Ditemukan 5161 data
127 — 26
Ketua Pengadilan Negeri telah memanggil pihak yang kalah (termohoneksekusi) untuk menghadap dan memberi tegoran (aanmaning) agardalam tenggang waktu yang ditentukan paling lama 8 hari , termohonmenjalankan putusan secara sukarela .4.
282 — 234
,tanggal 29 Nopember 2000, tentangTegoran (Aanmaning) kepada Erry Mohammad Syofryady, diberi tandabukti P28;Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P6, P7,P9, P10, P13,P14, P15, P6, P17, P18, P21, P22,P24, P27 dan P28 sesuai denganaslinya selebihnya tanpa disertai aslinya;Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat jugamengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masingmasing dibawah sumpahtelah memberikan keterangan yaitu:Saksi 1, Ketut Adnyana.Bahwa saksi tahu tanah sengketa yaitu terletak
131 — 47
Putusan Mahkamah Agung Nomor2859 K/PDT/2012 Tanggal 30 Juli 2013 mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht van gewjsde), Penggugat tidak jugamengindahkan putusan a quo dan tetap melakukan semuakegiatan usaha rumah duka tersebut ;Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga telahmelakukan aanmaning/ teguran kepada Penggugat agarmemenuhi amar putusan a quo, tetapi hingga Pengadilan NegeriJakarta Utara menetapkan dan meletakkan sita eksekusiterhadap ke2 bidang tanah a quo, Penggugat tetap sajamelakukan
159 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara Jakarta, produk P12 (huruf tebal, miring dan garis bawah tambahan Para Penggugat);Bahwa penyerahan SHM Nomor 116/Pasar Baru oleh Tergugat kepadaTergugat II seperti yang Para Penggugat tuntut akan sangat tergantungpada Tergugat , maka oleh karena itu demi menjamin putusan sehubungandengan gugatan Para Penggugat ini dapat dilaksanakan, cukup beralasanapabila Para Penggugat mengajukan tuntutan, yaitu apabila dalam tenggangwaktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak menerima teguran(aanmaning
PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Tergugat:
1.PT. BANK IBK INDONESIA
2.ALFORT CAPITAL LIMITED
Turut Tergugat:
MUHAMAT HATTA, SH
226 — 68
Bahwa sehubungan dengan terbitnya Penetapan Aanmaning Nomor:14/PDT.HT/1998/PN.DPS, dan Penetapan Eksekusi Nomor: 14/PDT.HT/1998/PN.DPS, serta adanya Sita Eksekusi berdasarkan Berita AcaraEksekusi Nomor: 14/PDT.HT/1998/PN.DPS serta Pengumuman Lelangatas Asset Jaminan PENGGUGAT tertanggal 9 April 1998, makaPENGGUGAT melakukan upaya hukum, yaitu :7.1. Perlawanan terhadap Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT.Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. IndovestBank, PT.
54 — 16
Pemerintah Kampung dan TokohMasyarakat Kampung Brabasan tanggal 12 Nopember 2009, yang telah dibubuhimaterai secukupnya dan telah dilegalisir, telah dicocokkan dan ternyatasesuai dengan aslinya diberi tanda T.III,IV2;Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2009 untuk melaksanakanEksekusi perkara No 06/PDT.G/2004/PN.KB yang telah dibubuhi materai10.11.12.13.14.secukupnya dan dilegalisir, tetapi tidak sesuai dengan aslinya karena darifoto copy ke poto copy diberi tanda T.I,Il 3;Foto Copy Permohonan Aanmaning
68 — 37
Fotocopy Berita acara teguran/aanmaning Nomor :04/Pdt.Eks.HT/2011/PN.Tgl,yang telah dimeteraikan secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberitanda T.4.. Fotocopy Penetapan Nomor :04/Pdt.Eks.HT/2011/PN.Tgl, yang telahdimeteraikan secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5.. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 97/Pdt.G/2011/PN.TgItanggal 31 Juli 2012, yang telah dimeteraikan secukupnya dan sesuai denganaslinya, diberi tanda T.6.. Fotocopy Surat panggilan Polisi No.Pol.
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, padakenyataannya sampai keluar Putusan Hakim berkekuatan HukumTetap belum juga terlaksana atas Pelaksanaan Eksekusi tersebutyang mengakibatkan terhadap kasus ini belum mendapatkeadilan dan kepastian hukum (heb niet de rechtvaardigheid enrechtszekerheld di masa Menkumham Yusril hza Mahendra;Tentang Tegoran/peringatan (aanmaning) Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat kepada Kementrian Kehutanan RI;Bahwa, dalam kaitannya dengan kasus ini, PT.
