Ditemukan 11433 data
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
247 — 132
berbuatsewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikutPasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganJabatan dan atau Pidana Umum.3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
354 — 257
pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 10 dari 49 Halamana. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau partai
96 — 41
Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
125 — 46
memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
65 — 11
Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak danberkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat;Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Sip/1983 tertanggal 26 Maret 1987
80 — 136
Benar saksi kenal dengan Rahmad Aminsyah, karena pernah ikutpartai politik PPP, karena saat itu pengurus Partai. Bahwa Nirwansyah menjabat sebagai Kepala Sekolah SPPSPMAsejak Juli 2006. Bahwa tahun 2009 ada bantuan dari provinsi sumut ke SPPSPMAAsahan saksi tidak pernah dengar, apalagi saat itu saksi belummenjabat sebagai kepala dinas perternakan.25 Bahwa dibolehkan saja mengangkat bendahara dari pihak luar demimembantu kelancaran tugas asal dilaporkan kedinas pertanian.
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHal 6 dari 44 hal. Put.
113 — 17
narkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, terdakwa berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa terdakwa berhasil mengedarkan ganja tersebut sehinggaWahyu (DPO) mempercayai terdakwa dan Wahyu (DPO) bertanyaapakah terdakwa sanggup untuk mengedarkan ganja dalam paketbesar;Bahwa terdakwa menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dankemudian Wahyu (DPO) meminta agar terdakwa mencari tempat untukmenyimpan ganja dalam partai
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
100 — 96
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun danpidana yang dilakukan dengan terencana .
82 — 28
, terdiridari karyawan tetap dan karyawan lepas (kontrak) ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran pada saat disetoribahan baku ; Bahwa semua pegawai dibayar mingguan oleh Perusahaan ; Bahwa yang membuat pembukuantoko Kimhwa adalah Kasiyati ; Bahwa saksi bekerja dibagian produksi dari awal sampai dengan selesai,dan hasil produksi tersebut hasilnya naik turun ; Bahwa bahan baku untuk membuat kue dan mie adalah tepung terigu ; Bahwa pada saat sekarang penjual ada yang dijual eceran dan partai
Ir. JUNAIM NASUTION
Tergugat:
BUPATI TAPANULI SELATAN
90 — 58
Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDNa. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
468 — 287
sewenang wenang merujukpasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan Jabatan dan atau PidanaUmum;3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
IFENTIAH DAELI
Tergugat:
Kepala Desa Hilinamazihono MoâÂÂale, Kecamatan OâÂÂoâÂÂu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
98 — 44
Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/aytau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyat RepublikHalaman 68PutusanPerkara Nomor : 144/G/2020/PTUNMDN.Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
396 — 215
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atauJasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;menjadi pengurus partai
89 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
LALU KELAN, SPd. dari semua DakwaanPenuntut Umum tersebut ;3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;4 Memerintahkan kepada Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahananseketika setelah putusan diucapkan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e (satu) buah celana polos warna oren ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain ;e (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DR 1231 S warna kuning ;Dikembalikan kepada Partai GOLKAR melalui Terdakwa
Terbanding/Tergugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat I : WISANNY WIRIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat II : TONY WONG
Terbanding/Turut Tergugat III : WELLY WIRYANTO
108 — 42
Yahya Harahap berpendapat prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdatayang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. HanyaHalaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PTKmengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat, tidak boleh merugikanpihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkarayang bersangkutan..
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
SARIPUL IKHWAN TANJUNG
154 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.