Ditemukan 5228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sunggulun
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 25 Februari 2021 — Drs.H.KAISUL AMRI, dkk Lawan HATI DERMAWAN SIREGAR, dkk
311216
  • Majelis hakim dalampertimbangannya menyatakan: Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapatposita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengantegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupakumulasi obyektif dapat dibenarkan.Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang bahwauntuk memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinanadanya putusanputusan yang saling berbeda/bertentangan maka dapatlahdilakukan Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan
Register : 23-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 674/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2018 — ADITYO MAHENDRA YOGISWARA dan FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO CS >< PT.INDO MECO PRIMATAMA (IMP)
158101
  • Semuanya tanpa didukung denganlandasan hukum yang benar, yaitu Kontrak Perjanjian ;Bahwa Prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukanwanprestasi, ada kemungkinan sungguhpun salah satu pihak telah melakukanwanprestasi, tetapi sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukupalasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi ataupun ada alasanalasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukanwanprestasi harus dilindungi.
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks
Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ; 2. SAMALI bin SAMIAN; 3. NY. AMI binti SANILAN. 4. NY.MINAH binti SAMIAN. Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN sebagai Para Penggugat Melawan 1. Hj. LILY sebagai Tergugat I 2. TEDDY SENTOSA, HEW sebagai Tergugat II Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu : 3.1. ROMLI bin AMPRING. 3.2. SANAH binti AMPRING. 3.3. NASIH binti AMPRING. 3.4. ACIH binti AMPRING. sebagai Tergugat III 4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung) sebagai Tergugat IV 5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau sebagai Tergugat V 6. NATA sebagai Tergugat VI 7. RANAN sebagai Tergugat VII 8. EMBEK sebagai Tergugat VIII 9. Hj. ANGKEK sebagai Tergugat IX 10. ICAH sebagai Tergugat X 11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau sebagai Tergugat XI 12. Guru ADE sebagai Tergugat XII 13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH sebagai Tergugat XIII 14. DASMER MANALU,SH sebagai Tergugat XIV 15. ERLAN sebagai Tergugat XV 16. PAKPAHAN sebagai Tergugat XVI 17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II sebagai Tergugat XVII 18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu : 18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN. 18.2. MINDA bin SAMUN. 18.3. WANDA bin SAMUN. sebagai Turut Tergugat I Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu: 19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH. 19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH. 19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. sebagai Turut Tergugat II 20. TANTO NUGROHO sebagai Turut Tergugat III
11616
  • sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongandan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 melainkan juga karena tanah tersebutmerupakan harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidakpernah dipindah hakkan dengan cara apapun oleh Para Penggugat / OrangTua Kandung Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN ( orang TuaKandung Turut Tergugat ) kepada siapapun ;Bahwa secara substansiil seharusnya Yudex Factie maupun Yudex Yurisdalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2003/PN.Bks mempertimbangkan adanyafakta hukum dimana sungguhpun
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks.
Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ; 2. SAMALI bin SAMIAN; 3. NY. AMI binti SANILAN. 4. NY.MINAH binti SAMIAN. Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN , sebagai Para Penggugat Melawan 1. Hj. LILY,selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. TEDDY SENTOSA, HEW, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu : 3.1. ROMLI bin AMPRING. 3.2. SANAH binti AMPRING. 3.3. NASIH binti AMPRING. 3.4. ACIH binti AMPRING. selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung), untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. NATA, selanjutnya TERGUGAT VI ; 7. RANAN, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. EMBEK, selanjutnya TERGUGAT VIII ; 9. Hj. ANGKEK, selanjutnya disebut TERGUGAT IX ; 10. ICAH, selanjutnya disebut TERGUGAT X ; 11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT XI ; 12. Guru ADE, selanjutnya disebut TERGUGAT XII ; 13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIII ; 14. DASMER MANALU,SH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIV ; 15. ERLAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XV ; 16. PAKPAHAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XVI ; 17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ; DAN 18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu : 18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN. 18.2. MINDA bin SAMUN. 18.3. WANDA bin SAMUN. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu: 19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH. 19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH. 19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ; 20. TANTO NUGROHO, disebut TURUT TERGUGAT III ;
149277
  • sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongandan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 melainkan juga karena tanah tersebutmerupakan harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidakpernah dipindah hakkan dengan cara apapun oleh Para Penggugat / OrangTua Kandung Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN ( orang TuaKandung Turut Tergugat ) kepada siapapun ;Bahwa secara substansiil seharusnya Yudex Factie maupun Yudex Yurisdalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2003/PN.Bks mempertimbangkan adanyafakta hukum dimana sungguhpun
Putus : 05-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2011 — Ir. SUJARWO
4522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbanganpetimbangan hukum dari hakim tingkat tingkat pertama berkenaan dengantindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat danbenar menurut hukum, sehingga pengadilan tinggi akan mengambil alihpertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumsendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehinggaberdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Sidilkalangtertanggal 01 Pebruari 2011 Nomor 161/PidB/2010/PNSdk tersebut dapatdikuatkan;Bahwa sungguhpun
Register : 05-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 203/Pid.B/2018/PN Bkl
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA PURWANTO ARIFIN,SH.
