Ditemukan 5095 data
58 — 7
Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu:pahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikansuatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ataubertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap oranglain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dariperbuatannya itu. telah mendatangkan kerugian pada orang lain,berkewajiban membayar ganti kerugian;27.Bahwa akibat
92 — 42
IX adalahperbuatan melawan hukum ( onrechmatige daaq);Menyatakan peralihan hak yang diperbuat antara Tergugat Il denganTergugat adalah batal demi hukum (nietig) karena telah nyatanyataTergugat Tergugat melanggar Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata(BW) dan tidak sah sehingga dapat dibatlakan (vernietig baar) danmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang jugatelah melanggar Pasal 1335 KUH Perdata (BW) karena tanah tersebutmasih dalam status persengketaan / persoalan;Menghukum Tergugat
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
158 — 128
Hal ini jelas menjadi kontradiktif dengan dasar pengajuanGugatan Para Penggugat yang berupa perbuatan melawan hukumdan jelas akan menimbulkan kerancuan serta bertentangan dengankaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.Bahwa oleh karena dalam Perkara Perdata a quo Para Penggugat telahmencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, antara gugatan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad)dengan gugatan cidera janji(wanprestasi), JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Para Penggugat tidakjelas atau kabur
Hal ini juga sejalan denganYurisprudensi MARIdalamPutusan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24April 1986 yang telah dikemukakan di atas.Hal 163 Putusan Nomor : 600/PDT/2019/PT.DKI52.Bahwa oleh karena di dalam Perkara Perdata a quoPara Penggugattelahmencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, antara gugatanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)dengan gugatan ciderajanji (wanprestasi), JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Para Penggugattidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah selayaknya dan sesuaihukum
593 — 642
Olehkarena itu surat keputusan Tergugat memberikan hak pengelolaan kepada Tergugat Il denganmemasukkan Hak Guna Bangunan No.26/Gelora dan Hak Guna Bangunan No.27/Gelora kedalamhak pengelolaan Tergugat Ill adalah merupakan suatu perampasan yang dilakukan olehkekuasaan dus tidak berdasar hukum.Menimbang, bahwa kalimat suatu perampasan yang dilakukan oleh kekuasaan dus tidakberdasar hukum dapatlah diartikan atau dekwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh penguasa/pemerintah (Onrechmatige
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
TurutTermohon Kasasi sejak 17 tahun yang lalu, dan ke semua haltersebut diperolen oleh Para Termohon Kasasi tanpa dapatmenunjukkan bukti kepemilikan hak asli dalam bentuk apapun.Yang diperoleh oleh Para Termohon Kasasi dengan suatu putusanJudex Facti yang sangat absurd, yang sama sekali tidakmencerminkan asas keadilan dan sifatnya berat sebelah danberdasarkan putusan secara tidak adil bertentangan dengan hukumitu telah timbul adanya dugaan suatu tindakan yang secara serakahhendak memperkaya diri sendiri (onrechmatige
99 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
lalu, dan kesemua hal tersebut diperoleh oleh Para Termohon Peninjauan Kembalitanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak asli atas Tanah dalambentuk apapun, Yang diperoleh Para Termohon Peninjauan Kembalidengan suatu putusan Judex Facti yang sangat absurd, yang samasekali tidak mencermikan asas keadilan yang sifatnya berat sebelahdan berdasarkan putusan secara tidak adil bertentangan denganhukum itu telah timbul adanya dugaan suatu tindakan yang secaraserakah hendak memperkaya diri sendiri (Onrechmatige
192 — 113
Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yangmelatar belakangi Gugatan ;Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Gugatan TidakJelas atau Kabur (obscuur libel), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas danterang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihakdalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenaiobyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan MelanggarHukum (onrechmatige daad), maka harus disebutkan tentang
90 — 89
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan HukumTata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdataPetitum Penggugat halaman 62 angka 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat II,Ill, IV, V, VI yang menelantarkan dan tidak menyelesaikan secara tuntas permasalahanyang dihadapi PenggugatPenggugat secara Birokrasi adalah perbuatan melawan hukumoleh Penguasa (Onrechmatige
234 — 277
UsahaNegara, sehingga apabila ada pihakpihak yang merasa dirugikandengan adanya produk hukum/Keputusan tersebut maka yangberwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena itu gugatan iniseharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige
1.SUMARDI
2.IRFAN BARDI SIREGAR, SE
3.RONI SYAHPUTRA
4.EDI IRAWAN HN SAGALA
5.RYAN ARI SYAHPUTRA
6.JEFRIYANTO GINTING
7.DANA SUHARNA
8.RUDDY KHADI
9.AHMAD DANY RS
10.MUHAMMAD ILYAS, SS
11.M.ADIL SIBARANI
Tergugat:
1.PT. Solusi Transportasi Indonesia Cabang Medan
2.PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan
133 — 51
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi(Uitvoerbar bij voorrad) ;30.Bahwa oleh karena Para Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige daad) oleh karena itu sudah tepatdan beralasan Para Tergugat dihukum secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan alasanalasan diatas, dengan ini Para Penggugat memohonkiranya
71 — 12
Anwar, S Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II Jilid I, cet ketiga,1982, Hal. 7677 )Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum (onrechmatige daad) adalahperbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif (het subjectief recht)atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daderrechtsplicht) atau bertentangan dengan kesusilaan ( tegen de geode zeden) ataubertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruischtegen de sischen van de moraal
249 — 129
Suatu keadaan, yang secara hukum, mewajibkan seorangatau lebih direksi untuk memperoleh kuasa atau wewenang ataupersetujuan dari Kurator Pailit terlebin dulu sebelum melakukan suatuperbuatan hukum yang dapat mengikat perusahaan atau perseroan.Tiada ijin/kuasafwewenang Kurator mana, perobuatan seorang atau lebihdireksi perusahaan pailit yang demikian itu, jelas merupakan suatuperbuatan melawan hukum (onrechmatige overheids daads).
95 — 42
maka segalasesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggaptermuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan: TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI,VIII, IX telah mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (onrechtmatige overheiddaad) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh personal atau badanhukum perdata lainnya (onrechmatige
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
97 — 73
Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal1365 KUHPerdata haruslah memenuhi unsurunsur yang terkandungdidalamnya yakni unsur " adanya tindakan, Perbuatan itu harusmelanggar hukum (Onrechmatige daad), pelakunya mMempunyal unsursalah, tindakan/perbuatan itu. menimbulkan kerugian.
127 — 38
Bahwa dalam Pokok dalam gugatana quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai GugatanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), namun dalam dalilmaupun petitum gugatan didalilkan juga mengenai Gugatan PembagianHalaman 24 dari 99 Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2017/PN. Tgl.Waris yang manajelas menunjukkan bahwa PENGGUGATmencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum denganGugatan Pembagian Warisan;4. Bahwa ahli hukum M.
63 — 38
Bahwadalam Pokok dalam gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalahmengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad),namun dalam dalil maupun petitum gugatan didalilkan juga mengenaiGugatan Pembagian Waris yang mana jelas menunjukkan bahwaPenggugat mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan MelawanHukum dengan Gugatan Pembagian Warisan;Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 482Pdt/2018/PT SMG4. Bahwa ahli hukum M.
232 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat XI Konvensi, tidak hanya didukung oleh buktibukti yuridis danautentik, tetapi secara de facto, fisik tanah sengketa juga dikuasai olehPenggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi 1/PenggugatKonvensi yang mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa, padahaldiketahuinya bahwa ia bukanlah pemilik dan tidak mempunyai hak atastanah sengketa, jelasjelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige
315 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 472 PK/Padt/2015Coheh) (lihatlan juga VOS, hal. 145), maka yang dimaksud dengansuatu. perbuatan yang bertentangan dengan azasazas hukum(onrechmatige daad) ialah membuat sesuatu atau tidak membuatsesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (a) melanggar hak orang lain, (b)bertentangan dengan kewajiban hukum (rechsplicht) dari yangmelakukan perbuatan itu, (c) bertentangan baik dengan kesusilaanmaupun azasazas pergaulan kemasyarakatan mengenaipenghormatan diri orang lain atau barang orang lain
1.SITI KHASANAH
2.PARYAM
3.RIPNGADIASIH
4.PATROMADAH
5.SITI NUROKHAENI
6.DARWANTO
7.PARSIYATUN
8.ROHIM PRAMUJI
9.ROHYATI
10.SUYANTI
11.SITI PARSIYATI
12.PARWITO
Tergugat:
1.AGUS SUTIKNO
2.MURNIYATI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH DESA KALENG
133 — 34
ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN
PARJUD merupakanperbuatanMelawan Hukum(Onrechmatige Daad);
10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela dan bebas dari beban maupun syarat apapun kepada Para
Penggugat Harta Warisan peninggalan H.
237 — 172
MAS/2007/270 tanggal 02 agustus 2007 (buktiT.2.15);Akan tetapi semua bukti tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan bukti yangmengikat, karena sejak semula Penggugat tidak terlibat dalam akad mudharabahantara Tergugat dengan Tergugat Il;Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara ini terdapat perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad = Gsilill) yang dilakukan oleh paraTergugat sebagaimana yang di dalilkan di dalam petitum gugatan Pengg ugat.Untuk hal tersebut majelis mengambil dasar pertimbangan