Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 263 ayat (1) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhpidana Pasal 263 ayat (1) kuhp & pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp dan pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp surat palsu pasal 191 ayat (1) Pemalsuan pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 263 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dan pasal 263 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
1.MAWARDI Bin JALALUDDIN
2.DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO
137 — 155
  • Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian.Perbedaan Pasal 263 ayat (1) dengan Pasal 263 ayat (2) terletak padaperbuatannya, ayat (1) membuatnya sedangkan ayat (2) menggunakannyapadahal ia tahu surat itu palsu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 09-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 59/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
268 — 189
  • Bahwa Ahli menjelaskan, karena membuat surat palsu atau memalsukanSurat itu dasarnya dalam pasal 263 ayat 1, kalau pasal 263 ayat 2 ketikaseseorang itu memakai. Jadi apabila dihubungkan dengan pasal 79 angka1 adalah sejak surat yang diduga palsu tersebut digunakan; Bahwa Ahli menjelaskan memberikan keterangan palsu diatas sumpahadalah perbuatan yang dilakukan, produknya adalah keterangan yangdilakukan. Penipuan 378 juga demikian.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
247 — 55
  • (Mohon dicermati Pasal 263 Ayat(1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP) yangmerupakan Delik pemalsuan.Sekaligus memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Akta Jual BeliNomor 111/2016 tanggal 9 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 112/2016tanggal; 10 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 312/2019 Tanggal 21Nopember 2019; Akta Jual Beli Nomor 419/2019 Tanggal 7 Oktober 2019;dan Akita Jual Beli Nomor 1572/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 untukdapat dijadikan sebagai dasar pembuktian.ll. DALAM EKSEPSI1.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 13-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 155/Pid.B/2021/PN Smn
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA RAHAYU SH
Terdakwa:
1.HALIMATUS SA 'DIYAH ALS HALIM BINTI HISYAM SUPONO
2.EKO DESIANTO Bin SUGARNO
390 — 132
  • Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolaholahsejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala suratyang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lainlain. ( R.Soesilo, 1985: 197);Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 263 ayat (1) disebutkanSurat yang dipalsu itu harus surat yang :1. dapat menerbitkan suatu hak ( misalnya : ljazah, karcis tanda masuk, Suratandil dan lain lain ),2. dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — MASKURI ISMAIL, S.Ag.,M.Pd.I ;
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, Pemohon PeninjauanKembali (Pemohon) mengetahui adanya Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 719 K/PID.SUS/2010, tanggal 9 Juli 2010 ;192e Bahwa Pemohon mengajukan Memori Peninjauan Kembaliberdasarkan Pasal
    263 ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut :"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PeninjauanKembali kepada Mahkamah Agung".e Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembalidilakukan atas dasar :"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Oktober 2012 — Drs. ISMETH ABDULLAH;
130 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dan Risalah PeninjauanKembali ini berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia".2.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1010/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
EKO NURLIANTO , SH
Terdakwa:
1.LIE LIE Alias Hj. MARIA LELY
2.YUSNITA SARI
203 — 24
  • mempertimbangkan apakah terdakwadapat terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :KESATU, melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Atau ;KEDUA, melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.KETIGA, melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.KEEMPAT, melanggar pasal
    263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk alternative, maka Majelis Hakim akan memilih dan langsungmempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan paling sesuai untuk dibuktikan, yaitu dakwaan alternative ketiga,melanggar pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang mengandungunsurunsur tindak pidana sebagai berikut :Halaman 110 dari 135 halaman Putusan Nomor :1010/Pid.B
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
2053 — 7953
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Terhadap putusan kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober2010 tersebut, Terdakwa HPR mengajukan Permohonan PeninjauanKembali (PK) ke MA sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) huruf c KUHAP.Berdasar Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September2011, peradilan PK menolak Permohonan PK Terdakwa HPR. Namunputusan PK tersebut tidak juga memperbaiki kesalahan/kelalaian putusankasasi yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf kKUHAP dalam amar putusannya.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-08-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 114/PID.B/2014/PN.BGR
Tanggal 19 Agustus 2014 — Dr. RISKI ADIANSYAH, MPH
266 — 125
  • Baru Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar 10.280.285.092,89(sepuluh milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribuSembilan puluh dua rupiah koma delapan sembilan).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidiair :Bahwa terdakwa dr.RISKI ADIANSYAH, M.PH. bersamasama dengan saksiHaerulli Hermawan, SE, saksi John Lopulisa, saksi M. Agustinus Masrie, SE., MM dansaksi Hj.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN
Tanggal 23 Agustus 2011 — Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU
136 — 13
  • AlatAlat Bukti dan Peradilan (Mandar Maju,Bandung 1991) cetakan ke1 Hal. 34 bahwa unsur dapat menimbulkan suatukerugian dari Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan mengikuti pendapat dari PutusanHoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 08 Juni 1997 mengemukakanpembentuk undangundang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugianyang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu,bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinantimbulnya kerugian tersebut;Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
87 — 95
  • Apabilaseorang notaris telah dengan sengaja dan insyaf bekerja sama denganpenghadap, maka notaris dapat dikenakan Pasal 263 ayat (1) junctoPasal 55 KUHP dalam konteks turut serta melakukan tindak pidana (hal.82).