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL
11153
  • pembahasan unsurkedua ini terlebin dahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja* danMenghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatusikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatanpidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku;Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalahmerupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidakdapat dilinat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun
Register : 15-12-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg.
Tanggal 4 Juni 2018 — PT. ASALTA MANDIRI AGUNG; Melawan; Ahmad Hendrawan, dkk.;
267118
  • Hal ini dapat dibuktikan denganmasih dibayarkannya BPJS PARA PENGGUGAT REKONPENSI.Ini membuktikan TERGUGAT REKONPENSI tidak mempunyaidasar hukum yang kuat untuk memutus hubungan kerja PARAPENGGUGAT REKONPENSI.Namun sungguhpun iuran BPJS PARA PENGGUGATREKONPENSI tetap dibayarkan TERGUGAT REKONPENSInamun upah PARA PENGGUGAT MREKONPENSI tidakdibayarkan, sedangkan dasar pemotongan iuran BPJSmendasarkan pada pembayaran upah PARA PENGGUGATREKONPENSI.
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
11101141
  • penanggulangan kerusankan hutan, sehingga Tergugat sebagaipemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi seharusnya melakukanberbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untukmengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangikerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutanyang menimbulkan kabut asap, sehingga peristiwa atau kejadiankebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun khususnyadi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terulang kembali, yangmana sungguhpun
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
59933251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Menurut prinsip asumsi risiko ini,jika seseorang telah menandatanganisuatu kontrak, sungguhpun dia tidakmembaca semua isi kontrak, oleh hukumdia dianggap telah mengasumsikan risikodari isi kontrak yang mungkin tidak adil,artinya dia sudah bersedia menanggungrisiko tersebut.109Akan tetapi, apabila seseorang tidak atausangat terbatas pilihan atau sangatkurang kekuatan tawar menawarnya, dandalam kontrak terdapat klausula yangbegitu tidak adil dan memberatkan salahsatu pihak, maka dia tidak dapat lagidikatakan
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
4241339
  • tanah tersebutdiperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secarafisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yangmendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alatpembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yangdiselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukumdibidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,sungguhpun
Register : 13-04-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
278348
  • Majelis hakim dalam pertimbangannyamenyatakan:Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secaraterpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapatdibenarkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasterhadap eksepsi poin kesatu tersebut tidak beralasan untuk diterima dan harusditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua yang menyatakan GugatanKabur (Obscuur Libel), menurut Majelis
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
66423372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Menurut prinsip asumsi risiko ini,jika seseorang telah menandatanganisuatu kontrak, sungguhpun dia tidakmembaca semua isi kontrak, oleh hukumdia dianggap telah mengasumsikan risikodari isi kontrak yang mungkin tidak adil,artinya dia sudah bersedia menanggungrisiko tersebut.109Akan tetapi, apabila seseorang tidak atausangat terbatas pilihan atau sangatkurang kekuatan tawar menawarnya, dandalam kontrak terdapat klausula yangbegitu tidak adil dan memberatkan salahsatu pihak, maka dia tidak dapat lagidikatakan
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT. INDO MECO PRIMATAMA (IMP), dalam hal ini diwakili oleh Ibu Isye Gunawan dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Indo Meco Primatama, berkedudukan di Roxy Mas Blok D3-5, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ronggur Hutagalung, SH., MH., Michael B.D. Hutagalung, SH., LLM, Goldlife P. Napitupulu, SH., Astri Hastuty, SH., dan Frengky R. Mesakaraeng, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RRM Hutagalung & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai ............................................................................ PENGGUGAT ;
