Ditemukan 8927 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penelitian peniti pedelati peliti
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - IMMER BUDI ARITONANG, ST
84 — 32
  • terhadap 9 sekolah ; Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi menyurati para rekananuntuk menindaklanjuti kekurangan pekerjaan tersebut ; Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak memahami aturan yangmengatur mengenai pelaksanaan DAK, seperti aturan tentangpengadaan barang/jasa, Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan DAK,Syarat umum/khusus kontrak ; Bahwa benar saksi mengakui lemah dalam pengawasan danpengendalian dalam pelaksanaan kegiatan DAK tersebut ; Bahwa benar saksi tidak ada membentuk Panitia Peneliti
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Byl
-ARIF WICAKSONO Bin MARHUM;
34 — 8
  • mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurutPasal 13 dan Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpannarkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakanpemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparatkesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwabukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S7056/WPJ.07/2011 tanggal 5Desember 2011 (S7056), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal. 9Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1350 B/PK/PJK/2016 B.ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
229 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana atas tanah yang dimohon oleh instansi Pemerintahberasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar haknya, tidakdiperlukan pembuatan Berita Acara oleh Tim Peneliti Tanah tetapicukup dengan Konstatering Rapport dari Kepala KantorPertanahan setempat;9.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 48
  • Bukti T9 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MALAU pada tanggal23 April 1985;10.Bukti T10 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama ABBAS pada tanggal23 April 1985;Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb11.Bukti T11 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama PAKALIRI padatanggal 23 April 1985;12.Bukti T12 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MUROD padatanggal 2 Juni 1986;13.Bukti T13 : fotocopy print out foto Spanduk Badan Peneliti Independen BPIKPNPA RI yang merupakan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 38/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 5 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : Susi Lenggogeni Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H., Dkk
Terbanding/Tergugat I : Capten Czi. ERMAN
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Terbanding/Turut Tergugat I : Legium Veteran Republik Indonesia Daerah Riau
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
117 — 77
  • Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No.1541/PTP/HP/XI/2011 tanggal 3 November 2011 pada halaman empatangka (kesimpulan) menyebutkan : Permohonan Hak Pakai atas namaERMAN bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik IndonesiaKementerian Pertahanan Republik Indonesia, dapat dipertimbangkan untukdiberikan Hak pakai selama dipergunakan untuk keperluaan ASRAMA TNIAD dengan alasan, permohonan tersebut telah memenuhi persyaratanteknis, yuridis maupun administrative, sebagaimana
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO
167 — 58
  • Sehingga ada terjadi perubahan kegiatan pekerjaanterhadap kondisi lapangan setelah dilakukan Mutual Chek Awal (MC0) terhadapvolume pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui olehketua panitia peneliti kontrak (Ir. H. Alhadin) dan TerdakwaSAPTA MARGA, STBin Alm. RABUMAN SANTOSO selaku PPTK.
    Sehingga ada terjadi perubahan kegiatan pekerjaanterhadap kondisi lapangan setelah dilakukan Mutual Chek Awal (MC 0) terhadapvolume pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui olehKetua panitia peneliti kontrak (Ir. H. Alhadin) dan Terdakwa SAPTA MARGA, STBin Alm. RABUMAN SANTOSO selaku PPTK diketahui oleh Alm Ir. KhairulAnwar selaku Pengguna Anggaran (PA).
    Sehingga ada terjadi perubahan kegiatan pekerjaanterhadap kondisi lapangan setelah dilakukan Mutual Chek Awal (MC0) terhadapvolume pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui olehketua panitia peneliti kontrak (Ir. H. Alhadin) dan Terdakwa SAPTA MARGA, STBin Alm. RABUMAN SANTOSO selaku PPTK.
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pps
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
YUPIE HENDRA
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
144 — 121
  • Martono Ruby, MT, telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: HK.01.22/KPTS/PKPKT/IV/74 Tentang PembentukanPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman Prov. Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016,tanggal 29 April 2016;3.Bahwa lokasi pengerjaan kegiatan Pembangunan InfrastrukturPermukiman Kumuh di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten PulangPisaua quo ditetapbkan dengan SK Bupati Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA;
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/201 7Bahwa hal ini berarti bahwa pembeli di dalam Daerah Pabean jugamemperoleh manfaat atas aktivitas jasa yang dilakukan oleh Pemohon Bandingberupa ketepatan atas produk yang benarbenar dibutuhkan oleh pembeli danketepatan pemakaiannya;Bahwa berdasarkan data/fakta dikaitkan dengan peraturan perpajakanterkait di atas, Tim Peneliti Keberatan berpendapat sebagai berikut:a. bahwa jasa perantara tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan daripengenaan Pajak Pertambahan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-09-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 29 Desember 2022 — Penuntut Umum:
MART MAHENDRA SEBAYANG, SH
Terdakwa:
ARIA LUKITA BUDIWAN, ST BIN MAHFUZI
186 — 52
  • 1 (satu) lembar Asli Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP Kegiatan : Peningkatan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Batu Kec. Pesisir Tengah.
