Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 192/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor REG.. PERK.

,M.Hum.Panitera Pengganti,d.t.oNur Afifah, S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNAHalaman 13 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

PekalonganPendidikan : Sarjana Ilmu Politik (S.1) Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.77/Pid.Sus/2012/PN.TIPSMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Putusan Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Penyertaan YangDiatur Dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Dalam Kasus Perkara Ini;4.1.Pertimbangan putusan Judex Facti membenarkan dakwaan JPU yangmenyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berdasar Pasal 3 UU Tipikor secara bersamasama denganSurya Darma Sinaga (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa GT.2.1 dan GT. 2.2), Chris Leo Manggala (Plt. General Manager),Muhammad Ali (Pit.

Co dengancara memanipulasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaipenyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk memperolehkeuntungan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.

Tindakan JPU yangmengkriminalisasi perjanjian perdata murni yang harus diselesaikanberdasarkan ketentuanketentuan hukum perjanjian adalah nyatanyata melampaui batas kewenangan dan pelampauan bataskewenangan yang dilakukan oleh JPU tersebut dibenarkan olehputusan Judex Facti sehingga berarti putusan Judex Facti itupunmengandung putusan yang melampaui batas wewenang yaknimengkriminalisasi perjanjian perdata murni menjadi tindak pidanakorupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor;6.

Pengadilan NegeriMedan sebagai berikut :Salah/Keliru Menerapkan Pasal 3 UU Tipikor Kepada Terdakwa/PemohonKasasi, Karena Secara Nyata Terdakwa Baik Person Maupun KorporasiTidak Mempunyai Status Dan Kapasitas Apapun Dalam Perjanjian LTEHal. 164 dari 184 hal.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./ H.

Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan penahanan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NINA ZUSANTI, SH.

Pengelolaan dana BOS SDN 1Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utaraserta bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut.Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi.Menimbang, bahwa pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tidaklahmengatur unsurunsur tindak pidana melainkan mengatur hukumantambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidanaKorupsi;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari: Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh :SUHAIDI AGUS, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri olen: M.ANGGA MAHATAMA, SH. MH. Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriKotabumi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Majelis Ketua Majelis Hakimdto./ dto.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Penggantidto./SUHAIDI AGUS, SH., MH.

Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8Januari 2019 No. 2/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggaltanggal 3 Januari 2019 Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN.BJM danpermintaan banding tersebut telah diberitanukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 10 Januari 2019;Ill.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U1/345/Pid/Tipikor/I/2019 tanggal 11 Januari2019 dan Jaksa Penuntut Umum W15.U1/344/Pid/Tipikor/I/2019 padatanggal 11 Januari 2019;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : Reg.Perk : PDS03/Q.3.12/Ft.1/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA selaku Konsultan Pengawas danDirektur CV.

,M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 8 Pebruari 2019, Nomor : 2/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM.

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangHalaman 24 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn n eeTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaHalaman 37 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

ALIEN MAULIN alias MAULIN Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungankeluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak terikathubungan kerja dengan Terdakwa; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik; Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini yang saksi tahu ada masalahtindak pidana tipikor yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa saksi tahu ada masalah tindak pidana tipikor yang dilakukan olehTerdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidik; Bahwa Terdakwa pernah berurusan

Sehingga dengan demikian unsurmelawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor masih tetap ada,dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam artimateril ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangandapat diketahui,oahwa Terdakwa RUSNA ALI HASAN adalahBendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat DaerahPropinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor: 35/KPTS/MU/2017 Tanggal 7Februari 2017;Menimbang

,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDYHUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada HariKAMIS tanggal 13 DESEMBER 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh RUSLI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh HADIMAN, S.H.dkk.

Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama salah satu pertimbangan hukumnyapada halaman 69 s/d 72 pada intinya sangat keliru sehingga tidak membuatputusan yang benar, dibuktikan dari pertimbangan putusannya yangmengarah pada perbuatan Terdakwa melanggar pasal 12 huruf f UU No. 31tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun2001, namun yang dalam putusan yang dinyatakan terbukti adalah pasal 9UU No. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Lebih Subsidair.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam perkara a quoharuslah ditolak dan dibatalkan, karena telah keliru dan salah dalampertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yanghanya didasarkan atas petunjuk semata, sedangkan petunjuk harusdidukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syaratsyaratpembuktian yang mengharuskan Hakim untuk menjatuhkan pidanaberdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukandalam pasal 183 KUHAP, guna untuk

sebagaimana dalam dakwaan lebihsubsidair memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi dimaksud, maka seharusnya ada bukubukumaupun catatancatatan yang dipalsukan yang diajukan Jaksa dalamperkara a qu, namun kenyataannya tidak ada satupun bukti maupun arahpemeriksaan disidang pengadilan yang mengacu pada pasal yang terbuktimaupun terungkap sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan keberatankeberatan tersebut,Majelis Hakim Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang,SUPRAPTO, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.

Hakim Tinggi Tipikor danHakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 06 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSIFAH, S.H., PaniteraPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,Hal. 85 dari 86 hal Put.

telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif,yaitu:DAKWAAN KESATU PRIMAIR"Melanggar: Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut "UU Tipikor

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KESATU SUBSIDAIRMelanggar: Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KEDUA"Melanggar: Pasal 12 hurufe UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPBahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Penuntut Umum telah membacakanTuntutan Pidana (Requisitoir) setebal (tanpa) halaman, yang pada intinyaPenuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UU.

Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Terhadap hal tersebut,Halaman 6 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN JapPenuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang terhormatmemutuskan:(i). Menyatakan Terdakwa HEINTJE A.E.

identitas pelaporBahwa ahli menerangan tentang padangan filosofis sebagaimanatertuang dalam Undangundang No 20 tahun 2001 tentangperubahan Undangundang No 31 tahun = 1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkanHalaman 46 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN Japmasyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945, konsederan menimbang dalam UU tipikor

Bahwa ahli menatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 menytakan bahwakalimat pertama dari penjelasan pasal 2 juga tidak perlu kamitanggapi karena tidak terbukti..dan seterusnya;Bahwa dalam sidang ahli menyatakan dalam pertimbanganMahkamah Konstitusi No 25/PUUXIV/2016 mengenyampingkan ;a.b.c.putusan MK No 003/PUUIV/2006 tentang frasa dapatMerubah delik korupsi formil menjadi delik matriil;Harmonisasi antara hukum pidana pada UU Tipikor denganpendekatan administrative

penahanan Rutan masingmasing oleh :12Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 21Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal09 Agustus 2015;Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh kedua kalinya sejaktanggal 09 September 2015 s/d 08 Oktober 2015;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernamaINDRA KURNIAWAN, S.H. yang merupakan Advocat/Penasihat Hukum yang berkantordi Jalan Kala Sigo No. 125 Takengon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 MeiHalaman 1 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PNTkn2015 yang telah didaftarkan

Cahaya.Halaman 67 dart 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:110/Pid.Sus.K/2013/PN.Madn.Bahwa barang saksi terima dalam 4 (empat) tahap penerimaan yaitu1. Tahap Pertamatanggal 22 September 2012, sebanyak 13 item barang.2. Tahap Kedua tanggal 15 Oktober 2012, sebanyak 8 item barang.3. Tahap Ketiga tanggal 9 Nopember 2012, sebanyak 6 item barang.4.

Bahwa saksi menerima flash disk dari Martuaro.Haluman 124 dart 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:110/P id.Sus.K/2013/PN.Mdn. Bahwa saksi membuka data dari flash disk, tapi saksi tidak membaca.Bahwa seingat saksi ada 6 perusahaan yang mendaftar sekitar pertengahanbulan Juli 2012.Bahwa saksi tidak ingat namanama perusahaan yang mendaftar lelang.

Bahwasaksi tidak kenal dengan terdakwa Johan Tancho.Halaman 128 clari 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor110/Pid.Sus.K/2013/PN.Man.

;Halaman 225 dari 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor :110/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa perumusan kerugian keuangan negara dalam Pasal 3UU No.31 tahun 1999 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi maka yang lain dapat dikesampingkan. bahwa dengan terbuktinyakerugian keuangan negara maka Perekonomian Negara tidak pula dibuktikanlagi.;Ad. 5.

Tipikor. BH or 7174 " DENNV TCKANNAR CHHaki AdHoc Tipikor.Pani engganti,"tiONARDUS SI AGA, SH.Halaman 258 dart 258Putusan Pen gadilan TipikorNomor : 110/Pid.Sus. K/2013/P N. Mdn.

. : 03 / RT.2 / 09 / 2013sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;3 Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjungkarang tgl. 09 Oktober 2013No. 20 / Pen.Pid.TPK / 2013 / PN.TK.

Sejak Tgl. 28 Oktober 2013 s/d. tgl. 26Nopember 2013;4 Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi tgl. 21 Nopember 2013 No.Print 11 / N.8.13 /Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d. tanggal 10Desember 2013;5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2013 No: 57 /Pid.Tpk / 2013 / PN.TK.sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;6 Ketua Pengadilan Tipikor Sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014Dipersidangan.

MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan ABBAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabutgl.12 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SUTAJI, SH. MH = sebagaiHakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) danA.BAHARUDDIN NAIM SH.MH.

(Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakimhakimanggota, dengan dibantu oleh SUHAIDI AGUS,SH. sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh AGUSTINA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, danTerdakwa.128Hakim Hakim Anggota ,SURISNO, SH, MH.(Adhoc Tipikor)A.BAHARUDDIN NAIM, SH.MH(Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHAIDI AGUS SH.Hakim Ketua Sidang,SUTAJI SH. MH

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang,sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang,sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30Agustus 2018;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 11 Agustus2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;Dalam persidangan perkara ini Terdakwa JOHAN SAHERTIAN didampingi olehPenasihat Hukum, LESLY ANDERSON LAY, SH., SAN ALBRENUS FATTU, SH., danYOHANIS KORNELIUS TALAN, SH, kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat LESLYANDERSON LAY, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jin.

SARYONO YOHANES,SH.MHUMBahwa ahli tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwaBahwa ahli memiliki spesifikasi keahlian pada hukum tata negaraBahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum UndanaBahwa satusatunya lembaga negara yang berwenang' melakukanperhitungan kerugian kKeuangan negara adalah BPK dan tidak ada lembagalainBahwa jika lembaga lain melakukan perhitungan kerugian negara wajibmelaporkan kepada BPKBahwa dalam UU Tipikor yang berwenang melakukan audit

MLG/04/2020, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TEKAT WAHYUDI BinNGAIPAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 UndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadapterdakwaTEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu

Malang dalam jabatannya selaku Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) /per bulan. dan TunjanganKepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;>,+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yangtermuat

diserahkankepada terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN tersebut berdasarkankesepakatan bersama dengan masingmasing pihak jadi tidak ada unsurpaksaan dari pihak terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dansemua pekerjaan pengurusan persertifikatan tersebut juga sudah selesaidari proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM);Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequa et bono);Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa,Majelis Hakim Tipikor

terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanJAINAL MUS, SE alias JAILDesa Gela39 Tahun / 31Desember 1973LakilakiIndonesiaKelurahan Tanah Tinggi KecamatanTernate Selatan Kota TernateIslamWiraswasta$1Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saatini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalamperkara yang lain ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Tipikor/ 2013/PN.Tte, tanggal 15 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra) memori banding,sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanTerdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03Juni 2013 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Tinggi memperbaikiputusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengesampingkan

Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hari ini,Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakim hakim anggota, serta dibantu olen Nahra Husen,SH. sebagai PeniteraHalaman 40 dari 41 halamanPutusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanoa dihadiri oleh terdakwa danJudhi Syufriadi ,SH sebagai

Syamsul RakanChaniago, SH.MH. sebagai HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Panjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh para Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa I.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH ttd,ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.

(Sarjana llmu Pemerintahan).3Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d05 September 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak Tanggal06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal03 Nopember 2015 ;Halaman

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IAJayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;7. Perpanjangan KeI oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal01 Pebruari 2016 ;8. Perpanjangan Kell oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal02 Maret 2016;9.