untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakansecara tegas dirampas untuk dimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukanbarang bukti Narkotika dalam perkara a quo ;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yangakan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan ataudemi kesehatan, maka Negara dalam hal ini Pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1332/ MENKES

eksekusinya dengan mengingatamar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa/Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapatdimusnahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUKNEGARA bukan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002,karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteriuntuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidakdapat di RAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata ;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudahsewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebutkemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutussesuai pertimbanganpertimbangan berdasarkan

bukti tersebut yang disita dari toko obat AlHidayahJalan Garuda Desa Labuhan sumbawa pada saat dilakukan pemeriksaanbersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polres Sumbawauntuk dijadikan Barang Bukti;Bahwa pada pemeriksaan ke toko obat AlHidayah yang berada di tokosaat itu adalah karyawan toko obat sedangkan pemilik toko (terdakwa)datang belakangan;Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa dan atas dasar UU.RI No.36Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 198 dan Keputusan MenteriKesehatan RI.No.1331/MENKES

ampisilin 500,Ciprofloksasindill;Bahwa menurut pengetahuan saksi selaku saksi ahli, Sdr.Ahmad Rifa'itidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian sesuai pasal 198 UU.RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatandan pasal 33 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaankefarmasian;Bahwa terdakwa adalah termasuk tenaga kesehatan (perawat) namunbukan tenaga kefarmasiandan dalam menjalankan tugasnya sebagaiperawat terdakwa harus tunduk peraturan Menteri Kesehatan RlNo.HK.02.02/MENKES

/148/1/2070 tentang izin dan penyelenggaraanpraktik perawat pasal 8 Ayat (7) perawat dalam menjalankan asuhankeperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat memberikanobat bebas dan / atau obat bebas terbatas;Bahwa toko obat tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras karenasesuai pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan R1 No.167/KAB/B.VII/1972 tentang pedagang eceran obat, toko obat tersebut hanyaboleh menjual obat

KASMAN MADYANINGPADA, S.H yang terdaftar diPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai dengan pangkatPenataMuda Gol. ruang (Ill/a) Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan PelaksanaLanjutan (JFT) telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES/143/2016 dengan tertanggal 19 Februari 2016 untukmelakukan perceraian, maka perkara ini dapat diperiksa dan di prosessebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat adalah pegawau dengan pangkat

1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karen anya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diDirektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KementerianKesehatan telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES

Bahwa 13 (tiga belas) strip obat bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilanpuluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan TramadolHcl isi 60 (enam puluh) butir obat tablet warna putin dan 8 (delapan)potongan strip bertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obattablet warna putih mengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakangolongan obat bebas namun karena tidak memiliki ijin edar maka obattersebut merupakan obat tanpa ijin edar berdasarkan Pasal 4 Permenkes1010/MENKES

Bahwa 13 (tiga belas) strip obat bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilanpuluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan Tramadol Hclisi 60 (enam puluh) butir obat tablet warna putih dan 8 (delapan) potongan stripbertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna putihmengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebasnamun karena tidak memiliki ijin edar maka obat tersebut merupakan obattanpa ijin edar berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankantugas sebagai Apoteker.Setelah melihat foto barang bukti, maka obat yang dikemas menggunakanaliminium foil dengan tulisan Tramadol HCL tablet 50 mg dan obat warnakuning berlogo MF adalah merupakan obat golongan obat keras yang caramendapatkannya harus melalui resep dokter, sedangkan obat berwarna kuningyang dibungkus plastik klip, produk tersebut termasuk ke dalam sediaanfarmasi tidak memiliki ijin edar, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes1010/MENKES

Konfirmasian 1. 2793/2018/0F dan () Negatif Mengandung2794/2018/0F Narkotika Bahan Aktif() Negatif DextromethoPsikotropik rphana 2. 2795/2018/0F s.d () Negatif Mengandung2800/2018/OF Narkotika Bahan Aktif() Negatif TrinexypendyPsikotropik a Barang bukti dengan nomor 2793/2018/OF dan 2794/2018/OF yangmengandung zat aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebasnamun dalam hal ini karena tidak ada izin edar, maka obat tersebut merupakanobat tanpa ijjin edara, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes1010/Menkes

mendapatkannya harus melalui resep dokter;o Bahwa 13 (tiga belas) obat yang bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilan puluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan Tramadol Hcl isi60 (enam puluh) butir obat tablet warna putih dan 8 (delapan) potongan strip bertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna putihmengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebas namun karena tidak memiliki ijin edar berdasarkan pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

Nomor urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua:Bahwa terdakwa ASIS Bin AMBO CENNING pada hari Sabtu tanggal 19Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2019, bertempat di JI. Made Sabhara III Lrg. 77 Kel.