  • 1 (satu) lembar Asli Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP Kegiatan : Peningkatan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Batu Kec. Pesisir Tengah.
  • 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Nomor : 600/201/Bend/2014 Tahun 2014 yang di tanda tangani oleh bendahara pengeluaran Sdr. HASANUDDIN, Amd.
  • 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Nomor : 600/PKK/2014 Tahun 2014 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. ABDULLAH, ST.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 28 Januari 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
125 — 83
  • Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
    Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE VS RR. L. NUNING LESTARI. M
263 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1093 K/Pdt/2010 di mana siPenanggung (Perusahaan Asuransi) pada waktu penandatangananpolis asuransi harus terlebih dahulu mengcross check kebenarandata Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi(quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa denganpenandatanganan'ipolis, . Penanggung mengakui/menyatakankebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung,Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat II sebagai Pemegang Polis DanKreditur.25.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Pbr
Tanggal 14 Februari 2019 — FIRMAN ADE PUTRA ALS FIRMAN BIN SAID EFENDI
227 — 68
  • kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa terdakwa bukan sebagai peneliti
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 26-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Kis
Tanggal 24 September 2019 — Pemohon:
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
86 — 7
  • Penunjukan Jaksa Peneliti sekaligus sebagai petugasyang melakukan koordinasi dan konsultasi dalampenanganan penyidikan perkara.d. Agar memperoleh kesempurnaan Berkas Perkara yangmemadai untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan makalangkah koordinasi dan konsultasi perlu ditingkatkan.e.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum
Register : 22-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bjn
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
PURWANTO bin KARTIJAN
53 — 22
  • Tim Peneliti Tetap Hukum Kejahatan Perang ICRC sejak tahun 2005s.d.2010. Tim Pembahas RUU KUHP Nasional di Dep. Hum & HAM Jakarta padatahun 2006. Narasumber Pembahasan RUU KUHP Nasional di DPR RI tahun 2016. Narasumber Pansus Hak Angket Terhadap KPK di DPR RI tahun 2017.Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bjn.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 11 Mei 2015 — WILSON, S.Sos
104 — 46
  • Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegasdisebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan olehorganisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lainlain yang serupa dengaitu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalahserangkaan hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, Kesempatan adalah : Peluangyang dapat dimanfaatkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1373/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2008 diatur bahwa atas penghasilan berupa bungasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengannama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untukdibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh BadanPemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usahatetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar15%Bahwa Terbanding (Tim Peneliti
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.A.M. RIEKER M, S.H.
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
CANDRA KRISTOVEL LORE
97 — 45
  • OPRI (DPO) secara sadar dan tanpapaksaan perihal barang yang diduga narkotika jenis sabusabu tersebut,sehingga segala akibat hukum atas perbuatan Terdakwa telah nyata diketahuioleh Terdakwa;Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ketiga sebagaimana telahdiuraikan diatas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram dan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti danjuga bukan seorang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-12-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1520/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
MAUREEN BINTI KAREL RIZAL
67 — 26
  • mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika; Nomor 2051/2019/NF,2052/2019/NF dan nomor 2054/2019/NF berupa serbukwarna coklat tersebut adalah benar mengandung heroina terdaftar dalamgolongan nomor urut 19 Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan, profesi Terdakwa tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukansebagai seorang Peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT BANK BUKOPIN, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
227 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan keberatan dan alasan keputusan keberatanPengenaanPemeriksaan/Risalahbahwakoreksisebesar Jumlah menurutNo Pos yang Pamohon Dasar Dilakukan Koreksi Dalamdikoreksi : Pemeriksa Peneliti Keputusan KeberatanBanding1 Koreksi DPP 0 1161.500.000/161.500.000Penjualan asset AYDA telah memenuhiPPN atas unsur Pasal 1A, Pasal 4, dan Pasalpenyerahan 16D UndangUndang PPN dan sesuaiAYDA dengan anaka 6 Ill.