Pst.pidana, orang yang melakukan, yang menyutuh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatanperbarengan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang rumusannyaadalah dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa DESSY ARIYATI

Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa jika ada pemberatan pidana dendadisebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmaka akibat perbuatan Terdakwa THAMRIN ROBO selaku Direktur PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana yangdinyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya, telah terjadi kerugiannegara disebabkan

Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yanglain, tetapi saling ada hubungan di antaranya.Halaman 122 dari Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.PbmSecara rinci diatur dalam Bab VI KUHP, yang berjudul : GABUNGANTINDAK PIDANA atau PERBARENGAN TINDAK PIDANA, yang terdiri dari Pasal63, 64, 65, 66 dan 70;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsurdalam Pasal 338 KUHP perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan sekaligusmemberi Pengertian mengenai alat bukti petunjuk yang terdapat

perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatanpidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang eratsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atauperbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan

UNSUR PASAL 65 AYAT (1) KUHP:Menimbang, bahwa Unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah bahwa Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijauhkan hanya satu pidana:Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur Pasal 65 Ayat (1) dengansebagaimana dimaksudkan diatas, dan dihubungkan dengan uraian Unsurunsurterdahulu yang telah menguraikan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO dengan pidana

Dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana di Indobesia dan Penerapannya (1996) dijelaskan bahwaciriciri perbarengan tindakan berlanjut apabila : Tindakan tindakan itu masing masing merupakan kejahatan ataupelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harusdipandang tindakan berlanjut; Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatukehendak jahat (one criminal intention); Delikdelik yang terjadi itu sejenis dan Tenggang waktu antara terjadinyatindakantindakan

Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, adalah menyangkuttentang penyertaan (deelneming) yaitu secara bersamasama dalam mewujudkanperbuatan pidana (delik), yaitu dipidana sebagai pelaku, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, sedangkan pasal 65ayat (1) KUH Pidana adalah tentang perbarengan

Unsur Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHP tentang perbarengan daribeberapa perbuatan pidana.Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasaldakwaanprimair tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;1.

dalam tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempatdi Perum Puri Mandastana Blok B/8 RT. 052 Kelurahan Batu Ampar KecamatanBalikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Balikpapan, Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahaldiketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belumwaktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, tentang perbarengan perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan.A.d.1. Unsur HakimMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang RI Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang RI Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang termasuk Hakim adalah:1. Hakim pada semua lingkungan peradilan, yaitu :1.1.Peradilan Umum;1.2.Peradilan Agama;1.3. Peradilan Militer;1.4.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana adalah tentang perbarengan perbuatanberupa perbuatan sejenis yang berdiri sendirisendiri.Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan: "Dalam halgabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam denganpidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana.R.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara;Unsur menerima hadiah atau janji;Unsur diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kKewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Perbarengan Perbuatan(concursus realis)Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan;Menimbang, bahwa mengenai pengertian perbarengan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kelima, MajelisHakim mengambil alin sepenuhnya uraian mengenai maksud perbarengan baikdoktrin maupun yurisprudensi sebagaimana telah kami uraikan dalammembuktikan Dakwaan Kesatu.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dihubungkan

Dan baik rumahamaupun mobil fortuner duaduanya diatas namakan Ratu Rita Akil isteri dariTerdakwa; Sehingga oleh karena itu unsur yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atasnamanya sendiri maupun atas nama pihak lain, telah terpenuhi sesuaihukum;Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan;Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan dalam halmelakukan perbarengan

AHMAD TAUFIKbukanlah perbuatan perbarengan sebagaimana yangdiatur dalam pasal 64 KUHP, sebab perbuatanTerdakwa tersebut bukan merupakan perwujudandari satu) kehendak karena sikap batin yang 96melatar belakangi perbuatan Terdakwa terhadappara korbannya masing masing berbeda.Bahwa sebelum Terdakwa wmelaksanakan niatnyauntuk membunuh Sdri.

Menyatakan terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingnya harusdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yangdisebut dengan meerdaadsche samenloop atau concursus realis, yang rumusanPasalnya berbunyi Dalam Gabungan beberapa perbuatan, yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri dan masingmasing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yangsejenis

Perbuatanperbuatan tersebut tampak dengan nyata tidaktersangkut paut;Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalamrangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,apakah ada perbarengan atau concursus realis sebagaimana diatur dalamPasal 65 ayat (1) KUHPidana ?

Namun sebelumnya juga perlu kami sampaikan, bahwadalam tindak pidana perbarengan yang berjenis idialis dan yang berlanjut tidakbisa diterapkan secara komolatif,artinya hanya salah satu perbuatan pidana yangdapat dijatuhkan, jadi rumusan yang dipergunakan adalah primair, subsidair danlebih subsidair.

dirumuskan secara Formal, oleh karena itu setiap orangdapat dipidana berdasarkan pasal 2 atau 3 atau pasal 8 Undangundang No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi maka semua unsure yang dicantumkandalam aturan yang dimuat dalam ketiga pasal tersebut harus terbukti, tidakterobuat salah satu unsure maka menjadikan seseorang tidak bias dipidanaberdasarkan pasalpasal tersebut.Namun sebelumnya juga perlu kamisampaikan, bahwa dalam tindak pidana perbarengan

sebesar Rp.425.668.268, ( empat ratus dua puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah ).Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah teroukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan

merupakan gabungantindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannyadan didakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dantiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatan tadi diadili sekaligus.Menimbang

sebesar Rp.425.668.268, ( empat ratus dua puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan riobu dua ratus enam puluh delapan rupiah ).Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah teroukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan

merupakan gabungantindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannyadan didakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dantiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatan tadi diadili sekaligus.Menimbang

tuntutannyahalaman 982983)Padahal dalam KUHPidana tidak ada ketentuan Pasal 65 ayat (1)ke1, sehingga kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatanTerdakwa memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHPidana adalahsalah, tidak benar dan mengadaada atau membuat pasal sendiri.Bahwa menurut Pembanding, yang ada dan diatur dalam KUHPidana ituhanya Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, TIDAK ADA ke1 nya;Sebagai buktinya Pembanding secara lengkap mengutip Pasal 65 yangberbunyi sebagai berikut :(1) Dalam hal perbarengan

Pasal 65 ayat(1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :12Setiap Orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporas1; 222 22222 2Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatanpidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang eratsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atauperbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan