Kuasanya telah menyampaikan repliknyasecara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasanyang dikemukakan oleh para Tergugat Konvensi/ Kuasanya, kecuali yangsecara tegas telah diakuinya;Menimbang bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan dupliksecara tertuis dan disampaikan secara tegas menolak seluruh dalil /asalanalasan Penggugat Konvensi/ Kuasaanya kecuali secara tegas telah diakuikebenarannya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah masalah sengketa maal

melaksanakan perintah;232Bahwa, Kepala daerah merupakan pihak yang bertanggungjawab untukmewakili di luar dan di dalam pengadilan, sedangkan terhadap kebijakanKepala Daerah bukan merupakan kewenangan Hakim Pidana maupun HakimPerdata untuk menilai suatu kebijakan, kecuali apabila ada unsurpenyalahgunaan wewenang;Bahwa, dalam pemerintahan daerah tanggung jawab ada di kepala daerah,sedangkan perangkat daerah apabila melaksanakan perintah maka tidak dapatdimintai pertanggungjawaban kecuali apabila terjadi maal

administrasi atauperbuatan tercela;Bahwa, maal administrasi ini dapat digambarkan sebagai prilaku aparat yangmengarah ke perbuatan tercela;Bahwa, terhadap perbuatan tercela atau maal administrasi makatanggungjawab ada pada pribadipribadi perangkat daerah tersebut ,sedangkan terhadap perbuatan tersebut Kepala Daerah tidak dapat dimintaipertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksiadministrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana;Bahwa wujud dari pemberian mandat dapat berupa Tupoksi

keputusan yang salah, lalu tanggung jawab pidana prilaku macamapa, bisa perbuatan tercela, bisa dedikasi dan korupsi.Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah prilaku pribadi yang menggunakanwewenang dengan adanya tujuan, kalau orang itu trmasuk menyalahgunakanwewenang, contoh pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengankenyataannya, pengadaannya yang semestinya melalui tender tetapi ditunjuklangsung dan sebagainya.Bahwa tanggung jawab pribadi dengan UndangUndang No.37 tahun 1978mengenal istilah maal

administrasi dan dalam UndangUndang No.28 tahun1999 ada istilah perbuatan tercela, untuk maal administrasi235Bahwa berkaitan dengan perilaku pribadi aparat dalam kaitan dengan tugaslayanan dan merupakan perilaku yang menyimpang, misalnya : semenamena,penyalah gunaan wewenang (misalnya ada biaya khusus / pungli) hal tersebuttidak bisa menjadi tanggung jawab pribadi dan sanksinya adminstratif, tapikalau ada unsur pidana / tindak pidana misalnya tipikor pasal 3 (tanggungjawab pribadi) kalau di KUHP

Maal administrasi / hukum administrasi itu perilaku yang jelek /perbuatan yang tidak baik / tercela, sedangkan pasal 3 itu penyalah gunaanwewenang (korupsi).Bahwa maksud tanggung jawab pribadi kalau ada unsur penyalah gunaan itukorupsi, baik kelalaian itu tanggung jawab pribadi (buan tindak pidanakorupsi) tapi kalau penyalah gunaan wewenang itu tindak pidana korupsi.Bahwa pasal 59 UndangUndang BPK, setiap kerugian negara.

Matika, alamat jalan Angsa No. 14 Kota MadyaUjung Pandang, tentang penetapan waris maal waris dari Aim. LelakiMudhinung Dg. Matika yang meninggal dunia pada tahun 1950.Pengadilan Agama/ mahkamah Syar'iyah Ujung Pandang Memutuskan :Menetapkan bahwa masalah waris maal waris dari Almarhum lelakimudhinung Dg. Matika dewasa ini = 32Jumlah bahagian masingmasing ahli waris pada saat ini;1. Perempuan Hadijah Dg. Ngugi =7+1 =8/32 bahagian2. Lelaki NurdinDg. Nombong =14+2 =16/32 bahagian3.

Andi Maal Latif, M.T. :Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 27 Agustus 2015perihal bantuan tenaga teknis/ahli;Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Nomor ; 3391/PL.10/PG/2015 tanggal 1September 2015 kepada Tim/Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yangditugaskan untuk memberi bantuan melakukan serangkaian kegiatan berkaitandengan pemeriksaan peda proyek pembangunan Jalan Ngade Sone(Lanjutan) Kel.

Andi Maal Latif.M.T. dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik NageriUjung Pandang tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E. di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar Terdakwa dalam pekerjaan Tahap Pembangunan Jalan NgadeSone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA.2014 Terdakwa adalah rekanan atau pelaksana dalam pembangunan tersebutdengan memijam bendera PT.