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
219 — 44
  • TimMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan SUBSIDARITAS ALTERNATIF yaitu:PRIMAIR: PERTAMA melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;ATAU KEDUA melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPSUBSIDAIR: PERTAMA melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Perbankan
Putus : 24-02-2016 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 364 / Pid.Sus/ 2016 / PN Kendari
Tanggal 24 Februari 2016 — - 1. ERWIN, - 2. I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp alias GUSTI - 3. RUSNIATIN Bin RUSTAM, - 4. SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI
198 — 519
  • Bank Artha Graham cabang Kendari dan para nasabah bank menderitakerugian;Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Umum
Register : 03-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 96/Pid.B/2018/PN Lbs
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Sriyani Latifa Syam, S.H.
Terdakwa:
Arif Ergustian pgl Arif als Petor
197 — 7
  • Adira Multi Finance setidaktidaknya sebesar Rp. 661.933.286, (enam ratusenam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluhenam rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat(1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa ARIF ERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR bersamasama dengan saksiYandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi NortonSyarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masingmasing
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
112 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Uang Pengganti tersebut juga tidak didasarkanatas perhitungan kerugian Negara oleh BPK atau BPKP ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Permohonan Peninjauan Kembali (PK)perkara a quo telah memenuhi Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidakdapat dibenarkan dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Pemohon atas putusan kasasiNomor
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
308 — 222
  • Murni BCE 001 S/D 10.000 11 Juni 200899,99 @ 100 100gram Atas perbuatan terdakwa AGUS MURDIANTO dan saksi Rotua Anastasiabersamasama dengan saksi Rahman Arif dan saksi Albert Radjaguguk (masingmasing dalam berkas terpisah) , telah mengakibatkan kerugian terhadap saksiRatna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp32.000.000.000, (tiga puluh dua milyar rupiah) atau setidaktidaknya sejumlahsekitar itu.Perbuatan terdakwa AGUS MURDIANTO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
    .10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UUNo 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP maka terdakwaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidanaperbankan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasiantara alternatif dengan kumulatif maka selanjutnya majelis akan mempertimbangandakwaan ke 3 yaitu pasal
    263 ayat (1) KUHP Jo.
    Atas perbuatan terdakwa Agus Murdianto bersamasama dengan RotuaAnastasia Sinaga , Rahman Arif dan Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugianbagi saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya .Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke4 telahterpenuhiMenimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan ke tigamelanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1783 — 1107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan:Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecualiPutusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnyadapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".Sedangkan ayat (2) Pasal di atas mengatakan bahwa Permintaan PeninjauanKembali dilakukan atas dasar:a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
348 — 202
  • Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000, (tigapuluh dua milyar rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah sekitar itu.Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan eksepsi pada tanggal 2 Oktober 2013 dan Penuntut Umum telah mengajukantanggapan pada tanggal 8 Oktober 2013, kemudian eksepsi tersebut telah di putus pada
    dengan teknikelektrolisa dengan berat masingmasing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian menurut MajelisHakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, pada unsur ke 3 telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan penuntut umum disusun secarakombinasi dengan kumulatif maka selanjutnya majelis akan mempertimbangan dakwaan ke 3yaitu pasal
    263 ayat (1) KUHP Jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
110 — 61
  • Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP,perbuatan demikian dapat digolongkan sebagai membuat surat palsuberupa perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatuperbuatan berupa membuat suatu surat secara palsu. Tindakan terlarangyang dilakukan oleh Tersangka sdr. Yullyus Octavianus Martien berupamemalsukan bukti setor pembayaran pajak yang diterima sdr. Fredy Tjongdari sdr.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2187/Pid.B/2017/PN Tng
Tanggal 3 Mei 2018 — Drs. ADI KUSUMAH BUDIHARTO
440 — 437
  • MIN FIU sebagaimanadimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, serta tindakpidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat(1) KUHP;Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuiketahui keterangan saksi tersebut;Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 2187/Pid.B/2017/PN. TngMenimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan TerdakwaDrs.