Peraturan Menkes RI No.20 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.2. Menyatakan agar terhadap RIO BINTANG PAMUNGKAS ALS KEMPES BINAGUNG SRI PANGESTUdijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurungi selama terdakwa;3.

dimasukkkanHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Smnkedalam bungkus Amplop, setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratorisKriminalistik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang pada hari kamis Tanggal27 September 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No Lab : 1908/NNF/2018 tanggal27 September 2018, dengan hasil bahwabarang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis 5FluoraADB terdaftar dalamgolongan nomer urut 95 ( sembilan lima) dalam Peraturan Menkes

dimasukkkankedalam bungkus Amplop, setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratorisHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN SmnKriminalistik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang pada hari kamis Tanggal27 September 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No Lab : 1908/NNF/2018 tanggal27 September 2018, dengan hasil bahwabarang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis 5FluoraADB terdaftar dalamgolongan nomer urut 95 ( sembilan lima) dalam Peraturan Menkes

Peraturan Menkes RI No.20 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa. tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Saksi 1. DEDI SUSANTO, SH.

Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap2. Penyalahguna bagi diri sendiri3. Narkotika Golongan ;4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan TindakPidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Riau bukan lembaga resmi yangditunjuk di Lingkungan Kementerian Kesehatan RepublikHal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 84K/PMTI/BDG/AD/IX/2019Indonesia sesuai Keputusan Menkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNK Kab.

Riau bukan petugas dari BNKKab Rokan Hilir, berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika maka RSUD dr. R.M. Pratomo, Kab. Rokan Hilir,Prov.

Riau bukan lembagaresmi yang ditunjuk di Lingkungan Kementerian KesehatanRepublik Indonesia sesuai Keputusan Menkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB 4474/2017/NNF (A)berupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut mengandung senyawa sintentis5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomorurut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I. No.41 Tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang R.I.

.19 Rw.05, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen,Kodya Yogyakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapiberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Slemanberwenang mengadili perkara ini, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan berupa tembakau Gorila yangmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB Nomor urut 95 ( Sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB 4474/2017/NNF (A)Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT YYKberupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I.No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERYPRASETYO, S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB4474/2017/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atasadalah mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalamNarkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes R.I. No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang R.lI.

Menyatakan terdakwa RYAN FERNANDO Alias NANDO Bin RIYANTOterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis Tembakau Gorila mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urutHalaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT YYK95 (sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R..

Pelda Ardjianto NRP 580704 tersebut setelah diperiksa dan ditelitidengan cermat, barang bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana9diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisia.Adapun Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari Kepala BNNPAceh Nomor B/164/IlI/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an.

Justisia.Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rapid test urine merkDOA Multi Drug Screening Test, merupakan alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa diPomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh dan hasil test urine Terdakwamenunjukkan positif mengandung THC.Alat berupa test pack adalah alat test yang dipergunakanuntuk deteksi awal tentang adanya unsur narkotika pada urine seseorang oleh petugas Kepolisianpada tingkat penyelidikan, dan berdasarkan Keputusan Menkes

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkara narkotika dilakukan melaluiStandar Operasional dan Prosedur Laboratorium dengan menggunakan Sumber Daya Manusia,Sarana dan Prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes tersebut, bukan hanya sekedarmenggunakan test pack sebagaimana yang ada dalam perkara ini,sehingga barang bukti beruparapid test dalam perkara ini

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkaranarkotika dilakukan melalui Standar Operasional dan Prosedur Laboratoium denganmenggunakan alatalat serta tenaga Laboratorium sebagaimana diatur dalamKeputusan Menkes tersebut dan bukan hanya sekedar menggunakan test packsebagaimana yang ada dalam perkara ini, sehingga surat Kepala BNNP Aceh NomorB/164/II/Ka/BD.O3/ 2015/

Namundemikian penyelesaian perkara narkotika tidak boleh dilakukan dengan cara sertamerta dan menyimpang dari ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, terutamatentang penentuan kualitas atau golongan barang bukti narkotika dan psikotropika telah diatursecara detail mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Peralatan yang digunakanuntuk memeriksa narkotika dan psikotropika yaitu diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor.923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk

Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan huruf F.2.b (2) dalam SE Nomor9 Tahun 2020 bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentangProtokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas UmumDalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) (selanjutnya disebut KepmenkesHK.01.07/MENKES/382/ 2020") dan Peraturan Menteri PerhubunganNomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 18 Tahun 2020

Kebijakan Rapid Test yang diatur oleh Termohon bertentangandengan lampiran BAB Ill angka 6 huruf c dan angka 7 huruf cKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BagiMasyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam RangkaHalaman 19 dari 56 halaman.

cermat dalam memahami secara menyeluruhKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BagiMasyarakat Di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam RangkaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, denganalasan sebagai berikut:1.

Bahwa BAB Il Prinsip Umum Protokol Kesehatan DalamPencegahan dan Pengendalian Covid19 dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BagiMasyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam RangkaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(Covid19) (selanjutnya disebut KepmenkesHK.01.07/MENKES/382/2020), mengatur sebagai berikut:Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularanCovid19 (risiko tertular dan menularkan) harus

Putusan Nomor 44 P/HUM/2020bertentangan dengan KepmenkesHK.01.07/MENKES/382/2020 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;C.

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (Satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

Peraturan Menkes RINo. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKedua.Bahwa Terdakwa Sofyan Hadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020sekitar jam 12.15 WIB atau setidaktidaknya sekitar bulan Februari 2020 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat didepan warung bakso Bang Slamet Komplek SPBU Sapen Jalan Ahmad YaniKampung Singkir Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo KabupatenWonosobo atau

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (Satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

berformat Joint Photo Grapichs Expert Group (jpeg/jpg)dan 14 (empat belas) file berformat file portable Network Grapichs (PNG).Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan danjuga untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan;Perbuatan Terdakwa Sofyan Hadi Bin Asmawi (alm) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/Menkes/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika projustitia.

klasifikasidan aturan pelaksanaan tes urine.Cc Dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa diperiksa di Satkes LanudAstra Kestra Lampung kemudian diteruskan ke Laboratorium dan hasil test urinedan darah Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika dan psykotropikasehingga penerapan pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi.d Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan tes urine tidak sesualdengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor...Nomor 923/Menkes

Bahwa terhadap keberatan tidak dilaksanakannya Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/V/2008 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknisLaboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia, tidak dapat diterima,karena dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara Hakim tidakterikat dengan Surat Keterangan Ahli

/Per/X /Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Lmj1993 yang. kini telah diperbaiki dengan Permenkes' RI Nomor949/Menkes/Per/ V1I/2000; Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang di tetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan; Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan/ijin dari DinasKesehatan/Menteri Kesehatan, tidak diperbolehkan mendistribusikan obatatau sediaan obat kepada orang lain; Bahwa Terdakwa Hendrik bin Jatim tidak

Lumajang; Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tersebuttidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan farmasi kepadaorang lain dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggarhukum; Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi,karena Terdakwa Hendrik bin Jatim tidak mempunyai keahlian dankewenangan dalam hal pendistribusian obat karena sesuai Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993 yang kini telah diperbaikidengan Permenkes

RI Nomor 949/Menkes/Per/ VI/2000 obat/pil jenistersebut diatas adalah termasuk obat/pil keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep Dokter serta dalam pengawasan medis; Bahwa Obat/Pil warna putin logo Y tersebut sepengetahuan saksisama dengan obat/pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y; Bahwa kegunaan obat/pil warna putih logo Y tersebut sama dengan piljenis Trihexyphenidyl yang memiliki kegunaan yaitu untuk obatparkinson

/Per/X /1993 yang kintelah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/ VI/2000; Bahwa seorang pembeli yang akan mengkonsumsi obat/pil warna putihdengan logo Y tersebut harus menggunakan resep dari DokterHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa obat yang mau diedarkan dipasaran harus ada jjin edar dariBalai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ditengah perjalananapabila obat/pil tersebut ternyata antara khasiat dan mafaat banyakdisalahgunakan bisa saja obat

/Per/X /1993 yang. kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor949/Menkes/Per/ V1/2000; Bahwa obat/pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Thrihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes/Per/ VI/2000 termasuk dalam golongan obat keras yang hanyaboleh didistribusikan dengan resep dokter dan ditandai dengan kemasanyang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarnahitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, seperti yang terteraberikut

farmasi dan alat kesehatanhanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasiyang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;Bahwa Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang telah memiliki ijin dari Menteri dalam hal ini adalah PBFatau Pedagang Besar Farmasi;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi bahwa untuk memperoleh ijin PBF,pemohon

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalpada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusankepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKepala Balai POM/Balai Besar POM setempat;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1I/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jijin PBF, pemohon = harusmengajukan permohonan kepada

harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat, Apoteker penanggung jawabyang dimaksud harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa ijin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;Bahwa

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perusahaanberbentuk badan hukum yang diperbolehkan/ memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalamjumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah PBFHalaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Son(Pedagang Besar Farmasi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentangPedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat ;Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah

bertentangandengan:a) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 90 Ayat (1)yaitu. untuk keperluan penyidikan, penuntutan danpemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan PenyidikPegawai Negeri Sipil menyisinkan sebagian kecil barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikansampel guna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;b) Kepmenkes Nomor 522/Menkes

Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia;Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Nomor 146 K/MIL /20173).c) Surat Telegram Komandan PUSPOM TNI AD Nomor STR/148/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang PenunjukanInstansi yang Berwenang untuk Melakukan PemeriksaanNarkotika;Karena didalam Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita tersebut telah diatur mengenai petunjuk teknis

datacara pemeriksaan urine maupun darah Tersangka yangdiduga menggunakan Narkotika, yang antara lain padapokoknya adalah Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/ VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita, bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut hanyalahmerupakan informasi awal dan hasil tersebut bukan untukkepentingan hukum/justice

Nomor 146 K/MIL /2017berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 danKepmenkesri Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008.4).