Andi Maal Latif, dari Politeknik NegeriUjung Pandang berdasarkan Surat Penugasan Nomor ; 3391/PL.10/PG/2015tanggal 1 September 2015 kepada Tim/Ahli dari Politeknik Negeri UjungPandang yang ditugaskan untuk memberi bantuan melakukan serangkaiankegiatan berkaitan dengan pemeriksaan pada proyek pembangunan JalanNgade Sone (Lanjutan) Kel.

Andi Maal Latif, M.T.

Andi Maal Latif, M.T.,yang justru baru dilakukan pada bulan September 2015, yaitu adanya Total selisihvolume antara Kontrak dengan Nilai Realisasi pekerjaan di lapangan baik untukTahap dan Tahap Il sebesar Rp 1.522.078.345,21, menurut Majelis Hakim LaporanHasil Pemeriksaan Fisik tersebut selisih volume pekerjaan sudah tidak nyata dansudah tidak pasti jumlahnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kel.

BANK NEGARA INDONESIA (BNI 1946) : berkedudukan di ruko komplek DP Maal, Jalan Pemuda, Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Setelah mendengar kedua belah pihak, memeriksa buktibukti surat dan mendengarketerangan saksisaksi ;Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29November 2012 yang

Riau Hoki bukan itu saja saksi Almedhy juga memberikanketerangan bahwa ada rencana pembangunan Maal yang membangun PT.Bumi Kharisma Riau yakni pimpinannya atau bosnya sama dengan PT.Riau Hoki yakni Terdakwa Darfianto selaku Direktur Utama;Saksi membenarkan, adapun jabatan saksi Almedhy di PT.

SaksiSaksi 1 saksi 1 Penggugat, sebagai juru bayar di kantor Penggugat, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa gaji Pengggugat sampai September 2020 masuk ke rekeningPenggugat, dibuat dan di pegang langsung oleh Penggugat;Saksi 2 saksi 2 Penggugat, selaku petugas administrasi di kantorperhubungan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa lahan parkir di luar Maal SKA sampai tahun 2014 adalah atasnama Penggugat kemudian sejak tahun 2015 dipindahkan atasnamaTergugat

TGK.BAHARUDDIN melakukan penarikan uang DAK tahap itu sebesar Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan uang DAKsebesar 25% tersebut dipotong infak (Baitul Maal). Selanjutnya sekira pukul10.00 WIB seluruh uang tersebut diserahkan Terdakwa ZAMLINAR BintiAlm. TGK.

TGK.BAHARUDDIN melakukan penarikan uang DAK tahap itu sebesar Rp.Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan uang DAKsebesar 25% tersebut dipotong infak (Baitul Maal). Selanjutnya sekira pukul10.00 WIB seluruh uang tersebut diserahkan Terdakwa ZAMLINAR BintiAlm. TGK.

Andi Maal Latif, M.T., DirekturPoliteknik Ujung Pandang/Makassar yang tidak berkompeten secarahukum untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian Negara.Disamping itu, tidak terdapat fakta hukum lain yang dapat membuktikandan menyatakan adanya kerugian Negara dalam perkara in casu selaindari keterangan Ahli dari Politeknik Ujung Pandang, yaitu tidak ada auditinvestigasi oleh BPK atau BPKP sebagai lembaga yang berwenangmenurut hukum untuk menyatakan adanya kerugian Negara dalamperkara in casu.

mana ketentuan tersebut tidakdiubah dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan manamengatur kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa orangorang yang beragama Islam atau orangorang dan badan hukum yangmenundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, serta memerhatikanazaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalahgugatan harta warisan (maal

refleksi atau penjabaran dari sebuah aturan undang undang danapabila adanya salah dalam mengartikan kebijakan yang mengakibatkanpelanggaran maka sanksinya adalah hukuman administrasi;Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami, MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasinhanya mengambil sebagian saja pendapat ahli yang terungkap dalampersidangan, tidak mempertimbangkan pendapat yang menyatakan bahwaapabila terhadap pelanggaran administrasi (maal

Maka atas sikap diamTergugat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UndangUndang PTUN yangmengatur Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini merupakan kewajibanmaka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.Atas sikap diam Tergugat yaitu tidak menerbitkan surat keputusanperpanjangan SHGB dan SHMSRS, maka Tergugat dinilai telahmelakukan maal administrasi yang mana pejabat Tata Usaha Negara(TUN) tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebutmenjadi

Andi Maal Latief, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa , dan abhli tidak adahubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.Bahwa Ahli saat ini sebagai Dosen di Politeknik Negeri Ujung PandangBahwa ahli memiliki Sertifikat keahlian yakni terkait penilai Ahli Bidang JasaKonstruksi yang mempunyai tugas untuk melakukan Penilaian Ahli atas :> KejadianKegagalanBangunan;> KegagalanPekerjaanKonstruksi;> Beda Pendapatantara ParaPenyelesaianSengketakKonstruksi

Andi Maal Latief dariLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi Sulawesi Selatanyang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik (PERTAMA) PekerjaanPeningkatan Jalan Ruas PebaianTombang Kabupeten Enrekang tanggal21Agustus 2018 berpendapat sebagai berikut :1.

