Surat Keputusan Menkes No. HK.01.02.SK.I568 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,24. Surat dukungan Bank dari BNI No: HMN/03/0645/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,25. Surat Referensi Bank dari BNI No: HMN/03/0651/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir No:97/1.824.02/III/2005, tanggal 23 Maret 2005,27. Surat Keterangan Set Kadin Prov.

Dokumen/surat-surat dari saksi SENGKUT PANDEGA tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006 yang ditandatangani oleh DR. Dr.

Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH) 18. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RI Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani DR. dr.

Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE, dilampiri spesifikasi barang25. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir surat Departemen Kesehatan RI Nomor : PL.01.01.1.03.577 tanggal 10 Februari 2006 perihal pengadaan alat kesehatan dan kendaraan bermotor roda-2 dari DIPA Luncuran TA 200626. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran

Siti Fadilan Supari Sp.JP (K), mengeluarkan suratNomor : 199/Menkes/II/2006, perihal Penetapan Penyedia BarangPengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang menetapkanPT.

Siti Fadilah SupariSp.JP (K), Nomor : 199/Menkes/II/2006, tanggal 27 Maret 2006 perihalPenetapan Penyedia Barang Pengadaan Perlatan Pelayanan KesehatanDasar, yang menetapkan PT.

BAMBANG SARDJONO, MPH.pada tahun 2006,ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Menkes Nomor : 1087A/Menkes/SK/VIV2005, tanggal 27 Juli2005, yang ditandatangani Dr.dr. Siti Fadilan Supari Sp.JP , adapaunTugas , wewenang dan tanggung jawab terdakwa dr.

Siti Fadilan Supari Sp.JP (K), mengeluarkan suratNomor : 199/Menkes/II/V2006, perihal Penetapan Penyedia BarangPengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang menetapkanPT.

Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH)1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RINomor : 199/Menkes/Il/2006, tanggal 27 Maret 2007 yangditandatangani DR. dr.

No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya daapat diedarkan setelah mendapat izinedar, demikian juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetikPasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetik hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Menteri.

Jadi kalau belum ada izinedarnya kosmetik tersebut tidak boleh diperdagangkan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (2)menyatakan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi.Bahwa Ahli menerangkan Notifikasi kosmetik harus dicantumkan padabagian kemasan baik kemasan sekunder maupun kemasan primer, aagarmmemudahkan pengawasan peredaran kosmetika yang dijualnbelikan dipasaran.Bahwa AHLI

menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik Pasal 5 ayat (1) menyatakan Bahwa kosmetika yangdinotifikasikan harus dibuat dengan menerapkan Cara PembuatanKosmetika Yang Baik (CPKB), Sedangkan pada ayat (2) menyatakanpersyaratan teknis sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) meliputiHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Timpersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim, jadi kalaukosmetika itu. tidak aman

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1)menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya daapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, demikian juga pada PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang notifikasi kosmetik Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetikhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Sus/2019/PN.Smn.terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolonganNomor Urut 118 (seratus delapanbelas) dan dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa hakdan melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki Kewenangan untuk ituserta

Tim Pemeriksa, menyatakan barang buktiberupa :Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN.Smn.O 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhanirisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok GudangGaram Signature adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dan dalamPeraturan Menkes

Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si selakuTim Pemeriksa, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,17369 gram yangtersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandungsenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut93 (sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Prinmono, MH,lbnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Tim Pemeriksa, menyatakanbarang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalam bungkus rokokGudang Garam Signature adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 93 (sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dan dalamPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa WIHASTO Bin TUGIYA terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana telah melakukanpemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dalam Pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB0763/2019/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) dan senyawa 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa WIHASTO Bin TUGIYA telah melakukanpemufakatan jahat dengan saksi ADI IRWAN PRASETYO Bin TARJIYO dansaksi MAHYUDDIN ANSHORIE Bin SUKAMTO (yang keduaduanyaHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB0763/2019/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) dan senyawa 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika

dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawanhukum memiliki, mMenyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis tembakau gorila dengan saksi ADI IRWAN PRASETYOBin TARJIYO dan saksi MAHYUDDIN ANSHORIE Bin SUKAMTO. tidakmempunyai izin atau dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihakyang berwenang lainnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