BB2413/2020/NNF berupa 2 (dua) botol plastik wama putih kode Ilberisi cairan wama biru sebanyak @ 5 ml dan BB2424/2020/NNF berupa1 (Satu) botol plastik bening kode K berisi cairan warna biru sebanyak 26 mlTersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(Sseratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No

BB 2417/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode D berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,70171 gram tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang daunRepublik Indonesia No

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa. sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5

BB2422/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam kode berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 10,62730gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB. terdaftar dalam dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (SembilanHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tlg1448/Menkes/Per/V1I/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual /menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan Puskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan ;AtauKedua :Bahwa terdakwa Galih Nabila Huda alias Situm bin Anang Jatmiko

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1I/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual /menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan Puskesmas ;Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. .Totok Andi W dibawah

PTLeaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM ; Tablet Double L yang di edarkan oleh terdakwa adalah obatjenis tablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpajin edar / obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karenatidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan danmengedarkan obat tidak ada nomor pendaftaran / ilegal yangharus diuji dulu mutu kKeamanan dan kemanfaatannya dan tidakmembahayakan kesehatan manusia; Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SKIiII/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri jin untuk mendistibusikan /Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tigmenjual / menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota Dinas Kesehatan di beri Wewenangnyamemberikan

. : 1121/NNF/2018 tanggal31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2301/ 2018/NNF yangberisi irisan daun dengan berat 49,871 gram, setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebut mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang narkotika. Sisa uji 49,287.;2.

Lab.1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa uji 5,410 gram.

Smnmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang narkotika Sisa uji 49,287;.

Lab. : 1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB.terdaftardalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Smndilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebutmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

produksi obat yang baik;Menimbang, bahwa tablet putih berlogo LL yang diizinkan resmi olehBPOMRI adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT.Leaderle, dimana obat tersebut masuk kategori obat keras dan masuk dalam daftar G,yang mana untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harus ataspetunjuk/menggunakan resep dokter;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 PT.

RI Nomor:194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.2. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotikaBNNP Sumbar Nomor: SKN/393/VII/Klinik/2018/BNNPSBtanggal 16 Juli 2018 an.

Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015,Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebutatas pemeriksaan pada urine Terdakwa pada tanggal 10Oktober 2018 dengan menggunakan methode Rapid Testmenerangkan bahwa di dalam urine Terdakwa Negatif ()mengandung Amfetamin dan Methampetamine, dan UPTDLaboratorium Kesehatan Sumbar merupakan lembaga resmiyang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yangberwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor:

RI Nomor:194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, dan pemeriksaan menggunakan methode RafidTest hanya test awal/Skrining serta untuk mengetahui didalam tubuh ~~ Terdakwa terindikasi mengandungNarkotika/Psikotropika maka perlu ditindak lanjuti denganpemeriksaan laboratorium tidak hanya urine tetapi dapatHal. 20 dari 32 hal.

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor :194/Menkes/SK/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, salah satu lembaga resmi yang ditunjuk olehMenteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenangmelakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika adalahUPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar.16.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pembanding urineTerdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar yangmerupakan lembaga resmi yang ditunjuk sebagaimana SuratKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruimPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, urine Terdakwanegatif () mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, danseharusnya bukan hanya urine Terdakwa yang diuji tetapiseharusnya dilakukan uji terhadap rambut maupun darahTerdakwa.8.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/Menkes /V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika projustitia.

tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.Cc Dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa diperiksa di Satkes LanudAstra Kestra Lampung kemudian diteruskan ke Laboratorium dan hasil testurine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika dan2psykotropika sehingga penerapan pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009tidak terpenuhi.d Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan tes urine tidaksesuail dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes

Bahwa terhadap keberatan tidak dilaksanakannya Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/V/2008 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan dan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangpetunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia,tidak dapat diterima, karena dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatuperkara Hakim tidak terikat dengan Surat Keterangan Ahli

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.Cc. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Pro justitia. Dimana didalamnya mengatur tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.d.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli melakukan tes urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika pro jsstitia.f.

dalam pemeriksaan tingkat banding akan dikajiulang halhal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk faktafakta obyektif dan subyektif.2, Terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasehatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militertidak terikat dengan alat bukti berupa surat keterangan ahli dan dapat diabaikan jikatidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes

/SK/VV2008 mengatur penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika/Psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia.