Andi Maal Latiefdari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi SulawesiSelatan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik (PERTAMA)Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas PebaianTombang KabupetenEnrekang tanggal 21 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa:1.

Andi Maal Latief dari Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK) Propinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam LaporanPemeriksaan Fisik (PERTAMA) Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pebaian Tombang Kabupeten Enrekang tanggal 21Agustus 2018.Bahwa begitu juga berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan yang dilakukanoleh ahli IR. H. EDDY JAYA PUTRA, MT dari Dinas Bina Marga ProvinsiSulawesi Selatan, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:a.

Teroris;

, Tergugat hanya membiarkan keadaanperselisinan dan pertengkaran hingga akhirnya kemudian mengajukanpermohonan cerai.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagaiistri yang nusyuz berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugattentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan dan Tergugat wajib membayarmembayar nafkah Iddah tersebut, sebagaimana doktrin hukum Islam dalamKitab Al Fiqhu Ala Madzahibil Arbaah Juz IV hal 576 yang berbunyi:ah gh i> lee, Millall deg) Gg sll Maal

Waris dari Pengadilan AgamaKetapang No.04/1980 tanggal 8 Januari 1980 ; (Vide pertimbanganhukum Judex Factie PN Ketapang dalam putusan Nomor9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 hal.36 Alinea 1) Hal 46 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTKMenimbang, bahwa memang benar di dalam Penetapan AhliWaris dari Pengadilan Agama Ketapang No.04/1980 tanggal 8Januari 1980, tidak pernah disebutkan Harta Warisan dariAlmarhumah RATOE AJOE itu berupa apa saja, akan tetapi hanyaditentukan pembagian Maal

ANDI MAAL., M.T padatanggal 23 Agustus 2012, terealisasi yaitu: Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik sebesar Rp.2.286.233.493,34, terdiri dari :1. Pembangunan ruang kelas baru 2 lantai= Rp. 1.572.450.617,502. Pembangunan gedung Komputer= Rp. 200.435.062,993. Pembangunan Kantin dan Koperasi= Rp. 327.459.935,65Pembangunan lapangan Futsal= Rp. 110.820.443,705. Pembangunan Lapangan Voli=Rp. 28.371.346,806.

Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.Para ahli waris baik secara bersamasama atau perseorangan dapatmengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujuipermintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatanmelalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan(pasal 188 KH).Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahliwarisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atasputusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada BaitulMaal

Bahwa Musyarakah adalah Akad kerjasama usaha patungan antaradua pihak atau lebih pemilik modal (syarik/ shahibu maal) untukmembiayai Suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif;7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti keselurunhan akadyang telah disepakati olen Penggugat dengan Tergugat I, yakni :a) Akad kesepahaman (WAAD) Nomor : 3 (tiga);b) Akad Pembiayaan A/Musyarakah Nomor : 4 (empat), dan;C) Akad Musyarakah Nomor : 7 (tujuh);8.

Karena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, disiniShahibul Maal/Syar kreditur dapat menjual benda jaminan itudimuka umum atas dasar parate eksekusi dan janji untuk menjualatas kekuasaan sendiri demikian tercantum dalam akta jikadidaftarkan dalam register unum mempunyai sifat hak kebendaan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwakewenangan menjual barang jaminan yang diikat Hipotek pertama (Pasal1178 KUHPerdata) dan Hak Tanggungan pertama (Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun

Sahruni Maal Kasi Pelayanan8. Amirwan A Kepala Kewilayahan Dusun 9. Aburaera Kepala Kewilayahan Dusun II10. Pajrin Kepala Kewilayahan Dusun III11. RidwanG Imam Desa12. Mujemir Bonto13.

Sahruni Maal Kasi Pelayanan8. Amirwan A Kepala Kewilayahan Dusun 9. Aburaera Kepala Kewilayahan Dusun II10. Pajrin Kepala Kewilayahan Dusun III11. Ridwan G Imam Desa12. Mujemir Bonto13.