bahwa sekitar bulan Januari 2013 pengumpulan' parapenyelenggara/sanggar tersebut untuk mendapatkan penjelasanmengenai tekhnis pengajuan namanama penyelenggaraKeaksaran Fungsional (KF);Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sdr. Nunung Budianamemberitahukan dana program KF dapat dicairkan dan memintakepada seluruh penyelenggara Kecamatan se Kabupaten Cirebonuntuk memperbaiki proposal dan dikirim kepada sdr. NunungBudiana oleh terdakwa bersama dengan sdr.

KUSRIYATI untuk mengantarkanproposal permohonan bantuan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF)setelah sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yangdiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi tidak pernah membukabuka ataupun menghitung jumlahkeseluruhan proposal tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara Bimtek (Bimbingan Tekhnis)terkait pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013Kabupaten Cirebon Bahwa saksi mengikuti Rapat Sosialisasi yang diselenggarakan

Sistem merit poin ;3) Sistem penilaianbiaya selama umurekonomis ;" Bahwa ketiga sistem penilaian yang telah saksi 145 Perkara Korupsijelaskan tersebut bisa digunakan untuk seluruhpengadaan barang/jasa, tetapi tidak termasuk jasakonsultansi ;Bahwa metode evaluasi penawaran dengan menggunakanSistem Merit Poin bisa digunakan untuk melaksanakanpengadaan barang dan jasa milik pemerintah ;Bahwa menurut ahli, dalam metode penilaian sistemmerit poin menganut asas kesepadanan yaitu prosentaseuntuk nilai tekhnis

menjamin bahwa barangitu. tersedia, sedangkan Kerjasama Operasional atauSubkontrak adalah perjanjian antara pihak rekananyang satu dengan yang lain dalam pengadaanBarang/Jasa ;Bahwa pihak pemenang lelang boleh membeli dari pihaklain asal perusahaan pemenang lelang tersebut yangbertanggungjawab ;Bahwa tindakan kontraktor membeli dari pabrikan lainadalah boleh dan tindakan tersebut tidak termasuksubkontrak, tetapi membeli ;Bahwa yang dimaksud dengan penentuan' bobot nilaiteknis tersebut adalah syarat tekhnis

tidakdiatur dalam Keppres, tetapi dapat mengacu kepadakualitas barang dan harganya yang diperoleh dari148hasil survey untuk menentukan HPS ;" Bahwa untuk jasa konsultansi, yang dinilai bukankualitas barang dan harganya, melainkan menyangkutkredibilitas orangnya dan harga yang diminta ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan sebagai berikut Bahwa terdakwa menolakketerangan ahli, karena yangbersangkutan tidak memenuhisyarat sebagai ahli ; Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis

Adi Reka Tama Rp356.015.000,00 ;Sehingga Kerugian Keuangan NegaraRp.216.150.000,00 ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan, yaitu Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis dannilai untuk harga tidakharus sama seperti yangditerangkan Ahli (50 : 50)seperti contoh yang terdapat152dalam Lampiran Keppres No.80 tahun 2008, melainkanapabila Pengguna Barangmenghendaki barang yangberkualitas baik, makaprosentase nilai teknisharus lebih tinggi dariprosentase nilai harga, danterdakwa

No. 1127 K/Pid/2005pada tanggal 11 Februari 2002 sesuai Kontrak No.10/Pemb/TK/II/2002 dan Surat Perintah Kerja ditandatangani tanggal 8 Februari2002 sedangkan ijin prinsip dari DPRD belum ada pada waktu itusehingga dasar dan petunjuk tekhnis (operasional) pekerjaan proyekini dikerjakan tanpa dasar hukum apapun, baik bestek yang teruraikandalam perjanjian pemborongan maupun bestek gambar.Bahwa Drs.

tanpa adanya peringatan dan atau pemberiansanksi oleh Tergugat memerintahkan Para Tergugat,Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalilyang tidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karenafaktanya Para Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,obermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari TergugatBahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Para Penggugatmengalami hal tekhnis

SYAHRIL Bin SATAR yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa SYAHRIL Bin SATARsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksuddalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Izzat Husain, mengingat TERGUGAT IlREKONVENSI sangat memahami kondisi daerah dimaksud,sehingga pada saat itu PENGGUGAT REKONVENSI menyetujuirencana pembebasan lahan tersebut, dengan biaya biayapembebasan ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI;Bahwa, FAKTANYA dalam proses pembebasan tersebut seluruhmekanisme dan tekhnis pembebasan, termasuk penunjukan NotarisHalaman 42 dari 54 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.MTRBambang Gede. S.H., seluruhnya dilakukan oleh TERGUGAT IlREKONVENSI dan Sdr.

Inwandi, karena Penggugat tidak mengetahuibagaimana tekhnis pembangunan tersebut, Penggugat menyuruh Saksiuntuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari Sdr.

DEDI YANTO/ObjekSengketa, yang diterbitkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu yangsemestinya adalah tanggal 25 September 2019 bukan tanggal 25 agustus2019 adalah murni kekeliruan tekhnis panitia dalam pengetikan dan ataumenulis bulan; sebagaimana termuat dalam berita acara penetapan calonKepala Desa Kiwu yang berhak dipilin tanggal 25 September 2019sebagai dasar penerbitan surat keputusan/objek sengketa;dan kalau diperhatikan secara seksama dalam frasa menimbang huruf adalam Surat Keputusan