Nomor urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI. No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika di dalam Lampiran UU. RI.

Nomor urut 61 LampiranPeraturan MenKes RI.No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU. RI.

Nomor urut61 Lampiran Peraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI.

Nomor urut61 Lampiran Peraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI.

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap barang

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap barang

yang disita dari terdakwa FIRDAUS AFANG AMIENSANTOSO Bin AGUNG SANTOSO tersebut berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2245/NNF/2018 tertanggal 26Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO,ST, EKO FERYPRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si. disimpulkan bahwa ; BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADBICA yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan (satu) Nomor urut 118 ( seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

bukti yang disita dari terdakwa tersebut setelahdilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor : 2245/NNF/2018 tertanggal 26 Oktober2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO,ST, EKO FERYPRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si. disimpulkan bahwa ; BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADBICA yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan (satu) Nomor urut 118 ( seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

Begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah mendapatkan surat izin ceraiNomor : 289/MENKES/R/SK/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk

Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagaianggota TNI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon yangmengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulumengajukannya kepada Pejabat atasan Pemohon dan telah mendapatkan surat izincerai Nomor : 289/MENKES

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urinTerdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

,dan ANDI RIZKIANTO, dan YUNUS KURNIAWAN melaksanakan perintahtersebut dengan berangkat ke Kementerian Kesehatan di Jakarta danmenyerahkan dokumen tersebut; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerimaSurat Menteri Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatantanggal 10 Agustus 2012 Nomor: TU.01.02/I/1385/2012 tentangPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012, kemudian Drs.

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017 Bahwa PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT RajawaliKencana Abadi, PT Sanjico Abadi, PT Global Ismaru, dan PT Tridelta Jayayang menjadi Peserta Lelang tidak ada satupun yang memiliki Izin PAKsecara lengkap, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PenyaluranAlat Kesehatan, untuk 4 (empat) kelompok alat kesehatan secara lengkap,yaitu:a.

Tanggal 23 Agustus 2012Menerima Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 271/MENKES/SK/I/2012tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Perbantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. (bukti T.9);10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, dalamPasal 5 ayat (1);g.

bin Sukrun;BB 2822/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 229 ml yang disita dari Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali binSukrun;BB 2823/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 74 ml yang disita dari Abi Cahyoko Als Abi bin lbnu Sutrisno;Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB2821/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

Sukrun;BB 2822/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 229 ml yang disita dari Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali binSukrun;BB 2823/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urinesebanyak 74 ml yang disita dari Abi Cahyoko Als Abi bin lbnu Sutrisno;Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB2821/2020/NNF berupa = serbuk kristal tersebut mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan MenKes

/NNF tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.Setelah menyerahkan barang tersebut, Terdakwa mendapat Sebagiankecil Sabu dari Saksi Zakiyuddin;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta hukum yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwaadalah sebagai Perantara dalam jual beli benda yang mengandungMetamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pwt(enam puluh satu) dalam Peraturan MenKes

seKabupaten Sidoarjo ; Bahwa saksi ahli menjelaskan didalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu yaitu : Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapsitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB ( carapembuatan obay yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

mutu keamanan sesuai peraturan perundang undangan .Bahwa saksi ahli menjelaskan didalam pasal 197 UU Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarrkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinCar yaltU 22 222 non nn nnn nnn nnn n nan on nnn nnn nee nee ene neeMemproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapsitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

danmengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan maupunpemindah tanganan harus sesuai peraturan menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparaturt, mesin dan atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegahmendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orangsakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk

Bahwa, Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syaratsyarat DanPengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 907 / MENKES / SK / VII / 2002iste' TENTANGiste'S YARATSYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM Pasal 1 menegaskan: Air Minumadalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum ; 7.