KASMAN MADYANINGPADA, S.H yang terdaftar diPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai dengan pangkatPenataMuda Gol. ruang (Ill/a) Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan PelaksanaLanjutan (JFT) telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES/143/2016 dengan tertanggal 19 Februari 2016 untukmelakukan perceraian, maka perkara ini dapat diperiksa dan di prosessebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat adalah pegawau dengan pangkat

1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karen anya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diDirektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KementerianKesehatan telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES

Tramadol (HPLC); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Tramadol (HPLC);Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Pid.Sus/2019/PN Sbw Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Teguh Primhono,MH, Kompol Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kombes Pol Dr.Nursamran Subandi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Semarang denganKesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang bukti berupa irisan daun yang dianalisis milik tersangka atasnama ANDRIANTO alias ANDRI alias RAWING bin MAD RUSWANTOWATIM adalah senyawa sintesis 5FLUOROADBICA yang terdaftar dalamGolongan (Satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun2018

IbnuSutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kombes Pol Dr.Nursamran Subandi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Semarang denganKesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang bukti berupa irisan daun yang dianalisis milik tersangka atasnama SUGIYANTO alias SUGI bin DASIMAN adalah senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 95 danmengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes

Nursamran Subandi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Semarang denganKesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambilkesimpulan bahwa barang bukti berupa irisan daun yang dianalisis miliktersangka atas nama SUGIYANTO alias SUGI bin DASIMAN adalahHalaman 18 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pbgsenyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 95 dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RINo. 50 tahun

Teguh Primhono,MH, Kompol Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kombes Pol Dr.Nursamran Subandi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Semarang denganKesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang bukti berupa irisan daun yang dianalisis milik tersangka atasnama ANDRIANTO alias ANDRI alias RAWING bin MAD RUSWANTOWATIM adalah senyawa sintesis 5FLUOROADBICA yang terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun2018

PN PbgST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kombes Pol Dr.Nursamran Subandi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Semarang denganKesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang bukti berupa irisan daun yang dianalisis milik tersangka atasnama SUGIYANTO alias SUGI bin DASIMAN adalah senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 95 danmengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes

Nadia Dina, Apt.Pengendaliandan LegalisasiResep Rawat Harahap dan Surya PratiwiInapAnggota : Admiwarti, Sri Haryani Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 124/MENKES/SK/II/2009 pada tanggal 06Februari 2009 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2009, telahdialokasikan dana luncuran untuk biaya pelayanan kesehatan yangdiberikan kepada peserta Jamkesmas melalui Rumah Sakit/PPK(Pemberi Pelayanan Kesehatan) dan Dana Jamkesmas

Djoelham juga mendapatalokasi Dana Luncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu :berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18 Juni 2009 Dana Tahap Keduasebesar Rp.1.588.733.000, (satu milyar lima ratus delapan puluhdelapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), laluberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp.932.965.000, (sembilan ratus tiga puluh

duajuta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1006/MENKES/SK/XI/2009 pada tanggal 12 Nopember 2009 Dana Tahap Keempatsebesar Rp.1.903.547.000, (satu milyar sembilan ratus tiga jutalima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa selanjutnya selama Terdakwa menjabat selaku DirekturRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.

Djoelham juga mendapatalokasi Dana Luncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu :berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 434/16MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18 Juni 2009 Dana Tahap Keduasebesar Rp.1.588.733.000, (satu milyar lima ratus delapan puluhdelapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), laluberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp.932.965.000, (sembilan ratus tiga

puluh duajuta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1006/MENKES/SK/XI/2009 pada tanggal 12 Nopember 2009 Dana Tahap Keempatsebesar Rp.1.903.547.000, (satu milyar sembilan ratus tiga jutalima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa selanjutnya selama Terdakwa menjabat selaku DirekturRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.

. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPutusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN Slw.Hal 8 dari 29Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (Satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta lampiran surat

UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bagi dirisendiri tersebut dilakukan tanpa mendapat izindari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika Golongan (Satu) nomor urut 182dalam Peraturan Menkes RI No.4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan cara melawan hukum bagi diri sendiri, olehkarenanya Majelis berkesimpulan unsur kedua

bukti tersebut yang disita dari toko obat AlHidayahJalan Garuda Desa Labuhan sumbawa pada saat dilakukan pemeriksaanbersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polres Sumbawauntuk dijadikan Barang Bukti;Bahwa pada pemeriksaan ke toko obat AlHidayah yang berada di tokosaat itu adalah karyawan toko obat sedangkan pemilik toko (terdakwa)datang belakangan;Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa dan atas dasar UU.RI No.36Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 198 dan Keputusan MenteriKesehatan RI.No.1331/MENKES

ampisilin 500,Ciprofloksasindill;Bahwa menurut pengetahuan saksi selaku saksi ahli, Sdr.Ahmad Rifa'itidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian sesuai pasal 198 UU.RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatandan pasal 33 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaankefarmasian;Bahwa terdakwa adalah termasuk tenaga kesehatan (perawat) namunbukan tenaga kefarmasiandan dalam menjalankan tugasnya sebagaiperawat terdakwa harus tunduk peraturan Menteri Kesehatan RlNo.HK.02.02/MENKES

/148/1/2070 tentang izin dan penyelenggaraanpraktik perawat pasal 8 Ayat (7) perawat dalam menjalankan asuhankeperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat memberikanobat bebas dan / atau obat bebas terbatas;Bahwa toko obat tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras karenasesuai pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan R1 No.167/KAB/B.VII/1972 tentang pedagang eceran obat, toko obat tersebut hanyaboleh menjual obat

dalam rangka penetapan diagnosis,Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Simpencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia; Bahwa Obat Keras Daftar G adalah obat yang hanya bolehdiserahkan/diperoleh dengan resep dokter di Apotek, dengan tanda obatkeras adalah pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaranhitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf K yangmenyentuh garis tepi; Bahwa pengolongan obat sesuai Permenkes No.917/MENKES

/PER/X/1993, tentang Wajib Daftar Obat Jadi, yangdimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkanuntuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan sertapengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebasterbatas, obat keras daftar G, Psikotropika dan Narkotika; Bahwa Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972, tentangPedagang Eceran Obat,

/PER/X/1993, tentang Wajib Daftar Obat Jadi, yang dimaksuddengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untukpeningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanandistribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras daftarG, Psikotropika dan Narkotika; Bahwa Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972, tentangPedagang Eceran Obat,

Penanggung jawab diToko Obat Sondang tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian (mengedarkan/menjual obat Keras daftar G);Menimbang, bahwa Obat Keras Daftar G adalah obat yang hanya bolehdiserahkan/diperoleh dengan resep dokter di Apotek, dengan tanda obat kerasadalah pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitamdengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf K yang menyentuh garistepi, dimana pengolongan obat sesual Permenkes No.917/MENKES

/PER/X/1993, tentang Wajib Daftar Obat Jadi, yang dimaksuddengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untukpeningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanandistribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras daftar G,Psikotropika dan Narkotika;Menimbang, bahwa Sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972, tentangPedagang Eceran

bin Sukrun;BB 2822/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 229 ml yang disita dari Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali binSukrun;BB 2823/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 74 ml yang disita dari Abi Cahyoko Als Abi bin lbnu Sutrisno;Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB2821/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