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
250 — 167
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 11 Maret 2019.Dimana kedua penetapan tersebut terbit karena ada permintaan permohonaneksekusi yang dilakukan Pemohon Eksekusi incasu Terlawan KementerianLingkungan Hidup terhadap perkara Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO jo Nomor50/PDT/2014/ PT BNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1 PK/Pdt/2017 yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan karenapermohonan eksekusi beralasan hukum dan tahapan proses eksekusi telah dilalui seperti teguran (aanmaning
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Rekonvensl VI) dan Yayasan Tanjung Manggopoh (TergugatRekonvensi VIl) serta siapapun yang rnendapatkan hak daripadanya untukmenyerahkan kembali kKepada KUD Manggopoh Il dalam keadaan baik sertabebas dari beban apapun 631 Sertifikat Hak Milik atas nama para AnggotaKUD Manggopoh Il, termasuk di dalamnya 36 Sertifikat Hak Milik obyeksengketa dalam gugatan Konvensi, dimana 31 Sertifikat Hak Milikdiantaranya atas nama Para Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan,apabila setelah dilakukan teguran (aanmaning
394 — 2053
Barang bukti yang diketemukan waktu OperasiTangkap Tangan adalah uang Rp 400 juta.Hal 31 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.17)18)19)20)21)22)23)Operasi Tangkap Tangan Edy Nasution terkait terkaitpenundaan aanmaning (peringatan eksekusi) Putusan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
mengatur bahwa ketentuan pemberian irahirah demiKeadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnyamempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi hapus.Perlu dipahami bahwa hakekat titel eksekutorial adalah kekuatan untukdilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alatalat negara.Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan denganmeminta ijin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan denganmekanisme aanmaning
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
359 — 869
Prinsipdari dwangsom adalah agar putusan dapat dilakukan secara sukarela olehpihak yang kalah dan tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihakyang kalah baru diketahui setelah pihak tersebut tidak memenuhi teguran(aanmaning);Menimbang, bahwa ternyata Pasal 87 Ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup mengatur, Pengadilan dapat menetapkanpembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaanputusan
1.SYAFRIL
2.TITIK PUJOWATI
Tergugat:
1.wahyu kaharputra
2.firman kaharputra
3.kahar wirianto
Turut Tergugat:
1.h.khalidin,sh.mh
2.kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten kampar profinsi riau
3.PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru
224 — 108
hari lalai melaksanakan putusan pengadilan negeridalam perkara ini masingmasing kepada Penggugat dan Penggugat Il,dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa kaidah mengenai Qwangsom (uang paksa) masihmengacu kepada Pasal 606 RV yang pada praktek peradilan masih berlaku.Prinsip dari dwangsom adalah agar putusan dapat dilakukan secara sukarelaoleh pihak yang kalah dan tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela olehpihak yang kalah baru diketahui setelah pihak tersebut tidak memenuhi teguran(aanmaning
305 — 212
berkekuatan hukum tetap, Selanjutnyadisebut sebagai Bukti T.A 24 ;Fotokopi Jawaban dan Tangkisan Tergugat dan Tergugat Il dalamPerkara Konvensi atas Gugatan Penggugat dan sekaligus GugatanPerkara Rekonvensi dari Tergugattergugat atas Gugatan Penggugat inidalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2018/PNPsb, Selanjutnya disebutsebagai Bukti T.A 25 ;Fotokopi Surat Kakan BPN Pasaman Barat Rita Sastra Nomor90/13.17.300.8/1/2018 tanggal 5 Februari 2018, Selanjutnya disebutsebagai Bukti T.A 26 ;Fotokopi Berita acara Aanmaning
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
196 — 46
Bahkan sudah lebihdari setengah abad.Kadaluarsa tidak dapat dicegah oleh Penggugat mengingat tidak adanyaperingatan (aanmaning), suatu gugatan (dagvaarding), dan/atau setiap perbuatanHalaman 18 dari 98 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PN PlIkyang berupa tuntutan hukum (misalnya, verzet, banding atau kasasi) yangditujukan kepada Tergugat.Bahwa andai kata benar klaim Penggugat memiliki tanah adat atas dasarVerklaring No. 36/1959, quod non, dengan takzim padahal tidak, nyatanya tak bisadipungkiri atas tanah
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
244 — 152
Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak juga bersediasecara sukarela menjalankan ini seluruh putusan tersebut diatas,maka PT.WAHANA AGUNG INDONESIA PROPERTINDOmengajukan dan menjalankan proses aanmaning maupuneksekusi atas isi putusan tersebut diatas ;3. Bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tersebutdimohonkan eksekusinya sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku, PENGGUGAT diketahui sebelumnya mengajukangugatan perlawanan (Gugatan perkaraNo.663/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr);4.
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
579 — 514
Seandainyamemang terdapat sita jaminan atau sita eksekusi terhadap hartaTerbanding Il, hal itu sematamata sebagai konsekwensi putusanterdahulu yang mengalahkan Terbanding II, maka penyitaan itumerupakan hukuman bagi Terbanding II yang tidak mentaati teguran(aanmaning) dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, bukanpenyitaan harta benda yang sebelumnya telah diikat dalam suatuperjanjian penjaminan.
124 — 78
PutusanKasasi Mahkamah Agung RI, tanggal 20 November 2013, Nomor 1481K/Pdt/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewjsde), dan diktum putusan mengandung sifat penghukuman(comdemnatoir), dan berdasarkan penetapan Pengadilan NegeriIndramayu Nomor 07/Pdt.Eks/2015/PN.ldm, telah dilakukan teguran(aanmaning) kepada Termohon Eksekusi, jo.
842 — 1519
Namun apabilayang bersangkutan ingin agar informasi dapat dieksekusi seperti yang terjadidengan dana BOS yang pertama kali adalah minta penetapan dariPengadilan Negeri, prosesnya dapat dari Aanmaning sampai dengan sitadokumen yang dilakukan atas perintah pengadilan, itu cara mengeksekusinyaatas puusan yang telah berkekuatan hukum tetap.