Suratman) melalui Surat dari Walikotamadya BogorNomor 591/4273Umtanggal 27 Desember 1989 perihalPenyelesaian Tanah Tegal Sapi, yang pada pokoknya maksuddari surat tersebut adalah Walikotamadya Bogor tidakberkeberatan tanah Tegal Sapi yang dipergunakan lapangangolf seluas + 18,9625 ha diserahkan haknya kepadaDepartemen Kesehatan RI (Penggugat) ;Bahwa atas dasar surat dari Walikotamadya Bogor Nomor591/4273 Um tanggal 27 Desember 1989 tersebut, makaPenggugat melalui Surat Nomor 72/ Menkes/II/1990 tanggal

No.110PK/Pdt/2009Bahwa berhubung dengan perubahan~ dimaksud,maka formil prosesue/ di dalam pengajuan kasusini adalah surat kuasa khusus dari PenggugatPrinsipal No. 189/MENKES/II/2003 kepada KepalaKejaksaan Negeri Bogor selaku penerima kuasadiberikan tertanggal 17 Februari 2003,kemudian kuasa khusus substitusi No.SK.01/0.2.12/Gph.2/2/2003 dari KepalaKejaksaan Negeri Bogor kepada para kuasasubstitusi (yang sekarang menghadap' mewakiliPenggugat dalam persidangan ini) diberikantertanggal 18 Februari

No.110PK/Pdt/2009sebagai berikutSurat kuasa khusus dari Termohon/Penggugat PrinsipalNo. 189/MENKES/II/2003 kepada Kepala Kejaksaan NegeriBogor selakupenerima kuasa adalah diberikan tertanggal 17 Februari2003,kemudian Kuasa Khusus Substitusi No.

RI Nomor 189/MENKES/I1/2003tanggal12 Februari 2008 ;.

/Penggugat dalam perkara a = quoadalah mewakili Menkes RI bukan mewakili SEKJEN DepKesRl karena berdasarkan surat kuasa Menkes RI secarahukum mencabut kuasa dari SEKJEN Menkes RI, olehkarena itu). seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidakdapat diterima ;.

HasilPemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan laboratoriumtersebut Tergugat dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika delta9tetrahydrocannabinol (THC), sehingga dengan kesimpulan tersebutadalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan TergugatTaezar NB5413 terbukti mengkonsumsi/ dibawah pengaruh narkoba,apalagi laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah termasukdalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/MENKES

obatobatanterlarang, telah sesuai dengan standar operasional prosedursebagaimana dimaksud bukti T5 dan sesuai dengan bukti P4, untukmeyakinkan hasil tersebut Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengirim sampel urine milik Tergugat Taezar NB5413 ke PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan hasilnyaterbukti positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang, prosedur inisejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHalaman 6 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Padt.SusPHI/20162.4.2.9.923/Menkes

/SK/X/2009 tentang Petunjuk Tehnis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro justitia pada halamanlampiran ketentuan umum angka 12 bahwa Laboratorium PengujiNarkotika adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaannarkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/V1/2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, pada diktum ke satu menunjukLaboratorium Pemeriksa Narkotika

danpsikotropika sebagaimana dimaksud aiktum ke satu dilaksanakan sesuaiketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya padalampiran keputusan Menteri Kesehatan tersebut huruf B angka 6menentukan bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Balisebagai salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pengujiannarkotika dan psikotropika, sehingga dengan demikian pernyataanTergugat Taezar NB5413 yang menyatakan pemeriksaan sampel urinetidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes

/PER/VII/2009 Tanggal 3 Juli 2009Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian KewenanganPendandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan MutasiKepegwaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan, Pasal 22 ayat(3) menyatakan: Para Pemimpin Unit Pelaksana Teknismenandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjangmengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan dilingkungan kerja masingmasing Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 510/MENKES/PER

/PER/XI/2011 Tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesehatan Pelabuhan (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Dokumen kelengkapan berkas CPNS FormasiKhusus atas nama dr Pina Yanti Pakpahan dari KantorKesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang dengan NomorKP.01.03/VII.36.01/345b/2015 di tujukan kepada KepalaBiro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemkes RI.Tanggal 09 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Peraturan Pemerintah

Kesehatan Republik Indonesia Nomor510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuandan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan DepartemenKesehatan; 222222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn2.

Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2348/MENKES/PER/X1/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 10 jo.

Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menyebutkan bahwa: 1.