Sukrun;BB 2822/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 229 ml yang disita dari Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali binSukrun;BB 2823/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 74 ml yang disita dari Abi Cahyoko Als Abi bin lbnu Sutrisno;Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB2821/2020/NNF berupa = serbuk kristal tersebut mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan MenKes

/NNF tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.Setelah menyerahkan barang tersebut, Terdakwa mendapat Sebagiankecil Sabu dari Saksi Zakiyuddin;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta hukum yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwaadalah sebagai Perantara dalam jual beli benda yang mengandungMetamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pwt(enam puluh satu) dalam Peraturan MenKes

Bahwa 13 (tiga belas) strip obat bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilanpuluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan TramadolHcl isi 60 (enam puluh) butir obat tablet warna putin dan 8 (delapan)potongan strip bertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obattablet warna putih mengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakangolongan obat bebas namun karena tidak memiliki ijin edar maka obattersebut merupakan obat tanpa ijin edar berdasarkan Pasal 4 Permenkes1010/MENKES

Bahwa 13 (tiga belas) strip obat bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilanpuluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan Tramadol Hclisi 60 (enam puluh) butir obat tablet warna putih dan 8 (delapan) potongan stripbertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna putihmengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebasnamun karena tidak memiliki ijin edar maka obat tersebut merupakan obattanpa ijin edar berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankantugas sebagai Apoteker.Setelah melihat foto barang bukti, maka obat yang dikemas menggunakanaliminium foil dengan tulisan Tramadol HCL tablet 50 mg dan obat warnakuning berlogo MF adalah merupakan obat golongan obat keras yang caramendapatkannya harus melalui resep dokter, sedangkan obat berwarna kuningyang dibungkus plastik klip, produk tersebut termasuk ke dalam sediaanfarmasi tidak memiliki ijin edar, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes1010/MENKES

Konfirmasian 1. 2793/2018/0F dan () Negatif Mengandung2794/2018/0F Narkotika Bahan Aktif() Negatif DextromethoPsikotropik rphana 2. 2795/2018/0F s.d () Negatif Mengandung2800/2018/OF Narkotika Bahan Aktif() Negatif TrinexypendyPsikotropik a Barang bukti dengan nomor 2793/2018/OF dan 2794/2018/OF yangmengandung zat aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebasnamun dalam hal ini karena tidak ada izin edar, maka obat tersebut merupakanobat tanpa ijjin edara, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes1010/Menkes

mendapatkannya harus melalui resep dokter;o Bahwa 13 (tiga belas) obat yang bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilan puluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan Tramadol Hcl isi60 (enam puluh) butir obat tablet warna putih dan 8 (delapan) potongan strip bertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna putihmengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebas namun karena tidak memiliki ijin edar berdasarkan pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

Nomor urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua:Bahwa terdakwa ASIS Bin AMBO CENNING pada hari Sabtu tanggal 19Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2019, bertempat di JI. Made Sabhara III Lrg. 77 Kel.

Nomor urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI. No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika di dalam Lampiran UU. RI.

Nomor urut 61 LampiranPeraturan MenKes RI.No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU. RI.

Nomor urut61 Lampiran Peraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI.

Nomor urut61 Lampiran Peraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI.

obat, bahanobat dan obat tradisional ;Bahwa obat Trihexipenydil merupakan golongan obat keras ( lingkaranmerah ) dimana perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 dan jugapasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 ;Bahwa Obat Trihexypenidyl adalah obat penenang masuk dalamgolongan obat keras (lingkaran merah) harus ada ijin edar dan beredardipasaran harus ada surat ijin edar yang dikeluarkan oleh BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan distribusinya sesuaidengan dasar hukumnya yaitu Keomenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002,tentang tata cara pedagang eceran obat, KepmenkesNo.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi danKepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang ljin Apotek ;Bahwa menurut saksi terdakwa menjual atau mengedarkan pilTRihexipenydil secara bebas melanggar pasal 196 UU RI No 36 Tahun2009 tentang kesehatan karena bisa membahayakan konsumen ;Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebutterdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah

Pasal 106 ayat (1) UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa sediaan FarmasiKosmetik tanpa ijin edar;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan Kosmetika;Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik sesuai PermenKes RI Nomor1175/Menkes/PER/VIII/2010 adalan bahan atau sediaan yangdimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigidan embrane mokusa mulut terutama untuk

bahan berbahaya sepertimerkuri atau hidroquinion dapat menyebabkan Kanker, kulit alergi,menurunkan system imum dalam tubuh atau didalam lipstick mengandungpewarna tekstil Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi maupun Kanker kulit.Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukandipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan Kosmetika; Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik sesuai PermenKes RI Nomor1175/MenKes

UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaanfarmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harusmemiliki izin edar dari Menteri;Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentangNotifikasi Kosmetika : Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap

Peraturan Pemerintah RI Nomor1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas bahwa untukmengedarkan sediaan farmasi harus memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja

Clpkering atau antitusif yang mempunyai efek samping mengantuk.Bahwa, seseorang dapat membeli jenis pil warna kuning yangbertuliskan DMP yang mengandung Dextromethorphan di apotik denganmenggunakan resep dokter.Bahwa dalam mengedarkan obat jenis pil warna kuning yang bertuliskanDMP yang mengandung Dextromethorphan, haruslah Apotik denganpenanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menteri kesehatandengan Keputusan Menteri Nomor 922/Men/SK/X/2002 Tentangperubahan atas menteri kesehatan Nomor 922/Menkes

/SK/X/1993tentang ketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab Pasal IV danatau mendirikan toko obat dengan penanggung jawab tenaga tekniskefarmasian sesual dengan Keputusan Menteri nomor1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang pedagang eceranobat Pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikan apotikdengan penanggung jawab apotik sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan

atasMenteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentang ketentuan dantata cara pemberian ijin Apotek bab Pasali IV.Bahwa terdakwa tidak memiliki Kewenangan dalam mengedarkan obatjenis jenis pil warna kuning yang bertuliskan DMP yang mengandungDextromethorphan karena terdakwa bukan seorang apoteker.Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatyang pada pokoknya Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa APRIYADI SUGIONO Bin MUHAMADSAPRI di persidangan

Eko FerryPrassetio, S.Si didapatkan hasil sebagai berikut; BB0464/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis 5LLUOROADB terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RIHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN SmnNomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan 1 (satu) bukantanaman

Eko Ferry Prassetio, S.Sididapatkan hasil sebagai berikut: BB0464/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis 5LLUOROADB terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalamlampira UndfangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasal Narkotika Golongan1 jenis tembakau gorilla tersebut tidak mempunyai

Eko FerryPrassetio , S.Si didapatkan hasil sebagai berikut:BB0464/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5LLUOROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 50 Tahun2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampira UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakanNarkotika Golongan jenis tembakau gorilla

dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor 224/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari LaboratoriumForensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Bahwa barang bukti BB0464/2019/NNF berupa irisan daun adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

secara limitatif bahanbahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai narkotika Golongan ;Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN SmnMenimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor 224/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari LaboratoriumForensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Bahwa barang bukti BB0464/2019/NNF berupa irisan daun adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

kode benua yang diwakili dengan huruf A(Asia), B (Australia), C (eropa), D (Afrika) dan E (Amerika) di cantumkan padalabel dan kemasan dari produk kosmetik tersebut;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN SmrMenimbang, Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah, sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku, kosmetik tersebut tidak boleh diedarkanatau dijual;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2) pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di dalam defmisiperedaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3607/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungSenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87(delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3607/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungSenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87(delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya: BB3607/2019/NNF berupa irisan dauntersebut di atas adalah mengandung Senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Smnsenyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) NomorUrut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya: BB3607/2019/NNF berupairisandaun tersebut di atas adalah mengandung Senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun