Ditemukan 8927 data
MELISTRI
Terdakwa:
WAHYU DARMA Als. WAHYU Bin RALIF Alm
46 — 25
pelayanankesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkanPasal 8 berbunyi :(1) Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti
55 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
S7056/WPJ.07/2011tanggal 5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang No. 11/1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN 1994")beserta penjelasannya;Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No. KEP3069;Ill.
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti T.III5 : Surat Kordinator Tim Peneliti dan PenyelesaianMasalah Gedung dan Tanah Bekas Asing/CinaHal. 35 dari 55 hal.Put.No. 378 PK/Pdt/2009tanggal 20 Desember 1989 No. B0016/XII/1989BKMC;6. Bukti T.III6 : Surat dari PANGLIMA KODAM JAYA/JAYAKARTAtanggal 16 November 1991 No. B/11574/X1/199;7. Bukti T.III7 : Surat Perjanjian Pelepasan Hak Bangunan diJalan Bandengan Utara No. 80, Jakarta Utaratanggal 8 Juni 1991;8.
71 — 26
Sus/2020/PN PliLayang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pegawai caf/restaurant, namunsaat ini sudah tidak bekerja lagi sehingga Terdakwa bukanlah orang yangbekerja atau berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapatmemperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untukmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan atau menggunakan narkotika, dan ketika Terdakwa ditangkapbarang
180 — 50
Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan dariPara Penggugat sangat tidak berdasar dan mengadaada serta terkesan untukmengaburkan kewajiban dan lari dari tanggung jawab Para Penggugat selakuDebitur dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat sebagai Kreditur, denganmelakukan upayaupaya mengaburkan pelaksanaan lelang dan oleh karenanyamohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim peneliti dan pemeriksa perkara aquodapat menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan
116 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quohalaman 63);Bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas tampak sekalibahwasannya ternyata Majelis Hakim telah tidak cermat, tidak hatihatidan juga sangat nyata kekhilafannya karena hanya dengan melihat tiga(3) obyek saja Majelis Hakim telah memutus seluruh obyek sengekta (28sertifikat atas nama para Pemohon Pk) adalah cacat yuridis;Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara a quomenyamaratakan dengan suatu penelitian dimana peneliti
DEWI YULIANA
Terdakwa:
EKO SAPUTRA als EKO Bin EFRIANTO
57 — 36
pelayanankesehatandan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, bahkan Pasal 8berbunyi :(1) Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti
188 — 108
., adalah12alat bukti yang bisa menjelaskan tentang terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan,namun tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PENUNTUT UMUM TIDAK DAPATMEMENUHI PRINSIP BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN SESUAI KUHAP.Dalam perkara ini, ketika Jaksa Peneliti mendapatkan berkas dari pihak penyidik,seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap karena dari saksi yagdiajukan pihak penyidik tidak mempunyai
31 — 2
padahari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 01.30 Wib di SPBU yang berada diJalan Brigjen Katamso Medan;Menimbang, bahwa baik terdakwa dan saksi Khalil Al Wajir Bin Jamalitidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa dan saksi Khalil Al Wajir BinJamali memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi daripetugas kesehatan, disamping itu terdakwa dan saksi Khalil Al Wajir Bin Jamalibukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti
88 — 51
Permohonan HM, HGB dan HGU, diberi tanda TT4 ;Foto kopi Tanah lain yang dipunyai sipemohon, diberi tanda TT5 ;6.7.diberi tanda10.11.12.13.14.15.16.Foto kopi Surat pernyataan No.590/317/UM/Pmb, diberi tanda TT6 ;Foto kopi Surat pernyataan tanahtanah yang dipunyai pemohon,Foto kopi Tanda Terima Dokumen, diberi tanda TT8 ;Foto kopi Surat Perintah setor, diberi tanda TT9 ;Foto kopi kwitansi DI 306 No.13210/2009, diberi tanda TT1O ;Foto kopi BAP Lapangan, diberi tanda TT11 ;Foto kopi Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti
166 — 40
Suyami, M.Hum. umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS( Staf Peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta )alamat Perumahan Puri Domas Blok C.10 Wedomartani, Ngemplak, Sleman,Yogyakarta dibawah sumpahnya saksi ahli tersebut memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar saya tidak mengenal Para Para Penggugat danTergugat dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa benar saya adalah Ahli yang akan menerangkan mengenaisertifikat yang bertuliskan
ISLAH EL WATHAN
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
116 — 64
Bakal calon yang 18 Okt.s/d9 Panitia Desamemenuhi syarat Nop. 2017kurrang dari 2 (dua)orang1) Pengumuman perpanjanganwaktu pendaftaranbakal calon bagidesadesa yangbakal calonnyamemenuhipersyaratan kurangdari 2 (dua);2) Peneliti danklarifikasi persyaratan Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR.
266 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1093 K/Pdt/2010 di mana siPenanggung (Perusahaan Asuransi) pada waktu penandatangananpolis asuransi harus terlebih dahulu mengcross check kebenarandata Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi(quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa denganpenandatanganan'ipolis, . Penanggung mengakui/menyatakankebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung,Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat II sebagai Pemegang Polis DanKreditur.25.
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
86 — 7
Penunjukan Jaksa Peneliti sekaligus sebagai petugasyang melakukan koordinasi dan konsultasi dalampenanganan penyidikan perkara.d. Agar memperoleh kesempurnaan Berkas Perkara yangmemadai untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan makalangkah koordinasi dan konsultasi perlu ditingkatkan.e.
104 — 46
Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegasdisebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan olehorganisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lainlain yang serupa dengaitu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalahserangkaan hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, Kesempatan adalah : Peluangyang dapat dimanfaatkan
1.A.M. RIEKER M, S.H.
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
CANDRA KRISTOVEL LORE
97 — 45
OPRI (DPO) secara sadar dan tanpapaksaan perihal barang yang diduga narkotika jenis sabusabu tersebut,sehingga segala akibat hukum atas perbuatan Terdakwa telah nyata diketahuioleh Terdakwa;Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ketiga sebagaimana telahdiuraikan diatas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram dan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti danjuga bukan seorang
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2008 diatur bahwa atas penghasilan berupa bungasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengannama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untukdibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh BadanPemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usahatetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar15%Bahwa Terbanding (Tim Peneliti
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
PURWANTO bin KARTIJAN
54 — 22
Tim Peneliti Tetap Hukum Kejahatan Perang ICRC sejak tahun 2005s.d.2010. Tim Pembahas RUU KUHP Nasional di Dep. Hum & HAM Jakarta padatahun 2006. Narasumber Pembahasan RUU KUHP Nasional di DPR RI tahun 2016. Narasumber Pansus Hak Angket Terhadap KPK di DPR RI tahun 2017.Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bjn.
228 — 68
kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa terdakwa bukan sebagai peneliti
61 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
S7056/WPJ.07/2011 tanggal5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndang No. 11/1994tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah ("UU PPN 1994") beserta penjelasannya;. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No.