Tahun 1990 Tentang : Syaratsyarat DanHalaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.Pengawasan Kualitas Air, menegaskan: Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan seharihari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak ; ono no nnnn nnn nn enn nnn nmnn nn nnnnen neeBahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang :Syaratsyarat Dan Pengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 907 / MENKES

Karena Tergugatmelanggar hukum tersebut, sehingga konsumen mengalami kerugian yangmengakibatkan konsumen tidak mendapatkan asas manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum,sebagai berikut :a) Konsumen tidak mendapatkan manfaat air minum sebagaimana dimaksudPeraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang : Syaratsyarat DanPengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 907 / MENKES / SK / VII / 2002istesTENTANGistesSYARAT

tidak ternyata ketidak datangannyadisebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakanperdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) telan menyampaikan surat dariatasannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Izin UntukMelakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor KP.04.01/MENKES

mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), telah menyampaikan surat dari atasannya sebagaimanatercantum dalam Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, NomorKP.04.01/MENKES

berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danHalaman 4 dari 20, Putusan Nomor8/Pid.Sus/2020/PN MIlberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai danurin Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

bukanlahtarget operasi maupun orang yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang(DPO); Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengankesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening denganberat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristalbening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwa positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (Satu) sachet kristal bening denganHalaman 16 dari 20, Putusan Nomor8/Pid.Sus/2020/PN MIlberat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristalbening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwa positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

jenis Dextromethorphan dengan harga Rp350.000,00 dan 1 boxuntuk Zenith dengan harga Rp250.000,00 yang masing berisi 1.000 butir yangselanjutnya oleh terdakwa dipisahpisah dalam paketan kecil berisi 15 butirDextromethorphan dan dijual dengan harga Rp10.000,00 perpaket sedangkanuntuk Zenith dijual Rp5.000,00 perbutir ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethorphantersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidangfarmasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes

jenis Dextromethorphan dengan harga Rp350.000,00 dan 1 boxuntuk Zenith dengan harga Rp250.000,00 yang masing berisi 1.000 butir yangselanjutnya oleh terdakwa dipisahpisah dalam paketan kecil berisi 15 butirDextromethorphan dan dijual dengan harga Rp10.000,00 perpaket sedangkanuntuk Zenith dijual Rp5.000,00 perbutir ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethorphantersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidangfarmasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkes~ RI Nomor889/Menkes

Nining Khushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Rl Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang

Lipgloss 48 15.000 720.000521 661.500 9.981.000 Bahwa Terdakwa memperoleh beberapa produk kosmetik tanpa izin edaratau tidak legal sebagaimana tersebut diatas dari Pasar Asemka dankeuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan setiap produkkosmetik sebesar 100% (Seratus persen); Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual, menyimpan beberapa produkkosmetik sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar yang dikeluarkanoleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor1176/Menkes

harga total Rp. 320.000,30) Kiss Beauty 30 Tint Lipgloos 48 Rp. 15.000, harga total Rp.720.000, Menimbang, bahwa selanjutnya bahanbahan kosmetik tersebutdibawa oleh para saksi ke Kantor Balai POM Sorong, selanjutnya dilakukanpanggilan terhadap Terdakwa Hasnia untuk lakukan proses hukum, karenabahanbahan kosmetik yang dijual tidak memilik izin edar dari Balai POMsebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yakniBadan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor1176/Menkes

farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sejak tahun2005 sampai dengan sekarang ;Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dandistribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2016/PN.Rtapelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 Ayat(2) dan Ayat (3) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, suratizin sebagaimana dimaksud diatas berupa:o SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian.o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanan kefarmasian.o SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitasproduksi atau fasilitas distribusi/pelayanan.o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

/ PER/V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik danijin kerja Tenaga Kefarmasian (BabV bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES /PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izin kerja tenagakefarmasian ;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2016/PN.RtaBahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan

No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik yangdimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir,organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntuk mebersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan, melindungi atau memeliharatubuh padakondisi baik.Bahwa menurut Undangundang No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud izin edar adalah izin yang diberikanoleh Pemerintah

peraturan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor.HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2017 tentang persyaratan TeknisKosmetik mengenai zat kimia berbahaya adalah zat kimia yangdilarang ditambahkan ppada kosmetik antara lain Hg (merkuri),hidrokinon, pewarna rhodamin B, merah K3, merah K10, jingga K1,resorsinol, asam retinoat dan bahan pengawet yang melebihikadar.Bahwa penambahan zat kimia yang berbahaya akan berdampakburuk terhadap kesehatan manusia.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkes No.220/Menkes

/Per/IX/76 tentang produksi dan peredaran kosmetikdan alat kesehatan, yang dimaksud mengedarkan adalah men jualmenyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki ataumempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam salon kosmetik,dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain.Bahwa yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk kegiatanmengedarkan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4Permenkes No. 220/Menkes/Per/IX/76.Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan obat tradisional dankosmetik yang tidak

dimaksud obat tradisional adalahbahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahanmineral, sediaan sari (galenik) atau campuran dari bahan yangsecara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan dandapat diterapbkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor. 36tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.1176/Menkes