161118
  • Semuanya tanpa didukung denganlandasan hukum yang benar, yaitu Kontrak Perjanjian ;Bahwa Prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukanwanprestasi, ada kemungkinan sungguhpun salah satu pihak telah melakukanwanprestasi, tetapi sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukupalasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi ataupun ada alasanalasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukanwanprestasi harus dilindungi.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
448376 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil dangugatan tersebut menjadi milik perseroan, sungguhpun yang mengajukanHalaman 41 dari 145 Hal. Put. Nomor 745 PK/Pdt/2017gugatan adalah pemegang saham";5.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
808227334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalahfrustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak,kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuandibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikiankontrak tersebut dalam keadaan frustrasi. 3.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk melawan KETUT JANTUK, dkk
8538
  • penggugat meninggal dunia dan padaHalaman 189 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPStahun 1865 ibu Penggugat meninggal dunia, sedangkan Penggugat lahir di tahun1956, sehingga terdapat rentang waktu kurang lebih 100 tahun antara kematiankedua orang tua Penggugat dengan kelahiran Penggugat, apakah mungkin orangyang telah meninggal dunia kirakira 100 tahun yang lalu melahirkan anak,disinilah letak ketidak jelasan yang meragukan atas status Penggugat dalamsubyek gugatan;Menimbang, bahwa sungguhpun
Register : 01-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 14 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. RAMLI RASYID, Msi, Mpd Bin RASYID Diwakili Oleh : AULIA RAHAMAN SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
4240
  • Bin Rasyid selaku KetuaYayasan Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab memimpinseluruh aktifitas kegiatan Politeknik Aceh sesuai dengan visi,misi dan tujuanPoliteknik Aceh, Terdakwa telah menunjuk Ir.Zainal Hanafi sebagai DirekturPolitehnik Aceh dengan Surat Keputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07April 2010 untuk Priode 07 April sampai dengan 06 April 2012 dan SuratKeputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2012 untuk Priode 07April sampai dengan 06 April 2013 ; Bahwa sungguhpun
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 24/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DAFIT TRIADI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKIMIN Bin Alm. SAWITO
20068
  • M.Yunansehingga totalnya menjadi Rp.850.000.000. ( Delapan ratus lima jutaRupiah ) ;Bahwa sungguhpun sekiranya orangorang yang disebutkan Terdakwaterlibat dan memenuhi unsurunsur tindak pidana atas perbuatan yangmereka lakukan, bukanlah berarti Terdakwa yang saat ini diajukandipersidangan dalam perkara ini tidak dapat diadili, Karena dengan tidakatau belum diajukannya pihakpihak lain yang terlibat dalam perkara ini ,Halaman 145 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bnasehingga tidak
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
47734447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Khoidin, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan, Disertasi, Universitas Airlangga, 2005.Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte 47 42/14/2010 12:16:56 AM Sungguhpun dalam Pasal 14(5) UU No. 16/1985 telah ditetapkan bahwaSertifikat Hipotek mempunyaikekuatan eksekutorialdan dapat dilaksanakansebagai putusan pengadilan, namun demikian untuk lebih mempermudahdalam pelaksanaan eksekusinya, perlu kiranya pada Sertifikat Hipotekmaupun Credietverband tetap dicantumkan titel eksekutorial yang berbunyiDemi
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 23/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DAFIT TRIADI, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. BUDIJONO BIN SIMAN MADIKRAM
17755
  • Tipikor/2016/PT BnaLPA/20 IX/2016/Reskrim, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskandari jeratan hukum ; Bahwa tentang tidak dijatunkannya hukuman uang pengganti kepadaTerdakwa sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang disampaikan olehPenasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor memberikantanggapan sebagai berikut :Bahwa sungguhpun sekiranya orangorang yang disebutkan Terdakwaterlibat dan memenuhi unsur unsur tindak pidana atas perbuatan yangmereka